Gelar S3 bagi pria bernama lengkap
Sutan Andree Harmadi Algamar, S.STP., M.Si., M.Han Datuk Sangguno Dirajo itu pun, didapat setelah berhasil menjalani Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekaligus lulusan ke 191 program doktor di Ruang Kampus IPDN Program Pasca Sarjana Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

Dalam disertasinya Andree mengambil judul “Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota Padang Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat” dengan predikat sangat memuaskan.

Setelah proses tanya jawab bersama Tim Penguji selesai, pengumuman hasil ujian (yudisium) disertasi penyerahan surat keterangan lulus ujian Doktornya pun diserahkan langsung oleh Rektor IPDN.

Menurutnya, pencapaian ini memang tidak mudah baginya dikarenakan harus mengatur waktu, disamping sebagai mahasiswa S3 sekaligus menjadi pejabat publik di Pemerintah Kota Padang.

“Alhamdulillah pencapaian ini adalah anugerah dari Allah SWT serta doa dan dukungan dari keluarga, sahabat, senior-senior dan semua unsur yang memberikan dukungan bagi saya selama ini. Terutama sekali atas dorongan dan arahan dari bapak Wali Kota Padang Hendri Septa,” ungkapnya.

“Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga berkah dan ilmu yang saya dapat bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan dan kemajuan Kota Padang khususnya,” sambung Andree Algamar bersemangat dan terlihat haru di wajahnya.

Selanjutnya, suami dari Ny. Vanny Andree Algamar itu pun juga mengaku bersyukur seiring ujian disertasinya yang mampu berjalan dengan lancar.

Hadir dalam ujian terbuka doktor ini Wali Kota Padang Hendri Septa dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemko Padang, juga terlihat Fauzi Bahar selaku mantan Wali Kota Padang periode 2004-2014 dan Irwan Prayitno mantan Gubernur Sumbar periode 2010-2021. (vky)

The post Berhasil Pertahankan Disertasinya, Sekda Padang Andree Algamar Resmi Sandang Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan appeared first on Prokabar.

Tanah Datar, Prokabar- Sikap profesionalitas dan loyalitas harus ditunjukkan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Hal ini disampaikan Eka Putra, Bupati Tanah Datar saat temu ramah dengan Keluarga Besar Purna Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Insititut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Tanah Datar, Sabtu malam (07/08) di Gedung Indo Jolito.

“Tunjukkan profesionalitas dan loyalitas dalam bekerja, sehingga apa yang diperbuat menjadi sangat berarti untuk daerah dan masyarakat,” sampai Bupati Eka Putra.

Sebagai pemimpin baru di Tanah Datar, kata Bupatu, ia bersama Wakil Bupati Richi Aprian, membutuhkan sosok ASN yang bisa menujukkan profesionalitas dan loyalitas dalam bekerja.

“Mari bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas untuk Tanah Datar. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan dan masukan dari purna praja STPDN/IPDN yang nota bene yang dididik dan dibekali ilmu pemerintahan. Seperti kami katakan dulu, pilkada sudah berakhir, tidak ada dendam-dendam politik, yang terpenting itu perlihatkan kinerja dan loyalitas,” tegas bupati.

Untuk pemerintah daerah baru-baru ini melakukan asesmen terhadap pejabat administrator di Tanah Datar.

“Kebijakan ini salah satu upaya untuk memetakan potensi pejabat yang ada sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk penempatan berikutnya maupun untuk promosi nantinya,” sambungnya.

Walikota Pariaman Genius Umar yang turut menjadi tamu istimewa malam itu turut berharap purna praja STPDN/IPDN di Tanah Datar berkontribusi besar mendukung program kepala daerah.

“Kita ini birokrat, kita belajar ilmu pemerintahan, makanya harus perlihatkan profesionalitas dan loyalitas yang tinggi,” pesan Genius Umar yang juga purna praja angkatan 02.

Genius Umar juga berpesan purna praja tetap menjaga kekompakan dan semangat dan bekerja. “Pelajari dan pahami dengan sungguh-sungguh RPJMD, realisasikan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Jangan sampai bekerja tidak ada arah dan tidak mendukung pencapaian target RPJMD,” ucapnya.

Sementara Perwakilan Keluarga Besar STPDN/IPDN Tanah Datar Hendra Setyawan menyebutkan, saat ini ada 36 orang purna praja di berbagai penempatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

“Sebagai ASN, kami menyadari punya tanggung jawab dan harus menunjukkan loyalitas. Siap mendukung program bapak bupati dan wakil bupati dan siap bekerja keras,” tegasnya. (eym)

The post Bupati Minta ASN Tunjukkan Profesionalitas dan Loyalitas appeared first on Prokabar.

Sebagaimana berita beredar, inkonsistensi kebijakan pusat dalam penanganan pandemi korona membuat bingung daerah, demikian pula sebaliknya pusat menganggap daerah yang tidak patuh mengikuti garis kebijakan pusat.

Menurut pakar Otda ini, perseteruan ini harus segera dihentikan dengan kerja sama yang baik demi memutus rantai Covid-19. Prof Djo menuliskan hal tersebut pada akun Facebooknya (12/5) yakni sebagai berikut :

PEMERINTAHAN “TANPA SETERU”

Pemerintahan itu memiliki susunan yang teratur.
Bagaikan suatu barisan.
Seirama melangkah.
Seayun berjalan.
Tersusun berlapis-lapis, tapi tetap harmonis.
Pemerintahan pusat di atas. Pemerintahan daerah di bawah.
Indah dipandang mata di bawah satu komando kepala pemerintahan.
Dalam defile seberapa pun besar brigade, barisan tetap teratur rapi.

Ketika virus Korona melanda dunia, termasuk Indonesia, tidak satu pun pemerintahan ready menghadang dengan tenang tanpa tergagap.
Umumnya respons kebijakan pemerintah pusat telat, bahkan ada yang salah alamat.
Maka, pemda yang berada di garda depanlah yang lebih dahulu mencoba mencegah meluasnya wabah, seperti meliburkan anak-anak sekolah, membatasi transportasi publik, menutup fasilitas publik, menganjurkan kerja dari rumah, beribadah di rumah, dan mengimbau tidak mudik.

Ketika bencana nasional non alam dan PSBB ditetapkan, bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar korban terdampak yang menjadi urusan pemerintah pusat terhambat data yang tidak akurat, pemda bertungkus lumus dengan melibatkan ketua RT/RW membereskannya, serta mengatur berbagai bantuan pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah sendiri agar bisa dicukup-cukupkan untuk semua masyarakat yang memerlukan.

Ketika APBN tidak kuat sendiri membiayai penanganan Korona, APBD dari 542 daerah otonom direalokasi tanpa kecil hati untuk bisa memberi makan warga.

Banyak pula Kepala Daerah dengan kearifan lokal menggalang gotong royong warga berupa dana dan natura untuk sesama.
Pemda pun bertanggung jawab menyediakan makam para syuhada korban Korona.

Jadi, pemda yang di bawah dan dekat dengan masyarakat, diperlukan dukungan dan perannya oleh pemerintah pusat untuk menanggulangi pandemi sekelas Covid 19.
Tanpa kerja sama yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah kita bisa lebih lama mengalahkan Korona.

Karena itu, tidak perlulah orang pusat berseteru dengan orang pemda, apa lagi ini bulan puasa…

Status facebook profesor asal Sumatera Barat ini lantas mendapat respon dari para followernya, sebagaimana yang dikomentari beberapa diantaranya :

“Setuju Prof, harus dibangun kolaborasi yang baik dan sehat antara pusat dan daerah. Pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kehandalan kepala pemerintahan di masing-masing tingkatan wilayah teritorial bersama perangkat daerahnya,” kata Wardas Tanjung, pensiunan PNS, mantan Camat Pauh-Padang.

“Soal refocusing dan realokasi anggaran bencana ini juga banyak masalah Prof. Dinsos, Dinkes, dan BPBD seperti overload anggaran, tidak semua punya kapasitas yang sama, bahkan dalam belanja barang bantuan sekalipun,” komentar Luhur Andi Pianto dari Kota Makassar.

“Benar Prof, kami di daerah kadang pusing dengan perubahan kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Tapi apapun itu kita tetap patuh untuk sama-sama melawan Covid-19.” pendapat Aziz Jr Tomia dari Kota Ambon. (rel)

The post Guru Besar IPDN Ingatkan Pemerintah Pusat dan Daerah Jangan Berseteru appeared first on Prokabar.

“Jumlah akun yang telah terdaftar sebanyak 19.332. Peserta yang telah memilih instansi sebanyak 3.810 dan yang telah submit dokumen sejumlah 677,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara, M. Ridwan, melalui keterangan yang diterima, Rabu (10/4).

Karo Humas BKN menyampaikan bahwa untuk urutan 5 (lima) teratas instansi yang dipilih peserta adalah, sebagai berikut:
1. STAN 1.347;
2. IPDN 785;
3. STTD Bekasi 275;
4. STIS 225; dan
5. Poltekip 153.

Sebagaimana diketahui, dalam pengumuman yang ditandatangani Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, tertanggal 28 Maret 2019 disebutkan, lembaga pendidikan kedinasan K/L yang membuka penerimaan siswa baru dan jumlah yang diterima adalah:

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kemenkeu, 3.000;
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kemendagri, 1.700;
3. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), BSSN, 100;
4. Politeknik Ilmu Kemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), Kemenkumham, 600;
5. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), BIN, 250;
6. Politeknik Statistika STIS, BPS, 600;
7. Sekolah Tinggi Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), BMKG, 250; dan
8. 11 Sekolah Tinggi, Poltek, dan Akademi, Kemenhub, 2.676.

“Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari 8 (delapan) Instansi/Lembaga Pendidikan Kedinasan. Apabila mendaftar di 2 (dua) program studi atau lebih, maka yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan gugur,” tegas pengumuman tersebut.

Seleksi dilaksanakan secara bertahap di masing-masing K/L. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kemampun Dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sedangkan tahapan seleksi selanjutnya diatur oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

“Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi,” bunyi pengumuman itu.

Sementara pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menurut pengumuman ini, dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan yang bersangkutan, dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan pola pembibitan pada Kementerian Perhubungan) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Ditegaskan dalam pengumuman itu, agar masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang dikaitkan dengan proses penerimaan siswa-siswi dan taruna-taruni. (*/hdp)

The post Dibuka Kemarin, Jumlah Pendaftar Sekolah Kedinasan Hampir 20 Ribu Peserta appeared first on Prokabar.

Dalam pengumuman yang ditandatangani Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, tertanggal 28 Maret 2019 disebutkan, lembaga pendidikan kedinasan K/L yang membuka penerimaan siswa baru dan jumlah yang diterima adalah:

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kemenkeu, 3.000;
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kemendagri, 1.700;
3. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), BSSN, 100;
4. Politeknik Ilmu Kemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), Kemenkumham, 600;
5. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), BIN, 250;
6. Politeknik Statistika STIS, BPS, 600;
7. Sekolah Tinggi Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), BMKG, 250; dan
8. 11 Sekolah Tinggi, Poltek, dan Akademi, Kemenhub, 2.676.

“Pendaftaran 9-30 April,” bunyi penguman itu.

Hanya Boleh Daftar 1 Program

Dalam pengumuman itu disebutkan, pelamar yang berminat mendaftar secara online melalui portal: https://sscsn.bkn.go.id pada tanggal 9-30 April 2019.

“Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari 8 (delapan) Instansi/Lembaga Pendidikan Kedinasan. Apabila mendaftar di 2 (dua) program studi atau lebih, maka yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan gugur,” tegas pengumuman itu.

Seleksi dilaksanakan secara bertahap di masing-masing K/L. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kemampun Dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sedangkan tahapan seleksi selanjutnya diatur oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

“Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi,” bunyi pengumuman itu.

Sementara pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menurut pengumuman ini, dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan yang bersangkutan, dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan pola pembibitan pada Kementerian Perhubungan) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Ditegaskan dalam pengumuman itu, agar masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang dikaitkan dengan proses penerimaan siswa-siswi dan taruna-taruni.

“Tidak ada orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu,” tegas Sesmen PANRB melalui pengumuman itu. (*/hdp)

The post Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru Lembaga Pendidikan Kedinasan Pemerintah Dibuka, Ini Jadwalnya appeared first on Prokabar.