“Mengingat proses penanganan perkara tersebut sekarang sudah menjadi wewenang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili mega korupsi tersebut,” kata Burhanuddin dalam keteranganya, Jumat (22/5).

Ia pun meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi pemerhati pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk mengawal, mengikuti dan memantau jalannya persidangan perkara besar tersebut.

Ia berharap kerja keras Kejaksaan RI bisa membuahkan hasil yakni menyelamatkan keuangan negara yang cukup signifikan.

Sejak 17 Desember 2019, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah bekerja secara marathon dan hampir setiap hari memeriksa saksi, ahli dan tersangka.

Juga melakukan penggeledahan dan penyitaan hingga akhirnya mengajukan perhitungan kerugian keuangan negara ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp16,81 Triliun.

Berkas perkara para tersangka pun telah lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Masing-masing atas nama terdakwa Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Beny Tjokrosaputro.

Untuk satu berkas perkara terakhir atas nama Joko Hartono Tirto (JHT) pun telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian, terang dia, hanya dalam waktu hitungan 8 hari Tim Jaksa Penuntut Umum sudah dapat menyusun Surat Dakwaan dan melimpahkan berkasnya ke pengadilan.

Menurut dia, ini menjadi bukti keseriusan Kejaksaan dalam menangani perkara ini. Kejaksaan bekerja cepat dan akurat untuk segera menuntaskan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang relatif rumit dan memerlukan kecermatan dalam membongkar dan membuktikan terjadinya kasus tindak pidana korupsi Jiwasraya.

“Saya mengapresiasi kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta jajarannya, khususnya Tim Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum yang telah menyelesaikan perkara dalam rentang waktu kurang lebih enam bulan yang telah bekerja keras siang malam untuk menuntaskan penyidikan perkara besar sekelas tindak pidana korupsi dengan kerugian negara Rp 16,81 Trilun. Oleh karena itu patut diacungi jempol,” tutur dia. (*)

The post Masyarakat Diajak Pantau Sidang Jiwasraya appeared first on Prokabar.

ST Burhanuddin merupakan mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Burhannudin mengawali kariernya dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada tahun 1991.

Pada tahun 1999 ia pernah menjabat sebagai Kajari Bangko Jambi, Aspidum Kejati Jambi, Aspidsus Kejati NAD, Kajari Cilacap, Aswas Kejati Jawa Barat dan Wakajati NAD.

Pada tahun 2007, beliau mendapat promosi menjadi Direktur Eksekusi dan Eksaminasi JAMPIDSUS. Di tahun 2007, Burhanuddin pun pernah mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX dari Presiden RI.

Pada tahun 2008, beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Beliau menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kurang lebih selama 1 tahun.

Di tahun 2009 beliau kembali lagi ke Kejaksaan Agung dengan jabatan sebagai Inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pada tahun 2010, beliau mendapat

promosi kembali sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2011, ST Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Burhanuddin ternyata tak hanya berkiprah di dunia kejaksaan. Dia menjabat Komisaris Utama PT Hutama Karya.

Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan penyedia jalan tol.

Nama : DR. ST. Burhanuddin SH. MH

Tempat/tgl lahir : Cirebon, 17 Juli 1954

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri tahun 1972

2. SMP Negeri tahun 1975

3. SMA Negeri tahun 1978

4. Sarjana Hukum Pidana Undip Semarang tahun 1983

5. Magister Manajemen, UI Jakarta tahun 2001

6. Doktor, Satyagama Jakarta tahun 2006

(*/hdp)

The post Ini Rekam Jejak ST Burhanuddin Sebelum jadi Jaksa Agung appeared first on Prokabar.