Ketua BADKO HmI Sumbar, Wendi Juli Putra menyampaikan bahwa PSBB yang sudah dilakukan di Sumatera Barat memang masih jauh dari ideal. Kita melihat masih belum terkonsolidasinya semua stakeholder termasuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan PSBB. Sehingga korban positif makin hari semakin bertambah.

Ketua PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra menyarankan agar pengawalan dan pengawasan terhadap bansos yang disalurkan akibat pandemi Covid-19 ini benar-benar diawasi sehingga tidak terjadi pelanggaran oleh oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di balik wabah yang menimpa dunia khususnya di provinsi Sumatera Barat.

Kemudian Ketua KAMMI Sumbar, Abu Said meminta untuk melibatkan OKP Cipayung Sumbar dalam penyaluran bansos, baik dari APBN, APBD, Polri maupun dari pihak lain agar tepat sasaran. “Jangan sampai kita menemukan masyarakat terdampak yang tidak menerima bansos,” imbuh Said.

Sementara itu Ketua GPI Sumbar, Rinaldi mengatakan potensi pemuda dan mahasiswa harus dikerahkan untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan PSBB dan protokoler kesehatan untuk meminimalisir korban covid-19.

Terakhir Cipayung Sumbar mengajak Polda Sumbar ikut mendorong keterbukaan informasi penerima bantuan sosial oleh Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Sehingga masyarakat tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan kemana bantuan disalurkan.

Menggapai hal tersebut Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto mengapresiasi OKP Cipayung Sumbar yang telah berempati dan proaktif terhadap wabah yang menimpa dunia hari ini. Irjen Pol Toni juga mengajak seluruh OKP Cipayung untuk bersinergis dalam rangka penerapan PSBB perpanjangan ini dan ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumbar termasuk OKP Cipayung ikut menyuarakan kepada masyarakat dan ikut bersinergis dalam mengawasi penyaluran bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak karena wabah Covid-19 ini”. Tutup Kapolda.(rls)

The post PSBB Diperpanjang, Cipayung Plus Temui Kapolda Sumbar appeared first on Prokabar.

Mereka menuntut kejelasan kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pascapemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 lalu.

Koordinator lapangan unjuk rasa Anggi Pradana Wiranta selepas aksi di Padang,Rabu mengatakan pihaknya meminta kejelasan kepada KPU penyebab kematian ratusan petugas tersebut. Selain itu pihaknya meminta agar santunan yang diberikan nantinya langsung sampai kepada keluarga korban.

“Apa yang mereka dapatkan nanti, jangan sampai setelah pemilu habis, santunan tidak dirasakan. Ini yang ingin kami kawal bersama dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengawalnya bersama,” katanya.

Selain itu pihaknya juga meminta agar KPU menjelaskan kematian ratusan petugas tersebut yakni dengan melakukan visum terhadap korban yang meninggal setelah menjalankan tugasnya sebagai petugas KPPS.

“Ratusan petugas yang meninggal namun tidak ada upaya mengusut persoalan ini, ini tentu tidak benar,” katanya.

Selain itu puluhan mahasiswa KAMMI Padang menyampaikan enam tuntutan mereka yakni pertama, pihaknya terus menjadi oposisi kepada pemerintah yang berkuasa atau yang akan berkuasa, kedua menegaskan sikap tidak percaya kepada pemerintah dalam penegakan hukum dana memelihara penegakan demokrasi, ketiga menyatakan sikap tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu pusat dalam penyelenggaraan pemilu.

Keempat, menegaskan rasa kecewa kepada kedua pasangan kontestan capres dan cawapres serta caleg pada 2019 yang gagal menghargai kedaulatan rakyat dengan mengotori proses pemilu dengan berbagai kecurangan. Kelima menuntu Polri dan TNI sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan pertahanan negara dan tidak boleh ikut berpolitik.

Keenam, pihaknya menyerukan kepada semua gerakan mahasiswa , para pemuda dan masyarakat jangan diam melihat kekacauan bangsa. Jangan biarkan segelintir elit mengancam kehidupan berdemokrasi di negara tercinta dan jangan biarkan pemerintah berjalan tanpa pengawasan.

“Kami berharap KPU Sumbar dapat menyampaikan pesan ini dan memberikan perhatian kepada petugas KPPS yang meninggal di Sumbar,” kata dia.

Sementara Komisioner KPU Sumbar Izwaryani mengatakan di Sumatera Barat ada enam orang petugas KPPS yang meninggal dan seluruhnya akan diberikan santunan sebesar Rp36 juta setiap orangnya dan yang sakit juga diberikan santunan.

“Kami masih menunggu pencairan dana tersebut dari KPU pusat dan jika telah cair tentu kami salurkan langsung,” kata dia.

Terkait pengusutan terhadap kematian KPPS, ia mengatakan sejauh inui tidak ada pihak keluarga yang meminta untuk dilakukan pengusutan dan visum terhadap keluarga mereka yang menjadi korban.

“Kalau ada pihak keluarga yang menuntut tentu kami dengan tangan terbuka membicarakan hal ini secara bersama dengan KPU kota dan kabupaten,” kata dia.(*/mbb)

The post Tuntut Kejelasan Kematian KPPS, KAMMI Padang Demo di KPU Sumbar appeared first on Prokabar.