The post Ini Dasar Pemindahan Ibukota Negara appeared first on Prokabar.

Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100%.

“Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97%. Kami optimistis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit dalam kunjungan kerjanya ke lokasi tersebut, kemarin.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13) – Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) – Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran – Samarinda (17,550 Km).

Jalan tol dengan investasi sebesar Rp9,97 triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dari lima seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 Km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.

Sementara untuk Seksi II hingga seksi IV sepanjang 66,235 Km, pembangunannya menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani yang mendampingi Kepala BPJT dalam kunjungan itu juga menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

“Salah satunya, jalan tol ini akan terhubung langsung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan. Dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” ujar Desi.

Direktur Utama PT JBS STH Saragi optimistis dapat memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya.

“Saat ini kami menargetkan sekitar 10.000 kendaraan dapat melewati jalan tol ini setiap harinya. Kami optimistis angka tersebut dapat tercapai, bahkan lebih dari itu, karena Samboja sebagai daerah yang dilewati jalan tol ini telah resmi wilayahnya menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru,” jelas Saragi.

Diharapkan rampungnya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut yang dapat memangkas waktu perjalanan non jalan tol yang sebelumnya mencapai 3-4 jam, menjadi hanya 1 jam. (*/hdp)

The post Akhir Oktober, Jalan Tol Pertama di Ibu Kota Baru Akan Beroperasi appeared first on Prokabar.

Amran menyatakan pihaknya telah melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan pangan ke depan, dalam memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota baru dengan membangun klaster pengembangan komoditas. Lahan pertanian di Kalimantan Timur sangat cocok untuk menghasilkan pangan, khususnya komoditas hortikultura, sehingga produksi pangan berdasar agroklimat dan kultur masyarakat setempat.

“Ibu Kota baru mandiri pangan, ini kata kuncinya. Mimpi besar kami adalah menyiapkan pangan untuk penduduk di Ibu Kota baru kita siapkan lebih awal karena katakanlah pindah 2024, umur komoditas hortikultura 2 sampai 3 tahun sudah berbuah,” kata Amran, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Amran menegaskan mimpi besarnya nanti yakni membangun Ibu Kota baru tanpa impor pangan sebab pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Timur sendiri. Menurut Amran, hal ini dapat diwujudkan karena Kementan sejak awal telah menyiapkan 500 juta pohon bibit tanaman perkebunan yang akan menelan anggaran Rp 10 triliun. Di tahun 2018, bantuan yang bibit hortikultura yang telah diberikan sekitar 30 sampai 50 ribu dan ditingkatkan 100 ribu pohon per tahun.

“Kemudian kami juga sudah kirim sapi terbesar tiga tahun lalu untuk Kalimantan Timur sebanyak 2.000 ekor, terbesar di seluruh Indonesia. Potensi padi sudah kami hitung yang minus tinggal 60 ribu ton. Ini sangat kecil sebab lahan rawa Kalimantan yang dijadikan lahan pertanian sudah selesai, sehingga produksi padi kita surplus dan nantinya ekspor ke negara tetangga,” bebernya.

Amran ingin 10 kabupaten di Kalimantan Timur, membuat klaster budidaya pangan. Misal, kabupaten mana yang mensuplai ayam, daging sapi, bawang merah, cabai dan seterusnya sehingga kebutuhan pangan di Ibu Kota negara ini dipenuhi sendiri dari produksi masyarakat setempat.

Dengan demikian, kebutuhan beras negara tetangga seperti Malaysia yang butuh sebanyak 1,5 ton dapat juga dipenuhi dari Indonesia dan ini bisa disuplai dari produksi di Kalimantan. Sementara produksi padi di Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ibu Kota baru.

“Kami tahu Kabupaten Panajam, traktornya telah kami berikan 300 unit. Jadi alsintan terbanyak dan sapi terbanyak kami sudah berikan Kalimantan Timur. Ke depan bantuan kami tambah lagi,” tandasnya.

Tentang hal ini, Ketua Presidum Majelis Nasional Kahmi, Hamdan Zoelva menilai upaya penyediaan pangan mandiri di Ibu Kota Negara baru dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tersebut merupakan gagasan yang luar biasa dan optimis dapat diwujudkan. Pasalnya, kedaulatan pangan menjadi bagian yang sangat penting bagi kedaulatan dan kekuatan sebuah bangsa.

“Tadi yang disampaikan Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, cita-cita kedaulatan pangannya itu bukan lagi kecil tapi sudah jauh melompat ke depan yaitu menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan memang kalau kita lihat dari berbagai sisi, luas lahan Kalimantan masih banyak yang belum dikelola. Maka kesempatan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan itu bukanlah mimpi belaka, tapi sesuatu yang optimis bisa diwujudkan,” demikian dikemukakan Hamdan Zoelva.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap ke depan generasi muda harus berpikir untuk menjadikan pertanian modern sebagai profesi dan menggunakan teknologi pertanian yang sudah maju. Sebab potensi lahan Indonesia sangat luas dan jika dikelola oleh generasi milenial, dipastikan pertanian Indonesia semakin kuat dalam mencukupi kebutuhan sendiri dan ke depan justru menyuplai pangan untuk dunia.

“Karena itu, ketika Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, pertanian menjadi sektor yang berpengaruh dalam meningkatan pendapatan domestik bruto yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat Indonesia. Ini yang menjadi perhatian kita dan perkembangan kinerja sektor pertanian saat ini sangat luar biasa,” tegasnya.

Gubernur Kaltim, Isran Noor mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dalam penyediaan kemandirian pangan di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara baru. Karena itu, ia memberikan acungan jempol terhadap kesediaan Mentan Amran guna membahas strategi atau upaya penyediaan pangan nasional. (*/hdp)

The post Ini Langkah Pemerintah Siapkan Ibu Kota Baru Agar Mandiri Pangan appeared first on Prokabar.

“Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, dilansir Kamis (29/8).

Menhub menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.

“Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti, Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).

“Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan. (*/hdp)

The post Pemerintah Siapkan Infrastruktur Angkutan Massal yang Ramah Lingkungan Untuk Calon Ibu Kota Baru appeared first on Prokabar.

“Meskipun di Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi, tetapi secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman jika dibanding daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan sejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dwikorita memaparkan, kondisi seismisitas Pulau Kalimantan yang relatif rendah ini berdasarkan sejumlah fakta, diantaranya pertama, wilayah Pulau Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit daripada pulau-pulau lain di Indonesia.

Kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust), sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng.

Dan ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.

Namun demikian, untuk mengantisipasi terjadinya bencana khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan yang berhadapan dengan sumber gempa, Kepala BMKG itu merekomendasikan perlunya disusun strategi mitigasi bencana dengan menyiapkan tata ruang pantai agar masyarakat pesisir lebih aman.

“Tata ruang pemanfaatan daerah pesisir harus berbasis mitigasi bencana, Ini penting guna mengantisipasi bencana tsunami di pantai rawan tsunami dan tangguh menghadapi tsunami,” kata Dwikorita.

Selain itu, lanjut Dwikorita, konsep evakuasi mandiri juga menjadi pilihan tepat dan efektif untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman tsunami. Evakuasi mandiri dengan menjadikan guncangan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami alami dapat menjamin keselamatan masyarakat.

Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, edukasi evakuasi mandiri dan pelatihan evakuasi (drill) akan menjadi materi penting dalam kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai rawan tsunami, oleh berbagai Lembaga terkait, seperti BNPB, BPBD, BMKG, dsb.

Ia mengingatkan, masyarakat yang ditinggal di zona sesar aktif dan di kawasan pesisir, harus memahami bagaimana cara selamat saat terjadi gempa bumi dan tsunami.

“Jika tempat tinggal kita di daerah rawan, maka yang penting dan harus disiapkan adalah langkah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta infrastruktur yang kuat untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi,” terang Dwikorita.

Sementara itu, Deputi Geofisika BMKG Mohammad Sadly, mengatakan Pulau Kalimantan relatif lebih aman secara seismik jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar di Indonesia.

Meski demikian, saat ini BMKG bersama Kementerian dan Lembaga terkait sedang menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami yg lebih mumpuni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian di calon wilayah Ibukota tersebut.

“BMKG bersama Kementerian/Lembaga lain berupaya meminimalisir sekecil mungkin risiko kebencanaan di wilayah tersebut dengan menyiapkan skenario mitigasi bencana yang tepat, terpadu, dan berkesinambungan,” tutur Sadly.

Langkah tersebut, sambung Sadly, diwujudkan BMKG dengan terus memperkuat sistem monitoring gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2019, BMKG akan memasang sensor gempa sebanyak 194 unit sedangkan pada tahun 2020, BMKG juga akan memasang sensor gempa sebanyak 154 unit untuk merapatkan jaringan monitoring gempa nasional termasuk di wilayah Pulau Kalimantan.

Tidak hanya itu, di tahun 2020 BMKG juga telah merencanakan pembangunan 300 sarana penyebarluasian informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami Warning Receiver System(WRS) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Pulau Kalimantan.

Sadly menjelaskan, sarana penyebarluasan informai gempa bumi dan peringatan dini tsunami ini sangat penting, agar informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam upaya menyelamatkan masyarakat berisiko.

Ditanya soal bahaya gempa bumi di Indonesia, Sadly mengatakan bahwa sebenarnya gempa bumi tidak membunuh dan melukai. Menurutnya, justru bangunanlah yang membunuh dan melukai manusia. Karena itu, menurut Sadly, pekerjaan rumah utama untuk menghadapi gempa adalah menyiapkan bangunan yang memiliki struktur kuat dan tahan gempa.

“Potensi bahaya gempa bumi harus diantisipasi dengan menerapkan building code dengan ketat dalam membangun struktur bangunan. Bangunan tahan gempa bumi wajib diberlakukan di daerah rawan gempa,” imbuh Sadly

Deputi Geofisika BMKG itu memaparkan, untuk perencanaan dan pengembangan wilayah yang aman dari gempa bumi serta menjadi acuan dalam membangun bangunan tahan gempa, maka kegiatan mikrozonasi seismik yang dilakukan oleh BMKG sangat penting dilakukan.

“Kegiatan mikrozonasi ini sangat penting karena dapat mengidentifikasi zona rentan gempa bumi. Di zona rentan inilah maka dilakukan upaya penguatan struktur bangunan supaya tetap aman meskipun terjadi gempa,” pungkas Sadly. (*/hdp)

The post Aktivitas Gempa di Kalimantan Paling Rendah appeared first on Prokabar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dari areal seluas 180 ribu hektar yang disediakan untuk ibu kota baru nanti, kawasan induknya mulai dengan 40 ribu dulu, kemudian suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180 ribu hektar.

“180 ribu itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” kata Bambang menjawab pertanyaan wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) kemarin.

Bambang menegaskan, hutan lindung tidak akan diganggu bahkan di tempat yang disebut tadi sebagian dari Penajem Paser Utara  dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto.

“Justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan.  Jadi, justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto,” ujar Bambang seraya menambahkan, untuk hutan lindung yang ada di Kaltim tidak akan diganggu. (*/hdp)

The post Pemerintah Jamin Pemindahan Ibu Kota Tidak Mengganggu Hutan Konservasi appeared first on Prokabar.

“Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara ini, termasuk lokasinya, membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut,” ujarnya di Istana Negara.

Pemerintah juga akan segera menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota tersebut. Rancangan tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara sekaligus memastikan bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan serta terus mengembangkannya sebagai kota bisnis dan pusat perdagangan berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan _urban regeneration_ yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pembangunan ibu kota baru di lokasi yang telah ditentukan tersebut bukan satu-satunya upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun industrialisasi di luar Pulau Jawa dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun untuk mendesain dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa pendanaan untuk menjalankan program tersebut diupayakan untuk tidak membebani APBN.

“Nantinya 19 persen itu akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN,” tuturnya. (rel/hdp)

The post Pindahkan Ibu Kota, Presiden Jokowi Berkirim Surat ke DPR appeared first on Prokabar.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Menurut Bambang, pengumuman lokasi ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera ditindaklanjuti dengan terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur, kemudian pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.

“Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar Perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020,” kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, dan diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya. “Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menambahkan, pemerintah akan mengamankan lahan seluas 180 ribu hektar yang akan menjadi lokasi ibu kota baru itu, meskipun tidak semuanya tanah negara.

“Jadi pekerjaan tanah relative lebih mudah, walaupun itu nanti konektfitas dan lain-lain tentu perlu ada pembebasan lahan sesuai dengan Undang-undang yang ada,” kata Sofyan seraya menambahkan, karena sebagian besar adalah tanah negara maka tugas pembebasan tanah untuk pemindahan ibukota ini relative lebih mudah.

“Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut,” sambung Sofyan.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, bahwa untuk pembangunan infrastruktur dipakai tiga cluster. Pertama adalah men-design kawasannya sendiri.

“Setelah ditetapkan lokasinya baru kita design kawasannya, dimana untuk meletakkan tata ruangnya,  RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya). Kita akan selesaikan 2019 ini atau minimal sampai dengan tahun 2020,” terang Basuki.

Kemudian untuk prasarana dasarnya, prasarana dasarnya pertama jalan dan air, termasuk  bendungan, Menteri PUPU mengaku  sudah mendesign, sudah dapat lokasi bendungan untuk melayani ibu kota negara ini.

“Nanti pada tahun 2020, kalau tadi Bapak  (Presiden) bilang akhir atau mungkin pertengahan 2020, design and build kita mulai,” kata Basuki.

Kemudian yang ketiga adalah untuk pembangunan gedungnya sendiri, untuk gedung pemerintahan. Ini butuh design-design yang arsitektural, yang ke depan sehingga ini lebih berhati-hati. Namun demikian tetap diprogramkan juga mulai pertengahan tahun depan kita sudah bisa dengan desin dan build, sehingga bisa dilakukan pekerjaannya.

Konstruksinya sendiri, menurut Menteri PUPR, kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa melesaikan jalan atau jembatan, waduk, air, sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung, Sehingga target 2023, 2024 mulai ada pergerakan kesan.

“Inshaallah dengan data ini, dengan jadwal ini mudah-mudahkan masih bisa kita tangani,” pungkas Basuki. (*/hdp)

The post Pemerintah Targetkan Tahun Depan Mulai Kontruksi dan 2024 Pemindahan Ibu Kota Dilakukan appeared first on Prokabar.

“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Presiden Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu.

Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Presiden Jokowi.’

Presiden menegaskan, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.

“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelas Kepala Negara.

Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Presiden, kesimpulannya  bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ditegaskan Presiden, pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Presiden juga memastikan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi. (*/hdp)

The post Ini Alasan dan Penjelasan Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara appeared first on Prokabar.

Pelantikan kedua pasangan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada Serentak akhir Juni lalu itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 173/P dan 174/P tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Usai pembacaan SK, Presiden memimpin pengambilan sumpah jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi akan menggantikan Awang Faroek Ishak dan Mukmin Faisyal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Sedangkan Herman Deru dan Mawardi Yahya menggantikan Alex Noerdin dan Ishak Mekki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan.

Acara pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh presiden dan istri serta wakil presiden dan istri, diikuti tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara pelantikan tersebut diawali dengan Penyerahan Petikan Keputusan Presiden oleh Presiden RI kepada masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2018-2023, di Istana Merdeka, Jakarta.

Bertempat di Ruang Kredensial, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung menyerahkan Petikan Surat Keputusan Presiden (Keppres) kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik.

Usai penyerahan petikan Keputusan Presiden, Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan kaki dari Istana Merdeka menuju ruang pelantikan di Istana Negara. Prosesi kirab tersebut diiringi oleh pasukan marching band. (*/hdp)

The post Pasangan Gubernur-Wagub Kaltim dan Sumsel Periode 2018-2023 Akhirnya Dilantik appeared first on Prokabar.