Penyerahan bantuan secara simbolis kepada 21 siswa dilaksanakan di Lapangan SMP Negeri 3 Padang, Rabu (7/1/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Camat Padang Barat, Lurah setempat, serta unsur pendidik lainnya.

Irman Gusman menyampaikan bahwa PIP ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Menurutnya, pendidikan harus menjadi prioritas utama, terutama dalam situasi pemulihan pascabencana galodo dan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar pada akhir November lalu.

“Bencana boleh merusak fisik daerah dan itu bisa dibangun kembali. Namun, bencana tidak boleh meruntuhkan harapan dan semangat anak-anak. Pemulihan sejati adalah ketika mereka tetap belajar dan bermimpi, karena di sanalah masa depan daerah disemai,” ujar Irman.

Anggota Komite I DPD RI tersebut menegaskan, PIP bukan sekadar bantuan finansial, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan.

Dalam kondisi daerah yang tengah menghadapi tantangan sosial dan ekonomi akibat bencana, perlindungan terhadap pendidikan anak dinilai menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan sosial dan menyiapkan pemulihan jangka panjang.

Irman juga menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di Sumbar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perwakilan daerah di tingkat nasional menjadi kunci agar program pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, penyaluran PIP telah dikawal secara konsisten dari tahun ke tahun dan akan terus diperjuangkan agar jangkauannya semakin luas. Pada tahun 2026, Irman menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Sumbar dapat memperoleh alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara optimal.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki sejumlah program pendukung pendidikan, di antaranya Kartu Padang Pintar dan Padang Juara, untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi.

“Untuk anak-anak dari masyarakat berpenghasilan rendah kita siapkan skema khusus, dan bagi yang berprestasi ada program untuk membuka peluang melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Bantuan pendidikan seperti PIP ini sangat membantu meringankan beban dan memperluas peluang,” ujar Maigus.

Kepala SMP Negeri 3 Padang, Rika Susiwaty, menyampaikan bahwa dari 21 siswa penerima simbolis, beberapa di antaranya merupakan yatim dan piatu, bahkan ada yang meraih prestasi juara pertama di sekolah. Menurutnya, latar belakang keluarga yang beragam tidak mengurangi semangat belajar para siswa.

“PIP memberikan angin segar dan harapan baru bagi anak-anak untuk meraih cita-cita. Apalagi Pak Irman Gusman merupakan alumni SMPN 3 Padang, bantuan ini menjadi motivasi tambahan agar siswa terus belajar dengan sungguh-sungguh,” katanya. (*)

Teks Foto : Senator Irman Gusman didampingi Wawako Padang Maigus Nasir serahkan bantuan secara simbolis kepada 21 siswa SMP Negeri 3 Padang, Rabu (7/1/2026).

The post Irman Gusman Salurkan PIP Rp1,2 Miliar untuk 2.008 Siswa SD hingga SMK di Sumbar appeared first on Prokabar.

Dalam kesempatan itu, Senator Irman Gusman mengapresiasi semangat dan kinerja pengelola SPPG Agam yang dinilai cukup baik sebagai program sosial berbasis gizi masyarakat.

“Saya melihat langsung semangat kerja tim SPPG Agam sangat tinggi. Kualitas pelayanan untuk target sasaran sudah baik, tapi tetap harus terus ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala agar hasilnya maksimal,” ujar Irman.

Irman menilai keberadaan SPPG menjadi langkah nyata dalam mendukung program nasional pencegahan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Ia berharap, model seperti ini dapat diperluas ke seluruh nagari di Kabupaten Agam dan daerah lain di Sumbar.

Kepala SPPG Agam, Didi menjelaskan bahwa dapur pemenuhan gizi ini mulai beroperasi sejak April 2025 dan hingga kini berjalan dengan baik.

“Kami sangat senang mendapat kunjungan dari Bapak Irman Gusman. Saat ini SPPG Agam melayani 3.932 penerima manfaat, mulai dari anak usia TK, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Didi.

Ia menambahkan, SPPG Agam yang dikelolanya dijadikan percontohan di tingkat kabupaten, dengan pelaporan rutin setiap minggu kepada Badan Gizi Nasional terkait distribusi dan hasil pemantauan program.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Agam, Yoza Masrini, menyebutkan bahwa dapur SPPG pertama di Agam telah beroperasi dengan baik, dan saat ini ada sembilan dapur lain yang sudah aktif.

“Masih ada 10 dapur lagi yang dalam tahap pengurusan dan persyaratan sebelum beroperasi. Total kebutuhan untuk Kabupaten Agam ditargetkan mencapai 38 dapur SPPG,” katanya.

Ia juga merinci, program pemenuhan gizi ini menyediakan makanan bergizi bagi anak TK hingga SD kelas 3 senilai Rp8.000 per porsi, SD kelas 4 hingga SMA Rp15.000 per porsi, serta dukungan tambahan untuk 2.000 penerima sewa dan 3.000 penerima manfaat langsung. (*)

The post Kunjungi SPPG Agam, Irman Gusman Dorong Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Program Gizi appeared first on Prokabar.

Irman menekankan bahwa Pancasila dan Ranah Minang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah mencatat, sejumlah tokoh bangsa perumus dasar negara lahir dari tanah Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan gotong royong.

Menurutnya, bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan kebangsaan yang serius, yakni krisis kepercayaan dan erosi etika publik. Ia menyoroti data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang berada di skor 37, menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Selain itu, Indeks Demokrasi Indonesia 2024 versi The Economist Intelligence Unit (EIU) berada di angka 6,44 dari skala 10, menempatkan Indonesia di peringkat ke-59 dari 167 negara.

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah cermin dari erosi etika publik dan krisis kepercayaan terhadap institusi negara,” kata mantan Ketua DPD RI itu.

Irman juga menyoroti tantangan ekonomi dan keadilan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari isu kebangsaan. Ia menilai, keadilan sosial merupakan jantung Pancasila yang harus dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Agam per Oktober 2025, terdapat 546.943 jiwa atau 173.023 keluarga yang masih tergolong miskin. Sementara struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,88 persen dari PDRB 2024.

“Ketimpangan dan minimnya investasi strategis di daerah dapat melunturkan rasa keadilan dan semangat persatuan,” katanya lagi.

Ia menegaskan, kekuatan sejati Indonesia tidak terletak pada gedung-gedung pencakar langit di ibu kota, tetapi pada kokohnya karakter, adab, dan semangat gotong royong di setiap nagari. “Wali nagari adalah panglima dari gerakan moral kebangsaan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Muhammad Lutfi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai, empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Kepada seluruh wali nagari dan camat, mari jadikan empat pilar ini sebagai tandem dalam memimpin masyarakat. Semoga kegiatan ini memberi manfaat dan inspirasi bagi semua,” katanya dalam kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh para camat, wali nagari, tokoh masyarakat, di Kabupaten Agam. (*)

The post Senator Irman Gusman Sebut Nilai Pancasila Lahir dari Kearifan Lokal Minangkabau appeared first on Prokabar.

Ia menegaskan, jangan sampai penurunan anggaran pusat ke daerah ditutup dengan cara instan seperti menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani rakyat kecil.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk TKD, turun 24,7 persen dibanding proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.

“Pengurangan transfer pusat memang memberatkan pemda, tapi justru di sinilah tantangan bagi daerah untuk menggali potensi fiskal secara kreatif dan inovatif,” ujar anggota Komite I DPD RI itu, Rabu (8/8).

“Kuncinya tidak harus selalu menaikkan pajak, melainkan bisa dengan cara mengoptimalkan BUMD, memanfaatkan aset daerah, memperluas kerjasama investasi, dan membuka sektor wisata serta ekonomi kreatif,”tambahnya.

Menurut Anggota Komite 1 DPD RI tersebut, jika pemerintah daerah hendak menyesuaikan tarif PBB, maka langkah tersebut harus melalui diskusi dengan semua pemangku kepentingan.

“Harus ada musyawarah agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai rakyat terbebani karena itu harus menimbang kemampuan masyarakat itu sendiri,” kata Dewan Pakar Majelis Ekonomi bidang UMKM PP Muhammadiyah itu.

Irman juga menyoroti kasus di sejumlah daerah seperti Pati, Cirebon, dan Bone, di mana kenaikan PBB-P2 memicu protes warga karena dianggap memberatkan.

“Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa kebijakan pajak tanpa komunikasi publik yang baik bisa menimbulkan gejolak sosial. Itu yang harus dihindari,” tegas Ketua Dewan Pengawas Ikatan Keluarga Minangkabau tersebut.

Lebih jauh, Irman Gusman mengingatkan pemerintah pusat agar tetap menjaga keadilan fiskal di tengah kondisi anggaran yang tertekan.

Irman menambahkan, pemerintah juga harus memberi perhatian khusus kepada daerah yang selama ini memang masih sangat bergantung pada TKD. “Di wilayah seperti itu, sektor jasa dan sumber PAD lain belum berkembang. Kalau transfer pusat dikurangi tanpa kompensasi, maka pembangunan bisa terhambat dan rakyat yang paling merasakan dampaknya,” tutupnya.

Memang, sebagaimana disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa TKD mengalami penurunan, namun belanja pemerintah pusat untuk daerah mengalami kenaikan cukup besar. “manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Sri Mulyani kemudian menjelaskan bahwa penurunan TKD tahun ini dan anggaran tahun 2026 merupakan bagian dari penyesuaian anggaran menyeluruh. Ia merinci transfer keuangan daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sebesar Rp269 triliun itu sebagai berikut: Dana Bagi Hasil (DBH) Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp155,1 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp373,8 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp13,1 triliun, Dana Afirmasi Istimewa DIY Rp500 miliar, Dana Desa Rp60,6 triliun dan Insentif Fiskal Rp1,8 triliun.

The post Irman Gusman: Pemangkasan TKD Bukan Alasan Pemda Naikkan Pajak appeared first on Prokabar.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Sabtu, 27 Juli 2025.

Mantan Ketua DPD RI dua periode ini menegaskan “Nilai-nilai kebangsaan itu bukan sekadar warisan dari masa lalu, tapi nilai yang harus terus dirawat dan diperkuat agar tidak kehilangan makna di tengah perubahan zaman. Kalau tidak kita jaga dan terus perkuat, ia akan jadi simbol yang kosong.

Oleh karena itu, kebangsaan harus menjadi kompas dalam kehidupan sehari-hari—dalam cara kita berpikir, bersikap, dan membangun relasi antarsesama warga.

Pria berkacamata itu menyebutkan bahwa Sumatera Barat sejak awal telah memberikan kontribusi besar terhadap arah moral dan intelektual bangsa. Sistem nagari yang partisipatif, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta peran tokoh-tokoh nasional asal Minangkabau seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan Buya Hamka menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal dapat berkontribusi besar pada gagasan kebangsaan Indonesia.

“Sumatera Barat sejak awal telah menjadi penopang intelektual dan moral bangsa. Nilai-nilai lokal Minangkabau telah lama menjadi fondasi bagi gagasan keindonesiaan,” ungkap Irman yang bergelar Datuk Rajo Nan Lagian itu

Ia menambahkan, tugas generasi hari ini bukanlah merumuskan ulang konsep kebangsaan, melainkan memperkuat nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dengan realitas dan kebutuhan zaman.
“Tugas kita hari ini bukan menciptakan kebangsaan baru, tetapi menguatkan kembali nilai-nilai dasar bangsa agar selaras dengan tantangan dan dinamika zaman. Dan penguatan itu justru harus dimulai dari daerah—tempat nilai-nilai kebangsaan bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat,” lanjutnya.

Dalam forum yang diikuti lebih dari 150 orang dan dihadiri oleh unsur pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dan pemuda, Irman menyoroti pentingnya peran kampus dalam menjaga arah kebangsaan, terutama dalam situasi di mana generasi muda menghadapi tantangan disorientasi nilai.

“Kita boleh modern, boleh mengglobal, tapi tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai dasar kebangsaan dan jati diri kita sebagai bangsa. Kampus adalah tempat terbaik untuk merawat dan memastikan nilai dan jati diri itu tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Ketua Dewan Pakar UMKM PP Muhammadiyah itu juga menyinggung sejumlah persoalan konkret yang dihadapi daerah. Mulai dari masih terbatasnya investasi strategis, belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan seperti kawasan wisata Mandeh, hingga hingga berkurangnya ruang aktualisasi nilai-nilai sosial tradisional yang selama ini hidup dalam surau, kampung, dan nagari. Ia menilai, revitalisasi nilai kebangsaan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan normatif dari pusat.

“Empat Pilar itu tidak cukup hanya diajarkan. Ia harus dijaga, dijalani, dan diperjuangkan bersama. Dan perjuangan itu harus kita mulai dari tempat di mana rakyat hidup, dari daerah-daerah aerah yang selama ini belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nasional,” tuturnya.

“Tantangan kita hari ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang menjaga konsistensi nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat jati diri nasional. Untuk itu, para pemuda—khususnya dari ranah Minang—harus hadir sebagai teladan integritas dan agen perubahan bagi masa depan bangsa,” tuturnya.
Dalam sesi akhir, Irman Gusman menegaskan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang memperjuangkan keadilan regional dan menjembatani nilai-nilai lokal dengan arah kebijakan nasional.

“Sebagai senator RI dari Sumatera Barat, saya meyakini bahwa Empat Pilar Kebangsaan hanya akan bermakna jika benar-benar dijalankan secara nyata dari daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan merata,” pungkasnya.

The post Senator Irman Gusman: Kampus dan Daerah Harus Jadi Garda Terdepan Menjaga dan Memperkuat Nilai-nilai Kebangsaan appeared first on Prokabar.

“Mereka selalu berseberangan tetapi tetap bersahabat,” kata mantan Ketua DPD RI Irman Gusman yang hadir secara virtual pada acara bedah buku “Islam Sebagai Dasar Negara: Polemik Antara Mohammad Natsir versus Soekarno” dan “68 Tahun Melukis di Atas Awan, Memoar Biografi Dr. Shofwan Karim,” Jumat (18/12).

Soekarno sebagai seorang ideolog dan pemikir politik berpandangan bahwa agama harus dipisahkan dari urusan negara. Bung Karno mengkhawatirkan kalau membawa-bawa agama maka bangsa ini akan bercerai-berai.

Sementara Natsir sebagai seorang ideolog reformis muslim dan arsitek “negara Islam moderat” berpandangan bahwa Islam sebagai agama peradaban yang membimbing manusia memasuki alam modern harus disatukan dengan negara. Untuk mencapai kemerdekaan, tidak cukup hanya dengan nasionalisme. Dorongan agama Islam, jauh lebih kuat.

“Mereka berseberangan secara tajam. Meski demikian ketika Soekarno ditangkap, diadili, dan dipenjarakan di Sukamiskin, yang pertama menjenguk bukan orang-orang PNI pendukung Bung Karno, melainkan kelompok Natsir. Ini pelajaran keteladanan yang sangat berharga buat bangsa kita agar bisa berpolitik dengan hati secara matang dan bijaksana,” kata Irman.

Menurut Irman, berbeda dengan kondisi sekarang, terlalu banyak pemimpin tapi terlalu sedikit kepemimpinan. Terlalu banyak politisi, tapi terlalu sedikit negarawan. Terlalu banyak idola, tapi terlalu sedikit keteladanan. Terlalu banyak pembawa masalah, tapi terlalu sedikit pembawa solusi. Terlalu banyak menggunakan otak dan otot, tapi terlalu sedikit bahkan sangat jarang menggunakan hati.

“Akibatnya kita seperti hidup di bawah SUTET (Saluran Udara Tagangan Ekstra Tinggi). Semua orang tegang. Saling curiga dan berprasangka buruk. Saling hujat dan caci-maki. Berbeda pendapat dianggap sebagai permusuhan dan peperangan,” kata Irman.

Kenapa bisa terjadi begini? Karena menurut Irman, bangsa ini tidak belajar dari sejarah dan menengok ke belakang. Seperti sikap Natsir dan Soekarno yang berseberangan secara pemikiran dan sikap politik, tetapi terdapat kesamaan keyakinan di antara mereka dalam hal demokrasi.

“Dari polemik dua tokoh bangsa ini kita dapat memetik pelajaran, meski mereka berdebat tentang hubungan agama dan negara dan tentang dasar negara kita, mereka akhirnya bersepakat untuk tidak menghapus Pancasila sebagai dasar negara,” kata Irman.
Masih Relevan

Menurut Irman, apa yang diperjuangkan Natsir masih relevan sampai hari ini, dimana sekularisme yang semakin kental mengancam dan mengikis keberagamaan, khususnya di kalangan generasi muda.

“Dalam hal ini perjuangan Natsir untuk memanifestasikan nilai-nilai ajaran Islam itu perlu kita lanjutkan, sama seperti melanjutkan perjuangan Soekarno dalam melestarikan Pancasila,” jelasnya.

Catatan lain disampaikan Irman tentang perjuangan Natsir adalah bahwa keberagamaan perlu tampak dalam realitas sehari-hari, bukan sekadar identitas belaka. Bahkan dalam mengamalkan Pancasila, misalnya sila Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan Sosial bisa diterjemahkan ke dalam realitas kehidupan sehari-hari.

“Kalau saya mencoba merekonsiliasikan pemikiran Natsir dan Soekarno adalah dua kutub yang bertolak belakang itu, maka yang mau saya katakan adalah kita harus bisa berpancasila sereligius mungkin dan beragama sepancasilais mungkin. Artinya: Mengamalkan agama di negara yang berdasarkan Pancasila dan mengamalkan Pancasila di negara yang penduduknya menjunjung tinggi ajaran agama,” kata Irman.

Jadi, lanjut Irman bukan mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara, atau memperjuangkan Islam sebagai dasar negara karena itu sudah final. Sebab Pancasila sudah mewakili nilai-nilai luhur dari semua agama di negeri ini bahkan mewakili jatidiri bangsa Indonesia.

“Tugas kita adalah melakukan introspeksi, sudah sampai sejauh mana kita mengamalkan lima sila itu di dalam realitas kehidupan kita sebagai bangsa, kemudian melakukan koreksi dengan menggunakan ajaran agama dan falsafah Pancasila sebagai pedoman,” pungkasnya. (*)

The post Irman Gusman: Natsir dan Bung Karno Berseberangan, Tapi Tetap Bersahabat appeared first on Prokabar.

Para pembicara dalam diskusi ilmiah tersebut termasuk guru besar hukum dan masyarakat Universitas Diponegoro Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum., guru besar hukum Universitas Padjadjaran dan Unikom Bandung, yang adalah mantan ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. Eman Suparman, advokat kondang Dr. Maqdir Ismail, SH, LLM, budayawan Dr. Radar Panca Dahana, dan dua guru besar hukum pidana Unand: Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH, dan Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.

Diskusi akademik tersebut membedah buku MENYIBAK KEBENARAN, Eksaminasi Terhadap Putusan perkara Irman Gusman, yang diterbitkan di Jakarta baru-baru ini.

Buku MENYIBAK KEBENARAN itu berisi anotasi atau pendapat hukum terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana pokok selama 4 tahun enam 6 dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun kepada Irman Gusman, terhitung sejak berakhirnya pidana pokok tersebut.

Anotasi dimaksud diberikan oleh belasan guru besar hukum yang juga melakukan eksaminasi terhadap amar putusan pengadilan dan menyimpulkan bahwa Irman Gusman semestinya dibebaskan dari semua dakwaan, karena berbagai kesalahan dan kerancuan yang terjadi dalam penanganan kasusnya, mulai sejak ia ditangkap KPK pada 16 September 2016 sampai ia dijatuhi hukuman. (gas)

The post Eksaminasi Putusan Irman Gusman : IG Seharusnya Dibebaskan appeared first on Prokabar.

Diskusi akademik tersebut membedah buku MENYIBAK KEBENARAN, Eksaminasi Terhadap Putusan perkara Irman Gusman, yang diterbitkan di Jakarta baru-baru ini.

Para pembicara dalam diskusi ilmiah tersebut termasuk guru besar hukum dan masyarakat Universitas Diponegoro Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum., guru besar hukum Universitas Padjadjaran dan Unikom Bandung, yang adalah mantan ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. Eman Suparman, advokat kondang Dr. Maqdir Ismail, SH, LLM, budayawan Dr. Radar Panca Dahana, dan dua guru besar hukum pidana Unand: Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH, dan Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH.

Buku MENYIBAK KEBENARAN itu berisi anotasi atau pendapat hukum terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana pokok selama 4 tahun enam 6 dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun kepada Irman Gusman, terhitung sejak berakhirnya pidana pokok tersebut.

Anotasi dimaksud diberikan oleh belasan guru besar hukum yang juga melakukan eksaminasi terhadap amar putusan pengadilan dan menyimpulkan bahwa Irman Gusman semestinya dibebaskan dari semua dakwaan, karena berbagai kesalahan dan kerancuan yang terjadi dalam penanganan kasusnya, mulai sejak ia ditangkap KPK pada 16 September 2016 sampai ia dijatuhi hukuman.

Buku itu mengutip pendapat pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Eddy Hieriej, SH, M.Hum., yang menyimpulkan bahwa “terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim” yang menangani perkara ini, karena pasal dakwaannya tidak tepat.

Ia juga berpendapat, Irman tak bisa dihukum dengan tuduhan telah mempengaruhi kepala Bulog untuk menyalurkan gula ke Sumatera Barat, karena sebagai Ketua DPD RI saat itu, Irman tidak memiliki kewenangan dalam jabatannya untuk menentukan distribusi impor gula dan tindakannya pun tak bisa dikatakan berlawanan dengan kewajiibannya, karena DPD tidak memiliki kewenangan ataupun kewajiban tentang kebijakan pergulaan.

Selain itu, tindakan memperdagangkan pengaruh, sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) belum bisa dipidana, karena belum ada pasal-pasal sanksinya dalam hukum positif Negara, baik dalam UU Tipikor maupun dalam KUHP, meskipun sudah diratifikasi dengan UU No.7/2006.

Pakar hukum pidana lainnya yang berbicara dalam buku tersebut adalah Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, MH yang adalah anggota Panitia Seleksi pembentukan KPK dan perumus UU Tipikor. Ia berpendapat bahwa Irman Gusman tidak layak dihukum karena Negara tidak memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk mengurus impor dan distribusi gula.

Andi Hamzah juga menegaskan bahwa seharusnya KPK mengedepankan upaya-upaya pencegahan, bukan mengedepankan Operasi Tangkap Tangan. Dalam kasus Irman, ahli hukum pidana ini katakan, tugas mulia penegak hukum adalah mencegah kejahatan, bukan menciptakan kejahatan.

Sementara itu, Prof. Eman Suparman katakan dalam buku itu bahwa uang Negara yang dihabiskan mulai dari proses penyadapan terhadap Irman Gusman hingga penangkapan sampai dijatuhkannya putusan pengadilan ternyata jauh lebih besar ketimbang uang Rp100 juta yang diangggap sebagai suap terhadap mantan Ketua DPD itu.

Intinya, para guru besar hukum itu berpendapat bahwa Irman semestinya tidak dihukum dan karena sudah dihukum, maka ia harus dibebaskan, karena proses hukumnya cacad hukum.

Diskusi akademik yang diadakan pagi ini di FH Unand diperkirakan akan ramai karena akan dihadiri berbagai pakar hukum dan juga tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat. Acara ini diliput oleh media massa nasional. [rls]

The post Kasus Hukum Irman Gusman Akan Diulas Para Guru Besar Hukum appeared first on Prokabar.