Kampus yang membawa nama Sjech M. Djamil Djambek itu berkolaborasi dengan Kemenag Kabupaten Solok.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan yang relevan dengan dunia kerja.

Rektor UIN Bukittinggi, Silfia Hanani, dan Kepala Kemenag Kabupaten Solok, Zulkifli, menandatangani nota kesepahaman kolaborasi tersebut pada Kamis (10/4).

Wakil Bupati Solok H. Candra menyambut positif.

Dia berharap kerja sama antara UIN Bukittinggi dengan Kemenag Kabupaten Solok menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Rektor UIN Bukittinggi Silfia Hanani menjelaskan, kerja sama dengan Kemenag Kabupaten Solok bukan sekadar tentang teori pendidikan.

Kedua institusi sepakat memberikan pelatihan praktis yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja.

“Kami berkomitmen memastikan pendidikan yang kami berikan tidak hanya di ruang kelas saja. Kami membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi,” kata Silfia Hanani.

Program Pelatihan Berbasis Teknologi

Melalui kesepakatan ini, kedua institusi sepakat untuk mengembangkan berbagai program pelatihan berbasis teknologi dan kewirausahaan.

Tujuannya adalah menciptakan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja yang dinamis.

Dengan mengutamakan pendidikan berbasis keterampilan praktis, kerja sama ini juga akan membantu menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Masyarakat Kabupaten Solok, yang mayoritas masih mengandalkan sektor pertanian dan pekerjaan informal, diharapkan dapat bersaing di pasar lokal maupun global dengan keterampilan yang relevan.

Zulkifli, Kepala Kemenag Kabupaten Solok, berharap dengan adanya kolaborasi ini, masyarakat Kabupaten Solok dapat memanfaatkan keterampilan praktis untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

Dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak ini, diharapkan Kabupaten Solok dapat bergerak maju dalam dunia pendidikan dan perekonomian.

Melalui pendidikan yang relevan dan berbasis keterampilan, UIN Bukittinggi dan Kemenag Kabupaten Solok bertekad untuk mewujudkan Solok yang lebih berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan.

The post UIN Bukittinggi dan Kemenag Kabupaten Solok Buka Gerbang untuk SDM Berkualitas appeared first on Prokabar.

Dendi menjelaskan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok mengagendakan laporan badan anggaran terhadap pembahasan APBD Perubahan 2021.

Sebelum membahas hal tersebut, Dendi tentu ingin mempertanyakan status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD.

Sebab, sebelumnya ada penunjukkan Pekasana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Solok yang jatuh pada Lucki Efendi.

Baca Juga Milenialisme.com

Penunjukkan ini membuat status Dodi Hendra menjadi perdebatan lantaran Surat Sekretaris Daerah Sumatera Barat bernomor 120/346/Pem-Otda/2021 tanggal 19 September 2021 masih menyatakan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah.

“Saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra ini sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekdaprov Sumbar,” kata Dendi.

Politisi PPP ini menginginkan agar rapat paripurna mengumumkan status Dodi Hendra ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar yang masih melekatkan seluruh kewenangan padanya.

“Jadi jangan bawa persoalan ini sebagai penghambat program pemerintah, kami dari Fraksi PPP menerima APBD Perubahan,” jelas Dendi.

Permintaan untuk mengumumkan kejelasan status Dodi Hendra sbeagai Ketua DPRD sebelum membahas APBD Perubahan menurut Dendi sangat penting.

Sebab, kejelasan ini berkaitan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

“Karena APBD adalah Perda, mana mungkin Perda itu tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD,” katanya.

Pada Jumat (24/9), saat rapat paripurna memang sejumlah fraksi membahas legal standing Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Saat perdebatan terjadi Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda keluar dari rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Solok..

Dalam video yang beredar, Epyardi menyebut anggota DPRD menghalang-halanginya sebagai Bupati.

Epyardi beridi dari tempat duduknya dan mencoba berbicara.

Namun, sejumlah anggota mencoba menginterupsi hingga akhirnya Epyardi berjalan keluar meninggalkan sidang.

Setelah Bupati Epyardi keluar sidah paripurna akhirnya ditunda.

The post Ketua Fraksi PPP Klarifikasi Tuduhan Menghalangi Bupati Kabupaten Solok appeared first on Prokabar.

Tapi, kata Dodi, dia masih sah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dan tetap bisa memimpin sidang.

Pemakaian plt bisa saja berdampak pada penandatanganan APBD Perubahan Kabupaten Solok.

Baca Juga Milenialisme.com

Dodi Hendra melanjutkan perdebatan awalnya alot sampai akhirnya Bupati Kabuaten Solok Epyardi Asda angkat suara.

“Kita sudah berinisiatif agar sidang di internal demi masyarakat Solok dan tidak ricuh seperti rapat beberapa waktu lalu yang akhirnya viral,” kata Dodi Hendra.

Dodi mengaku dirinya sudah berupaya mendinginkan suasana. Bahkan beberapa fraksi dalam rapat tersebut keluar dari sidang.

Terkait pengajuan Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda, Dodi mengaku akan menyetujui semuanya.

Namun, seluruh persetujuan tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada dan mengakomodir kepentingan rakyat Kabupaten Solok.

“Saya akan setujui pengajuan dari pihak Bupati,tapi harus sesuai aturan yang ada dan mengakomodir kepentingan rakyat,” lanjutnya.

Menurutnya masih ada beberapa hal yang belum mendapatkan kejelasan nasib seperti Tenaga Harian Lepas (THL), KONI, PMI, TPP Pendidikan, dan TPP Kesehatan.

Sebab itulah, jelas Dodi, dia belum bisa menandatangani pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Solok Tahun 20201.

“Karena saya dipercaya partai, masyarakat dan Allah,” ucapnya. (*)

The post Dodi Hendra Buka Suara soal Heboh di Paripurna DPRD Kabupaten Solok appeared first on Prokabar.

Ketujuh daerah itu adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Epidemilog Universitas Andalas (Unand) Defriman Djafri mengatakan testing Covid-19 di ketujuh daerah itu belum merata atau masih terbatas.

Di Kabupaten Agam hanya 0,7 yang dites perpekan dalam per seribu orang.

Kabupaten Limapuluh Kota 0,6 orang, Kabupaten Padang Pariaman 0,8, Kabupaten Pasaman 0,7, Kabupaten Pasaman Barat 0,5, Kabupaten Pesisir Selatan 0,5 dan terakhir Kabupaten Solok 0,6.

Baca Juga:

Jejak Sejarah Sumbar di PON; Jakarta 1973, Pertama Kali Bendera Tuah Sakato Berkibar di Arena PON

“Penambahan kasus sedikit bukan berarti daerah itu aman, lihat angka testingnya dulu,” kata Defriman, Selasa (10/8).

Analisis Defriman pada 25 Maret 2020 sampai 7 Juni 2021 menyebut Kabupoten Mentawai mencatatkan angka testing Covid-19 teraik, yakni 4,2.

Menyusul di Kota Padang Panjang dengan angka 3,7 dan Kota Padang 3,3.

Melihat angka ini, daerah dengan angka positi Covid-19 rendah bukan berarti peanganan pandemi di sana membaik.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut justru menilai daerah tersebut bisa jadi lebih berbahaya karena banyak kasus yang tidak terdeteksi.

The post Testing Covid-19 di 7 Daerah Sumbar Rendah appeared first on Prokabar.