Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2).

Hadi  menuturkan perubahan pola terorisme dari tradisional ke modern menuntut kesiapsiagaan semua pihak, tak terkecuali Pemda sebagai perpanjangan pemerintahan pusat di daerah.

Pemda diminta untuk responsif terutama dalam mengakomodasi keresahan masyarakat.

“Optimalisasi peran Pemda sangatlah dibutuhkan, terlebih kalau kita lihat perubahan pola rekrutmen dan aksi yang cenderung dilakukan secara mandiri ini memerlukan kecermatan kita bersama,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah diminta aktif melakukan pengawasan, kewaspadaan dan pencegahan teror. Pemda terutama diminta melakukan pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme. Langkah itu, merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror.

Menurutnya, Pemda menjadi perpanjangan penebaran wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Pemda juga perlu mengaktifkan dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi.

Adapun upaya Kemendagri dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/3038/SJ tanggal 17 Mei 2018.
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah.
3. Melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di daerah.
4. Melakukan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter.
5. Bekerjasama dengan Ormas-Ormas dan Tokoh-Tokoh agama.
6. Mengirimkan Radiogram Nomor 300/1807/POLPUM untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan melalui sinergi dan kerjasama dengan Instansi Vertikal
7. Mengirimkan Radiogram Nomor 300/2297/SJ perihal menjaga situasi aman dan kondusif di daerah.
8. Radiogram Nomor 300/3059/SJ Tanggal 10 Juli 2017, antara lain menekankan peningkatan koordinasi dan sinergisitas unsur Forkopimda.
9. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 339/1524 /SJ Nomor: HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok ISIS, atau foreign terrorist fighters (FTF), namun WNI berstatus terlantar tetap dipulangkan. (*)

The post Pemerintah Daerah Didorong Aktif Cegah Paham Radikalisme appeared first on Prokabar.

“Bila Pemerintah mengakomodasi eks ISIS pulang ke Indonesia itu akan membahayakan warga yang tinggal di Indonesia, dan ini malah tidak melindungi HAM rakyat Indonesia,” tegas Hasanuddin dalam keterangan persnya, Senin (10/2). Hal ini terkait adanya wacana memulangkan WNI eks ISIS yang ramai belakangan ini di media.

Dia menilai, berdasarkan data para pendukung eks ISIS telah menghancurkan identitas mereka, dengan cara menghancurkan paspor Indonesia. Secara otomatis, kata Hasanudin, para eks ISIS Ini sudah tak lagi mengakui NKRI sebagai negaranya.

“Logikanya, mereka sudah tak mengakui sebagai WNI, lalu Pemerintah mengakomodasi mereka untuk pulang (ke Indonesia), untuk apa? Apalagi secara ideologi mereka sudah tak mengakui Pancasila, sehingga sulit untuk diterima masuk di Indonesia,” kritik legislator dapil Jawa Barat IX itu.

Meski begitu, kata Hasanuddin, ada proses yang bisa ditempuh bila mereka (WNI eks ISIS) tetap ingin pulang ke Indonesia. “Harus ada satu proses lagi untuk mendapatkan pengakuan yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Setelah proses itu dilakukan, barulah ada pertimbangan lain,” ujarnya.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa kewarganegaraan eks ISIS otomatis telah gugur. Hal tersebut, imbuhnya, merujuk pada UU Kewarganegaraan 2006 Pasal 23. Ia membeberkan, pada Pasal 23 UU Kewarganegaraan 2016 huruf (d) disebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Sementara huruf (f) menyebutkan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. “Merujuk pada aturan itu, maka kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS otomatis gugur,” tegas dia.

Selain itu, kata Hasanuddin, Pemerintah juga harus memikirkan keselamatan WNI yang ada di Indonesia. Misalnya, imbuhnya, bila WNI eks ISIS itu melakukan aksi hingga menimbulkan korban dari warga Indonesia, itu justru melanggar HAM. “Tolong dipikirkan oleh Komnas HAM. Justru bila mereka dibiarkan pulang dan berbuat aksi radikal di Indonesia hingga jatuh korban, itu melanggar HAM,” tandasnya. (*)

The post Pemulangan WNI Eks ISIS Ditentang Anggota DPR RI Komisi I appeared first on Prokabar.

Hingga kini belum diketahui identitas pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. (eda)

The post ​Mapolres Dharmasraya Dibakar, Dua Pelaku Tewas appeared first on Prokabar.

Kota maut yang penuh islami itu, dijadikan ibukota oleh ISIS sejak 2014 dan kemudian, sepanjang siang dan malam, ketakutan menjadi temat setia warganya. Ribuan orang mengungsi, namun banyak yang terjebak.

Pada pertempuan dia hari yang berakhir Selasa, dua markas ISIS, rumah sakit dan stadion dikuasai pasukan koalisi. 

Dari kota inilkah ISIS menyebar teror ke seluruh dunia, menyebar video maut, merancang serangan dan ke kota ini,tujuan para pentalonnya yang datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia.

Pewarta asing  melukiskan, pada Selasa malam, pasukan koalisi berpesta merayakan kemenangan dan orang-orang ISIS bergelimpangan dan sebagian lainnya kabur. Ada ratusan orang anggota pasukan ISI di sana yang bertahan, akhirnya kalah telak. Dengan demikian “ISIS selesai sudah.”

Sebenarnya Senin tengah malam, Pasukan Demokratik Suriah telah menggenggam kota Raqqa. Pasukan ini bahu-membahu dengan pasukan Kurdi dan AS, menyisir seluruh kota guna mengauasia sepenuhnya kota tersebut. Maka tak lama setelah kemenangan, para tentara menarikan Dabkeh, sebuah tarian trasional yang dikenal luas di daerah Bulat Sabit, Jazirah Arab itu. Demikian kabar prokabar dari Suriah. (laf)

The post ​ISIS The End, Apa yang Terjadi? appeared first on Prokabar.

Ketujuh orang itu:

1. Al Ikhwan Yusel (26) asal Palembayan, Sumatera Barat, berangkat ke Filipina pada 28 Maret 2017

2. Anggara Suprayogi (32), asal Cibodas, Tangerang, Banten, berangkat ke Filipina pada 15 April 2017

3. Yayat Hidayat Tarli (31), asal Kuningan Jawa Barat. Ia berangkat ke Filipina bersama Anggara Suprayogi pada 15 April 2017

4. Yoki Pratama Windyarto (21), asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia berangkat ke Filipina pada 4 Maret 2017

5. Mochamad Jaelani Firdaus (26), asal Serang, Banten, berangka ke Filipina pada 7 Maret 2017

6.Muhamad Gufron (23), asal Serang, Banren, berangkat ke Filipina pada 7 Maret 2017.

7. Muhammad Ilham Syahputra (21), asal Medan, Sumatera Utara, berangkat ke Filipina pada tanggal 29 November 2016.

“Diduga mereka terlibat di Marawi,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul.

Media nasional dan televisi telah melansir nama-nama itu namun belum ada penjelasan dari pemerintah Sumatera Barat. (nrs)

The post ​Satu Anggota ISIS Marawi Filipina Berasal dari Palembayan Agam appeared first on Prokabar.