Jaringan Pemred Sumbar (JPS) menggelar doa bersama untuk kelima jurnalis tersebut di Lapau Teh Talua, Kota Padang, Jumat (11/9/2026).

Suasana doa bersama berlangsung dalam nuansa duka dan keprihatinan. Sesama jurnalis berkumpul, memanjatkan doa, sekaligus berharap kabar baik segera datang dari proses pencarian.

Ketua JPS, Adrian Tuswandi, mengatakan doa bersama tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap rekan seprofesi yang tengah menjalankan tugas jurnalistik.

Ia mengatakan, kelima jurnalis tersebut tengah bertugas melakukan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum dilaporkan hilang kontak.

Menurut Adrian, JPS dan insan pers di Sumbar turut merasakan duka atas kondisi tersebut. Namun, di tengah kekhawatiran yang ada, harapan agar kelimanya segera ditemukan dalam keadaan selamat terus dipanjatkan.

“Lima jurnalis yang bertugas liputan erupsi Anak Krakatau, dan belum diketahui ada keberadaan. Kita di Sumbar sebagaimana tradisi, kita berduka dan berharap proses penemuan ini menemukan titik terang, dan diharap ketemu dengan selamat,” ujarnya.

Bagi insan pers, kata Adrian, menjalankan tugas jurnalistik bukan sekadar pekerjaan. Ada keberanian dan tanggung jawab yang membawa seorang jurnalis turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan menyampaikannya kepada masyarakat.

Untuk itu, ketika kabar hilang kontak datang, rasa cemas tidak hanya dirasakan keluarga, tetapi juga tumbuh di antara rekan-rekan seprofesi.

Adrian berharap doa yang dipanjatkan bersama menjadi bagian dari ikhtiar dan mengetuk pintu langit agar proses pencarian segera membuahkan hasil.

Ia kembali berharap kelima jurnalis tersebut dapat ditemukan dalam kondisi selamat dan segera kembali berkumpul bersama keluarga serta orang-orang yang menantikan kepulangan mereka.

Untuk saat ini, JPS berharap proses pencarian terhadap kelima jurnalis tersebut terus dilakukan secara maksimal hingga keberadaan mereka mendapatkan kepastian.

“Kami berharap teman-teman kami diharapkan ditemukan dalam keadaan selamat. aamiin ya rabbal alamin,” ujarnya. (*)

The post Lima Jurnalis Hilang Kontak Saat Liputan Erupsi Anak Krakatau, JPS Gelar Doa Bersama appeared first on Prokabar.

Karena itu, untuk memperkuat pengawasan pemilu khususnya pada Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sumbar menjalin kerjasama dengan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dan PGRI Sumbar. Kegiatan dirangkai dengan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kalangan Profesi, Sabtu (26/2/2022) di The ZHM Premier Hotel, Padang.

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama dengan PGRI dan JPS, dalam upaya membangun kolaborasi dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024, baik dari sisia penyelenggaraan maupun pengawasan penyelenggaraan pemilu.

“Karena itu, kami dari Bawaslu Sumbar melibatkan banyak stakeholder untuk kesuksesan pesta demokrasi ini. Tidak hanya dengan PGRI dan JPS, sebelumnya kami juga telah melakukan MoU dengan perguruan tinggi di Sumbar,” kata Surya Efitrimen.

Juga dalam upaya memasivkan gerakan pengawasan, lanjut Surya, Bawaslu Sumbar juga mempersiapkan pelatihan pemgawasan partisipatif di kalangan pelajar di sejumlah kabupaten dan kota.

“Kita berharap, setelah di tingkat provinsi, ke depan Bawaslu Kabupaten dan kota meneruskannya dengan stkaholder setempat. Bawaslu mesti melibatkan banyak pihak dalam melakukan pengawasan demi terwujudnya azas pemilu yang jujur dan berkeadilan,” ungkap Surya Efitrimen.

Ketua PGRI Sumbar, Darmalis sangat mengapresiasi Bawaslu Sumbar yang melibatkan PGRI dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

“Bagi kami di PGRi, ini penghormatan yang luar biasa dari Bawaslu Sumbar. Karena dari pengalaman kami, selama ini banyak guru yang terlibat langsung sebagai penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS. Dengan kerjasama ini, akan semakin memperkuat komitmen kami dalam memyukseskan Pemilu 2024,” ujar Darmalis.

Koordinator JPS, Isa Kurniawan menyampaikan bahwa JPS yang merupakan wadah berkumpulnya para Pemimpin Redaksi media cetak, online, radio dan televisi, merupakan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pemberitaan di media yang dipimpinnya.

“Sebagai orang media, pengawasan terhadap semua kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan, sudah merupakan bagian dari tanggungjawab dan tugas kami. Apalagi dengan adanya MoU ini, tentu akan lebih memperkuat komitmen kami dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi 2024 ini,” tutup Isa. (vky)

The post Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Sumbar Jalin Kerjasama dengan PGRI dan JPS appeared first on Prokabar.

Anggota DPD RI asal Sumbar, Leonardy Harmainy, menyebut langkah tersebut sangat mungkin dilakukan, dibandingkan harus menunggu anggaran dari pusat.

“Banyak provinsi lain yang dananya mengendap di bank, ini sebanarnya bisa dimanfaatkan oleh Sumbar, lebih baik dilakukan kerjasama peminjaman keuangan tersebut. Dari regulasi ini sangat memungkinkan,” sebut Leonardy.

Dana dari pusat harus menunggu waktu yang panjang, dan tergantung dari usaha pemerintah dan political will pemerintah pusat.

“Jika menunggu anggaran pusat maka bisa kehilangan momentum, dan tidak efektif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu Sumbar juga harus memanfaatkan secara ekonomis aset yang dimiliki,” lanjut Leonardy.

Pengamat keuangan daerah, Hafrizal Handra juga menyebut obligasi ini merupakan hal yang logis. Namun Wakil Rektor Unand ini mengingatkan harus menggunakan dana tersebut untuk pembangunan yang memang akan mendongkrak ekonomi.

“Namanya dana pinjaman tentu harus dibayar, karena itu infrastruktur yang dibangun harus ada uji kelayakan dan berdampak ekonomi secara luas, sehingga tidak membuat beban tambahan bagi keuangan daerah,” kata Hafrizal.

Diskusi Jaringan Pemred Sumbar ini sekaligus merayakan ulang tahun ke dua yang digelar di Hotel ZHM Padang. (rls)

The post Leonardy Harmainy : Obligasi Daerah Bisa Jadi Solusi Pertumbuhan Ekonomi appeared first on Prokabar.

Secara Pendapatan Domestik Bruto, Sumbar masih berada di posisi rata rata nasional yaitu sebesar 13 persen. Yang menarik adalah walaupun dana transfer daerah terus menurun, tetapi Sumbar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dana tersebut.

“Dana dari pusat itu seharusnya menjadi stimulan bagi pembangunan, penggerak ekonomi adalah swasta, secara praktik, Sumbar sudah lebih dari beberapa provinsi lain, walaupun dana transfer dibawah 20 Triliyun,” jelas Hafrizal Handra.

Sedangkan menurut Anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas, Sumbar tidak boleh berharap kepada dana transfer daerah, karena dana tersebut sudah ada peruntukannya.

“Pemprov Sumbar harus melakukan upaya progresif untuk pembangunan Sumbar, salah satu upaya adalah dengan menarik dana Kementrian dan Lembaga untuk pembangunan di Sumbar,” jelas HM Nurnas.

Langkah lain, menurut HM Nurnas, Pemprov harus fokus pada peningkatan PAD dengan mencermati dan mengejar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA.

“Kalau hanya berharap dari Pajak Kendaraan Bermotor, PAD Sumbar akan seperti itu itu saja, makanya Pemprov harus mengejar sumber sumber pendapatan baru,” ungkap Nurnas.

Hal tersebut terungkap dari diskusi yang digelar oleh Jaringan Pemred Sumbarb(JPS) di Hotel ZHM, Sabtu (25/12). Diskusi ini sekaligus perayaan ulang tahun JPS yang ke dua. (rls)

The post Sumbar Jangan Berharap Dari Dana Transfer Daerah, HM Nurnas : Pemprov Harus Kreatif appeared first on Prokabar.

Bantuan sembako Bhakti JPS untuk Negeri tahap III ini merupakan donasi dari mitra dan tokoh masyarakat. Pada tahap III ini, donasi tersebut dilepas oleh Anggota DPD RI Emma Yohanna.

Anggota DPD RI Emma Yohanna yang juga sebagai salah seorang donatur dalam aksi sosial ini, mengapresiasi JPS yang peduli terhadap masyarakat terdampak PPKM dan anak yatim di panti-panti asuhan.

Senator senior dari Sumbar itu menegaskan, pihaknya di DPD RI sangat mendukung keberlanjutan aksi JPS ini. Apalagi sebagai jurnalis, tim JPS akan menyalurkannya ke sasaran yang tepat.

“Kami yakin bantuan ini tepat sasaran sehingga kami salurkan lewat JPS. Untuk itu, JPS jangan bosan. Tetap lanjutkan aksi sosial ini. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semua, dan saya yakin akan diridhoi Allah,” ujar Emma Yohanna saat pelepasan bantuan sembako Bhakti JPS untuk Negeri di Kantor Perwakilan DPD RI.

Emma Yohanna tak lupa mengingatkan Tim JPS dalam menyalurkan bantuan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan ikut mengimbau pihak panti juga selalu melakukan hal serupa sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

“Sampaikan salam kami kepada anak-anak panti asuhan. Semoga anak kita sehat selalu dan bantuan donator dapat bermanfaat,” ujar Emma yang juga menitipkan tambahan bantuan dalam bentuk uang kepada lima panti asuhan dan anak yatim di Masjid Alquwait, Banuaran Padang.

Sejak bantuan sembako tahap pertama, kata Emma, dirinya selalu memantau gerakan JPS.

“Alhamdulillah, semuanya dari laporan yang saya terima berjalan lancar dan diterima masyarakat yang terdampak. Semoga perbuatan ikhlas kita dapat balasan dari Allah SWT dan rekan- rekan JPS sehat selalu,” ujar Emma didampingi Linda yang mewakili anggota DPR RI Rezka Oktoberia dan Kepala Sekretariat Perwakilan DPD RI Sumbar Nova.

Dalam kesempatan ini, Emma juga mengingatkan pemprov bersama pemerintah kabupaten dan kota cepat tanggap dan tetap fokus dalam penanganan Covid-19. Apalagi saat ini kasus aktif dan tingkat kematian akibat Covid-19 masih tinggi.

“Gerakan semua OPD terkait dan cepat respons apa yang dibutuhkan para tenaga kesehatan, rumah sakit dan warga yang isolasi mandiri. Harus terkoordinasi dengan baik dan cepat karena situasi sekarang tidak normal,” ingat Emma.

Sementara itu, Koordinator JPS Heri Sugiarto mengucapkan terima kasih kepada anggota DPD RI Emma Yohanna beserta mitra dan tokoh lainnya yang berdonasi dalam aksi sosial JPS ini.

“Sembako yang dilepas Bu Emma saat ini, kami salurkan langsung ke panti asuhan. Target kami, sebelum masuknya waktu shalat Jumat, semuanya sudah sampai ke penerima,” kata Heri didampingi Sekretaris Zondra Volta Pajokz Koordinator Bhakti JPS untuk Negeri Novrianto dan Tim JPS.

Bantuan tahap III ini, kata Heri langsung diantarkan Tim JPS langsung ke Panti Asuhan Atom Center, Kecamatan Padang Barat, Panti Asuhan Nur Illahi, Kecamatan Nanggalo dan Panti Asuhan Puti Bungsu, Parak Jambu Dadok Tunggul Hitam.

Panti Asuhan Ashabbir Rayan, Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah, Rumah Tahfizh dan Panti Jasmine Ulak Karang serta Jumat Berkah Berbagi di Masjid Al Quwait Banuaran, Kecamatan Lubuak Bagaluang.

Sebelumnya, bantuan sembako Bhakti JPS untuk Negeri ini untuk tahap I dilepas Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto di Mapolda Sumbar, dan tahap kedua dilepas Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Gedung DPRD Sumbar.(rls)

The post Emma Yohanna Lepas Tim JPS Bagikan Donasi ke Panti Asuhan appeared first on Prokabar.

Bantuan itu dibagi kepada masyarakat terdampak PPKM di Kota Padang. Pedagang kecil, petani, nelayan, buruh, tukang bangunan, pokoknya kepada siapapun yang sasak angok karena pendapatannya berkurang. Para Pemred ini turun langsung ke sudut-sudut kota, menyisir mereka yang benar benar membutuhkan untuk diberikan bantuan.

“Tarimokasih bana  bantuan ko, amak lah paniang mancari bareh, amak ndak bisa manggaleh lai, dek sakik tambah lo PPKM ko,” kata salah seorang warga Purus kepada anggota JPS, Adrian Tuswandi.

“Untuang adiak mambaok bareh, lapeh juo kami makan untuak beberapa hari ka muko, kalau ndak ado iko ntah kama kami ka barutang mancari pambalih bareh,” kata warga Tunggul Hitam saat anggota JPS lain, Delfi Neski mengantarkan bantuan.

Pandemi Covid 19 membuat perekomian jalan beringsut. Usaha – usaha kecil morat marit, bahkan tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar. Lalu para pekerja tidak sedikit pula yang di-PHK oleh perusahaan. Sementara perusahaan lain ada yang mulai tidak mampu menggaji karyawannya.

Pemerintah memang sudah mulai mengucurkan bantuan bantuan sosial. Ini memang sedikit mengurangi tekanan ekonomi masyarakat tidak mampu, tetapi bantuan tersebut hanya seperti air minum saat dahaga. Tidak sedikit masyarakat yang bingung menghadapi besok yang tidak jelas.

“Aksi filantropi Jaringan Pemred Sumbar ini adalah salah satu cara mengurangi beban kehidupan masyarakat. Pada saat sulit seperti ini, aksi berbagi seperti yang dilakukan JPS adalah cara terbaik, yang berkecukupan membantu yang tengah kesulitan, semoga ini bisa menjadi contoh bagi komunitas komunitas di Sumatera Barat,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy pada saat pelepasan secara resmi Bakti untuk negeri dari JPS, Sabtu (30/7) di Gedung DPRD Sumbar.

Donasi ini dikumpulkan oleh JPS dari banyak pihak, ada dari anggota DPRD, DPR RI, Pengusaha, dosen, wartawan, dan donator lain yang mencapai jumlah 60 orang.

“JPS berinisiatif melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarkat, dan Alhamdulillah banyak yang merespon positif dan ikut berdonasi, rencananya aksi sosial ini akan terus berlanjut, saya yakin masih banyak donator yang akan terketuk hatinya untuk membantu masyarakat terdampak PPKM,” papar Pembina JPS Sumbar sekaligus anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas.

Untuk penyebaran bantuan tahap kedua ini, anggota JPS turun ke beberapa titik lokasi di Padang Barat, Padang Selatan, Padang Utara dan Sungai Pisang, Bungus Teluk Kabung. Mereka membawa paket yang berisi beras, telur, mie instant dan gula.

“Kami membagikan bantuan ini kepada masyarakat yang benar benar terdampak, tidak sedikit yang menangis saat menerima bantuan ini, bagi kami dari JPS ini adalah sesuatu yang membahagiakan, karena bisa berbagi pada saat masyarakat butuh, terima kasih juga kepada donator atas bantuannya,” jelas Koordinator JPS, Heri Sugiarto.

JPS rencananya akan terus bergerak untuk mengumpulkan donasi dan menyebarkan bantuan kepada masyarakat. Untuk tahap ketiga JPS akan menyalurkan kepada panti asuhan di Kota Padang.(laf)

The post JPS Sebar Bantuan, Warga : Terima Kasih, Bisa Juga Kami Makan Hari ini appeared first on Prokabar.

Berdasarkan laporan harian yang diterimanya, masih banyak masyarakat yang terpapar Covid-19.

“Setiap hari saya mendapatkan laporan dari labor pemeriksaan swab, angka kasus aktifnya naik terus,” ujar Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto saat melepas 1.000 Paket Sembako JPS Bhakti untuk Negeri bersama Mitra dan Tokoh Sumbar, di Mapolda Sumbar, Minggu (25/7).

Kondisi tersebut diperparah oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi prokes. Hal itu terbukti dari giat penegakan prokes yang dilakukan polres-polres di wilayah Polda Sumbar.

“Ini perlu perhatian kita bersama untuk sama-sama terus mengingatkan masyarakat agar patuh protokol kesehatan. Polri dan TNI bersam pemprov dan DPRD Sumbar terus berupaya mengajak masyarakat patuh prokes,” kata Irjen Pol Toni Harmanto.

Pada kesempatan ini, Kapolda mengapresiasi ikhtiar yang dilakukan Jaringan Pemred Sumber (JPS) bersama mitra dan tokoh dalam membantu masyarakat Sumbar yang terdampak pemberlakuan perbatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

“Ini menjadi atensi saya, begitu tahu JPS kumpulkan donasi sembako untuk masyarakat tidak mampu dan pelaku usaha kecil yang terdampak. Saya berharap giat ini jangan berhenti di sini saja. Saya mengajak juga tokoh Sumbar lain ikut aksi Bakti Untuk Negeri JPS ini. Karena yang terdampak pandemi ini sanak saudara kita juga,” ujar Toni.

Saat melepas pembagian sembako tersebut, hadir Anggota DPR RI Guspardi Gaus, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, Letkol Indra mewakili Danlantamal II, Linda mewakili Anggota DPR RI Rezka Oktaberia dan Kabid Humas Polda Kombes Pol Satake Bayu Setianto.

Koordinator JPS Heri Sugiarto mengucapkan terima kasih kepada mitra dan tokoh masyarakat yang telah membantu paket sembako warga terdampak PPKM Darurat.

Untuk tahap awal ini, kata Heri, didistribusikan langsung sebanyak 600 paket sembako di Kota Padang dan sisanya pekan depan bersama dengan donasi lanjutan dari para donatur lainnya.

“Alhamdulillah dalam waktu seminggu 1.000 paket sembako terkumpul dari mitra dan tokoh Sumbar. Termasuk dari Pak Kapolda, Pak Guspardi, Pak Nurnas, Bu Rezka Oktoberia, Bu Emma Yohanna, Bu Nevi Irwan Prayitno, Pak Mulyadi dan Uda Donny Oskaria serta pengusaha dan mitra lainnya yang peduli dan antusias berdonasi Sembako JPS Bhakti Untuk Negeri ini, “ujar Heri.

Koordinator Penyaluran Donasi, Novrianto mengatakan, untuk tahap pertama, sembako disalurkan langsung kepada warga yang berhak di Kototangah, Padang Selatan, Padang Timur, Lubuk Kilangan, Kuranji dan Nanggalo.

“Untuk pembagian tahap II direncanakan Minggu depan dilepas dari DPRD Sumbar,” ujar wartawan senior JPS itu.(rls)

The post Dilepas Kapolda, Sembako Bakti JPS bersama Tokoh Disalurkan ke Warga appeared first on Prokabar.

Pada kesempatan itu, HM Nurnas yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, langsung menyerahkan simpanan pokok sebagai anggota KSU JPS sebesar Rp50 ribu. Bahkan, HM Nurnas, juga memenuhi kewajibannya dengan melunasi simpanan wajib selama satu tahun, sebesar Rp 1.200.000,-.

Ketua KSU JPS, Saribulih mengucapkan terimakasih atas pemenuhan kewajiban tersebut. Pada kesempatan itu, disampaikan akan segera mengurus legalitas koperasi dengan membuat akte notaris.

“Untuk pembuatan akte sampai pengesahan Menkumham dibutuhkan anggaran sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan pengurusan NPWP dan rekening giro,” ujarnya.

Bak gayung bersambut, anggota dewan yang dekat dengan semua kalangan ini langsung menyikapi. ‘Untuk biaya pembuatan akte, nanti hubungi saja saya,’ ujarnya.

Sementara Sekretaris KSU JPS, Isa Kurniawan menegaskan akan secepatnya mengurus administrasi dan legalitas koperasi.

“Saat ini, persyaratan anggota sudah memenuhi syarat. Besok kita akan langsung mendatangi notaris,’ ujarnya.

Sekretaris JPS, Zondra Polta berterima kasih atas atas dukungan HM Nurnas. “Kami makin termotivasi untuk lebih maksimal dalam mengembangkan JPS untuk semakin berkiprah. Apalagi, kehadiran koperasi, tentu saja akan meningkatkan ekonomi Anggota JPS,” ujarnya yang juga didampingi Anggota JPS Chandra. (rls)

The post HM Nurnas Gabung Koperasi Jaringan Pemred Sumbar, Ini Harapannya appeared first on Prokabar.

Selanjutnya, menggerakkan sektor-sektor ekonomi, khususnya pariwisata, karena bisa berdampak pada terdongkraknya belasan usaha ekonomi masyarakat lainnya.

Demikian benang merah pernyataan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dalam menyikapi akan masuknya masa tenang tanggal 6 Desember, dan hari-H pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember.

“Setelah melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di Sumbar serta tokoh-tokoh masyarakat Minang di rantau, membahas pemimpin Sumbar ke depan, maka JPS perlu menyampaikan hasilnya kepada publik Sumbar,” ujar Koordinator JPS Heri Sugiarto, saat memimpin rapat ekspose, Jumat (4/12/2020), di RM Sederhana Padang.

Pernyataan sikap yang disampaikan JPS berupa kriteria pemimpin Sumbar ke depan, imbauan kepada masyarakat pemilih agar menggunakan hak pilih, penyelenggara pilkada dan kepada para calon kepala daerah yang ikut bertarung agar siap menang dan siap kalah serta selalu menjaga sikap badunsanak.

Menurut Heri Sugiarto, kriteria pemimpin Sumbar ke depan yang disampaikan merupakan bulir-bulir hasil diskusi yang telah dilaksanakan selama ini, yakni sejak JPS dideklarasikan di Daima Hotel pada 13 Desember 2019 hingga roadshow menghimpun data dan fakta serta masukan dari para pihak yang berkompeten di bidang politik, ekonomi, statistik serta tokoh di ranah dan rantau.

“Kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemimpin Sumbar ke depan. Persoalan siapa yang akan dipilih diserahkan kepada masing-masing. Apalagi JPS sendiri bersifat independen,” ujar Heri.

Adapun kriteria pemimpin Sumbar ke depan yang dirangkum JPS, yakni; memahami Sumbar secara utuh, berintegritas, berilmu pengetahuan dan berwawasan luas.

Kemudian, mempunyai visi memperkuat pangan, energi dan kesehatan sebagai pertahanan masa depan menghadapi situasi global serta melihat sektor pertanian, kelautan dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat terutama UMKM.

Selanjutnya, melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni good governance.

Sehubungan dengan menyongsong kelahiran generasi Emas Minangkabau, pemimpin Sumbar ke depan itu, lanjut Heri, mengutamakan pendidikan karakter, kemudian memperkuat tokoh-tokoh muda serta memberi ruang bagi kaum perempuan untuk memimpin dan mencapai prestasi di bidangnya.

Selain memberikan kriteria, JPS juga mengimbau masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember dengan mendatangi TPS.

Kepada penyelenggara JPS mewanti-wanti agar setiap tahapan pelaksanaan pilkada, mulai dari pencoblosan sampai penghitungan suara, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada semua pihak.

“Untuk para calon kepala daerah yang bertarung, JPS meminta agar siap menang dan siap pula untuk kalah. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum yang bisa membuat suasana menjadi gaduh. Jaga komitmen untuk terwujudnya pilkada badunsanak,” tukas Heri.

Sebagaimana diketahui, JPS merupakan wadah para pemimpin redaksi, baik media cetak, elektronik dan online di Sumbar, yang bersifat independen dan non-partisan.

Hadir dalam ekspose JPS tersebut belasan pemred dari media cetak, elekronik dan online yang ada di Sumbar.

Perjalanan Himpun Masukan

Tim penyusun rekomendasi tersebut, di antaranya Isa Kurniawan, Adrian Tuswandi, Gusriyono, Rakhmatul Akbar, Nofal Wiska, Saribulih, Novrianto, Almudazir dan Heranof Firdaus.

Gusriyono memaparkan, sebagai langkah awal pergerakan JPS, diadakan diskusi publik dengan tema “Mencari Pemimpin Sumbar ke Depan” yang dimoderatori Dosen IAIN Imam Bonjol Dr Abdullah Khusairi. Ketika itu hadir sebagai pembicara penasihat JPS Khairul Jasmi, Dosen Fisip Unand Ainul Zetra dan Anggota DPD RI Leonardy Harmainy.

Dari diskusi tersebut berkembang ide untuk melanjutkan ke persoalan yang lebih khusus, yaitu, perekonomian Sumbar, sebagai salah satu indikator keberhasilan pemimpin.

Setelah menggelar diskusi di Daima Hotel Padang yang menghadirkan Nara sumber kompeten, diskusi berlanjut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumbar.

“Selain pariwisata, Kepala BI ketika itu juga menyarankan agar sektor pertanian yang selama ini jadi penyumbang utama pertumbuhan, dilakukan hilirisasi produk-produk pertanian,” kata Gusriyono.

Setelah dari BI, berlanjut diskusi ke Badan Pusat Statistik Sumbar. Terungkap saat itu, PDRB masih tertinggi pada sektor pertanian.
Pariwisata perlu digerakkan secara serius karena juga bisa berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

“Bali salah satu contoh daerah yang tingkat kemiskinannya terendah di Indonesia karena fokus pada sektor pariwisata,” tambah Isa Kurniawan.

Sebelum pertemuan dengan BPS, JPS mendatangi Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, sebagai tokoh muda dan milenial Sumbar. Di kota serambi mekah tersebut JPS berdiskusi terkait peran dan kepemimpinan pemuda di Sumbar.

Perjalanan JPS dilanjutkan ke Kepolisian Daerah Sumbar pada 4 Februari 2020. Disambut Kapolda Sumbar, perwakilan JPS menggali tingkat kriminalitas dan upaya polisi memberi rasa aman bagi masyarakat.

Kemudian, sebagai pintu gerbang Sumbar, Bandara Internasional Minangkabau berpengaruh dalam berbagai sektor di Sumbar, terutama pariwisata. Untuk itu, JPS diskusi dengan General Manager Angkasa Pura II BIM.

Terakhir pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, 13 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut, gubernur memaparkan kondisi Sumbar saat ini.

“Kemudian, beberapa program yang harus dilakukan oleh pemimpin Sumbar ke depan. Salah satu yang perlu jadi perhatian adalah, terus mendorong pengembangan pariwisata,” kata Nofal Wiska.

Dari pertemuan dengan berbagai instansi dan kepala daerah itu, JPS meramu sebuah formula yang dijadikan bahan untuk Fokus Group Discussion (FGD) di Jakarta. FGD menghadirkan tokoh-tokoh Sumbar dari berbagai kalangan, antara lain, politisi, pengusaha, pejabat negara, kepala daerah, dan seterusnya.

Tokoh Sumbar yang hadir pada diskusi JPS adalah, mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, Anggota DPD RI, Alirman Sori, Anggota DPR RI Nevi Zuairina, Deputi Strategis Lemhanas Reni Mayerni, dan Widyaiswara Kemendagri Sastry Yunizarti Bakri.

Kemudian, diskusi dengan para tokoh muda, yakni Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Donie Oskaria, Komisioner KPI Yuliandre Darwis, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran, dan pengusaha Ricky Donals.

Hari terakhir diskusi JPS di Jakarta bersama Mantan Gubernur Sumbar dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Wali Kota Padang Syahrul Ujud, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan.

“Kata Pak Syahrul Ujud waktu itu, pemimpin harus merasakan denyut nadi masyarakat. Punya kedekatan dengan masyarakat. Alamiah atau tidak dibuat-buat demi pencitraan atau popularitas. Harus memiliki keteladanan. Pemimpin yang tidak hanya berpikir dan bertindak sendiri. Ia harus bisa merangkul semua pihak dan berbaur dengan masyarakat. Apalagi tugasnya lebih banyak mengkoordinir dan menggerakkan sistem,” kata Rahmatul Akbar.(rls)

The post Ini Rekomendasi Jaringan Pemred Sumbar Untuk Gubernur ke Depan appeared first on Prokabar.

Ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dilansir Sabtu (9/5).

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa Pemerintah sejak awal adalah menetapkan ada 3 strategi yang jadi ujung tombak untuk mengatasi Covid-19 dan diibaratkan adalah senjata Trisula, 3 ujung tombak, sebagai berikut:

Satu, Tombak utama adalah tengah yang langsung berhadapan dengan wabah yaitu wabah Covid-19.

“Karena itu sektor tengah ini, ujung tengahnya adalah menangani darurat, langsung berhadapan untuk menyesuaikan darurat kesehatan: yaitu bagaimana mengatasi, membatasi penularan, juga untuk memperkecil penyebaran, dan nanti segera mempercepat penyelesaian Covid-19,” imbuh Muhadjir.

Itu adalah ujung tombaknya di sektor kesehatan, menurut Menko PMK, ada dalam domain Kemenko PMK karena penanggung jawab utama di sektor ini ada dua, yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan.

“BNPB memberikan dukungan-dukungan fasilitas, sarana-prasarana untuk penanganan di sektor kesehatan. Sedangkan untuk Kementerian Kesehatan itu bertanggung jawab untuk menyediakan tracking, melakukan tracking, kemudian perawatan, dan melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengobatan,” ungkap Menko PMK.

The post Ini Tiga Strategi yang Disiapkan Pemerintah Hadapi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Salah satunya keluarga Samin (70) Nagari Bukik Gadang Kecamatan Talawi menerima langsung uang tunai selama dua bulan yaitu bulan April dan Mei 2020, masing-masing Rp. 600 ribu per Kepala Keluarga (KK) per bulan, total Rp1,2 juta, Kamis (7/5).

“Bantuan ini untuk membantu masyarakat terdampak langsung akibat Virus Corona (Covid-19) di Sawahlunto. Ini baru tahap pertama, sebentar lagi tahap kedua akan menyusul,” kata Nasrul Abit.

Ada sebanyak 665 kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19 di Sawahlunto mulai menerima bantuan program JPS. Bantuan itu disalurkan kepada keluarga miskin yang tinggal di desa. Mereka termasuk warga terdampak Covid-19 yang dapat memperoleh bantuan.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa membantu meringankan kesulitan selama adanya virus corona,” ucapnya

Nasrul Abit tegaskan Pemprov Sumbar tidak pernah menahan bantuan untuk masyarakat, semuanya menunggu data dari Kabupaten Kota. Selagi data valid berdasarkan nama dan alamat sudah diserahkan oleh daerah.

“Buktinya hari ini, bantuan sudah berjalan di Kota Sawahlunto untuk tahap pertama,” ucapnya

Setelah memberikan bantuan rumah penerima JPS dari Sumbar itu akan ditempeli sticker yang bertujuan agar tidak terjadi bantuan ganda kepada masyarakat

Pada kesempatan itu, Walikota Sawahlunto Deri Asta mengatakan, sebelumnya Pemko Sawahlunto sudah memberikan bantuan beras 20 kilogram kepada 5.000 kepala keluarga yang terdampak covid-19 serta uang Rp300 ribu.

“Kalau bantuan langsung tunai dari Pemko Sawahlunto dibayarkan melalui Bank Nagari, maka BLT provinsi dibayarkan melalui Kantor Pos. Terlepas dari sistem pemberian bantuan, harapan kita semua masyarakat terdampak Covid-19 bisa terbantu,” ujar Deri Asta. (rel)

The post JPS Provinsi Sumbar di Serahkan ke Warga Sawahlunto appeared first on Prokabar.

“Tiga daerah yang paling awal melengkapi data dan persyaratannya yaitu Padang Panjang, Sawahlunto dan Agam sudah mulai disalurkan hari ini,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Jumat (1/5/2020).

Sementara beberapa daerah lagi yang juga telah menyerahkan data juga akan segera dikirimkan ke rumah penerima melalui jasa PT Pos Indonesia.

Daerah itu masing-masing Kota Padang, Pariaman, Solok, Payakumbuh, Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya, Kabupaten Solok, Pasaman, Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Beberapa daerah lagi memasukkan data pada Kamis (30/4) malam dan sedang proses verifikasi oleh tim.

Irwan mengatakan Pemprov Sumbar tidak pernah menahan bantuan untuk masyarakat selagi data valid berdasarkan nama dan alamat sudah diserahkan oleh daerah. Buktinya, tiga daerah yang menyerahkan pertama, bantuan sudah mulai disalurkan hari ini atau sehari setelah data masuk.

Bantuan itu untuk jatah dua bulan yaitu April dan Mei 2020 masing-masing Rp600 per Kepala Keluarga (KK) per bulan, total Rp1,2 juta.

Rumah penerima JPS dari Sumbar itu akan ditempeli sticker yang bertujuan agar tidak terjadi bantuan ganda kepada masyarakat. (rls)

The post Gubernur : Bantuan JPS Sumbar Untuk Warga Terdampak COVID-19 Sudah Diantar Kerumah Masing-masing appeared first on Prokabar.

Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar, Jasman Rizal menjelaskan terkait bantuan Jaringan Pengaman Sosial, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno hari ini (30/4) telah menandatangani Pergub Sumbar untuk pencairan dana JPS

“Alhamdulillah, hari ini telah ditandatangani Pergub terkait hal tersebut. Dana dari pemprov Sumbar ini besarannya adalah Rp. 600.000 / Kepala Keluarga perbulan. Untuk selama 3 bulan (April, Mei dan Juni 2020) total adalah Rp. 1.800.000 / KK terdampak covid-19,” ungkpanya.

Lebih lanjut dirinya memaparkan daerah yang telah menyerahkan datanya dan dinyatakan lengkap pada hari ini Kamis 30 April 2020 ke provinsi Sumbar, adalah Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.

“Mudah-mudahan daerah lain segera menyusul menyerahkan datanya sesuai aturan dan dapat segera mencairkan dananya utk masyarakat terdampak di daerahnya masing-masing,” sambungnya.

Sebagai informasi, pencairan pertama ini langsung diberikan untuk 2 (dua) bulan (April dan Mei 2020), sebesar Rp. 1.200.000 / KK.

Dana JPS dari Provinsi Sumbar ini nanti diserahkan langsung oleh pegawai kantor pos ke rumah masing-masing masyarakat terdampak covid-19 dan akan ditempel sticker penerima JPS dari dana provinsi Sumbar. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan agar jangan terjadi pemberian ganda.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan baru lima daerah yang menyerahkan data, dan hanya dua yang dinyatakan lengkap.

“Saat ini yang sudah masuk itu data dari Kota Pariaman, Padang Panjang, Sawahlunto, Agam dan Pesisir Selatan kemarin sore, mungkin berikutnya akan ada yang menyusul. Yang sudah kita SK-kan dalam bentuk pencairan dana baru Padang Panjang dan Sawahlunto, untuk Pariaman dan Agam, kita minta hard copy-nya,” terangnya. (hdp)

The post Dana JPS Sumbar Segera Cair, Baru Dua Wilayah yang Lengkapi Berkas appeared first on Prokabar.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Kajian Stategik Lemhanas RI Prof Reni Mayerni saat acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Jaringan Pemred Sumbar (JPS), akhir pekan lalu, bertempat di Hotel Balairung, Matraman Jakarta.

Lebih lanjut disampaikan guru besar pertanian Unand itu, perlu dukungan moral masyarakat, media massa dan bundo kanduang untuk mengubah mindset di masyarakat yang selama ini cenderung menilai hanya laki-laki bisa berkiprah jadi pemimpin daerah.

Menurut Prof Reni, banyak perempuan di Sumbar yang berkompeten jadi pemimpin. Ia mencontohkan dari hasil ujian kompetensi, nilai perempuan dan laki-laki bersaing. “Malah di banyak tempat justru nilai tertingginya perempuan ya,” ujar Reni yang bangga dilahirkan di etnis Minangkabau.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi jika ada perempuan yang maju di legislatif dan eksekutif dengan maju di pemilu dan pilkada. “Bangga ada perempuan maju dan bertempur di pentas politik pilkada. Perempuan yang maju itu sudah menang dari pergulatan awal, lingkungan, anak dan suami,” ujar Sekjen IKA Unand ini.

Selama ini, katanya, banyak perempuan yang tidak menonjol dalam persaingan politik bukan karena kaum laki-laki lebih hebat. Namun, kadangkala dari kaum perempuan itu sendiri yang mengganjalnya dan tidak berani bersaing secara sehat.

“Yang mengendalanya perempuan itu sendiri. Belum satu suara. Bahkan, justru yang mem-bully perempuan maju itu perempuan juga. Padahal seharusnya bangga jika ada dari kaumnya yang berintegritas berada dalam kontestasi, berada di tengah laki-laki,” jelasnya.

Dalam FGD yang diadakan JPS dengan tema “Mencari Pemimpin Sumbar ke Depan” itu, turut menjadi narasumber lainnya Anggota DPR RI Nevi Zuairina dan Widyaiswara Kemendagri Sastri Yunizastri Bakry, serta hadir juga Pembina JPS HM Nurnas, yang juga Anggota DPRD Sumbar. (Rel/Heri)

The post Prof Reni Mayerni : Jangan Bully Perempuan yang Berkiprah di Politik appeared first on Prokabar.

Menurut Cak Nurnas, demikian panggilan akrab pembina JPS itu, upaya ini jangan sampai hanya pada tataran menampung pemikiran para tokoh Minang tersebut, tapi harus berkelanjutan dengan mengupas pemikiran dan rekam jejak para bakal calon yang berniat maju di Pilkada Sumbar, 23 September 2020 yang akan datang.

“Dengan dikupasnya pemikiran dan rekam jejak bakal calon, maka masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa dan bagaimana si bakal calon membangun Sumbar ke depan. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan realita yang ada, atau hanya retorika,” ujar Cak Nurnas.

Pencerahan yang dilakukan JPS, baik di dalam menampung pemikiran para tokoh maupun bakal calon yang berniat ikut, menurut Cak Nurnas, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi para pemilih di dalam menentukan pilihannya saat pilkada itu dilaksanakan. Apa yang dilakukan JPS menjadi guidance (pedoman) bagi masyarakat Sumbar, jadi tidak seperti “membeli kucing dalam karung”.

Lebih lanjut dikatakan Nurnas, selagi JPS bisa mempertahankan independensinya, dan langkah-langkahnya transparan, maka upaya strategis yang dilakukan ini akan menjadi kontribusi besar di dalam membangun demokrasi di Sumbar.

“Sejatinya, itu salah satu peran pers yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat,” jelas Nurnas yang sudah tiga periode menjadi anggota dewan, dan dikenal dekat dengan wartawan.

Dalam acara roadshow JPS di Jakarta untuk menampung pemikiran para tokoh Minang, turut menjadi narasumber mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, anggota DPD RI Alirman Sori, kemudian dari kalangan perempuan, anggota DPR RI Nevi Zuairina, Prof Reni Mayerni (Deputi Bidang Kajian Strategik Lemhanas RI), dan Sastri Yunizarti Bakry(Widyaiswara Kemendagri RI).

Kemudian dari kalangan tokoh muda, ikut Dony Oskaria yang sekarang menjadi Wadirut PT Garuda Indonesia, Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis, Ricky Donals Nazir Dt Paduko Marajo (pengusaha nasional), dan Ketua KNPI Sumbar Fadly Amran, yang saat ini juga menjadi Walikota Padang Panjang.

Sesi puncaknya, hadir menjadi narasumber, mantan Walikota Padang yang juga Staf Khusus Wapres Jusuf Kalla dulunya, Syahrul Ujud, bersama Gamawan Fauzi (mantan Mendagri dan Gubernur Sumbar), Prof Fasli Jalal (mantan Wamendiknas RI, saat ini Rektor Universitas Yarsi), dan pakar otonomi daerah yang merupakan guru besar IPDN, Prof Djohermansyah Djohan.

Di sela-sela acara, hadir juga pengusaha muda sukses asal Minang, Ekos Albar, yang berdiskusi dengan JPS ala ota lapau. Diskusi dengan pengusaha nasional itu berlangsung hangat, dan mengalir, sambil melakukan penekanan-penekanan kepada isu yang dianggap baik untuk dipublikasikan secara luas publik. (rls)

The post HM Nurnas : Memilih Pemimpin, Jangan Beli Kucing Dalam Karung appeared first on Prokabar.