Investasi tanah di Sumatera Barat seringkali berjalan alot dan rumit. Mengutip dari laman web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMDPST) Sumbar.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: masih rendahnya penyebarluasan informasi dan promosi terkait potensi dan peluang investasi di provinsi Sumatera Barat, serta konflik yang muncul antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah maupun konflik internal masyarakat itu sendiri dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal.

Sumatera Barat yang mayoritasnya didiami oleh suku Minangkabau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhasan adat dan budaya.

Hal ini mencakup segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembagian kepemilikan tanah. Dalam masyarakat Minangkabau, tanah merupakan harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan perempuan.

Harta pusaka ini kemudian terbagi menjadi Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah.

Pembagian tersebut berkaitan dengan status dan fungsi tanah. Harta Pusaka Tinggi ialah tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum/suku, dimana tanah ini difungsikan untuk hajat bersama, sehingga tidak boleh dimiliki secara pribadi apalagi diperjual-belikan.

Sementara Harta Pusaka Rendah ialah harta yang didapat dari hasil usaha masing-masing individu yang kemudian diwariskan kepada keturunannya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, serta dapat diperjual-belikan.

Sejak dahulu, masalah pertanahan di Sumbar tidak terlepas dari sengketa tanah ulayat milik kaum atau suku. Untuk itu, Kadin Sumbar, Buchari Bachter mengusulkan tiga gagasan kepada Ossy Darmawan selaku Wamen ATR/BPN di Sumbar.

Pertama, pembuatan Database lahan kepemilikan kaum/suku. Kedua, upgrade kompetensi pemangku adat di KAN untuk pengurusan surat-surat pertanahan. Dan ketiga, Sinkronisasi potensi lahan adat untuk HGU beserta mekanisme yang adil dan berkesinambungan.

Harapannya, melalui ketiga gagasan tersebut kedepan permasalahan investasi tanah di Sumbar dapat diminimalisir. Sehingga potensi yang ada di Sumatera Barat dapat dimaksimalkan untuk kepentingan bersama. Demi pembangunan dan kemajuan Sumatera Barat. (rls)

The post Ketum Kadin Sumbar dan Wamen ATR/BPN Bahas Tanah Ulayat Untuk Investasi appeared first on Prokabar.

Ketua Umum KADIN Sumbar, Ramal Saleh mengatakan, potensi energi yang dimiliki hanya dimanfaatkan provinsi tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau.

“Sementara, kita masih selalu jadi penonton. Investasi dan industri kita jalan di tempat,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Rabu (18/12).

Berdasarkan catatan KADIN, total kapasitas terpasang energi listrik di Sumbar saat ini mencapai 650 MW.

Sementara, kebutuhan beban puncak hanya 450 MW. Artinya, terjadi kelebihan salah satu sumber energi sekunder itu sebesar 200 MW.

Seharusnya, lanjut Ramal Saleh, surplus energi itu bisa dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bahkan, dengan total kelebihan energi itu, bisa menampung untuk kebutuhan 20 hotel berbintang.

“Jadi, kalau ada yang mau invest, bisa untuk 20 hotel lagi. Masih mampu itu. Nggak akan padam listriknya,” terangnya.

Karena itu, ia meminta Pemprov Sumbar dan pelaku usaha agar duduk bersama. Harus ada sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Jangan lagi main sendiri-sendiri, sehingga tidak ada lagi tuduhan macam-macam terkait perjalanan pemprov ke luar negeri.

Kelebihan sumber daya energi itu harus disosialisasikan. Dengan harapan, investasi dan industri dapat tumbuh.

Sebab, kinerja investasi Sumbar masih jauh dari harapan. Demikian juga dengan industri yang pertumbuhannya masih lamban.

“Kita harus jadi daerah produsen. Jika hanya berfikir jadi konsumen terus, tentu kita akan rugi,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah daerah harus fokus mendorong investasi dan industri. Sebab, kelebihan sumber energi merupakan modal besar bagi daerah.

Seperti diketahui, PT Supreme Energy Muara Laboh baru saja mengoperasikan pembangkit tahap 1, dengan kapasitas 85 MW.

Bahkan, kini tengah membicarakan tahap 2 bersama PLN dan Kementerian ESDM, dengan kapasitas 65 MW

Selain itu, Sumbar juga memiliki potensi gas alam di Kabulaten Sijunjung yang setara dengan 210 MW. Saat ini, tengah digarap PT Rezky Bukit Barisan. (Tds)

The post Sumbar Harus Bisa Manfaatkan Kelebihan Energi Listriknya, KADIN : Jangan Jadi Penonton appeared first on Prokabar.

Ketua Umum KADIN Sumbar, Ramal Saleh menyampaikan dengan adanya tambahan suplai itu semakin menambah surplus energi di daerah itu.

“Jadi, tidak ada lagi istilah mati lampu atau defisit saat beban puncak,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Rabu (18/12).

Seperti diberitakan Prokabar, kapastitas terpasang listrik di Sumbar bertambah sebesar 85 MW, seiring masuknya pasokan dari (SEML).

Salah satu sumber energi primer yang berasal dari panas bumi (geo thermal) itu kini secara resmi telah tersambung pada sistem Jaringan Sumatera.

Perusahaan patungan PT Supreme Energy, ENGIE (Perancis) dan Sumitomo Coporation (Jepang) itu resmi memulai operasi komersil pembangkit tahap 1 di Solok Selatan.

Produksi itu diyakini mampu menyuplai kebutuhan listrik sebanyak 340 ribu rumah tangga di Sumbar.

Supreme Energy sebelumnya memulai studi pendahuluan proyek pengembangan PLTP Muara Laboh di 2008.

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) pada 2012 dan diikuti proses eksplorasi. Total investasi pengembangan tahap-1 mencapai US$ 580 juta.

Selanjutnya, untuk tahap 2 dengan kapasitas 65 MW, perusahaan tengah berdiskusi bersama PLN dan Kementerian ESDM.

Investasi yang bakal dikucurkan sekitar US$ 400 juta. Kegiatan bakal dimulai setelah negosiasi jual beli listrik dengan PLN selesai.

Kelebihan sumber energi itu, lanjut Ramal Saleh, merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama ini, persoalan dunia usaha di Sumbar adalah susahnya pasoklan energi. “Jadi, dari data yang saya dapat, surplus kita sekarang bisa mencapai 200 MW,” terangnya.

Sementara, Chairman &Founder Supreme Energy, Supramu Santosa mengatakan pengembangan adalah bukti komitmen perseroan dan mitra internasional pada energi panas bumi di Indonesia.

Komitmen itu juga sejalan dengan rencana bauran energi di 2025 yang direncanakan pemerintah.

“Kami sangat menghargai dukungan yang kuat dan berkesinambungan dari Pemerintah, PLN dan masyarakat Solok Selatan,” tutupnya. (tds)

The post Ini Kata KADIN Soal Beroperasinya Pembangkit Tahap 1 SEML appeared first on Prokabar.

Ketua Umum Kadin Sumbar, Ramal Saleh menyampaikan, hingga kini masih banyak tanah masyarakat yang belum bebas, sehingga menghambat kegiatan industri di lokasi itu.

“Dengan duduk bersama itu, kita harapkan semua permasalahan bisa diselesaikan,” ungkapnya pada Prokabar.com di Padang, Jumat (29/11).

Kawasan PIP merupakan rencana strategis Pemprov Sumbar dengan Irman Gusman dan PT Johor dari pihak swasta untuk membangun kawasan industri.

PIP terletak di Kabupaten Padang Pariaman. Pembangunan kawasan industri diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Kawasan industri di Ranah Minang itu dibangun di atas lahan yang mencapai seluas 108 Hektare.

Namun, pada kenyataannya, lanjut dia, hingga kini masik banyak persoalan, utamanya soal aset dan keuangan yang harus diselesaikan.

“Itu ganti rugi lahannya belum tuntas sampai sekarang. Apalagi kini Pemprov Sumbar juga memiliki saham di sana,” sebutnya.

Akibatnya, pengembangan PIP sebagai kawasan industri jalan di tempat. Investor menjadi enggan untuk membuka kegiatan usaha mereka di sana.

Bahkan, sampai saat ini, menurutnya, hanya tiga persahaan saja yang melakukan kegiatan industri di sana. Sementara, PIP dibangun sejak pemerintahan Gubernur Hasan Basri Durin.

Apalagi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal menetapkan PIP masuk dalam program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Investor akan diberikan banyak kemudahan dalam berinvestasi. Sebagai contoh, investor dapat membangun langsung pabrik tanpa harus mengurus IMB.

Demikian juga dengan izin lingkungannya. “Nah, ini kan peluang emas bagi re-industrialisasi di Sumbar. Makanya, semua persoalan harus segera diselesaikan,” tutupnya. (tds)

The post Ini Pendapat Kadin Sumbar Soal PIP appeared first on Prokabar.

Ketua Umum Kadin Sumbar, Ramal Saleh menyampaikan, pelaku usaha lokal jangan sampai jadi penonton. Kontraktor proyek harus terbuka terkait peluang yang ada.

“Ini harus jadi perhatian kita semua, termasuk pemerintah provinsi,” ujarnya pada Prokabar di Padang, Jumat (29/11).

Kementerian PUPR menargetkan empat ruas tol Trans Sumatera bakal beroperasi pada 2020 antara lain Padang Pekanbaru Seksi I (Padang-Sicincin) sepanjang 30,4 Kilometer.

Seksi II dan III Kayu Agung-Palembang-Betung Jaka Baring-Betung sepanjang 69,19 Kilometer. Sigli-Banda Aceh, 74 Kilometer dan Seksi I Medan-Binjai, 6,27 Kilometer.

Hingga November tahun ini, ruas tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi mencapai 467,6 km. Secara keseluruhan, dari Lampung-Aceh mencapai 2.974 Kilometer.

Dalam perencanaannya, pembangunan proyek ditargetkan rampung pada 2024, dengan nilai investasi pembangunan ruas Padang-Sicincin mencapai Rp4 triliun.

Untuk itu, lanjutnya, Kadin Sumbar dalam waktu dekat bakal menemui kontraktor utamanya (Hutama Karya) guna membicarakan peluang pengusaha lokal.

“Saya sudah ajak Ketua Umum Kadin Padang Pariaman. Karena proyek itu di lokasinya. Dalam waktu dekat pasti akan kami temui,” ujarnya.

Menurutnya, jangan sampai sub-kegiatan digarap pengusaha di luar Sumbar. Apalagi, saat ini daya saing kontraktor lokal sudah mulai membaik.

Ketika ditanyai soal kemanpuan modal, ia mengaku banyak cara untuk mengatasinya. Kontraktor bisa membentuk konsorsium, sehingga segala persyaratan bisa terpenuhi.

“Jika tidak bisa tunggal, tentu bisa dibentuk perusahaan patungan. Bisa jadi 2 atau 3 perusahaan bergabung dalam satu bendera,” tutupnya. (tds)

The post Kadin Sumbar Minta ini di Proyek Tol Padang-Pekanbaru appeared first on Prokabar.