Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, INALUM telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%.

“Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk INALUM dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua,” jelas siaran pers Kementerian ESDM, Jumat (21/12) sore.

Menurut siaran pers Kementerian ESDM itu, INALUM akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar 819 juta dollar AS yang dijaminkan dengan saham 40% di IPPM.

“Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah,” terang Kementerian ESDM.

Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut, menurut siaran pers itu,  adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

IUPK

Adapun mengenai IUPK, menurut siaran pers Kementerian ESDM, telah diserahkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur Utama PTFI Tony Wenas disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Inspektur Jenderal Kementerian LHK Ilyas Asaad, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson. di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/12) ini.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Lebih lanjut siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, tuntasnya proses divestasi telah membuktikan ke dunia internasional bahwa Indonesia tetap mematuhi konstitusi yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam yang mandiri tanpa harus memaksakan kehendak dan menasionalisasi kepemilikan asing. (Rel/hdp)

The post Sah Jadi Milik Inalum, Kontrak Karya PT Freeport Berubah Jadi IUPK appeared first on Prokabar.

“Alhamdulillah,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-71 Tahun 2018 dan Sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 0,5%, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis, (12/7).

Dijelaskan Presiden, sudah 3,5 tahun ini pemerintah merundingkan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, yang dalam waktu hampir 50 tahun terakhir kepemilikan Indonesia hanya 9,36 persen.

“Jangan dipikir ini mudah, sangat alot sekali dan begitu sangat intens, terutama dalam 1,5 tahun terakhir. Karena ini menyangkut sebuah negosiasi yang tidak mudah,” ucap Presiden.

Presiden menilai, keberhasilan melakukan negosiasi untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen merupakan sebuah lompatan. 

Diharapkan, nanti Indonesia akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar, baik dari pajak, royalti, dividen, dan retribusi, sehingga nilai tambah dari komunitas tambang yang ada di sana itu betul-betul bisa dinikmati oleh semuanya.

“Kepentingan nasional tetap harus dinomorsatukan, termasuk untuk masyarakat asli Papua teknis pembagiannya bisa ditanyakan kepada menteri terkait,” tegas Presiden.

Sementara itu menurut sumber di kementerian terkait, Head of Agreement (HoA) penyelesaian permasalahan terkait kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, ditandatangani Kamis (12/7) sore, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Acara tersebut dijadwalkan dihadiri oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta perwakilan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Freeport Indonesia. (*/hdp)

The post Inalum Akan Kuasai 51 Persen Saham Freeport appeared first on Prokabar.