Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Tanah Datar, sebanyak 325.243 penduduk di daerah itu telah terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sekitar 86,66 persen dari total 375.327 jumlah peduduk.

Dari total peserta JKN di Tanah Datar tersebut, sebanyak 129,370 orang Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui pendanaan APBN, 78,594 orang PBI melalui APBD, 57,109 orang dari Pekerja Penerima Upah (PPU), dan sisanya terdiri dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

“Itu menunjukan kepedulian Pemerintah Tanah Datar terhadap kesejahteraan masyarakat khusunya dibidang pelayanan kesehatan sangat tinggi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Yesrita di Batusangkar Jum’at.

Dia mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan program dasar nasional selain disektor pendidikan, sosial, dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun, layanan kesehatan tetap menjadi prioritas.

” tidak ada lagi warga Tanah Datar yang tidak berobat bahkan sampai terlantar berobat gara-gara tidak ada biaya,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jika ada masyarakat Tanah Datar tidak punya JKN-KIS dan sakit, silahkan datang langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan segala biaya akan dibantu secara gratis melalui dana bantuan sosial tidak terencana.

“Jika memang ada warga kita di Tanah Datar sakit, dan mereka tidak punya biaya untuk berobat, silahkan datang ke Rumah Sakit, kita tetap layani dan mengobati, untuk proposal biaya pengobatan bisa belakangan,” kata dia.

Selain itu kata Yesrita, bagi warga Tanah Datar yang sudah memiliki JKN-KIS, namun tidak ada biaya untuk bolak balik atau misalnya dirujuk ke Rumah Sakit di Padang, juga akan dibantu biaya pendampingan melalui Baznas.

Terkait dengan pemulihan kepesertan JKN-KIS di suatu Klinik kata Yesrita, baik pemerintah maupun pihak BPJS tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi atau mengarahkan kepesertaan kepada salah satu fasilitas kesehatan.

Hal itu juga dibenarkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase saat dihubunghi Jumat, (9/6/2023).

Dia mengatakan, Berkaitan dengan adanya pemulihan peserta kepada klinik, sesuai Perpres 82 Tahun 2018 pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama merupakan hak mutlak dari setiap Peserta Program JKN.

“Sehingga BPJS kesehatan tidak dapat melakukan intervensi untuk mengarahkan kepada salah satu fasilitas kesehatan untuk pemilihan,” kata dia.(eym)

The post 86,66 Persen Warga Tanah Datar Terlindungi JKN appeared first on Prokabar.

“Tinggal 4,35 lagi yang belum terlindungi, tapi angka ini disinyalir adalah tinggal orang–orang yang mampu secara ekonomi dan pekerja formal yang belum mendaftarkan diri sedangkan masyarakat miskin dan tidak mampu semua sudah terlindungi jaminan kesehatannya,” kata Bupati Yusuf Lubis didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Amdarisman, Selasa (26/2).

Atas keberhasilan ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman berhasil mewujudkan dan mendapat Universal Health Coverage (UHC) untuk mensejahterahkan seluruh penduduknya.

“Sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, kami berinovasi melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo (JKMP-Saiyo) dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, warga yang sebelumnya tidak ada jaminan kesehatan, sekarang sudah punya dan biaya iuran per bulannya pemerintah kabupaten yang menanggung,” kata Bupati Yusuf.

Sementara itu Kedeputian Wilayah Sumbagteng–Jambi, Siswandi menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah Pasaman yang tiada henti berjuang mensukseskan UHC ini. Ia berharap dengan UHC ini maka akses pelayanan kesehatan akan semakin mudah dan dirasakan langsung oleh masyarakat Pasaman secara merata. (Ola)

The post Ini Cara Pemkab Pasaman Mewujudkan Jaminan Kesehatan appeared first on Prokabar.