Selain itu, perseroan juga berhasil meningkatkan kekuatan jaringan untuk meningkatkan customer experience dan digitalisasi, yang pada akhirnya ikut mendukung efisiensi bisnis serta peningkatan penjualan.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan, telah membelanjakan capex yang lebih besar pada tahun 2021 ini untuk meningkatkan kualitas jaringan serta meningkatkan digitalisasi guna menghadirkan customer experience yang terbaik.

“Fokus kami bukan untuk merespon persaingan tarif layanan, tetapi lebih pada memberikan customer experience terbaik dan menciptakan nilai bagi pelanggan kami.” tuturnya.

Dian menambahkan, konsolidasi dalam industri akan positif untuk persaingan karena telah menciptakan struktur industri yang lebih seimbang. Ini berarti fokus para pelaku pasar mustinya lebih tertuju pada customer experience daripada memainkan tarif.

Karena itu, investasi XL Axiata pada jaringan serta digitalisasi menjadi strategi perseroan guna menyajikan customer experience terbaik.

Hingga akhir 2021, total jumlah BTS XL Axiata mencapai lebih dari 162.282 unit, dengan BTS 4G meningkat menjadi 77.204. Sementara itu, fiberisasi telah mencakup lebih dari 50% site. Area yang terlayani jaringan 4G juga bertambah menjadi sebanyak 458 kota/kabupaten.

Terus meningkatnya kekuatan jaringan XL Axiata tersebut searah dengan tingkat penggunaan layanan data yang lebih tinggi oleh pelanggan. Selama periode 12 bulan di 2021, trafik data XL Axiata meningkat pesat hingga naik 34% YoY ke 6.549 Petabyte. Hal ini juga selaras dengan kecepatan akses internet yang meningkat sebesar 20% sejak awal tahun.

Akses internet yang lebih cepat berdampak positif pada pemakaian aplikasi digital, termasuk aplikasi milik perusahaan, yaitu “myXL” dan “Axisnet”.

Pada kedua aplikasi yang antara lain menawarkan berbagai paket layanan dan juga sarana customer service kepada pelanggan tersebut, masing-masing mengalami peningkatan hingga 3,5x dalam pengguna aktif bulanan sejak awal pandemi.

Dengan demikian, peningkatan investasi yang telah XL Axiata implementasikan telah terbukti sangat mendukung peningkatan performa bisnis, terutama pada sisi efisiensi biaya serta peluang untuk meningkatkan penjualan produk.

Sesuai dengan visi untuk menjadi the no 1 Converged Operator in Indonesia, perseroan terus berupaya memperkenalkan layanan konvergensi sekaligus meningkatkan manfaatnya.

Hasilnya, penetrasi layanan konvergensi ini telah mencapai 11%, yang berarti menunjukkan kuatnya permintaan atas produk ini. Akuisisi Linknet yang baru saja dilakukan akan sangat mendukung pengembangan produk konvergensi ini di masa mendatang.

XL Axiata berhasil melalui tahun 2021 yang penuh tantangan dengan baik. Meskipun kompetisi di industri tetap sangat ketat, dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih sebagai dampak dari pandemi Covid-19, perseroan mampu menjaga performa keuangan. Selain pendapatan yang meningkat, perseroan juga berhasil meraih laba bersih sebesar Rp. 1,3 triliun.

Untuk periode kuartal keempat 2021, pendapatan perseroan meningkat 2% dibandingkan kuartal ke-3 2021 (QoQ) menjadi Rp 6,96 triliun, dengan Rp 6,5 triliun di antaranya merupakan pendapatan layanan. EBITDA sepanjang 2021 tercatat meningkat sebesar 2% (YoY) menjadi Rp 13,28 triliun, dengan margin 50%.

Di sepanjang tahun 2021, beban biaya operasional meningkat 4% (YoY) menjadi Rp 13,47 triliun dari Rp 12,95 triliun di tahun sebelumnya. Meningkatnya biaya operasional ini dipengaruhi dari meningkatnya beban Biaya Regulasi serta Biaya Penjualan dan Pemasaran.

Selain berhasil mencatatkan laba bersih yang tertinggi sejak 2013, perseroan juga mampu meningkatkan kontribusi pendapatan data menjadi 94%, yang tertinggi di industri. Pendapatan data per akhir 2021 tercatat sebesar Rp 23,42 triliun, naik 5,4% YoY.

Perseroan juga berhasil menjaga ARPU blended di angka Rp 36 ribu, dengan jumlah pelanggan XL Axiata hingga akhir tahun 2021 ada sebanyak 57,9 juta dan tingkat penetrasi smartphone meningkat sebesar 4% YoY menjadi 92%. Hal ini menunjukkan kemampuan perseroan menjaga perkembangan pelanggan yang sehat.

Dari sisi neraca, XL Axiata tetap mampu menjaga posisi neraca dalam posisi sehat dan terkendali, meskipun jumlah utang meningkat sepanjang 2021. Tercatat, utang kotor meningkat 9,9% YoY dan utang bersih meningkat 19,2% YoY. Free Cash Flow (FCF) berada pada tingkat yang sehat, meskipun turun sebesar -51,3%, ke angka Rp 3,37 triliun karena adanya peningkatan belanja modal (capex) untuk mendukung pembangunan jaringan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

Untuk rasio utang bersih terhadap EBITDA juga masih baik mencapai 0,6x. Perusahaan tidak memiliki utang berdenominasi USD. Sebesar 70% dari pinjaman yang ada saat ini berbunga mengambang (floating) dan pembayarannya masih dapat dikelola hingga dua tahun ke depan.

Untuk membiayai pembangunan jaringan dan mendorong pertumbuhan pendapatan, XL Axiata telah membelanjakan capex yang lebih besar. Sepanjang tahun 2021, capitalized capex meningkat 61,2% YoY menjadi Rp 9,92 triliun, dan rencananya di tahun 2022 ini XL Axiata juga akan mengalokasikan belanja modal dengan nilai relatif sama sekitar Rp 9 triliiun.

Peluang Bisnis 2022

Ada sejumlah peluang positif di Industri Telekomunikasi Indonesia di tahun 2022 yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan performa ke depan.

Peluang-peluang tersebut yakni pertama, pemulihan ekonomi diprediksi akan bisa terlaksana seiring dengan diprediksi akan meredanya Covid-19 pada tahun 2022, yang berarti pertumbuhan ekonomi siap untuk pulih lagi. Kedua, cara kerja digital, termasuk di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari masyarakat, akan menciptakan permintaan jangka panjang struktural untuk data.

Selanjutnya, adalah potensi peningkatan permintaan untuk layanan fixed broadband (FTTH) karena tuntutan bekerja dari rumah dan kerja secara hibrida. Kemudian juga terkait keberadaan Omnibus Law, di mana regulasi ini membawa peluang positif jangka panjang bagi industri melalui efisiensi capex dan opex untuk 5G serta manfaat lainnya.

Kami melihat peluang pengembangan Layanan Konvergensi yang sangat luas di masa mendatang. Di satu sisi, layanan ini akan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan untuk produk yang bisa menghadirkan akses internet cepat dan stabil, bisa digunakan satu keluarga, serta memberikan banyak kemudahan dan manfaat tambahan, seperti akses ke layanan hiburan.

Di sisi lain, secara bisnis, layanan konvergensi juga akan meminimalkan tingkat churn serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan akuisisi Linknet, hal ini akan sangat mendukung pengembangan bisnis konvergensi ke depannya. (rel)

The post XL Axiata Investasi Jaringan untuk Peningkatan Customer Experience dan Digitalisasi appeared first on Prokabar.

Website garapan PT Kursus Trading Indonesia ini telah menambahkan fitur terbaru berupa modul pembelajaran investasi dan keuangan.

Peluncuran Kursustrading versi terbaru telah diresmikan bertepatan dengan event Exclusive Gathering Member Kursustrading 2021. Dilaksanakan di Redwolf Bar & Lounge, Pantai Indah Selatan, Jakarta Utara, Sabtu (20/11).

Indra Kesuma sebagai CEO dari PT Kursus Trading Indonesia menyampaikan berbagai fitur dan manfaat yang akan didapatkan oleh para pengguna di website terbaru.

“Berbeda dari sebelumnya, Kursustrading.com tidak hanya mengajarkan ilmu tentang trading, namun akan menambah dua modul pembelajaran yaitu investasi dan keuangan,” jelas pria yang akrab disapa Indra Kenz ini.

Keunggulan tampilan website Kursustrading dibuat lebih professional, responsive dan mudah untuk diakses. Bahkan bagi member yang ingin belajar trading lebih mendalam, akan diberikan konsultasi dan bimbingan bersama mentor.

“Para member bisa menanyakan kesulitan yang ia hadapi terkait trading, investasi dan keuangan. Adapun fasilitas analisis dan trading bersama mentor untuk para member,” jelas Indra.

Kursustrading diadakan dua kali dalam sebulan. Untuk selanjutnya, website Kursustrading akan terus berkembang kedepannya.

“Konsultasi dengan para mentor jauh lebih mudah melalui website chat. Dengan begitu, para pengguna dapat menanyakan kesulitan mereka langsung dengan para mentor,” tambahnya lagi.

Hadir sebagai pembicara, Indra mengajak para trader untuk mengelola keuangan dengan pintar. “Karena kedepannya kita tidak bisa terus bekerja untuk uang. Sebaliknya, kita harus membuat uang bekerja untuk kita,” seru Indra. (beb)

The post Sistem Terbaru Kursustrading, Kemudahan Belajar Trading, Investasi dan Keuangan  appeared first on Prokabar.

Pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya telah teruji dengan sistim bagi hasil 30 dan 70 persen. Kemudian sapi yang dikerjasamakan, dilakukan penggemukan bersama masyarakat, dan pengembangkan sapi bunting.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama OPD terkait di Pemerintah Provinsi Lampung saat peninjauan lapangan ke Lokasi Peternakan sapi PT. Juang Jaya Abdi Alam di Desa Koto Dalam Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

Kunjungan tersebut disambut oleh General Maneger PT. Juang Jaya Abdi Alam, Wiliam E.L Bulo, Jum’at (11/6/2021).
Gubernur Sumbar mengatakan, masyarakat yang bisa menerima sistim kerjasama memenuhi persyaratan, diantaranya, ketersediaan pakan hijau. Direkomendasikan oleh kelompok peternak, dan telah dilatih selama 2 minggu.

“Pakan memanfaatkan limbah pertanian dan daun jagung. Cara pembuatan pakan sapi ini juga diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya kotoran ternak diolah menjadi pupuk kandang, dan dibagikan ke masyarakat secara gratis meliputi lahan seluas 8000 hektar,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi berharap nantinya investor mau mengembangkan usaha peternakan ini di daerah Pasaman dan Solok Selatan. Untuk pengimporan sapi dari Australia ini dapat di drop melalui Pelabuhan Teluk Bayur.

“Kita punya Rumah Potong Hewan (RPH) Modern dan belum termanfaatkan secara maksimal. Namun dengan adanya RPH modern yang berada di Payakumbuh ini, dapat dilakukan penyembelihan sapi dari lampung sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan daging dan kebutuhan rendang di wilayah Sumatera Barat,“ tambahnya.

Selanjutnya, di hari kedua rencana Gubernur Sumbar dan kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumbar akan berkunjung ke lokasi tambak udang modern di Kabupaten Tanggamus.

“Kita mengajak perusahaan untuk.mau berinvestasi di sumatera barat, baik di Pasaman dan solsel dan untuk pengimporan sapi dari Australia kita akan dorong Pelabuhan teluk bayur untuk penyediaan sarana khusus impor sapi,” ajaknya.

Dalam pemaparan tersebut Wiliam menyampaikan bahwa peternakan sapi potong ini diimpor dari Australia dan di lokasi ini adalah proses penggemukan dan natinya akan memenuhi suplai daging di wilayah Sumatera dan Jawa.

“Dalam proses penggemukan perusahan melibatkan masyarakat dengan kerjasama bagi hasil 30% dan 70%, serta masyarakat dapat menerima kerjasama itu dengan persyaratan pengadaan pakan hijau dari limbah pertanian dan daun jagung. Sementara, timbal baliknya kotoran sapi diolah menjadi pupuk kandang untuk dibagikan ke masyarakat yang berlahan pertanian seluas 8000 hektar,” ujarnya penuh semangat.(rls-adh)

The post Sumbar Ingin Tingkatan Investasi Pada Semua Potensi Daerah appeared first on Prokabar.

Saat memperkenalkan figur Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI, Presiden menegaskan bahwa lembaga tersebut dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang telah dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para head hunterprofesional.

“Dengan fondasi hukum dan politik yang kuat serta Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat, saya meyakini Indonesia Investment Authority atau INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional dan mampu membuat INA sebagai Sovereign Wealth Fund kelas dunia,” ujarnya.

Berikut profil kelima figur tersebut:

Pertama, Ridha Wirakusumah sebagai Ketua Dewan Direktur LPI.

“Beliau sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan, dan investasi. Terakhir sebagai CEO di Bank Permata,” ujar Presiden.

Ridha tercatat memiliki pengalaman panjang di berbagai perusahaan multinasional, di antaranya di KKR & Co., salah satu firma investasi paling terkemuka di dunia, sebagai Head of Indonesia dan membantu berbagai evaluasi investasi di Hong Kong, Singapura, dan Indonesia; CEO Bank Maybank Indonesia;  President and CEO Asia Pacific AIG di Hong Kong; President and CEO Asia Pacific GE Capital Consumer Finance and Banking; serta berbagai jabatan lainnya.

Berdasarkan data yang dirilis Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), Ridha memperoleh gelar doktoral pada jurusan Administrasi Bisnis di City University Hong Kong. Pernah juga menempuh pendidikan di Ohio University dan University California, Berkeley, Amerika Serikat.

Kedua, Arief Budiman sebagai Wakil Ketua Dewan Direktur LPI.

“Beliau expert di industri keuangan dan investasi, memiliki pengalaman 25 tahun di berbagai perusahaan internasional dan domestik,” ujar Presiden.

Ditambahkan Presiden, dalam usia yang sangat muda Arief telah dipercaya sebagai Direktur PT McKinsey Indonesia. Selain itu, Arief pernah menjadi konsultan dari Booz Allen Hamilton di Amerika Serikat dan Asia.

“Pernah menjadi Direktur Utama Danareksa dan Direktur Keuangan Pertamina,” imbuh Kepala Negara memperkenalkan.

Arief memperoleh gelar MBA di bidang keuangan dari Wharton School University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa terbaik S1 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ketiga, Stefanus Ade Hadiwidjaja yang menjabat sebagai Direktur Investasi.

“Beliau adalah expert dan praktisi investasi profesional. Berpengalaman sebagai konsultan internasional, CEO, dan Komite Investasi di berbagai perusahaan multinasional,” papar Presiden.

Stefanus antara lain tercatat pernah menjabat posisi Managing Director dan Country Head Creador untuk Indonesia dan Singapura serta Territory Manager di IBM Indonesia. Juga menjadi anggota Komite Investasi dengan berbagai investasi di sektor jasa kesehatan (healthcare), consumer, dan jasa keuangan

Stefanus memperoleh gelar MBA dari Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat melalui Program Fulbright-Sampoerna Scholar.

Keempat, Marita Alisjahbana menduduki jabatan Direktur Risiko LPI.

“Beliau adalah expert di bidang manajemen risiko paling senior di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun,” ungkap Presiden.

Marita tercatat pernah sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Indonesia selama 15 tahun dan merupakan WNI pertama yang memegang posisi tersebut sepanjang sejarah. Jabatan serupa juga pernah diembannya di Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Marita memperoleh gelar Master dari University of California Los Angeles, Amerika Serikat dan gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung.

Kelima, Eddy Porwanto sebagai Direktur Keuangan LPI.

“Beliau expert di pengelolaan keuangan dan berpengalaman dalam turnaround kinerja dan value improvement di berbagai perusahaan multinasional. Punya banyak pengalaman sebagai direktur keuangan di berbagai sektor industri (penerbangan, otomotif, dan consumer goods),” ucap Kepala Negara.

Eddy memiliki pengalaman sebagai tenaga senior di Northstar Pacific serta menjadi Direktur Keuangan di General Motors Indonesia dan Garuda Indonesia.

Eddy memperoleh gelar MBA di bidang Keuangan dan Perbankan dari University of Illinois Urbana Champaign dan S1 di bidang Akuntansi dan Keuangan dari Lewis and Clark College, Amerika Serikat. (*)

The post Inilah Profil Lima Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi appeared first on Prokabar.

Hal itu dikeluhkan oleh salah seorang pengusaha di Pasaman karena lamanya proses perizinan. Bahkan di daerah itu, pengurusan izin usaha wisata bisa memakan waktu berbulan bulan.

“Bagaimana kita akan berinvestasi di daerah kita sendiri, sementara untuk pengurusan izin wisata saja masih berbelit belit terutama di Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pasaman,” ujar Direktur CV Embun Asri, Fetrizal, Lubuk Sikaping, Senin (28/9).

Kata Fetrizal, sejak tanggal 28 Juli 2020 lalu, pihaknya sudah mengajukan permohonan izin usaha Wisata Embun Water Park miliknya yang terletak di Jorong Taluak Ambun Nagari Pauah Kecamatan Lubuksikaping Kabupaten Pasaman.

“Surat permohonan advice planning ke DPMPTSP Pasaman, dan Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Pasaman sudah kita masukkan. Bahkan, pihak Bidang Tata Ruang juga sudah turun kelapangan meninjau lokasi wisata kita ini, namun hingga 28 September 2020 ini berita acara advice planningnya belum juga keluar dari Bidang Tata Ruang Dinas PUTR tersebut,” katanya.

Fetrizal menjelaskan bahwa, berbagai persyaratan dalam pengurusan izin usaha wisatanya sudah dimasukkan ke dua instansi tersebut, mulai dari surat keterangan terdaftar CV Embun Asri dari Kemenkum HAM, Nomor Induk berusaha (NIB) 0220204751933 dari Pemerintah RI dengan lampiran usaha salah satunya, event organizer, pondok wisata, taman rekreasi taman wisata, kawasan pariwisata, aktivitas biro perjalanan wisata, jasa boga dan kegiatan wisata lainnya sudah kita masukkan dalam pernohonan itu.

Selain itu, Surat kepemilikan tanah, surat dari Dinas kehutanan tentang klarifikasi status kawasan hutan, dan peta indikatif penghentian pemberhentian izin baru (PIPPIB) juga sudah kita lampirkan dalam permohonan itu.

Tidak itu saja, kelengkapan lainnya seperti rekomendasi izin pengelolaan pariwisata alam AN CV Embun Asri dari Nagari dan Kecamatan juga sudah dilampirkan dalam permohinan izin tersebut. Namun disayangkan berita acara nya juga belum keluar.

“Disaat Rekanan pingin berinvestasi di daerah sendiri Pemerintah daerah berbelit belit dan seolah-olah mempersulit. Apalagi jika investornya berasal dari luar yang ingin berinvestasi di daerah ini tentu akan lebih dipersulit lagi,” keluhnya.

Katanya, dengan dibukanya lokasi wisata baru di daerah ini, tentunya akan berdampak pada ekonomi masyarakat kecil. Apalagi Pasaman yang minim daerah wisata.

Kami berharap, Pemerintah daerah mensuport putra daerah yang akan berinvestasi di Pasaman terutama dalam memajukan usaha wisata maupun usaha lainnya. “Kita ingin, pemda Pasaman mensuport dalam hal ini, dan bukan sebaliknya mempersulit orang yang berinvestasi di daerahnya,” tukasnya. (Ola)

The post Urus Izin Cukup Sulit di Pasaman, Investor di Bidang Pariwisata Kecewa appeared first on Prokabar.

Di tengah masa sulit ini, seluruh masyarakan mulai fokus memikirkan tentang pentingnya kesehatan. Kebiasaan baru menjalani protokol kesehatan jadi utama. Sekaligus dalam perencanaan keuangan, masyarakat sekarang ini harus pintar dan berhemat.

Namun banyak dari masyarakat yang tak menjadikan asuransi dan investasi sebagai prioritas. Bahkan manajemen resiko dan perencanaan keuangan bukan hal yang lazim lagi. Sehingga ketika pandemi menyerang, terasa akan manfaat asuransi dan investasi dari perencanaan keuangan.

Faktor inilah yang kemudian ditangkap PT Zurich Topas Life (Zurich), sebagai perusahaan asuransi multi-line terkemuka mencari solusi tepat bagi masyarakat. Produk berupa ‘Zurich Smart Care’ telah diluncurkan dan dikenalkan kepada awak media melalui video teleconference, Kamis (10/9).

Hadir sebagai pembicara, Budi Darmawan selaku Chief Dstribution Officer PT Zurich Topas Life serta konsultan keuangan, Prita Ghozie. Keduanya membahas tentang bagaimana cara mencari solusi yang tepat dalam mengelola keuangan yang benar tanpa memikirkan resiko ke depannya.

”Banyak masyarakat yang tidak siap menghadapi pandemi saat ini dan keuangannya terganggu karena sakit atau pendapatannya berkurang. Ini terhadi karena kesalahan dalam alokasi penghasilan selama ini. Lebih banyak menghabiskan untuk biaya hidup sehari-hari dan sedikit untuk asuransi dan investasi,” jelas Budi membuka perbincangan.

Menurut Budi, ideal seseorang dalam menyusun perencanaan keuangan disarankan 20% di alokasikan untuk investasi dan asuransi. Dua hal yang penting inilah yang kemudian digabungkan dalam produk ‘Zurich Smart Care’. Yaitu sebagai solusi mendapatkan proteksi jiwa dan kesehatan sekaligus berinvestasi untuk masa depan.

”Zurich Smart Care adalah inovasi dari Zurich yang menggunakan konsep Applied Premium, dimana hampir seluruh Premi Dasar digunakan untuk manfaat perlindungan sehingga nasabah bisa mendapatkan manfaat perlindungan yang optimal,” terang Budi menambahkan.

Dilengkapi dengan manfaat proteksi tambahan untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit kritis dan pembebasan pembayaran premi, asuransi tambahan hospital & surgical yang baru Zurich MediCare (termasuk 10 MCMB dan Extra), dengan keunggulan Manfaat rawat inap sesuai tagihan pada semua pilihan Plan, masa pertanggungan sampai usia 100 tahun, dan batas manfaat hingga Rp30 milyar.

”Setiap orang memiliki tujuan untuk masa depan, sementara hidup penuh risiko yang tidak dapat kita hindari. Proteksi Pintar seperti Zurich Smart Care dapat membantu untuk tetap mencapai tujuan keuangan Anda walaupun terjadi risiko kehidupan. Masa depan yang nyaman dapat kita wujudkan jika kita mulai merencanakannya dari sekarang,” pungkas Budi. (beb)

The post Zurich Smart Care, Berikan Solusi Investasi dan Proteksi Jiwa Selama Pandemi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Hal ini diungkap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam rapat dengan Kepala Kanwil Kemenhan Sumbar bersama OPD terkait diruangan kerja gubernur, Kamis (27/8).

Lebih lanjut Gubernur Sumbar menyampaikan investasi dalam usaha pertanian padi tentunya tidak akan memberikan keuntungan yang lebih karena lahan pertanian Sumbar yang berjenjang dan kecil-kecil serta lahan ketersediaan air yang ada.

“Untuk usaha investasi pertanam padi di Sumbar sudah maksimal tidak bisa ditambah lagi. Hal ini juga ada program pembukaan cetak sawah baru dengan dana 19 juta perhektar saat ini hampir tidak ada kabupaten yang mau mengambil. Ini menandakan lahan persawahan sudah maksimal dan diketahui juga Sumbar sudah swasembada pangan dalam kurun 10 tahun terakhir ini,” ujar Irwan Prayitno.

Irwan juga menyampaikan akan tetapi lahan kosong masih banyak, namun persoalan daerah lahan tersebut milik tanah ulayat, maka jika ada investasi tataman pangan ini tentu lebih dekat dengan budaya Sumbar bagi hasil atau “disapatigokan”.

“Diharapkan kemenhan dalam memberikan gambaran terhadap program BCLS soal lahan lakukan invesgasi kelapangan dahulu bersama dinas terkait, agar terlihat gambaran realita yang ada, kawatir nanti tidak membawa keuntungan bagi pihak yang mengelola BCLS ini,” pintanya.

Kakanwil Kemenhan Choirul M juga menyampaikan, konsep rancangan Perpres BCLS dengan tugas merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaliluasi cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara.

“Adapun yang mencakup cadangan logistik strategis mencakup, cadangan pangan strategis karbohidrat dan protein. Cadangan farmasi dan alat kesehatan serta obat-obatan, cadangan energi strategis bahan bakar minyak terbarukan,” ujarnya.

Choirul juga katakan, khusus produk singkong Indonesia lebih baik dari negara Thailand 22 ton/ha, China 16 ton/ha, Vietnam 19 ton/ha, sedangkan Indonesia ada 23 ton/ha.

“Singkong sebagai sumber nutri memiliki kansungan makronutren dan mikronutren. Dan di Indonesia lumbung singkong belum mendunia. Dan seiring waktu produksi terus turun karena minimnya investor dan dana bagi Petani,” katanya.

Choirul sampaikan, produk-produk turunan dasar singkong dapat menjadi pasta/mie, tepung tapioka, tepung MOCAF, makanan ternak, mutiara boba, bio plastik, obat-obatan dan biofuel dari akar singkong.

“Produksi singkong dapat kurang jumlah eksport bahan baku tepung dan devisa yang digunakan. Dan produksi singkong untuk 30.000 ha ( 1 pabrik per 30.000 ha dan diperlukan tenaga kerja setingkat 4 batalion. Timeline singkong tahun 2024 menuju pembukaan lahan 1 juta ha,” terangnya.

Kadis Pertania Holtikutural Sumbar Ir.Syafrizal Jejeng juga sampaikan, saat ini lahan yang potensial bagi investor BCLS, aman dan nyaman itu ada 11 ribu ha di ruang silaut Pesisir Selatan dan 54 ribu ha di Siberut kepulau Mentawai.

“Jika ada investor tanaman singkong untuk Sumbar kita akam lakukan peninjau kelapanga menanyakan siapa pemiliknya, luas lahan. Kita tawarkan kerjasama pada lahan kosong mereka untuk membuka kemajuan investasi inj,” katanya.

Namun disisi lain Syafrial mengatakan Jejeng tanaman ketahanan selain padi, adalah jagung dan singkong. Jagung sangat baik dalam perkembangunan ekonomi selain itu padi dan jagung.

“Jagung dapat panen 4 kali setahun, sementara tanaman singkong butuh waktu panen 8 bulan untuk mendapatkan penghasilan, karena itu kita mengarahkan pada tanaman jagung,” ungkapnya. (*)

The post Investasi Usaha BCLS di Sumbar Hanya Cocok Singkong dan Jagung appeared first on Prokabar.

“Pemerintah bertekad untuk terus mewujudkan iklim berusaha yang kondusif melalui kebijakan strategis, yang bisa menjadi daya tarik bagi para investor asing maupun domestik supaya mereka semakin percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir Rabu (29/7).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sektor industri memberikan kontribusi signfikan terhadap perolehan devisa pada periode Januari-Juni 2020, dengan menyumbang 32,2 persen dari total nilai investasi yang tercatat menyentuh angka Rp402,6 triliun.

Adapun lima sektor yang menanamkan modalnya paling besar selama enam bulan pertama tahun ini. Pertama, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dengan menggelontorkan dananya senilai Rp45,2 triliun, disusul industri makanan Rp26,6 triliun, serta industri kimia dan farmasi Rp19,5 triliun.

Selanjutnya, industri mineral non-logam merealisasikan investasinya sebesar Rp6,1 triliun, disusul industri kendaraan bermotor dan alat transportasi sekitar Rp6 triliun. Realisasi modal dari sektor industri ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk dijadikan basis produksi para investor dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Menperin menegaskan, pihaknya selama ini proaktif menggaet investor sektor industri yang potensial untuk menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk bagi yang ingin merelokasi pabriknya. Sektor-sektor yang menjadi incaran, antara lain industri padat karya, substitusi impor, dan berteknologi tinggi.

“Kami mendorong investasi ini untuk memproduksi barang-barang pengganti-impor serta meningkatkan penggunaan bahan baku yang diproduksi secara lokal dan barang setengah jadi,” tuturnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penciptaan iklim investasi yang kondusif, di antaranya dengan memfasiltasi kemudahan izin usaha serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Menurut Agus, di tengah dampak pandemi Covid-19, ada pelajaran berharga yang didapat, misanya mengetahui seberapa dalam struktur manufaktur di dalam negeri. “Hal ini terlihat karena kita masih butuh beberapa bahan baku atau barang modal dari negara lain, baik itu hasil sektor hulu maupun intermediate. Jadi, apabila negara asal tersebut sedang terguncang, kita juga ikut terpengaruh,” ujarnya.

Maka itu, penguatan rantai pasok yang terintegrasi menjadi penting guna meningkatkan daya saing industri manufaktur di tanah air. Dalam hal ini, peran investasi cukup besar dalam mengisi kekosongan sektor yang ada pada pohon industri nasional.

“Kami telah memfasilitasi pembangunan kawasan-kawasan industri terpadu yang bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investor skala global,” ungkap Menperin. Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan pengembangan kawasan industri dari sisi jumlah dan luasannya.

Kementerian Perindustrian mencatat, dari sisi jumlah kawasan industri, terjadi peningkatan sebesar 40 persen, sedangkan dari sisi luas meningkat sebesar 16.238,59 hektare. Hingga saat ini, di Indonesia terdapat sebanyak 112 kawasan industri dengan total luas lahan sebesar 52 ribu hektare.

“Sebanyak 27 kawasan industi sedang kami pacu pengembangannya hingga tahun 2024, yang tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua,” imbuhnya.

Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyatakan bahwa sampai Juni tahun 2020, sebanyak 50 investor atau perusahaan sudah masuk ke kawasan industri yang ada di Tanah Air. Ketua Umum HKI yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar menjelaskan, investor dari luar negeri mendominasi daftar tersebut.

“Dari total 50 investor yang masuk ke kawasan industri sampai Juni 2020 ini, sebanyak 29 investor kategori penanaman modal asing (PMA), dan 21 investor kategori penanaman modal dalam negeri (PMDN),” sebutnya.

Sanny merinci, 50 investor tersebut masuk ke 17 kawasan industri di Indonesia dengan luas lahan yang dipakai mencapai 139,31 hektare. Sebanyak 29 PMA menempati 99,44 hektare lahan dan 21 PMDN menggunakan 44,87 hektare.

Bila dilihat asal negaranya, dari 29 investor asing yang masuk ke Indonesia, 10 investor berasal dari Korea Selatan, 7 investor Jepang, 3 investor China, 1 investor Amerika Serikat, dan lain-lain. Bisnis yang dominan dibuka oleh para investor baru ini tersebar di beberapa sektor mulai dari otomotif dan turunannya. “Kemudian sektor makanan, logistik, kimia, dan industri manufaktur lainnya,” ujar Sanny. (*)

The post Jumlah Investasi Sektor Industri Meningkat appeared first on Prokabar.

Hasil survei yang dilakukan JETRO (Japan External Trade Organization) pada periode 8-16 Juni 2020 tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Y. M. Masafumi Ishii dalam Rapat Kerja BKSP DPD RI virtual pada hari Kamis, 9 Juli 2020.

“Walaupun pendapatan perusahaan Jepang mengalami penurunan cukup signifikan, namun hasil survei JETRO tersebut membawa angin segar pemulihan ekonomi pasca COVID-19,” kata Gusti Farid Hasan Aman, Ketua BKSP DPD RI.

Salah satu alasan penurunan pendapatan adalah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beberapa waktu yang lalu, sehingga pegawai banyak yang dirumahkan atau bekerja dari rumah.

“Y.M. Dubes Jepang juga menyatakan bahwa upah tenaga kerja di 80 persen perusahaan Jepang tetap dibayarkan sebagaimana biasa seperti sebelum PSBB, walau pendapatan mereka berkurang, karena menurunnya penjualan,” kata Gusti Farid, yang berasal dari dapil Kalimantan Selatan.

Jumlah perusahaan Jepang di Indonesia mencapai 1.700 perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dan non-manufaktur. Duta Besar Jepang menyatakan 95 persen tenaga kerja perusahaan Jepang merupakan warga Indonesia.

“Perusahaan Jepang memiliki unit pelatihan tersendiri, yang positif bagi pengembangan 95% SDM lokal Indonesia di berbagai perusahaan Jepang,” kata Gusti Farid kembali.

Dalam rapat tersebut, Dubes Jepang juga menyampaikan harapan dunia usaha Jepang yang memiliki bisnis di Indonesia, seperti insentif pajak perusahaan, penundaan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), pajak impor baja untuk produksi mobil.

“Ada beberapa isu yang disampaikan Dubes, soal pajak baja yang terpaksa tidak bisa digunakan untuk produksi mobil karena perusahaannya tidak beroperasi. Juga soal izin tinggal expatriat dan jika mungkin penundaan kenaikan UMP,” kata Gusti Farid, salah seorang senator senior DPD RI karena telah terpilih sebanyak 3 periode sejak 2009.

“Kami akan menyampaikan beberapa masukan dari Dubes Jepang kepada pemerintah Indonesia, agar kerja sama ekonomi dan pembangunan kedua negara yang saling menguntungkan tersebut dapat ditingkatkan, apalagi pandemi COVID-19 berdampak besar di sektor ekonomi,” kata Gusti Farid menutup pernyataan persnya. (rel)

The post Meskipun Pandemi, Minat Investasi Perusahaan Jepang ke Indonesia Tetap Tinggi appeared first on Prokabar.

Pada tahun 2018 target investasi PMA, PMDN dan Non PMDN Rp180 miliar, sedangkan terealisasi sebesar Rp442 miliar atau capaian 246 persen, sementara pada tahun 2019 target investasi PMA, PMDN dan Non PMDN Rp190 miliar dan terealisasi sebesar Rp525 miliar lebih atau capaian 277 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Pesisir Selatan, Suardi mengatakan pada dua tahun belakangan ini perkembangan investasi dan perizinan di Pesisir Selatan mengalami peningkatan yang drastis, apalagi belakangan ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tengah gencar-gencarnya mengembangkan potensi wisata handalan daerah ini.

Investasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah. Investasi akan menghasilkan barang, jasa, lapangan kerja dan nilai tambah ekonomis masyarakatnya. “Sehingga, dalam pengembangan perlu ada kesepahaman antara instansi terkait maupun dengan pemerintah, pelaku usaha, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri,” ulasnya dilansir Prokabar dari MC Pessel, Senin (24/2).

Sedangkan untuk pengembangan perizinan di Kabupaten Pesisir Selatan. target izin tahun 2018 sebanyak 3500 izin dan terealisasi sebanyak 4440 izin. Pada tahun 2019 target sebanyak 4000 izin dan terealisasi sebanyak 5456 izin.

“Peningkatan izin ini tidak terlepas atas apa yang kita lakukan selama ini, yakni melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atas pentingnya mengurus izin,” tutup Suardi. (*)

The post Dalam Dua Tahun, Investasi dan Perizinan di Pessel Meningkat Tajam appeared first on Prokabar.

Angka Rp1.600, menurut Presiden, itu besar sekali karena hampir mendekati APBN namun belum pernah diurus secara riil. Ia memberikan contoh tentang perusahaan Lotte yang ingin investasi di Banten namun sudah terhambat hampir 4 tahun karena urusan pembebasan lahan.

”Oleh sebab itu, saya minta pada seluruh kepala daerah, kepada Kepala Dinas PTSP semuanya layani mereka. Kalau ada persoalan, bantu untuk menyelesaikan karena ini akan membuka lapangan pekerjaan/lapangan kerja yang besar sekali,” kata Presiden.

Dengan investasi Rp708 triliun ini muncul, menurut Presiden, maka akan mendirikan pabrik, industri manufaktur, dan membuka lapangan kerja yang besar sekali yang perlu diingat Indonesia masih memiliki 7 juta masyarakat menganggur.

Kepala Negara memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada baik di Provinsi Banten maupun Jawa Tengah.

”Kalau 708 triliun ini bisa dirampungkan menjadi realisasi, 1.600 triliun ini bisa diselesaikan sehingga terjadi realisasi. Enggak usah kita marketing-i keluar, enggak usah marketing-marketingan, apa. Mereka akan dengar bahwa negara ini melayani investor, baik yang kecil maupun yang besar,” tambahnya.

Menurut Kepala Negara, investor ada yang kecil maupun besar sehingga bukan asing saja. ”Usaha-usaha kecil itu juga investor, layani mereka. Mungkin mereka hanya punya karyawan 2, itu juga investor. Atau usaha yang berada di posisi tengah, punya karyawan 100 atau 300-an itu juga investasi, itu juga investor. Hanya skalanya menengah. Layani mereka dengan baik,” ujarnya.

Soal omnibus law, Presiden sampaikan bahwa nantinya tidak perlu banyak-banyak izin untuk usaha mikro, usaha kecil. Ia menambahkan bahwa yang paling penting mereka memiliki apa, mungkin SIUP atau TDP, itu saja cukup, tetapi mereka pegang izin yang mereka miliki.

”Kalau perlu saya minta ini kepada seluruh bupati dan wali kota, berikan target ke PTSP tahun ini harus diberikan kepada 10.000 usaha kecil, gratis nih izin, ini izin, ini izin. Yang aktif dari kantor PTSP. Itu lebih baik. Yang kecil-kecil itu dilayani, datangi,” tambahnya.

Saat masih wali kota, menurut Presiden, dirinya memberikan target untuk usaha kecil misalnya target tahun ini 1.000 tahun, depan 10.000, tahun depan 20.000, dan didatangi. ”Ada warung datang, ini izin. Ada toko kecil, datangi, ini izinmu. Ini melayani seperti itu kepada yang kecil-kecil,” ujarnya.

Bupati, wali kota, menurut Presiden, bisa memberikan target seperti itu dan didatangi. ”Kalau seluruh usaha kecil, usaha mikro, usaha tengah ini punya izin akses ke modalnya akan lebih mudah, akses ke sisi keuangannya akan lebih gampang. Karena yang namanya kita ingin akses modal ke bank itu pasti ditanya izin,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa bank menanyakan izin karena sistemnya harus prudent, banking system. (*)

The post Presiden Klaim, Ada Investasi Mencapai Rp708 Triliun yang Akan Masuk appeared first on Prokabar.

Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi hal yang utama agar pembangunan selaras dengan fungsi pengendalian. Begitupun hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang di bidang pertanahan dan tata ruang.

“Saat ini, fokus pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di Indonesia,” ujar Sofyan A. Djalil dalam siaran persnya.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah ikut menyusun Undang-Undang Omnibus Law untuk Cipta Lapangan Kerja.

“Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi _bottleneck_ yang selama ini menghambat investasi. Sehingga diharapkan dapat lebih sederhana, komprehensif dan menyeluruh dari mulai penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, pengadaan tanah serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus,” tambahnya.

Kebijakan Omnibus Law di bidang pertanahan, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian ATR/BPN, akan memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat meningkatkan sektor properti.

Salah satunya adalah dengan memberikan jangka waktu Hak Guna Bangunan yang lebih panjang untuk tanah di atas Hak Pengelolaan, serta pemberian jangka waktu hak atas tanah dapat diberikan sekaligus perpanjangan dan pembaruan pada saat pemberian hak.

Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Menteri Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa arah kebijakan pertanahan akan disesuaikan dengan fokus pemerintah yang ingin mempermudah pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

“Melalui Omnibus Law, hak yang diberikan kepada warga negara asing adalah hak pakai. Di mana terdapat pula perubahan waktu dan dengan catatan harus di atas Hak Pengelolaan (HPL) pemerintah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Matsubara Akinori selaku perwakilan dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang mengatakan bahwa betapa pentingnya hubungan Jepang dan Indonesia dari sisi ekonomi.

“Kami sudah banyak terlibat dalam Real Estate Indonesia (REI) ini. Hubungan kerja sama dengan Indonesia terutama di bidang pertanahan, infrastruktur dan transportasi akan terus kami tingkatkan,” tutur Matsubara Akinori. (beb)

The post Omnibus Law Diinisiasi, Tingkatkan Investasi Negara appeared first on Prokabar.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengatakan bahwa kunjungan dari DPD RI ini merupakan kunjungan balasan dari pertemuan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa, DPD RI sebagai kamar kedua di parlemen Indonesia yang mewakili daerah-daerah ingin Korea lebih meningkatkan kerjasama yang memberikan peluang peningkatan ekonomi terutama bagi daerah-daerah di 34 provinsi.

“Korea Selatan sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, banyak potensi besar dari setiap daerah yang bisa dimaksimalkan dan melalui para senator bisa menjadi jembatan untuk mempromosikan berbagai kesempatan kerjasama investasi dari Korea dengan daerah. Basis DPD RI adalah daerah, dan kami tidak mau kehilangan momentum dengan adanya hubungan erat yang terjalin antara Indonesia-Korea dapat membawa para pengusaha untuk melirik kesempatan investasi ke daerah,” tukas Sultan membuka pertemuan tersebut.

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom menyatakan bahwa Indonesia-Korea Selatan merupakan mitra dan sahabat sejati. Sejak tahun 2017 kedua negara sepakat untuk meningkatkan status kerjasama menjadi kemitraan stategis khusus, dan mencakup multi bidang dan tidak hanya bidang ekonomi dan perdagangan saja.

“Kami menganggap Indonesia adalah teman sejati dan sehati, kedua negara sepakat meningkatkan status kerjasama menjadi kemitraan strategi khusus, dan Indonesia satu-satunya di ASEAN yang punya hubungan ini dengan kami. Ini merupakan tingkat kemitraan yang paling tinggi, kemitraan ini mencakup seluruh bidang tidak hanya ekonomi perdagangan tapi juga bidang-bidang lainnya,” ungkap Duta Besar Korea Selatan itu.

Sementara itu dalam pertemuan itu, BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman menjelaskan bahwa tahun ini BKSP memfokuskan program kerjanya dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan perdagangan daerah dalam tugas-tugasnya. Dengan adanya kerjasama diharapkan nantinya daerah-daerah akan menyampaikan beberapa potensi unggulan daerah untuk mengangkat potensi ekonomi.

“Dalam waktu dekat, BKSP DPD RI menjalankan fokus kerja untuk kepentingan daerah, kami menyampaikan bahwa pada tanggal 17-18 April BKSP DPD RI akan mengadakan Regional Diplomatic Meeting di Balikpapan, Kalimantan Timur. RDM adalah pertemuan antara pemangku kepentingan daerah dengan pemangku kepentingan dari luar negeri. Kami berharap kehadiran Duta Besar dan bisa membawa pengusaha dari Korea untuk bisa bertemu dengan gubernur atau pengusaha dari daerah melihat potensi-potensi kerjasama investasi,” kata Gusti.

Selanjutnya, dalam memperkuat kerjasama kelembagaan parlemen, DPD RI ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan Parlemen Nasional Korea dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat ikatan kerjasama antara kedua parlemen.

“Untuk meningkatkan kerjasama antara Parlemen Republik Korea dan DPD RI dan penguatan kelembagaan, kami minta Duta Besar bisa menyampaikan MoU antara DPD RI dengan Parlemen Nasional Korea Selatan,” pungkas Ketua BKSP DPD RI.

Hadir pada pertemuan tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, Anggota DPD RI Asyera Respati, Sylviana Murni, Emma Yohana, Misharti, Badikenita Sitepu, Edwin Pratama Putra. (rel)

The post DPD RI Sambut Positif Penandatanganan Perdagangan dan Investasi Indonesia-Korea Selatan appeared first on Prokabar.

“Investasi itu berasal dari pengembang perumahan yang ada di wilayah Kota Pariaman,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Pariaman, Alfian Harun, dilansir dari MC Pariaman, Kamis (6/2).

Meskipun begitu Alfian mengakui investasi baru berasal dari pengembang perumahan atau tidak ada dari sektor lainnya. “Kami akan terus berupaya agar investasi di Kota Pariaman ini bisa terus meningkat. Terutama dalam pembangunan hotel yang tujuannya untuk menunjang pariwisata,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman banyak yang tidak menginap di daerah itu, tapi mereka ke daerah tertangga menginapnya, hal ini tentu sangat disayangkan.

“Saat ini, dalam pembangunan hotel itu permasalahannya karena lahan. Terlebih disini banyaknya lahan yang merupakan tanah ulayat, sehingga proses pengurusannya panjang dan lama,” katanya. 

Sebenarnya saat ini telah banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Pariaman, hanya para investor tersebut menunggu waktu yang tepat untuk memulai.

“Terkait ada sekitar seribu hektare lahan terlantar di Kota Pariaman yang merupakan tanah ulayat dan potensial untuk investasi. Kita sedang menyusun aturan terkait penggunaan tanah ulayat ini, agar para investor bisa berinvestasi di Kota Pariaman,” tambahnya.

Kota Pariaman semakin membenahi diri, diharapkan dengan adanya investor untuk pembangunan hotel berbintang di Kota Pariaman ini bisa lebih meningkatkan perkembangan pariwisata dan kemajuan kota. (*)

The post Investasi Pengembangan Rumah di Pariaman Terus Alami Peningkatan appeared first on Prokabar.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja antara Komite IV DPD RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKMP) membahas potensi dan tantangan investasi dan penanaman modal di daerah. Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (5/2).

Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta pada rapat kerja tersebut menekankan bahwa BKPM mempunyai fungsi strategis dalam menjaga kebijakan investasi penanaman modal di Indonesia, terkait regulasi masalah kemudahan perizinan pemerintah diminta konsisten karena hal itu penting penting untuk menarik investor.

“DPD RI mendukung kemudahan investasi, melalui BKPM yang saat ini punya fungsi strategis dalam menjaga kebijakan investasi penanaman modal di Indonesia sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2019, terkait regulasi perizinan pemerintah pusat dan daerah harus konsisten agar investor tidak hengkang,” ucap Senator asal Maluku itu.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Inpres itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

“Langkah BKPM dalam menggerakkan dan memudahkan izin investasi mendapatkan dukungan dari Presiden dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Inpres tersebut salah satu isinya untuk mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, hal ini untuk mendorong kepastian hukum bagi investor dalam percepatan berinvestasi di Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia.

Wakil Ketua Komite IV Sukiryanto mengungkapkan saat ini aturan dan regulasi masih menyusahkan para investor asing, bisa dilihat dari 23 investor yang hengkang dari Tiongkok tidak ada yang masuk ke Indonesia tapi semua ke Vietnam karena adanya kemudahan investasi dukungan dari pemerintah mereka.

“Saat ini pemerintah pusat sudah membuat banyak paket-paket ekonomi untuk meningkatkan investasi tapi kenyataanya di daerah ada otonomi dan perda tidak konsisten sehingga investasi di daerah kurang berkembang, masalah proses perizinan di daerah memang sudah digital tapi secara riil di lapangan masih ada oknum yang bermain,” lanjut Sukiryanto.

Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya regulasi paket kebijakan agar dapat mendorong peningkatan akses dan iklim investasi ke Indonesia. Bahkan pemerintah telah menargetkan kemudahan berusaha di Indonesia menduduki setidaknya ranking 40 pada tahun 2024. Namun demikian usaha memperbaiki kemudahan berusaha tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga perlu dukungan dari pemerintahan daerah. Oleh karenanya, DPD RI berinisiatif menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Investasi dan Penanaman Modal Daerah untuk dapat membantu menyelesaikan masalah di daerah terkait daripada regulasi penanaman modal di daerah.

“Komite IV DPD RI sepakat untuk melakukan sosialisasi mengenai pemusatan perizinan oleh BKPM, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha untuk meningkatkan pemahaman investor di daerah, dan mendorong BKPM mempercepat realisasi investasi di daerah,” pungkas Novita. (Rel)

The post Komite IV DPD RI Nilai Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Konsisten Terkait Regulasi Izin Investasi appeared first on Prokabar.