Menurut Kepala BPJS Kesehatan Bukittinggi, Yessy Rahimi, terselenggaranya program Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo (JKMP-Saiyo) ini dan disandingkan dengan segmen kepesertaan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Sumbar Sehat (JKSS), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Bukan Pekerja (BP), maka berdasarkan data terakhir hingga Desember 2020 sebanyak 301.220 jiwa dari 311.602 jiwa penduduk Kabupaten Pasaman dengan persentase kepesertaan mencapai 96,67% penduduk Kabupaten Pasaman pun sudah dijamin oleh Program JKN- KIS.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mengintegrasikan program JKMP-Saiyo ke dalam Program JKN-KIS. Kami berharap semangat dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman ini dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi pemerintah kabupaten kota lainnya yang sudah maupun belum bergabung dengan BPJS Kesehatan,” kata Yessy.

Menurut Yessy, keberhasilan pelaksanaan program JKMP-Saiyo sangat bergantung pada peran Pemerintah Kabupaten Pasaman, khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan layanan pada fasilitas kesehatan setempat sehingga berdampak pada kepuasan peserta.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga akan terus melakukan sosialisasi dan pemberian informasi seputar JKN-KIS kepada seluruh stakeholder terkait sehingga dapat memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang pelaksanaan Program JKN-KIS.

Dalam hal penyediaan layanan kesehatan, sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 29 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) se Kabupaten Pasaman yang terdiri atas delapan dokter praktik perorangan, satu klinik pratama, dua klinik TNI dan Polri 16 Puskesmas, satu praktik dokter gigi mandiri dan satu Rumah Sakit D Pratama.

Selain itu, di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan dua rumah sakit dan dua fasilitas kesehatan penunjang (optik) di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman. (Ola)

The post Bersama Program JKMP-Saiyo, Sudah 96,67 Persen Warga Pasaman Miliki Jaminan Kesehatan appeared first on Prokabar.

Dilakukannya kerjasama ini dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) tahun 2021. Kerjasama integrasi JKMP-Saiyo Pemerintah Kabupaten Pasaman ke dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini merupakan kerjasama tahun ke-3, dimana pada tahun 2021 mendatang, sebanyak lebih kurang 25 ribu jiwa penduduk Kabupaten Pasaman telah dijamin kepesertaannya lewat Program JKMP-Saiyo.

Bupati Pasaman Yusuf Lubis mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pasaman merupakan satu-satunya pemerintah kabupaten yang telah membuktikan dukungan dan komitmennya mewujudkan dan mencapai predikat UHC sejak tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat yang telah mengintegrasikan program JKMP-Saiyo secara konsisten dan berkelanjutan ke dalam Program JKN-KIS.

“Sejak tahun 2019, Kabupaten Pasaman sudah mencapai predikat UHC dan kerjasama untuk tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga berturut-turut sejak 2019, JKMP-Saiyo tetap mencapai predikat UHC,” kata Yusuf Lubis.

Melalui Program JKMP-Saiyo yang terintegrasi dengan Program JKN-KIS ini, Bupati Pasaman berharap seluruh warga Pasaman yang menderita sakit tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan sehingga tidak ada warga Kabupaten Pasaman yang ditolak untuk berobat. (Ola)

The post Tahun 2021, Pemkab Pasaman Pastikan Seluruh Masyarakat Dapat Jaminan Kesehatan appeared first on Prokabar.

Pemerintah Kabupaten Pasaman menjamin kesehatan seluruh warganya, lewat kepesertaan JKN KIS BPJS Kesehatan.
“Itu artinya progres pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten ini telah mencapai seratus persen,” kata Kepala DInas Kesehatan Pasaman, Rahardian Suryanta Lubis, Kamis (12/11).

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pasaman tetap berkomitmen untuk penjaminan kesehatan (UHC) terhadap masyarakat di daerah itu. Terkait permasalahan 7.881 jiwa masyarakat yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS sudahselesai.

“Mereka sudah dijamin kesehatannya saat berobat ke fasilitas kesehatan. Jadi, tidak ada persoalan lagi untuk itu,” kata Rahardian.

Rahadian meminta masyarakat tidak perlu merasa cemas lagi. Apalagi sampai menuding pemerintah daerah tidak perduli terhadap nasib rakyatnya sendiri. Sebagai bukti, pemda tetap berupaya menjamin kesehatan seluruh warganya diluar lima segmentasi peserta JKN-KIS. (Ola)

The post Pemkab Pasaman Pastikan Jaminan Kesehatan 7.881 Warganya Sudah Beres appeared first on Prokabar.

Wali Kota Pariaman, Genius Umar menyampaikan bahwa hari ini kita menerima penghargaan dari BPJS yang diserahkan oleh  Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie bahwa Kota Pariaman telah mencapai UHC.

“Kota Pariaman terpilih lantaran masuk kategori peserta terbanyak dengan capaian hingga 97,26 persen,“ ungkapnya dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Sabtu (26/9).

Genius Umar juga menyebutkan bahwa angka UHC tersebut adalah 95 persen, tetapi Kota Pariaman mencapai 97,26 persen. Artinya kita hampir bisa memastikan semua warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pariaman apabila sakit  sudah bisa langsung mendapatkan jaminan asurasnsi kesehatan.

“Kita berharap bisa mempertahankan dan meningkatkan persentase dari UHC ini dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pariaman harus selalu ditingkatkan dimana ini tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman,” tandasnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie juga menyampaikan bahwa Kota Pariaman sudah masuk Universal Health Coverage (UHC).

“Target dari UHC adalah 95 persen dari jumlah penduduknya. Di Kota Pariaman sudah mencapai 97,26 persen, artinya sudah melewati batas dari UHC. Kalau sudah ada yang terdaftar dari Pemerintah Daerah langsung maka langsung aktif asuransi,“ terangnya.

“Kota Pariaman masuk kota kelima se provinsi dalam mencapai UHC dan masuk tercepat karena dalam jangka 2 bulan bisa mengejar UHC teresbut,” imbuhnya. (*)

The post Pemko Pariaman Terima Penghargaan dari BPJS Kesehatan appeared first on Prokabar.

Hal ini dikatakan, Kabid Yankes Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, Vera Kornita. Menurutnya, penambahan kuota tersebut setelah adanya verifikasi dan validasi data (verivali data) dari Kemensos.

“Setelah verifikasi data itu, Kemensos menurunkan 15 ribu untuk peserta baru. Artinya penerima JKN KIS dari PBI APBN kita bertambah,” ungkapnya, Rabu (4/9).

Ia menjelaskan, verifikasi data yang dilakukan Kemensos sebelumnya yakni melakukan pengecekan data penerima JKN-KIS di setiap daerah. Di Pesisir Selatan, setidaknya ditemukan sebanyak 10 ribu data yang tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT).

“Jadi yang 10 ribu itu tidak dihapus, tapi diperbaharui. Jika meninggal maka diisi dengan peserta baru. Begitu juga dengan NIK yang kosong diperbaiki untuk bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Menurutnya, sampai tahun 2019 ini, jumlah peserta yang sudah menerima iuran JKN-KIS di daerah tersebut sudah mencapai 227 ribu orang. Diantaranya tanggung dari iuran ABPN sebanyak Rp199 ribu dan ABPD sebanyak Rp28 ribu.

“Kalau untuk APBD, kita sharing anggaran dengan provinsi. Provinsi 20 persen, kita 80 persen,” terangnya.

Sebelumnya, sejumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS di salah satu kabupaten/kota di Sumatera Barat dinonaktifkan dari kepesertaan. Dikarenakan, berdasarkan SK Kemensos datanya tidak masuk lagi dalam Basis Data Terpadu (BDT).(*)

The post Pessel Dapat Tambahan 15 Ribu Kuota PBI JKN-KIS appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Dari 5,5 juta penduduk Sumbar, masih ada 1,6 juta penduduk yang belum terdaftar dalam kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

The post 1,6 Juta Penduduk Sumbar Belum Terdaftar Dalam JKN appeared first on Prokabar.

Hal ini terungkap saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi, menyerahkan data penduduk yang belum terdaftar kepada pemerintah setempat, Jumat (2/11).

“Kegiatan ini dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) 2019. Ada 71.785 jiwa dari 316.363 jiwa penduduk Pasaman belum terdaftar sama sekali sebagai peserta JKN KIS,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Yessy Rahimi.

Mereka yang belum terdaftar itu berasal dari berbagai segmen. Seperti, PBI APBN, PBI APBD, PBU, PBPU, bukan pekerja dan TNI atau Polri.

Yessy Rahimi menjelaskan, untuk mengakomodir 71.785 jiwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS itu, Pemkab Pasaman butuh anggaran besar. Jumlahnya dananya mencapai Rp19,8 miliar.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, M Saleh mengatakan, data yang diserahkan oleh BPJS itu akan dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah daerah dalam rangka program UHC di daerah itu nantinya.

“Ini pegangan awal bagi kita, agar dana tersebut dapat dibahas bersama DPRD untuk dapat dianggarkan pada APBD,” tutup M. Saleh. (Ola)

The post Ribuan Masyarakat Pasaman Belum Terdaftar JKN KIS, Ini Upaya Pemerintah appeared first on Prokabar.

Kepala BPJS Pasaman, Syafruddin menjelaskan, dari 25.220 jiwa peserta JKN-KIS mandiri, peserta yang aktif hanya hanya 7.115 jiwa. Sisanya 18.105 jiwa diperkirakan tidak aktif.

“Yang aktif hanya 28 persen, sisanya tidak aktif alias menunggak dengan total tagihan Rp6,4 miliar,” kata Syafruddin, Jumat (28/9).

Ditegaskan Syafruddin, hal ini sangat dikhawatirkan akan menjadi masalah ketika mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan baik di puskesmas, klinik, dokter DPP maupun di rumah sakit bagi yang menunggak. Sebab, sesuai dengan Peraturan Presiden No.19 Tahun 2016 tentang jaminan kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.28 Tahun 2016 dan sekarang sudah terbit lagi Peraturan Presiden no 82 Tahun 2018 mengatur sanksi bagi peserta yang telat bayar iuran lebih dari sebulan yaitu penjaminan kepada peserta dihentikan sementara penjaminan akan aktif kembali setelah peserta melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan.

Ketika status kepesertaan kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS kesehatan di tingkat Fasilitas Keehatan Tingkat Primer (FKTP) dan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Namun, apabila dalam rentang waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif dan peserta membutuhkan pelayana inap yang dijamin BPJS kesehatan, dikenakan denda 2,5 persen dari total diagnosis akhir dikali jumlah bulan tertunggak.

Untuk jumlah bulan tertunggak yang digunakan sebagai acuan denda maksimal 12 bulan. Sekalipun peserta menunggak iuran 24 bulan, yang digunakan sebagai acuan pembayaran denda hanya 12 bulan. Selain itu besaran denda pelayanan paling tinggi Rp30 juta. Aturan ini ditujukan untuk mendorong peserta agar rutin membayar iuran. (Ola)

The post Peserta JKN-KIS Mandiri Pasaman Banyak Yang Menunggak appeared first on Prokabar.