Hal tersebut sampaikan Kepala BKSDA Sumbar Lugi Hartanto, usai menerima laporan hasil pemeriksaan terkait perizinan pendakian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Api Marapi oleh Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Mellisa Fitri Harahap di Padang, Jumat (24/1/2025) yang dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Agam Andri Warman serta didampingi OPD terkait.

Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Agam Andri Warman menyatakan sepakat untuk menutup secara permanen pendakian ke gunung Marapi melalui pintu masuk di masing-masing wilayah. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan masyarakat khususnya pendaki gunung.

Sementara itu Kepala BKSDA Sumbar Lugi Hartanto sampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman yang telah memberi masukan positif atas LHP Inisiasif terkait perizinan pendakian TWA Gunung Api Marapi yang sudah banyak memakan korban pasca bencana erupsi dan galodo beberapa waktu lalu.

“Terima kasih kepada Ombudsman atas rekomendasi dan masukan yang disampaikan untuk menyelamatkan masyarakat, khususnya para pendaki. Berdasarkan hal tersebut BKSDA Sumbar akan menutup permanen jalur pendakian ke Gunung Marapi pasca terjadinya kembali erupsi gunung api dan saat ini status Gunung Marapi berada pada level II (Waspada) dengan sejumlah rekomendasi dari instansi terkait,” kata Kepala BKSDA Sumbar Lugi Hartanto.

Hal senada juga dikuatkan oleh Bupati Eka Putra. Ia menyampaikan terima kasih atas LHP inisiatif dari Ombudmas yang telah melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dan memberikan masukan untuk merevisi SOP pendakian TWA gunung api Marapi dan disarankan untuk di tutup sementara.

“Terima kasih Ombudsman atas rekomendasi dan masukan yang disampaikan, saat ini Kami (Bupati Tanah Datar dan Bupati Agam) bersama BKSDA sepakat untuk menutup secara permanen pendakian gunung api Marapi, dan akan di tindaklanjuti dengan surat edaran,” kata Bupati Eka.

Selanjutnya, Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Mellisa Fitri Harahap juga menyampaikan apresiasi atas tanggapan langsung dari BKSDA dan ke dua Kepala Daerah untuk menyikapi langsung hasil LHP inisiatif Ombudsman dengan kesepakatan untuk menutup secara permanen pendakian gunung api Marapi. (Eym)

The post Pendakian Gunung Marapi akan Ditutup Permanen appeared first on Prokabar.

Hal itu telah ditegaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 110 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar.

“ini (jalur pendakian proklamator di TWA) berada di wilayah administrasi Tanah Datar, tidak di wilayah Kabupaten Agam, ada permendagri nomor 110 tahun 2019,” ujar Bupati Eka Putra saat meninjau ke lapangan jalur pendakian Proklamator,  Pasangrahan (Gaduang) di TWA Gunung Marapi, Kecamatan X Koto, Minngu (20/11).

Terkait adanya klaim sepihak terkait jalur Proklamator oleh Bupati Agam, Eka mngingatkan Bupati Agam hendaknya terlebih dahulu mempelajari batas wilayah antara dua Kabupaten ini.

Jika masih diklaim Bupati Agam sebagai daerahnya, maka ia tidak segan-segan mempertahankan walaupun dengan berbagai cara.

“Sejengkal tanah  pun, kita tidak akan menyerahkan wilayah Tanah Datar untuk diambil daerah lain, dan siap dengan segala apapun termasuk jika harus di PTUN kan,” ujar Bupati.

Bupati Eka menambahkan, pemerintah akan terus berupaya secara maksimal menjaga daerah dari berbagai pihak yang mengaku sebagai daerahnya.

“Kita tutup kaca spion, lihat ke depan. Kita berjalan pada ketentuan yang ada. InshaAllah, niat kita baik, bagaimana jalur pendakian Proklamator,  Pasangrahan di TWA Gunung Marapi bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” ujar Bupati Eka.

Kepala BKSDA Wilayah II Sumatera Barat melalui Kasi Konservasi Wilayah II Sumatera Barat Eka Damayanti mengatakan tidak tahu pasti kejadiannya pada saat peresmian jalur pendakian  Proklamator  kaki Gunung  Marapi Nagari Koto Baru.

Menurutnya, pada saat itu pihaknya mempunyai waktu yang cukup pendek untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga roundown nya berubah pada saat dibacakan.

“Rencananya kami memang mengundang kedua kabupaten yaitu Tanah Datar dan Agam, kami tidak bermaksud untuk mengesampingkan pimpinan daerah dari salah satu kabupaten. Namun sebetulnya semangatnya adalah bagaimana merangkul dua kabupaten ini supaya bisa ikut serta bersama-sama mengelola TWA Marapi,” ujar Eka Damayanti.

Dikatakan lebih lanjut, pihaknya tidak ada maksud ini dan itu karena sudah disepakati pada saat rapat di Padang dan hasil rapatnya pun sudah disampaikan ke Gubernur dan juga bupati Agam langsung.

“Sepengetahuan kami ini juga sudah disampaikan pada saat rapat internal mereka, sehingga menurut kami kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan,” tambahnya. (eym)

The post Jalur Pendakian Proklamator  Pasangrahan Marapi Diklaim Milik Agam. Eka Putra : Sejengkal Tanah Tak Akan Kami Berikan appeared first on Prokabar.