“Tahun ini kami dari kabupaten telah menganggarkan Rp2,4 miliar dan pemerintah provinsi Rp2,5 miliar dan sebanyak 113 milik nelayan, untuk mengganti alat tangkap ilegal itu direkomendasikan namun gagal terlaksana,” kata Kepala Dinas Perikanan Pessel, Andi Syafinal.

Ia menjelaskan, alat tangkap lampara dasar berbentuk persegi empat dan pada bagian tengah agak lebar, terdiri dari sayap dan kantong menggelembung. Pengunaannya berpotensi merusak terumbu karang, rumput laut hingga berdampak buruk terhadap perkembangbiakan ikan.

Padahal di awal 2018 pihaknya bersama dengan Dinas Kelautan Sumatera Barat dan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) II Padang telah memberi nelayan setempat tenggat waktu untuk tetap mengoperasikan lampara dasar jelang diganti di awal tahun ini.

“Rencana penggantian alat tangkap juga sudah kami sosialisasikan, namun ketika akan dilaksanakan nelayan menolaknya,” ujarnya.

Sesuai rencana alat tangkap lampara dasar akan diganti dengan alat tangkap yang direkomendasikan sehingga nelayan tetap melaut tanpa merusak lingkungan.

Menyikapi hal itu pihaknya bersama dengan Dinas Kelautan Sumatera Barat dan Lantamal II Padang akan membuka pos bersama untuk menindak nelayan yang nekat menggunakan lampara dasar.

“Pos bersama akan segera dibuka sebagai komitmen dalam menjaga laut, jika ditemukan nelayan yang bandel maka akan ditindak tegas,” katanya lagi.

Pengoperasian lampara dasar di Kecamatan Linggo Sari Baganti sudah berlangsung sejak lama, dan sejak beberapa tahun terakhir keberadaannya membuat kekisruhan antarnelayan di kecamatan setempat.

Kekisruhan tersebut memuncak pada awal 2018, akibatnya dua unit kapal yang mengoperasikan alat tangkap lampara dasar dibakar, menenangkan situasi waktu itu Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni langsung turun ke lokasi, tutupnya. (min)

The post Ini Penyebab Batalnya Penggantian Lampara Dasar Di Pessel appeared first on Prokabar.