“Mengingat proses penanganan perkara tersebut sekarang sudah menjadi wewenang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili mega korupsi tersebut,” kata Burhanuddin dalam keteranganya, Jumat (22/5).

Ia pun meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi pemerhati pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk mengawal, mengikuti dan memantau jalannya persidangan perkara besar tersebut.

Ia berharap kerja keras Kejaksaan RI bisa membuahkan hasil yakni menyelamatkan keuangan negara yang cukup signifikan.

Sejak 17 Desember 2019, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah bekerja secara marathon dan hampir setiap hari memeriksa saksi, ahli dan tersangka.

Juga melakukan penggeledahan dan penyitaan hingga akhirnya mengajukan perhitungan kerugian keuangan negara ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp16,81 Triliun.

Berkas perkara para tersangka pun telah lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Masing-masing atas nama terdakwa Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Beny Tjokrosaputro.

Untuk satu berkas perkara terakhir atas nama Joko Hartono Tirto (JHT) pun telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian, terang dia, hanya dalam waktu hitungan 8 hari Tim Jaksa Penuntut Umum sudah dapat menyusun Surat Dakwaan dan melimpahkan berkasnya ke pengadilan.

Menurut dia, ini menjadi bukti keseriusan Kejaksaan dalam menangani perkara ini. Kejaksaan bekerja cepat dan akurat untuk segera menuntaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang relatif rumit dan memerlukan kecermatan dalam membongkar dan membuktikan terjadinya kasus tindak pidana korupsi Jiwasraya.

“Saya mengapresiasi kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta jajarannya, khususnya Tim Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum yang telah menyelesaikan perkara dalam rentang waktu kurang lebih enam bulan yang telah bekerja keras siang malam untuk menuntaskan penyidikan perkara besar sekelas tindak pidana korupsi dengan kerugian negara Rp 16,81 Trilun. Oleh karena itu patut diacungi jempol,” tutur dia. (*)

The post Masyarakat Diajak Pantau Sidang Jiwasraya appeared first on Prokabar.

Nama Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI Purn Moeldoko pun tak luput kena framing. Banyak komentar diduga tendensius, mengarah ke Ketua Umum HKTI itu. Di balik kondisi itu, tidak sedikit relawan pendukung Jokowi yang kecewa dengan dugaan gerakan pembunuhan karakter tersebut.

“Dugaan kami, ada sebuah gerakan yang mencoba-coba memframing pak Moeldoko dengan alasan, salah satu tersangka kasus Jiwasraya, yakni pak Hari Prasetyo pernah bekerja di KSP. Ini (tudingan,-red) dangkal,”  kata eks relawan Jokowi-Maaruf Amin, Muhammad Bayu Vesky melalui siaran pers, Jumat (31/1).

Penggagas kampung Jokowi hingga Mushallah Jokowi di Sumatera Barat saat Pilpres 2019 lalu itu mengaku heran, ada elit yang diduga tak mampu memisahkan profesionalitas kerja di KSP dengan Jiwasraya.

Jauh sebelum perkara Jiwasraya ini meledak ke publik dan para pelakunya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung, Hari Prasetyo pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis.

Ia bergabung berbarengan

dengan Ali Mochtar Ngabalin yang ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi dalam KSP periode lalu.

“Ke media, Bapak (Moeldoko,-red) kan tegas mengatakan baru kenal pak Hari itu di KSP. Kan di sana prosesnya mencari SDM terbuka. Beliau keluar dari Jiwasraya. Pada saat beliau di Jiwasraya itu, memiliki berbagai catatan positif bagaimana mengubah wajah Jiwasraya itu. Sehingga yang bersangkutan bisa diangkat,” kata Muhammad Bayu Vesky.

Saking tidak inginnya KSP diisi oleh orang-orang yang integritasnya diragukan, pada periode kedua Jokowi, setelah isu Jiwasraya muncul, Hari Prasetyo tidak lagi digunakan di KSP.

Kemudian, ada pula pihak yang menyebut, Moeldoko diduga melindungi Hari Prasetyo. “Mulai dari framing Hari menantunya, hingga framing akan melindungi. Ini jahat sekali. Padahal, kalau fair, biarkan saja proses hukum berjalan. Hormati,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI Moeldoko menyebut, pihaknya dipastikan tidak akan melindungi Hari Prasetyo walaupun pernah menjabat di lingkungan Istana Negara.

“Berikutnya KSP tidak melindungi. Apa yang dilindungi wong persoalannya nggak ngerti. Ngertinya baru-baru ini. Apa yang saya lindungi? Enggak.”

“Jadi tidak ada Moeldoko melindungi, apalagi Istana. Saya aja enggak. Moeldoko tidak ada melindung, KSP enggak, apalagi Istana. Istana saja nggak ngerti kalo pak Hari ada di sini,” kata Moeldoko. (rel)

The post Prahara Jiwasraya, Relawan Jokowi : Ada Gerakan Memframing Moeldoko appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta,

“Ya tadi saya sampaikan, ini sakitnya sudah lama sehingga penyembuhannya juga tidak langsung sehari dua hari, juga butuh waktu. Berikan waktu kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Menteri BUMN, Menteri Keuangan untuk menyelesaikan ini. Tetapi sekali lagi, kita ngomong apa adanya, membutuhkan waktu. Tapi Insyaallah selesai,” kata Presiden.

Kepala Negara tidak memberi target waktu untuk penyelesaian kasus gagal bayar yang dialami oleh Jiwasraya. Namun, ia menekankan bahwa hal terpenting adalah pelayanan kepada nasabah, kepada rakyat kecil.

“Nggak ada, target saya selesai. Yang penting selesai, terutama untuk nasabah-nasabah, rakyat kecil,” imbuhnya.

Sementara itu, berkaitan dengan industri keuangan nonbank seperti asuransi tersebut, Presiden Joko Widodo memandang perlunya reformasi. Reformasi tersebut dilakukan secara menyeluruh sebagaimana yang pernah dilakukan perbankan pada kurun 2000-2005 yang membawa imbas positif bagi perekonomian nasional.

“Baik itu dari sisi pengaturan, sisi pengawasan, sisi _risk management_, semuanya harus diperbaiki dan dibenahi. Tapi butuh waktu, enggak mungkin setahun-dua tahun. Sisi permodalannya juga. Sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap perasuransian kita,” jelasnya. (beb)

The post Bahas Jiwasraya, Presiden : “Berikan Waktu untuk Pulih” appeared first on Prokabar.

“Sudah saya sampaikan kan waktu itu kan, berkali-kali bahwa membentuk holding, dari holding itu udah ada cashflow Rp1,5-2 triliun, lalu pembentukan Jiwasraya Putra, dimana Jiwasraya Putra itu nanti kita cari partner strategic dimana angkanya 1-3 triliun,” ujar Erick dilansir Kamis (16/1).

Pembentukan holding itu, menurut Menteri BUMN, juga kalau ditarik 4 tahun ke depan itu kan bisa sampai 8 triliun. Ia juga menambahkan bahwa ada aset-aset saham yang hari ini sudah ada dideteksi dan valuasinya bisa sampai Rp2 triliunan sampai Rp3 triliun.

“Dengan konsep itu ya saving plan bisa berjalan. Nah, yang lainnya tentu yang namanya polis juga itu menjadi bagian dari solusi juga yang akan kita lakukan. Tentu dengan restrukturisasi yang mungkin tadinya bunganya tinggi menjadi bunga yang real, ya yang bunga benaran. Nah kalau itu bunga benaran ya kan cash flow–nya akan terjamin, gitu,” ujar Erick.

Mengenai rencana pengembalian dana nasabah, Menteri BUMN sampaikan bahwa akan dikembalikan dengan bertahap setelah holding-isasi ditandatangani sekitar akhir Februari.

“Karena itu kan memang salah satu yang kita usulkan juga bagaimana Menteri BUMN juga bisa me–merger ataupun melikuidasi, itu menjadi tupoksinya, tapi Ibu Sri Mulyani sendiri nanti kanuntuk menjual atau misalnya penyuntikan,” tambah Erick.

Untuk pertemuan dengan DPR pada tanggal 20 Januari, Menteri BUMN menyampaikan bahwa pertemuan bersama Menteri Keuangan dan akan dijelaskan secara terbuka, transparans, dan yang pasti sangat amat memprioritaskan, sesuai dengan arahan Presiden, untuk penyelesaian nasabah. (*)

The post Menteri BUMN akan Kordinasi dengan Kemenkeu Selesaikan Masalah Jiwasraya appeared first on Prokabar.