Richi juga meminta, instasi terkait segera menindaklanjuti dan memanfaatkan beberapa perjanjian kerjasama yang telah terjalin dengan beberapa daerah, terutama untuk memasarkan hasil produksi pertanian yang surplus di Tanah Datar.

“Seperti kunjungan kerja kami beberapa waktu lalu ke Batam, pemerintah di sana bersedia untuk menerima hasil produksi pertanian apa saja untuk dipasarkan di sana, seperti cabai, beras dan lainnya. karena kata mereka saat itu bahkan mereka memasok bahan itu dari daerah di pulau Jawa. Potensi itu juga harus dimanfaatkan secara maksimal,” tukasnya.

Sebelumnya, Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) disampaikan, Pemerintah Daerah perlu mewaspadai inflasi menjelang bulan ramadhan dan memastikan agar dapat memperoleh pasokan yang cukup.

“Pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan dapat membantu Pemerintah Pusat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan monitoring terhadap inflasi dan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar dan lainnya,” katanya. (eym)

The post Hindari Inflasi, TPID dan OPD terkait Diminta Pastikan Ketersedian Bahan Pokok appeared first on Prokabar.

TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah dengan melibatkan berbagai sektor yang terkait.

TPID Tanah Datar melalui Program inovasi bernama PEDULI BABE yaitu Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Bawang Merah dan Cabe Merah, keluar menjadi pemenang dan mengantarkannya meraih penghargaan ini.

Atas prestasi yang diraih, Bupati Eka Putra yang didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Abdul Hakim, Kabag Perekonomian Masni Yuletri dan Kabag Prokopim Dedi Tri Widono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras TPID Tanah Datar bersama instansi terkait.

“Alhamdulillah, kerja keras dan kerjasama TPID Tanah Datar tidak hanya mampu mengendalikan inflasi, namun juga mampu menjadi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2021,” katanya.

Namun, tambah Eka, prestasi ini bukan milik sekelompok saja, tapi wujud kerja keras dan dukungan masyarakat Tanah Datar, mulai dari Pemerintah sampai para petani dalam mengendalikan harga agar tidak terjadi inflasi.

“Prestasi ini milik kita semua masyarakat Tanah Datar, namun yang sangat terpenting adalah kita tetap bekerjasama dalam mengendalikan inflasi di daerah, agar jangan mengganggu perekonomian dan sendi kehidupan masyarakat kita di Tanah Datar,” tukasnya

Ditambahkan Eka, terkait prestasi yang diraih, ia siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat dalam rangka mengendalikan inflasi di Sumbar.

“Katanya Sumbar masih memiliki nilai inflasi yang cukup tinggi, yang dipicu beberapa Kabupaten/kota yang memiliki inflasi cukup tinggi juga, karena itu kami Pemerintah Daerah bersama TPID Tanah Datar, siap bekerjasama dan bersinergi dengan Pemprov serta Kabupaten dan Kota lainnya dalam mengendalikan inflasi ke depannya,” tukas Bupati.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy selepas acara menyampaikan ucapan selamat kepada Kabupaten Tanah Datar atas prestasi menjadi yang terbaik kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2021 pada TPID Award Tahun 2022.

“Selamat kepada Tanah Datar atas prestasi ini, semoga ke depan mampu memberikan dan menularkan ke Kabupaten dan Kota lain di Sumbar. Tidak masuknya Provinsi Sumbar dalam penghargaan ini, karena memang ada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki inflasi yang cukup tinggi sehingga juga mempengaruhi nilai inflasi Provinsi Sumbar,” tukasnya

Adapun Tanah Datar menjadi terbaik kategori TPID Kabupaten/kota Berprestasi 2021 wilayah Sumatera disusul Kabupaten Blitar dari wilayah Jawa/Bali, Kabupaten Landak dari wilayah Kalimantan, Kabupaten Bone Bolango dari wilayah Sulawesi dan Kabupaten Lombok Barat dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (eym)

The post Selamat. TPID Tanah Datar Terbaik di Wilayah Sumatera appeared first on Prokabar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto saat konferensi pers virtual Rabu (2/6) mengatakan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.

“Yaitu kelompok transportasi sebesar 0,71 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,59 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,52 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,44 persen,” kata Setianto.

Lanjutnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,38 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,12 persen.

Lalu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan masing-masing sebesar 0,01 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2021 sebesar 0,90 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020) sebesar 1,68 persen.

Komponen inti pada Mei 2021 mengalami inflasi sebesar 0,24 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Mei) 2021 sebesar 0,61 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020) sebesar 1,37 persen. (rel)

The post Bulan Mei, 78 Kota Alami Inflasi appeared first on Prokabar.

Setianto Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,15 persen dan terendah di Bima sebesar 0,01 persen.

“Inflasi terjadi karena adanya keniakan harga pada kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86 persen,” kata Setianto Selasa (1/12).

Kemudian, lanjut Setianto terjadi juga pada kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen, kelompok transportasi 0,30 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen.

Kelompok yang mengalami penurunan harga yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-November) 2020 sebesar 1,23 persen. Lalu tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2020 terhadap November 2019) sebesar 1,59 persen. (*)

The post November, 83 Kota Alami Inflasi appeared first on Prokabar.

Sementara inflasi tertinggi terjadi di Gunungsitoli sebesar 1,00 persen dengan IHK sebesar 104,96 dan terendah terjadi di Pekanbaru dan Pontianak masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 103,44 dan 105,50.

“Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37 persen,” kata Suhariyanto Kepala Badan Pusat Statistik, dilansir Jumat (2/10).

Selain itu, panjut Suhariyanto kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen, kelompok transportasi sebesar 0,33 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen.

Selanjutnya kelompok kesehatan sebesar 0,16 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,62 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2020 sebesar 0,89 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2020 terhadap September 2019) sebesar 1,42 persen. (*)

The post September, 56 Kota Alami Deflasi dan 34 Inflasi appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko, melalui rilis yang diterima, Jumat (3/7)

“Inflasi IHK Juni 2020 tercatat 0,18% (mtm) atau tetap rendah, meskipun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,07% (mtm),” ujar Kepala Komunikasi BI.

Perkembangan ini, menurutnya, dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan kelompok administered prices sedangkan inflasi kelompok volatile food mengalami kenaikan.

“Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2020 tercatat sebesar 1,96% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy),” ujarnya.

Ke depan, Onny sampaikan bahwa Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasarannya sebesar 3,0%±1% pada 2020.

Menurut komponennya, lanjut Ony, inflasi IHK Juni 2020 yang rendah dipengaruhi inflasi inti yang melambat dari 0,06% (mtm) pada bulan sebelumnya menjadi 0,02% (mtm).

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh deflasi komoditas bawang bombay, gula pasir, dan emas perhiasan di tengah inflasi nasi dengan lauk yang meningkat. Secara tahunan, inflasi inti tercatat 2,26% (yoy), melambat dibandingkan dengan inflasi Mei 2020 sebesar 2,65% (yoy),” imbuh Kepala Departemen Komunikasi BI.

Inflasi inti yang kembali melambat, menurutnya, tidak terlepas dari perlambatan permintaan domestik akibat pandemi Covid-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang rendah, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga.

“Kelompok administered prices kembali mencatat inflasi 0,22% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,67% (mtm),” imbuhnya.

Inflasi kelompok administered prices, Kepala Departemen Komunikasi BI sampaikan terutama bersumber dari meningkatnya tarif aneka angkutan pascarelaksasi aturan pembatasan operasional angkutan umum pada awal bulan Juni 2020.

Secara tahunan, menurut Ony, inflasi kelompok administered prices terpantau meningkat dari 0,28% (yoy) pada bulan Mei 2020, menjadi 0,52% (yoy) pada periode Juni 2020.

“Kelompok volatile food mencatat inflasi 0,77% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi 0,50% (mtm),” jelasnya.

Menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, perkembangan ini terutama bersumber dari meningkatnya inflasi komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan kelapa.

Sementara itu, lanjutnya, beberapa komoditas seperti aneka cabai, bawang putih, dan minyak goreng tercatat deflasi didukung oleh pasokan yang memadai ditopang hasil panen dan kelancaran distribusi di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, serta harga komoditas global yang masih rendah.

“Secara tahunan, inflasi kelompok volatile food pada bulan Juni 2020 tercatat 2,32% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,52% (yoy),” pungkasnya. (*)

The post Inflasi IHK Juni Tetap Terendah appeared first on Prokabar.

Kepala BPS Suhariyanto, mengatakan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran dan terbesar pada kelompok transportasi sebesar 0,87 persen.

“Selain itu kelompok pengeluaran lainnya, kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10 persen,” kata Suhariyanto.

Lanjut Suhariyanto, tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2020 sebesar 0,90 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2020 terhadap Mei 2019) sebesar 2,19 persen.

Komponen inti pada Mei 2020 mengalami inflasi sebesar 0,06 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari– Mei) 2020 sebesar 0,84 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2020 terhadap Mei 2019) sebesar 2,65 persen. (*)

The post Inflasi Mei Tahun Ini Sebesar 0,07 Persen, Ini Faktornya appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, dilansir Kamis (2/4).

”Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 Kota inflasi, pada bulan Maret 2020 ini terjadi inflasi sebesar 0,10%. Dengan demikian inflasi per kalender adalah sebesar 0,76% dan inflasi tahunan dari Maret 2020 ke Maret 2019 adalah sebesar 2,96%, berarti ada di bawah 3%,” ujar Suhariyanto seraya memberikan penekanan bahwa dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi pada bulan Maret 2020 cukup terkendali.

Lebih lanjut, Kepala BPS menyampaikan bahwa dari 90 kota ada 43 kota yang mengalami inflasi dan ada 47 kota yang mengalami inflasi.

”Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe di mana inflasi bulan Maret adalah sebesar 0,64% dan kalau kita telusuri lebih dalam penyebab utamanya adalah kenaikan berbagai harga jenis ikan dan kemudian juga sumbangan kenaikan harga emas perhiasan,” imbuh Kepala BPS.

Deflasi tertinggi, menurut Kepala BPS, terjadi di Timika, yaitu minus 1, 91% dan penyebab utamanya adalah turunnya tiket angkutan udara sehingga sumbangannya kepada deflasi adalah sebesar 0,77%.

”Kalau kita bandingkan inflasi bulan Maret 2020 dengan inflasi pada bulan Februari 2020.  bisa dilihat di sana bahwa inflasi bulan Maret adalah 0,10% lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Februari 2020 yang sebesar 0,28%,” ujarnya.

Hal ini, menurut Kepala BPS, akan sama juga dengan inflasi tahunan dimana pada bulan Maret adalah 2, 96%, bulan Februari 2,98%, jadi inflasi pada bulan Maret ini lebih rendah dibandingkan bulan yang lalu.

”Satu catatan yaang perlu digarisbawahi, bahwa pada akhir minggu di bulan April kita akan mulai memasuki bulan puasa. Karena itu, kita semua perlu siap-siap untuk betul-betul menjaga ketersediaan pasokan barang, kelancaran distribusi supaya harga-harga tetap terjangkau,” kata Kepala BPS.

Dengan memperhatikan apa yang sudah dicapai pemerintah pada tahun lalu, sambung Kepala BPS, tentu diharapkan bahwa inflasi selama bulan Ramadan dan Lebaran tetap akan terkendali.

”Inflasi bulan Maret adalah 0,10% dan dari 11 kelompok pengeluaran yang ada. Ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami deflasi 0,43% dan kemudian kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,09%,” imbuhnya.

Sementara kelompok pengeluaran yang lain, tambah Suhariyanto, mengalami inflasi meskipun tidak terlalu tinggi dan inflasi yang tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

”Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, inflasinya adalah sebesar 0,10%, andil inflasinya adalah sebesar 0,03%,” katanya.

Ada beberapa komoditas, lanjut Kepala BPS, yang dominan memberikan memberikan andil atau sumbangan inflasi pada kelompok ini, yaitu:

Pertama, adalah kenaikan telor ayam ras itu menyumbang andil inflasi sebesar 0,03%.

Kedua, adanya kenaikan bawang bombay sehingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,03%.

Ketiga, kenaikan gula pasir di mana sumbangan atau andil inflasinya adalah sebesar 0,02%.

Keempat, kenaikan rokok kretek filter dan rokok putih masing-masing juga memberikan andil sebesar 0,01%.

”Di sisi lain ada komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga, sehingga memberikan andil kepada deflasi pada kelompok ini, diantaranya adalah hargai cabai merah sudah turun drastis sehingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,09%. Cabai rawit menyumbang andil inflasi sebesar 0,04%,” jelas Kepala BPS menguraikan komoditas-komoditas dominan yang memberikan andil inflasi dan deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Kemudian berikutnya, sambung Kepala BPS, yang mempunyai andil terbesar adalah kelompok transportasi pada bulan Maret 2020 ini mengalami deflasi sebesar 0,43% dan sumbangannya kepada deflasi adalah 0,05%.

”Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok ini adalah adanya penurunan tarif angkutan udara dimana andil terhadap deflasinya adalah sebesar 0,26%,” sambungnya.

Untuk kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran, Kepala BPS menyampaikan bahwa terjadi inflasi 0,36% dengan dengan andil 0,03%, komoditas yang memberikan andil kepada inflasi adalah kenaikan harga untuk nasi dengan lauk pauk sebesar 0,01%.

”Berikutnya adalah kelompok pengeluaran nomor 11 yang mengalami inflasi paling tinggi, yaitu 0,99% sehingga andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,06%. Di sana komoditas yang paling dominan memberikan sumbangan kepada inflasi adalah kenaikan emas perhiasan, sehingga andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,05%. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Maret sebesar 0,10%,” jelasnya.

Dari 3 komponen yang mengalami inflasi, lanjut Kepala BPS, yaitu komponen inti, dimana inflasinya adalah sebesar 0,29% dan andilnya kepada inflasi adalah 0,19%.

”Untuk inflasi inti ini yang menyumbang besar kepada inflasi adalah emas perhiasan 0,05%, bawang bombay 0,03%, dan kemudian juga gula pasir 0,02%. Kita tahu bahwa pergerakan harga emas dipengaruhi pergerakan internasional,” urai Suhariyanto.

Sementara untuk harga yang diatur pemerintah atau administrative price, menurut Suhariyanto, mengalami deflasi 0,19% dan sumbangannya kepada deflasi adalah 0,03%.

”Di sana seperti saya sampaikan tadi ada penurunan tarif angkutan udara dengan andil deflasi 0,06%, meskipun masih ada kenaikan rokok kretek dan rokok filter yang masing-masing menyumbang kepada inflasi sebesar 0,01%,” tutur Kepala BPS.

Sementara untuk kelompok floating price, menurut Kepala BPS, mengalami deflasi dengan berbagai penurunan harga seperti cabai merah dan cabai rawit.

”Jadi dari angka inflasi bulan Maret 2020 ini sekali lagi bisa saya simpulkan bahwa inflasi pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 0, 10%. Penyebab utama inflasi pada bulan Maret 2020 adalah kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan telur ayam ras, kenaikan bawang bombay, dan gula pasir,” tandasnya.

Sebaliknya, tambah Kepala BPS, penghambat utama inflasi akan menyebabkan deflasi kareda ada turunnya harga cabai merah, tarif angkutan udara, dan harga cabai rawit.

”Sementara dari sisi komponen inflasi pada bulan Maret ini didorong oleh inflasi inti yang utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan,” tuturnya menyelesaikan penjelasan terkait inflasi di bulan Maret 2020. (*)

The post Inflasi Maret 2020 Cukup Terkendali appeared first on Prokabar.

Kanaikkan harga minyak dunia yang bakal ditransmisikan ke Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik berdampak pada kelompok bahan pangan dan transpor.

“Pengaruhnya nanti karena kenaikkan ongkos transportasi dan ekspektasi inflasi,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama pada Prokabar, Minggu (8/12)

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, laju inflasi Kota Padang dan Bukittinggi. tahun kalender sampai November 2019 masing-masing 1,65 persen dan 1,32 persen.

Sedangkan laju inflasi Kota Padang pada November 2019 terhadap November 2018 tercatat 1,81 persen. Sementara Bukittinggi sebesar 1,74 persen.

Selain terpapar harga minyak dunia, lanjut Wahyu, terdapat sejumlah faktor lain yang bakal memengaruhi inflasi tahun depan antara lain rencana kenaikkan cukai rokok.

Kebijakan kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah. Gejolak harga karena pergeseran pola tanam, gangguan jalur distribusi bahan pokok.

“Kemudian yang tak kalah penting adalah karena adanya faktor perubahan iklim,” terangnya.

Kendati demikian, ia optimis inflasi masih tetap terkendali. Perkiraan inflasi di 2020 berada di kisaran 3,0 persen-3,1 persen.

Optimisme itu, menurutnya, sejalan dengan dukungan kebijakkan dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan.

“Tentu khususnya dalan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya. (tds)

The post BI Prediksi Beberapa Faktor Ini Jadi Penyebab Tekanan Inflasi di 2020 appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama menyampaikan, proyeksi itu berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) Juli 2019 yang memerkirakan perkembangan harga menjelang akhir tahun cenderung meningkat.

“Ya, itu jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Prokabar.com di Padang, Jumat (8/11).

Dalam Kajiam Ekonomi Regional Sumatera Barat yang diterbitkan Bank Indonesia, laju inflasi triwulan IV hanya diperkirakan berada di kisaran 3,6 persen-4,0 persen.

Angka itu tercatat lebih tinggi dibandingkan periode di triwulan IV 2018 yang hanya 2,68 persen. Nilai indeks perkiraan perubahan harga barang dan jasa secara umum enam bulan ke depan, sejak Juli 2019 169.

Kondisi itu mengalami kenaikkan dari bulan sebelumnya yang sebesar 167,5. Neski begitu, lanjutnya, inflasi kuartal ke empat juga diperkirakan lebih rendah dari kuartal ke III tahun ini.

“Diperkirakan hanya sekitar 3,8 persen-4,2 persen saja,” sebutnya.

Terkendalinya inflasi sejalan dengan telah berakhirnya musim perayaan hari bersar keagamaan nasional seperti lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan demikian terjadi normalisasi terhadap harga.

“Kemudian, adanya dorongan deflasi pada triwulan III,” tutupnya. (tds)

The post Ini Proyeksi Inflasi Sumbar di Penghujung 2019 appeared first on Prokabar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,45 persen.

“Kemudian kelompok kesehatan sebesar 0,30 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,10 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,41 persen,” kata Suhariyanto melalui siaran pers yang dilansir Sabtu (2/10).

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Oktober) 2019 sebesar 2,22 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2019 terhadap Oktober 2018) sebesar 3,13 persen.

Komponen inti pada Oktober 2019 mengalami inflasi sebesar 0,17 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Oktober) 2019 sebesar 2,80 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Oktober 2019 terhadap Oktober 2018) sebesar 3,20 persen. (*/hdp)

The post Inflasi Bulan Oktober 0,02 Persen appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan dan juga sedikit berbeda dari biasanya. Pasalnya, kali ini ikut melibatkan pimpinan pondok pesantren dan pimpinan panti asuhan yang ada di Kota Padang. Hal itu pun diyakini menjadi sinergi baru dalam pengendalian inflasi ke depan.

Walikota Padang Mahyeldi dalam arahannya menyampaikan, pemerintah saat ini dan ke depan memang terus ditantang untuk menjaga stabilisasi harga barang pangan strategis sebagai potensi penggerak inflasi di sisi ‘volatile food’. Sebagaimana juga diketahui, dari kondisi pasca Pemilu dan Ramadan 1440 H tahun ini, setidaknya telah menampakkan pergerakan harga bahan pangan strategis ke arah yang lebih tinggi.

“Dimana hal ini salah satunya disebabkan suplay ketersediaan kita lebih dari 50 persen di pasok dari luar daerah. Sementara Padang kota yang sangat besar kebutuhan konsumsi untuk bahan pangan strategis. Seperti cabai, setiap hari Padang mengimpor dari luar daerah sebesar 24 ton, belum lagi bawang, ikan, daging dan lainnya,” sebutnya dilansir Prokabar dari Humas Pemko Padang.

Selanjutnya Mahyeldi memaparkan, besarnya ketergantungan Kota Padang kepada daerah pemasok dikarenakan selaku ibukota provinsi dengan berbagai aspek potensi yang membutuhkan konsumsi yang besar. Dimana sebagai pusat pendidikan kota ini memiliki lebih dari 10 kampus besar, begitu juga sekarang sedang bertumbuh pesantren-pesantren yang muridnya hampir mencapai 5 ribu orang.

“Belum lagi dunia wisata yang berhubungan langsung dengan perhotelan cukup membuat jumlah konsumsi di Kota Padang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, kondisi ini merupakan potensi besar bagi Kota Padang dan juga membawa permasalahan konsumsi jika tidak ditangani secara serius. Maka itu kepada TPID Kota Padang diharapkan harus menjaga kondisi ketersediaan bahan pangan strategis agar senantiasa stabil di Kota Padang,” ujarnya.

Sementara itu sebut wako lagi, terkait dihadirkannya pimpinan pesantren dan panti asuhan dalam Rakor TPID Kota Padang semester II kali ini, tentunya diharapkan bisa nantinya melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang diantaranya seperti melalui program penanaman cabai dan sayur-sayuran lainnya dengan memanfaatkan lahan kosong di lingkungan pesantren atau panti asuhan.

“Sehingga dengan itu diharapkan dapat menghasilkan produksi bahan pangan strategis sekaligus memiliki andil dalam mengurangi ketergantungan kita kepada pihak luar. Selain itu sekaligus menjadi program peningkatan berwirausaha bagi peserta didik ke depan,” tuturnya.

Lebih lanjut Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar menambahkan, upaya lain yang bisa dilakukan di pesantren dan panti asuhan yaitu, melakukan budidaya ikan yang diharapkan bisa memebuhi kebutuhan pangan semua guru dan santri. Dimana hal itu sejalan dengan konsep pertanian perkotaan yang digalakkan di Kota Padang, yaitunya mensejalankan antara perikanan dengan tanaman atau sayur-sayuran.

“Sehingga, pesantren atau panti asuhan tidak hanya sebagai tempat tinggal daripada warganya, tetapi juga bisa untuk melatih usaha-usaha produktif. Kita juga berharap, klaster-klaster yang sudah dibuat dan dibina oleh pihak BI Perwakilan Sumbar bisa dicontoh oleh pesantren dan panti asuhan yang ada di Kota Padang,” ulas Mahyeldi.

Selain itu, ia pun juga mengimbau warga Kota Padang untuk dapat bergaya hidup hemat dan memanfaatkan lahan pekarangan kososng di sekitar untuk dijadikan sebagai lahan produksi bahan pangan strategis.

“Sehingga masalah ketersediaan bahan pangan penting dan strategis dapat teratasi,” tukuknya mengakhiri.

Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Padang diwakili Kasubag Ketahanan Ekonomi Daerah, Asrizal menyebutkan, Rakor TPID Kota Padang Semester II tahun 2019 ini tujuannya antara lain untuk peningkatan ketersediaan dan produksi bahan pangan strategis di Kota Padang. Kemudian memudahkan pendistribusian bahan pangan strategis sampai sampai ke tingkat konsumen besar, sehingga dapat memotong mata rantai perdagangan bahan pangan
strategis.

Selanjutnya katanya, kegiatan ini juga diharapkan agar senantiasa terjalinnya kerjasama antar pesantren serta panti asuhan dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi di Kota Padang melalui kerjasama program. Kemudian adanya penyuluhan kepada masyarakat untuk bergaya hidup hemat dan memanfaatkan lahan pekarangan kosong sebagai lahan produksi bahan pangan strategis.

“Untuk narasumber menghadirkan diantaranya dari unsur Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Dinas Pangan Sumbar, Bulog Divre Sumbar, Dinas Pangan Kota Padang. Peserta terdiri dari pimpinan pondok pesantren, pimpinan panti asuhan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat se-kecamatan dan tim teknis TPID Kota Padang,” terangnya. (rel/hdp)

The post TPID Padang Libatkan Pesantren dan Panti Asuhan untuk Kendalikan Inflasi appeared first on Prokabar.

Kepala BPS Sumbar Sukardi menjelaskan, inflasi yang terjadi di Kota Padang karena adanya kenaikan indeks sebagian besar kelompok pengeluaran.

Kenaikan terbesar lanjut dia, terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 3,50 persen. “Ini juga diikuti kenaikan indeks pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,50 persen,” jelas Sukardi dari keterangan tertulis, Selasa (11/6).

Hal serupa juga memengaruhi inflasi yang terjadi di Kota Bukittinggi. Adanya peningkatan indeks sebagian besar kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 2,24 persen, diikuti kelompok pengeluaran transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,50 persen.

Dilihat dari 23 kota yang mengalami inflasi di Sumatra. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 1,78 persen, dan terendah di Kota Tanjung Pandan 0,21 persen. Kota Padang menduduki urutan ke 13 sedangkan Kota Bukittinggi menduduki urutan ke 15.

“Secara nasional Kota Padang menduduki urutan ke 31 dan Kota Bukittinggi menduduki urutan ke 34 dari 81 kota yang mengalami inflasi pada Mei 2019 di Indonesia,” tutup dia. (*/hdp)

The post Ini Dia Penyebab Inflasi Sumbar Selama Bulan Mei appeared first on Prokabar.

Kepala BPS Suhariyanto melalui keterangan tertulis mengatakan satu kota terjadi deflasi di Merauke. Inflasi Mei 2019 terkendali dan bersamaan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga kelompok pengeluaran.

“Pada kelompok bahan makanan sebesar 2,02 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,56 persen, kelompok transpor, komunikasi, jasa keuangan sebesar 0,54 persen,” kata Suhariyanto, Selasa (11/6).

Selanjutnya kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,06 persen, kelompok sandang sebesar 0,45 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,03 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2019 sebesar 1,48 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2019 terhadap Mei 2018) sebesar 3,32 persen. Komponen inti pada Mei 2019 mengalami inflasi sebesar 0,27 persen.

Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Mei) 2019 sebesar 1,17 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2019 terhadap Mei 2018) sebesar 3,12 persen. (*/hdp)

The post Inflasi Bulan Mei 2019 Hanya Sebesar 0,68 Persen appeared first on Prokabar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Barat Wahyu Purnama, pihaknya meminta kepada para ulama dalam ceramah atau tausiyah untuk mengimbau masyarakat agar tidak terlalu konsumtif.

“Kita mengimbau masyarakat saat berbelanja kebutuhan tidak terlalu konsumtif dengan memborong, karena kalau memborong dapat memicu kenaikan harga, sesuai hukum ekonomi kalau permintaan bertambah maka harga akan melambung,” ujar Wahyu.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan imbauan melalui radio, media cetak, televisi, maupun baliho dan spanduk kepada masyarakat untuk bijak dalam berkonsumsi, karena di sisi ibadah pun konsumsi yang berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan.

Sementara itu, untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan kali ini tercukupi, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah melakukan rapat yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing terkait ketersediaan bahan pokok.

“Untuk di BI sendiri sudah mengadakan High Level Meeting yang dipimpin oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno serta rapat TPID Kota Padang yang dipimpin oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah. Kami sudah memutuskan bagaimana caranya memastikan kecukupan sembako melalui dinas-dinas terkait. Setiap instansi termasuk Bulog sudah menyatakan bahwa semua kebutuhan disediakan dalam jumlah yang cukup,” ujarnya. (*/hdp)

The post Ini Cara Bank Indonesia Sumbar Agar Masyarakat Bijak Berbelanja appeared first on Prokabar.