“Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang pendaftarannya akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Jakarta, Senin (20/5).

Adapun syarat-syarat pendaftarannya yaitu : 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; 4. Diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; 5. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Tidak pernahh dijatuhi pidana karena melakukan tindak kejahatan; dan 8. Melaporkan harta kekayaan.

Pendaftaran dapat diantar langsung/dikirim via pos ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia denngan alamat Jalan Rambai 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan melampirkan :

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir (yang sudah dilegalisir);
5. Pas Foto terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar (berwarna);
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
7. Surat Pernyataan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp6.000,-;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
9. Surat pernyataan kesediaan yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp6.000,- bahwa apabila diterima menjadi Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk:
10. Tidak merangkap menjadi Pejabat Negara, Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengusaha, Pengurus atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta, Pegawai Negeri Sipil atau Pengurus Partai Politik;
11. Melapor harta kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum dilantik oleh Presiden.
12. Peserta pendaftaran tidak dipungut biaya apapun.
13. Terkait informasi pendaftaran, peserta dapat menghubungi ke Kantor Komisi Kejaksaan RI melalui nomor telepon (021) 7264253/ fax (021) 7265308.

“Silakan bergabung dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk membangun tatanan hukum yang lebih baik, lebih adil dan lebih bermartabat,” ujar Menko Polhukam Wiranto. (*/hdp)

The post Pendaftaran Calon Anggota Komisi Kejaksaan 2019 – 2023 Dibuka, Ini Syarat-syaratnya appeared first on Prokabar.

“Ini kita lakukan, tak lain demi menyelamatkan generasi muda Indonesia, juga. Kita tidak ingin para pelajar terjerat hukum, makanya para remaja perlu mengetahui apa itu hukum dan jauhi hukuman,” kata Kasi Intel, Ihsan didampingi jaksa fungsional, Yerli Fitrisia, Kejari Pasaman usai mengedukasi siswa SMP Negeri 1 Padang Gelugur, Rabu (20/3). 

Diakui Ihsan, program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang di gagas Jaksa Agung H. M Prasetyo sejak tahun 2015 lalu merupakan salah satu langkah kejaksaan membangun sistem hukum yang mencakup tiga komponen yakni struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum dengan progaram JMS ini.

“JMS merupakan program pemerintah pusat yang dicanangkan di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan yaitu pengenalan serta pembinaan hukum sejak dini, sehingga anak anak bangsa tidak terjerumus dengan pelanggaran hukum, seperti tawuran, narkoba dan masalah kriminal lainnya,” tutup Ihsan. (Ola)

The post Jaksa Masuk Sekolah SMPN 1 Padang Gelugur, Ada Apa appeared first on Prokabar.