China kemudian memberikan respon melalui kementrian keuangan menetapkan tarif impor sebesar 125% terhadap barang-barang dari Amerika serikat, mulai sabtu 12 april 2025.

Adapun langkah ini diambil sebagai balasan atas kebijakan tarif yang begitu besar diberatkan oleh AS, dianggap melanggar prinsip perdagangan internasional dan merupakan tindakan intimidasi secara sepihak.

Hal ini kemudian menjadi pembalasan tarif yang ditetapkan oleh Amerika serikat, dari aksi ini meningkatkan tensi perang dagang yang mempengaruhi pada pasar global.

“Pemberlakuan tarif yang tinggi oleh AS terhadap China secara serius telah melanggar aturan perdagangan internasional dan ekonomi dasar, akal sehat serta merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara sepihak,” ungkap kementrian keuangan China dilansir dari reuters

Xi Jinping Presiden negeri bambu itu pun mendesak agar Uni Eropa (UE) bekerja sama dengan negaranya guna melawan intimidasi sepihak  yang dilakukan oleh Trump. Hal ini juga dipertegas oleh Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro sanchez pada jumat kemarin.

China menyatakan bahwa jika AS terus menaikan tarif impor, mereka tidak akan lagi merespon dengan alasan bahwa tarif tambahan tidak akan memiliki signifikasi ekonomi dan hanya akan menjadi bahan tawaan dalam ekonomi dunia.

Eskalasi ini juga menimbulkan kekhawatiran global mengenai dampak yang timbulkan pada rantai pasok dan stabiltas pasar global.Negara-negara berkembang seperti indonesia diimbau untuk memantau situasi ini dengan cermat serta mempersiapkan strategi mitigasi guna menghadapi adanya potensi dampak negatif dari perang dagang yang semakin membara ini mengingat Trump juga mengenakan tarif impor kepada Indonesia sebesar 32%.

Oleh : Yulmiati (Mahasiswi Komunikasi Penyiaran islam  UIN Imam Bonjol Padang)

The post Perang Dagang Dua Negara Adidaya Membara: AS dan China Saling Menaikan Tarif Impor  appeared first on Prokabar.

Presiden mengatakan beras hasil panen petani akan diserap oleh pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,” ujarnya dilansir dari Kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Sabtu (27/3).

“Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia,” sambungnya.

Adanya Nota Kesepahaman atau MoU dengan Thailand dan Vietnam, imbuhnya, adalah sebagai langkah antisipasi mengingat situasi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini.

“Dan saya tegaskan, memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk,” ujar Kepala Negara.

Presiden Jokowi pun meminta agar polemik tersebut dihentikan karena dapat mempengaruhi harga gabah di tingkat petani.

“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” tegasnya. (*)

The post Presiden Pastikan Tidak Ada impor Beras Hingga Pertengahan Tahun appeared first on Prokabar.

Tujuannya tak lain sebagai bentuk ketahanan perekonomian menghadapi ketidapastian ekonomi global, disamping membangkitkan nasionalisme.

Seperti yang disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional, BPPT perlu membuat program yang bertujuan untuk mendorong implementasi P3DN dapat berjalan maksimal.

“Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, BPPT harus sukses melakukan reverse engineering pada teknologi kemaritiman dan transformasi digital dengan menambahkan sentuhan inovasi,” ujar Luhut.

Pemerintah, menurut Menko Marves melalui berbagai regulasi yang ditetapkan telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan nilai tambah yang ujungnya dapat berkontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi.

Upaya tersebut berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan industri diajak untuk turut serta berupaya menciptakan kemandirian bangsa.

“Saya akan mendukung melalui koordinasi aturan hukum dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menguatkan peran BPPT dalam menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi maju,” tambah Luhut.

Luhut juga menyatakan bahwa kontribusi ekonomi Indonesia dari lima sektor pembangunan saat ini mengalami tingkat kontraksi yang semakin membaik.

“Sektor yang menunjukan peningkatan adalah sektor informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan, karena masyarakat meningkatkan penggunaan kerja jarak jauh melalui internet, dan penanganan COVID19”, jelasnya.

Sementara itu Kepala BPPT, Hammam Riza dalam penutupan Rapat Kerja Nasional BPPT tahun 2021 mengatakan bahwa UU Sisnas Iptek no. 11 Tahun 2019 menjadi dasar eksistensi BPPT dalam upaya penguatan inovasi teknologi dan meningkatkan peran pengkajian dan penerapan teknologi.

“Di tahun 2021 ini BPPT akan berburu inovasi di 8 bidang fokus teknologi dengan terus mengedepankan juga P3DN, serta melaksanakan transformasi digital dan kemampuan untuk memanfaatkan media 4.0 dalam menyuarakan hasil-hasil inovasi di berbagai fokus bidang teknologi,” jelas Hammam.

Bidang Teknologi Informasi dan Elektronika, Kepala BPPT juga berharap lembaganya akan berhasil melaksanakan upaya SPBE sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang mengedepankan aplikasi dan infrastruktur SPBE yang digunakan oleh seluruh K/L dan Pemda dalam melaksanakan upaya Reformasi Birokrasi sekaligus mengedepankan peran mengintegrasikan data.

“Melalui Transformasi Digital memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam ekosistem inovasi ini. BPPT akan berupaya mengajak semua pihak baik di kota besar hingga pulau terluar. Tidak boleh ada pihak yang tertinggal. No one left behind dalam upaya pemulihan ekonomi melalui ekosistem inovasi ini,” tegas Hammam. (beb)

The post Kurangi Impor, Luhut Dukung BPPT Ciptakan Inovasi dan Teknologi Maju appeared first on Prokabar.

“Surplus perdagangan November 2020 mencapai USD2,61 miliar. Meskipun surplusnya menurun dibandingkan surplus Oktober lalu yang sebesar USD3,58 miliar, surplus November ini merupakan surplus tertinggi ketiga yang dicatatkan sepanjang 2020,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (18/12).

Selain itu, lanjut Mendag, surplus perdagangan bulan November berbeda dengan surplus yang terjadi sebelumnya. Surplus ini terjadi karena adanya pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari pertumbuhan impor, bukan akibat impor yang melemah lebih dalam dibanding ekspor.

Agus menjelaskan, surplus neraca perdagangan Indonesia periode November 2020 bersumber dari surplus sektor nonmigas sebesar USD2,94 miliar dan defisit migas USD322,9 juta. Meskipun defisit migas bulan November mengalami penurunan, namun surplus neraca perdagangan secara total lebih rendah dibandingkan surplus bulan Oktober lalu.

Penurunan surplus neraca perdagangan bulan November ini dilatarbelakangi adanya penurunan surplus nonmigas yang cukup besar jika dibandingkan surplus nonmigas Oktober.

Surplus neraca nonmigas November 2020 sebesar USD2,94 miliar, turun USD1,10 miliar dibandingkan surplus neraca nonmigas Oktober 2020 yang sebesar USD4,04 miliar. Sementara pada sisi migas, defisit neraca migas November sebesar USD322,9 juta, turun USD142,5 juta dibandingkan defisit migas pada Oktober lalu yang sebesar USD465,4 juta.

Ekspor November 2020 Tumbuh Lampaui Kinerja Ekspor November 2019

Pada November 2020 ekspor Indonesia tercatat sebesar USD15,28 miliar, tumbuh 6,36 persen (MoM) atau 9,54 persen (YoY).

Mendag menyampaikan, pertumbuhan ekspor bulan November 2020 didorong terjadinya pertumbuhan ekspor antara lain produk lemak dan minyak nabati naik, bahan bakar mineral, besi dan baja, serta mesin dan peralatan dari mesin.

Secara sektoral semua sektor berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekspor bulan November. Sektor pertanian tumbuh 6,33 persen (MoM) atau 33,33 persen (YoY), sektor manufaktur 2,95 persen (MoM) atau 14,47 persen (YoY), dan sektor pertambangan naik 25,08 persen (MoM) atau menurun 2,05 persen (YoY).

Di tengah pandemi COVID-19, secara kumulatif total ekspor Indonesia selama Januari – November 2020 mencapai USD146,78 miliar, sedikit mengalami penurunan yaitu 4,22 persen (YoY). Pada sektor nonmigas, sepanjang Januari – November 2020 ekspor sektor nonmigas turun sebesar 2,18 persen, begitu juga dengan ekspor sektor migas turun 31,59 persen.

“Ekspor bulan November semakin menunjukkan perkembangan pemulihan perekonomian global yang semakin baik. Menjelang setahun merebaknya pandemi COVID-19, masyarakat dunia kini semakin baik beradaptasi dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dengan demikian, masyarakat dapat terus beraktivitas dan bekerja dengan produktif sehingga aktivitas perekonomian global ikut membaik,” jelas Mendag.

Nilai ekspor Indonesia pada November 2020 ke negara mitra utama terus tumbuh, antara lain ke Tiongkok tumbuh 16,17 persen (MoM), Jepang tumbuh 11,67 persen (MoM), India tumbuh 10,04 persen (MoM), Australia 16,56 persen (MoM), dan Korea Selatan tumbuh 7,12 persen (MoM).

Kinerja ekspor di beberapa negara di kawasan ASEAN dan Uni Eropa juga masih terus tumbuh, seperti ekspor ke Malaysia dan Thailand masing-masing sebesar 24,5 persen dan 8,79 persen; serta ke Jerman dan Belanda sebesar 35,38 persen (MoM) dan 7,52 persen (MoM).

Impor Semua Kelompok Barang pada November 2020 Menguat

Impor Indonesia pada November 2020 tumbuh 17,40 persen (MoM) mencapai USD12,66 miliar; sementara jika dibandingkan November 2019 impor turun cukup dalam sebesar 17,46 persen.

Peningkatan impor November 2020 ini disebabkan adanya peningkatan impor migas sebesar 0,59 persen (MoM) dengan nilai USD6,3 juta dan peningkatan impor nonmigas sebesar 19,27 persen (MoM) dengan nilai mencapai USD1,87 miliar.

Peningkatan impor migas sejalan dengan peningkatan konsumsi energi dan aktivitas masyarakat. Sementara, lonjakan impor nonmigas yang cukup tinggi mencapai USD11,58 miliar atau naik 19,27 persen (MoM) namun turun 12,33 persen (YoY), disumbang dari impor produk golongan mesin dan perlengkapan elektrik yang meningkat 23,82 persen (MoM) atau sebesar USD354,4 juta.

Secara penggunaan barang, pertumbuhan impor terbesar berasal dari impor barang modal dengan pertumbuhan mencapai 31,54 persen (MoM) dengan nilai USD2,43 miliar; diikuti pertumbuhan impor barang konsumsi yang mencapai 25,52 persen (MoM) dengan nilai USD1,3 miliar dan bahan baku/penolong yang mencapai 13,02 persen (MoM) dengan nilai USD8,93 miliar.

Mendag mengungkapkan, peran golongan bahan baku/penolong mencapai 70,51 persen dari total impor Indonesia pada November 2020.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia Januari – November 2020 mencapai USD127,13 miliar, turun sebesar 18,91 persen (YoY). Selama Januari – November 2020 nilai impor seluruh golongan penggunaan barang turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain penurunan terjadi pada kelompok barang konsumsi (turun 12,59 persen YoY), bahan baku/penolong (turun 19,78 persen YoY), dan barang modal (turun 18,61 persen YoY).

Impor nonmigas Indonesia selama Januari – November 2020 didominasi impor barang asal Tiongkok dengan nilai USD34,91 miliar (dengan pangsa 30,53 persen total impor nonmigas Indonesia), Jepang USD9,77 miliar (8,54 persen), dan Singapura USD7,38 miliar (6,45 persen).

Sementara itu secara kawasan, impor nonmigas dari ASEAN mencapai USD21,16 miliar dan berkontribusi sebesar 18,50 persen terhadap impor nonmigas Indonesia. Sedangkan impor dari kawasan Uni Eropa tercatat sebesar USD9,06 miliar dengan pangsa 7,92 persen.

“Selama pandemi COVID-19 ini, pangsa impor dari Tiongkok mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi pemulihan pandemi COVID-19 yang relatif cepat di Tiongkok dibandingkan dengan negara lain sehingga pasokan dari Tiongkok menjadi alternatif utama bagi pasar Indonesia,” tutup Mendag. (rel)

The post Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus appeared first on Prokabar.

“Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor kurang lebih sekarang ini 700-800 ribu barel per hari.  Baik itu minyak, baik itu gas, dan juga ada turunan Petrokimia sehingga membebani, menyebabkan defisit, dan itu bertahun-tahun nggak diselesaikan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Padahal, lanjut Presiden,  misalnya gas, sebetulnya batubara bisa disubtitusi menjadi gas, sehingga nggak perlu impor itu elpiji. Presiden mempertanyakan, batubara kita ini sangat melimpah lha kok malah impor.

Demikian juga dengan impor minyak, Presiden Jokowi mempertanyakan, sumur-sumur kita masih banyak kenapa nggak digenjot produksinya, karena masih ada yang senang impor minyak.

“Saya pelajari secara detail, ini nggak ini nggak, nggak benar kita ini. Avtur masih impor padahal CPO, CPO Crude Palm Oil itu bisa juga dipindah menjadi avtur. Lha kok kita senang impor avtur ya karena ada yang hobinya impor, karena untungnya gede,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, transformasi ekonomi di negara kita ini mandeg gara-gara hal-hal seperti ini. Nikel impor material-materialnya terus. Bauksit impor material-materialnya terus berpuluh-puluh tahun. Batubara berapa juta ton kita impor.  Padahal, lanjut Presiden, nikel kita ekspor, bauksit kita ekspor mentah, dalam bentuk mentahan raw material, batubara kita ekspor mentahan semuanya.

“Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Kalau ini bisa kita lakukan target saya 3 tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta bantuan daear untuk hal-hal seperti itu,, sehingga transformasi ekonomi betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, Presiden meyakini enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi.

“Goal kita ke sana, masa kita 34 tahun nggak pernah yang membangun kilang minyak. kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu nggak usah impor,” tutur Presiden seraya menambahkan, impor petrokimia ini gede sekali, Rp323 triliun.

Presiden menyampaikan, sebetulnya habis pelantikan, yang pertama dirinya minta kilang ini segera dibangun. “Tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan satu pun gak ada yang berjalan, satupun,” ujarnja.

Tapi kali ini, Presiden mengaku menunggu betul. Ia juga sudah meminta Kapolri ikut nungguin. Demikian juga dengan Jasa Agung ikut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikuti menunggu.

“Inilah yang namanya transformasi ekonomi. Saya harap kita semuanya tahu mengenai ini sehingga daerah juga dukung, kalau masih ada program pembebasan lahan daerah dukung penuh. Kalau ada masalah perizinan yang masih masalah daerah ikut campur ikut cawe-cawe agar selesai yang kita harapkan itu,” tutur Presiden Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, pemerintah mau tarung apapun. Kita akan hentikan ekspor nikel keluar sudah digugat oleh Uni Eropa ke WTO.

“Kita hadapi, ngapain kita takut. Barang-barang kita, nikel-nikel kita. Mau kita ekspor mau nggak kan suka-suka kita,” tegas Presiden seraya mengakui ada industri-industri di luar Indonesia yang menjadi mati karena kita setop itu. (*/hdp)

The post Presiden Bertekad Pangkas Impor Energi Dan Bahan Baku appeared first on Prokabar.

Defisit neraca perdagangan migas yang membaik terutama disebabkan oleh penurunan impor migas yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan ekspor migas. Sementara itu, surplus neraca perdagangan nonmigas yang stabil dipengaruhi penurunan ekspor nonmigas, di tengah penurunan impor nonmigas.

Neraca perdagangan migas tercatat defisit 0,97 miliar dolar AS pada Juni 2019, membaik dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,05 miliar dolar AS. Perbaikan tersebut ditopang oleh menurunnya impor migas dari 2,18 miliar dolar AS pada Mei 2019 menjadi 1,71 miliar dolar AS pada Juni 2019. Penurunan impor migas terjadi pada seluruh komponen baik minyak mentah, hasil minyak, maupun gas. Sementara itu, ekspor migas menurun dari 1,14 miliar dolar AS menjadi 0,75 miliar dolar AS pada Juni 2019. Penurunan terutama terjadi pada komponen ekspor gas sejalan dengan menurunnya volume dan harga ekspor gas.

Neraca perdagangan nonmigas Juni 2019 mengalami surplus 1,16 miliar dolar AS, tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya yang mencatat surplus 1,26 miliar dolar AS. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ekspor nonmigas yakni dari 13,69 miliar dolar AS pada Mei 2019 menjadi 11,03 miliar dolar AS pada Juni 2019. Penurunan terutama terjadi pada komponen bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewani/nabati.

Sementara itu, impor nonmigas tercatat sebesar 9,87 miliar dolar AS pada Juni 2019, menurun 2,55 miliar dolar AS (mtm) dibandingkan dengan impor pada bulan sebelumnya. Penurunan impor nonmigas terutama terjadi pada komponen mesin/pesawat mekanik, mesin dan peralatan listrik, serta besi dan baja.

Bank Indonesia menilai surplus neraca perdagangan pada Juni 2019 berdampak positif terhadap prospek neraca transaksi berjalan 2019, yang diprakirakan defisit dalam kisaran 2,5%–3,0% terhadap PDB. Ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus berkoordinasi mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik sehingga tetap dapat menjaga stabilitas eksternal, termasuk prospek neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. (rel/hdp)

The post Juni, Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus appeared first on Prokabar.

“Sementara total nilai impor mencapai 13,49 miliar dollar AS atau naik 10,31 persen dibanding Februari 2019, turun 6,76 persen bila dibanding Maret 2018,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, dalam jumpa pers di kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (15/11).

Dengan membandingkan total nilai ekspor dibandingkan dengan nilai impor sepanjang Maret 2019 itu, maka transaksi perdagangan Indonesia sepanjng mencatat surplus  sebesar 0,54 miliar atau 540 juta dollar AS.

Kepala BPS menyebutkan, pencapai total nilai ekspor sebesar 14,03 miliar dollar AS itu disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas 13,00 persen, yaitu dari 11.445,7 juta menjadi 12.933,6 juta. Sedangkan ekspor migas turun 1,57 persen dari 1.110,2 juta dollar AS menjadi 1.092,8 juta dollar AS.

“Penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor hasil minyak 10,44 persen menjadi 82,4 juta dollar AS dan ekspor minyak mentah 23,37 persen menjadi 120,3 juta dollar AS, sementara ekspor gas naik 3,35 persen menjadi 890,1 juta dollar AS,” ungkap Suhariyanto.

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Maret 2019 terhadap Februari 2019, menurut Kepala BPS, terjadi pada bahan bakar mineral 401,3 juta dollar AS (24,21 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada perhiasan/permata 31,8 juta dollar AS (4,84 persen).

Komoditas lainnya yang juga meningkat nilai ekspornya adalah besi dan baja 186,7 juta dollar AS (40,38 persen); bijih, kerak, dan abu logam 162,9 juta dollar AS (110,41 persen); kertas/karton 69,9 juta dollar AS (21,32 persen); serta bahan kimia organik 69,9 juta dollar AS (33,41 persen).

Sementara komoditas yang menurun selain perhiasan/permata adalah ampas/sisa industri makanan 27,3 juta dollar AS (38,12 persen); benda-benda dari besi dan baja 9,6 juta dollar AS (9,81 persen); lokomotif dan peralatan kereta api 8,2 juta dollar AS (76,55 persen); serta garam, belerang, kapur 6,2 juta dollar AS (18,30 persen).

Peningkatan ekspor nonmigas Maret 2019 jika dibandingkan dengan Februari 2019, lanjut Kepala BPS, terjadi ke semua negara tujuan utama, yaitu Tiongkok (28,47 persen); Jepang (13,52 persen); Taiwan (55,77 persen); Amerika Serikat (8,47 persen); (10,37 persen); Korea Selatan (8,21 persen); Thailand (5,73 persen); Malaysia (3,98 persen); Italia (17,56 persen); Belanda (5,24 persen); Australia  (8,51 persen); Jerman (6,54 persen)  dan Singapura (0,72 persen).

Mengenai realisasi nilai impor Indonesia sepanjang 2019, menurut Kepala BPS Suhariyanto, mencapai 13,49 miliar dollar AS atau naik 10,31 persen dibanding Februari 2019. Namun bila dibandingkan Maret 2018 turun 6,76 persen.

“Dari total angka tersebut, impor nonmigas Maret 2019 mencapai 11,95 miliar dollar AS atau naik 12,24 persen dibanding Februari 2019 dan turun 2,29 persen jika dibanding Maret 2018.  Impor migas Maret 2019 mencapai 1,54 miliar dollar AS atau turun 2,70 persen dibanding Februari 2019,” jelas Suhariyanto.

Peningkatan impor nonmigas terbesar Maret 2019 dibanding Februari 2019, menurut Kepala BPS itu, adalah golongan mesin dan peralatan listrik sebesar 11,2 juta dollar AS (17,04 persen), sedangkan penurunan terbesar adalah golongan kapal laut dan bangunan terapung sebesar 47,8 jutadollar AS (67,32 persen).

Adapun tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Maret 2019 ditempati oleh Tiongkok dengan nilai 10,42 miliar dollar AS (29,01 persen), Jepang 3,97 miliar dollar AS (11,05 persen), dan Thailand 2,42 miliar dollar AS (6,75 persen). Impor nonmigas dari ASEAN 19,21 persen, sementara dari Uni Eropa 8,37 persen.

Adapun penurunan impor migas, menurut Kepala BPS Suhariyanto, dipicu oleh turunnya nilai impor hasil minyak dan gas masingmasing sebesar 72,2 juta dollar AS (6,68 persen) dan 51,8 juta dollar AS (27,05 persen). Sementara nilai impor minyak mentah meningkat 81,2 juta dollar AS atau 26,03 persen. (*/hdp)

The post Sepanjang Maret 2019 Ekspor Indonesia Naik 11,17 Persen appeared first on Prokabar.

“Saya sudah sampaikan seminggu yang lalu dalam forum Rapat Kabinet, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini, yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Khusus. Penyakit kita ada di situ,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, yang diselenggarakan di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3) kemarin.

Menurut Presiden, negara lain juga sama, di Uni Eropa juga ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor. Ia menyebutkan, mungkin dari sisi kelembagaan memang harus memiliki, menteri investasi dan menteri ekspor, dua menteri mungkin perlu.

Persoalannya, Presiden menyampaikan, nanti kalau ada menteri itu juga enggak nendang lagi ya yang salah semuanya. “Saya itu paling geregetan, kita mengerti kesalahan kita, kita mengerti kekurangan kita, kita mengerti jalan keluarnya, tapi kita tidak bisa menuntaskan masalah yang ada,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden menilai pasti ada yang enggak benar di titik-titik tertentu. Ia akan mempelajari dan pasti akan menemukan ini. Jangan sampai nanti di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ngomongnya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sehari, ternyata dua minggu. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ngomongnya tiga hari sampai seminggu.

“Saya cek ternyata masih delapan bulan, masih enam bulan ketemu berarti di situ. Bisa di pusat, bisa di daerah,” ungkap Presiden.

Sebelumnya Presiden menyampaikan, sebetulnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat bisa dimanfaatkan karena investor, investasi yang ada di Tiongkok itu sudah mulai goyang, ingin mencari tempat baru, lokasi baru untuk investasinya.

Kalau ini dimanfaatkan, disambungkan. Duta besarnya bisa menyambungkan, mungkin ITPC-nya bisa menyambungkan, dan BKPM bisa menjemput bola ke sana, menurut Presiden, banyak sekali.

Presiden menilai, sangat lucu banget melihat ini. Ia menambahkan bahwa sebetulnya yang ingin berbondong-bondong keluar dari Tiongkok itu industri mebel, industri produk-produk kayu dari Dongguan dekat Guangzhou.

Persoalanya kenapa datangnya ke Vietnam?, lanjut Presiden, berbondong-bondongnya ke Vietnam, padahal kayunya, raw material-nya ada, rotannya, dan bambunya ada di Indonesia.

“Artinya, kita kalah rebutan, kalah merebut investasi, kalah merebut pasar.  Ini tanggung jawab kita semuanya,” ujar Presiden. (*/hdp)

The post Presiden Ingin Tambah Dua Menteri Baru, Ini Alasanya appeared first on Prokabar.

“Industri furnitur merupakan salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional. Selain itu, berperan penting dalam mendukung kebijakan hilirisasi industri karena berbasis sumber daya alam lokal, yang terus dipacu nilai tambahnya,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (10/3).

Kementerian Perindustrian mencatat, kinerja ekspor dari industri furnitur Indonesia dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan tren yang positif. Pada tahun 2016, nilai ekspornya sebesar 1,60 miliar dollar AS, naik menjadi 1,63 miliar dollar AS di 2017. Sepanjang 2018, nilai ekspor produk furnitur nasional kembali mengalami kenaikan hingga 1,69 miliar dollar AS atau naik 4 persen dibanding tahun 2017.

“Kami bertekad untuk semakin memacu kinerja ekspor furnitur. Apalagi, dengan potensi bahan baku yang kita miliki,” ungkap Menperin.

Indonesia merupakan penghasil 80 persen bahan baku rotan dunia, dengan daerah potensial rotan di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Selain itu, sumber bahan baku kayu di Indonesia juga sangat besar, mengingat potensi hutan yang sangat luas hingga 120,6 juta hektare dengan terdiri dari hutan produksi mncapai 12,8 juta Ha.

“Dengan anugerah Tuhan, kita memiliki iklim tropis sehingga berbagai jenis pohon dapat tumbuh cepat. Potensi sumber daya alam yang melimpah ini, seyogianya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perekonomian bangsa serta untuk kesejahteraan masyarakat,” papar Menperin.

Oleh karena itu, lanjut Menperin, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi industri furnitur nasional melalui beberapa kebijakan, antara lain melalui program bimbingan teknis produksi, promosi dan pengembangan akses pasar, serta penyiapan SDM industri furnitur yang kompeten.

“Kami berupaya untuk menciptakan tenaga kerja terampil dan inovatif yang mampu meningkatkan daya saing industri furnitur di dalam negeri,” imbuh Airlangga.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin telah memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah.

Menperin menambahkan, dalam upaya menggenjot daya saing industri furnitur nasional, diperlukan kreativitas dan inovasi desain produk yang mengikuti selera pasar terkini agar mampu kompetitif hingga kancah global. “Artinya, industri furnitur harus mampu creating the needs, deliver the needs (menciptakan sekaligus memenuhi kebutuhan). Apalagi, kita kaya dengan budaya,” terangnya.

Airlangga menyambut baik dengan penerapan sistem ganda (70 persen praktik dan 30 persen teori) pada proses pembelajaran di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. “Konsep dual system yang dikembangkan Swiss tersebut, diyakini akan menghasilkan lulusan yang benar-benar sesuai kebutuhan masa depan, terutama dalam memasuki era industri 4.0,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Menperin, memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri sebagai salah satu program prioritas Kemenperin dalam pengembangan pendidikan vokasi industri. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin tahun ini lebih fokus untuk gencar melakukan berbagai program dalam membangun kualitas SDM Indonesia. (*/hdp)

The post Ekspor Furnitur Nasional Tembus 1,69 Miliar Dollar appeared first on Prokabar.

“Pengadaan sapi indukan impor dari Australia untuk wilayah Sumatera ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis kami, yaitu Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Sembawa yang dilakukan secara bertahap,” kata I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saat meninjau sapi-sapi indukan impor di Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) Juang Jaya Lampung Selatan, Senin (10/12).

“Untuk tahap pertama telah datang sebanyak 840 ekor pada tanggal 4 Desember 2018 melalui pelabuhan Panjang, sisanya akan datang berikutnya,” ungkap I Ketut.

Ia jelaskan bahwa sapi-sapi tersebut saat ini berada di IKHS Juang Jaya dan telah melewati masa karantina selama 7 hari. Ia ingin memastikan sapi-sapi yang akan didistribusikan ke peternak dalam keadaan sehat.

Ia sebutkan bahwa sapi-sapi ini akan didistribusikan ke 50 kelompok peternak dan 10 UPTD yang tersebar di 10 provinsi di wilayah Sumatera, diantaranya: Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Utara dan Aceh. Sebelumnya, Kementan telah merealisasikan penyaluran bantuan sapi Brahman Cross sebanyak 1.225 ekor ke 80 kelompok peternak dan 2 UPTD yang berada di 35 Kabupaten, 5 propinsi yaitu DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Sapi-sapi yang telah kita distribusikan sampai saat ini dalam kondisi sehat dan cukup adaptif di lokasi penerima manfaat, bahkan ada beberapa ekor yang sudah dalam kondisi bunting, sehingga dapat dengan cepat dirasakan hasilnya,” ungkap I Ketut.

Menurutnya, jumlah total sapi indukan impor yang sudah terealisasi saat ini sebanyak 2.065 ekor. Secara umum, total penambahan indukan tahun 2018 ditargetkan terpenuhi sebanyak 6.000 ekor yang dilaksanakan oleh 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH, yaitu: Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan pakan Ternak/BBPTUHPT Baturraden, BPTUHPT Sembawa, dan Balai Besar Veteriner/BBVET Maros). Sapi-sapi tersebut akan didistribusikan ke kelompok peternak dan UPTD di 110 kabupaten/kota di 24 provinsi.

“Selain melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab), maka dengan adanya penambahan sapi indukan impor ini diharapkan terjadi peningkatan share produksi daging sapi dalam negeri dan bertambahnya usaha sapi berskala usaha komersil di tingkat peternak,” ujar I Ketut Diarmita.

Ia katakan, dengan penambahan sapi indukan impor ini, maka populasi secara nasional akan bertambah, sekaligus akan menambah sumber input produksi sebagai investasi yang menjadi pondasi menuju swasembada daging sapi yang dicanangkan tercapai di tahun 2023.

Penambahan sapi indukan impor tahun 2018 ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, pada tahun 2015 dan 2016 pemerintah juga telah melakukan kegiatan serupa, masing-masing sebesar 1.926 ekor dan 4.397 ekor, sehingga jumlah total keseluruhan sebanyak 6.323 ekor yang didistribusikan ke Provinsi Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Utara dan Riau.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Ditjen PKH Kementan pada bulan Nopember 2018, dari 6.323 ekor sapi indukan impor yang dipelihara oleh kelompok peternak saat ini telah berkembang menjadi sebanyak 7.439 ekor atau telah mengalami pertumbuhan sebesar 17,65% karena bertambah 1.116 ekor dari jumlah awal. “Bahkan dalam waktu dekat ternak tersebut kemungkinan akan bertambah lagi karena ada 560 ekor dalam keadaan bunting”, ungkap I Ketut.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa sapi indukan impor dapat dikembangbiakkan dengan baik di Indonesia, namun dalam pemeliharaannya perlu dilakukan dengan manajemen yang baik, terutama dalam hal kecukupan pakan. “Jika pakan tercukupi, maka aktifitas biologis akan dapat mendukung reproduksi berjalan dengan baik”, ucapnya.

Dengan melimpahnya biomasa untuk pakan ternak sapi di wilayah sumatera, I Ketut yakin bahwa sapi indukan impor akan berkembang dengan baik di sana. Ia menceritakan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan sebelumnya telah dilakukan lelang pedet hasil pengembangbiakan sapi Brahman Cross (BX) sebanyak 87 ekor dari 100 indukan yang dipelihara oleh kelompok peternak, yaitu Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera. “Ini artinya dengan manajemen pemeliharaan yang baik, pakan tersedia dan tercukupi serta pendampingan, sapi indukan impor dapat berkembang di wilayah Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Sugiono Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak di tempat yang sama menyebutkan bahwa penerima bantuan sapi indukan impor ini merupakan kelompok ternak dan UPTD yang telah terseleksi/terpilih berdasarkan hasil verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) yang dilakukan oleh Tim dari BPTUHPT Sembawa dan Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Verifikasi yang dilakukan mencakup kemampuan pemeliharaan, ketersediaan pakan, sarana dan prasarana yang tersedia. “Ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai wujud komitmen peternak dalam mengembangbiakan ternak yang akan diterima,” ucapnya.

Sugiono menjelaskan bahwa untuk memastikan dan menjamin sapi-sapi yang datang sehat, sebelumnya Timnya juga telah meninjau langsung kedatangan sapi di Pelabuhan Panjang, Lampung. Selain itu, sapi indukan yang dikirim ini juga telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan protocol karantina, karena petugas karantina telah melakukan pre-shepment Inspektion pada tanggal 14-20 Nopember 2018.

“Setelah dilakukan tindakan karantina selama 7 hari di IKHS dan dipastikan sapi-sapi ini 100% dalam keadaan sehat dan tidak menunjukan gejala terkena penyakit hewan, serta telah diterbitkan sertifikat Kesehatan Hewan (KH) 14 dari
Karantina Lampung, maka selanjutnya kita akan langsung distribusikan ke titik bagi,” kata Sugiono menjelaskan.

“Setelah itu kita juga akan lakukan pengamatan 7 hari di kelompok dan UPTD dan selanjutanya dilaksanakan proses administrasi Berita Acara Serah Terima,” pungkasnya. (*/hdp)

The post Kementan Salurkan 1.430 Ekor Sapi Indukan ke Sumatera appeared first on Prokabar.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Achmad Firdaus Febriyanto mengatakan, pihaknya mengaku heran dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Pasalnya, data dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Jawa Timur, hasil produksi jagung petani mengalami surplus.

“Jika mengacu pada data yang diberikan Jawa Timur dinas pertanian maupun data yang dilihat di pusat seneng ya surplus stok jagung di Jatim dan pusat. Karena itu dengan rencana impor jagung kemarin saya juga heran,” kata Firdaus ungkapnya belum lama ini.

Menurutnya, impor jagung yang diberlakukan pemerintah itu janggal. Pasalnya, di beberapa wilayah, hasil produksi jagung petani masalah di ekspor ke wilayah lain. “Kita sudah ekspor kayak Gorontalo sudah ekspor ke Filipina dan Malaysia 380 ribu ton. Cuma katanya masih ada persoalan di pakan ternak. Untuk data yang jelas, dari surplus data yang ada untuk pakan ternak sudah teraklmodir di dalamnya,” paparnya.

Maka itu, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan alasan rasional ketika melakukan kebijakan impor. “Terus pertimbangan kementrian adalah jarak kalau di Sumatera lebih baik dari Malaysia daripada mengambil di Priok. Kok masih ada impor kesalahannya dimana apakah data valid antara di dinas dan di lapangan,” tandasnya.

Firdaus khawatir, jika impor jagung dipaksakan, maka beberapa petani yang ada di Jawa Timur akan merugi karena harga jatuh. “Kita lihat petani di Lamongan, Jember, Bojonegoro kan mau panen. Nanti kan harganya bisa jatuh,” pungkasnya. (*/hdp)

The post DPRD : Tinjau Ulang Kebijakan Impor Jagung appeared first on Prokabar.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, kebijakan impor jagung yang dilakukan pemerintah di tengah surplus komoditas pangan itu.

Impor yang akan dibuka hanya berkisar 50 ribu ton hingga 100 ribu ton, atau jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 2014 hingga 2016.

“Kalau dibandingkan 2014, angka impor jagung malah hampir 4 jutaan ton dalam setahun. Sampai Rp10 triliun itu,” kata Muhammad Bayu Vesky, eksportir hortikuktura jenis manggis, dalam sebuah diskusi, Sabtu (10/11)

Angka impor jagung sendiri, sejatinya terus menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Mentan Andi Amran Sulaiman.
Pada 2015, Pemerintah membuka keran impor jagung namun dengan volume berkurang menjadi 2 juta ton.

Lalu, penurunan volume impor kembali berkurang pada 2016 di mana hanya menjadi 900 ribu ton. “Pada 2017, Pemerintah sudah stop impor. Tahun 2018, malah Indonesia ekspor jagung 370 ribu ton,” urai Muhammad Bayu Vesky.

Dia heran, kadang publik mau ribut begitu kran impor produk jagung dibuka walau hitungan sedikit. Sementara, saat keberhasilan Pemerintah melakukan ekspor, ini kerap didiam diamkan.

“Harusnya objektif saja, kinerja Mentan yang bersih, anti korupsi, banjir prestasi dan membuka sederet kran ekspor produk horti, seakan akan dilupakan begitu saja saat ada rencana impor jagung yang hitungannya juga tidak banyak,” sebut Muhammad Bayu Vesky, Direktur Kerjasama Antar Lembaga PT Bumi Alam Sumatera.

Sebelumnya, Menteri Amran menyinggung munculnya pertanyaan mengapa harus impor jagung 50-100 ribu ton, jika Indonesia bisa ekspor dan produksi jagung masih dinyatakan surplus 13 juta ton.

“Artinya masih surplus kan. Masih berprestasi petani kita, tolong hargai petani Indonesia. Kalau tidak mau hargai saya, enggak masalah. Itu saudara kita sendiri yang berproduksi,” katanya.

Ia juga menyampaikan, impor 50 ribu ton tersebut juga tak ada artinya. Menurutnya, impor jagung yang dilakukan sebagai alat kontrol dan stabilitas harga. Nantinya jagung impor ini akan disimpan di Bulog jika harga jagung turun.

“Nah 50 ribu ton ini tidak ada artinya sangat kecil dan ini sebagai alat kontrol saja. Nanti petani jagung marah lagi. Itu nanti disimpan Bulog. Kalau harga turun ini tidak akan keluar. Dan sebentar kita panen raya lagi. Ini sebagai kontrol saja,” katanya.

Ia pun menjelaskan, kebijakan impor ini untuk melindungi para peternak. Sebab, para pengusaha besar yang seharusnya mengimpor 200 ribu gandum untuk pakan ternak tak terealisasikan karena harga dolar yang naik.

Dengan tak adanya impor gandum untuk pakan ternak, maka para pengusaha ini menyerap jagung para peternak kecil yang membuat mereka  tak kebagian jagung untuk pakan ternak.

“Peternak kita hanya bisa menggunakan jagung tapi peternak besar di mix gandum pakan ternak dan jagung. Ada 200 ribu tapi tidak dilakukan impor gandum. Kemudian peternak kecil turun, kami turun apa yang terjadi sedangkan kita hitung ini lebih. Ternyata ada 200 ribu ton tidak direalisasikan dan kita tidak ingin peternak kecil ini menderita. Ini membeli pakan yang mahal,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan harga jagung saat ini memang tergolong mahal. Impor diperlukan untuk menurunkan harga jagung ke level Rp4.000/kg. Adapun pantauan Satgas Pangan, harga jagung di pasar bisa mencapai Rp5.200-5.300/kg. (vbm)

The post Soal Impor Jagung, Eksportir: Biasa saja itu, kok Gaduh? appeared first on Prokabar.

Adapun nilai impor pada bulan September 2018 itu mencapai 14,60 miliar dolar atau turun 13,18 persen dibanding Agustus 2018, sebaliknya jika dibandingkan September 2017 naik 14,18 persen.

“Jadi, nilai transaksi perdagangan pada September 2018 itu mencatat surplus 227 dollar AS,” kata Kepala BPS, Suhariyanto, di kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (15/10) siang.

Menurut Kepala BPS, penurunan ekspor September 2018 dibanding Agustus 2018 disebabkan oleh menurunnya ekspor nonmigas 5,67 persen, yaitu dari 14,439 miliar dollar AS menjadi 13,620 miliar dollar AS. Demikian juga ekspor migas turun 15,81 persen, dari 1,434 miliar dollar AS menjadi 1,207 miliar dollar AS.

“Secara kumulatif, nilai ekspor pada periode Januari-September 2018 mencapai 134,99 miliar dollar AS atau naik 9,41 persen dibanding periode yang sama tahun 2017,” jelas Suhariyanto.

Penurunan terbesar ekspor nonmigas September 2018 terhadap Agustus 2018, lanjut Kepala BPS,  terjadi pada mesin/peralatan listrik sebesar 98,2  juta dollar AS (11,48 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada  bijih, kerak, dan abu logam sebesar 75,3 juta dollar AS (18,86 persen).

Adapun negara penerima ekspor terbesar Indonesia adalah Tiongkok yaitu 1,93 miliar dollar AS, disusul Amerika Serikat 1,49 miliar dollar AS, dan Jepang 1,33 miliar dollar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,83 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar 1,39 miliar dollar AS.

Menurut provinsi asal barang, Kepala BPS itu mengemukakan, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–September 2018 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 22,76 miliar dollar AS (16,86 persen), diikuti Jawa Timur 14,26 miliar dollar AS (10,56 persen), dan Kalimantan Timur  13,67  miliar dollar AS (10,13 persen).

Mengenai impor, Kepala BPS Suhariyanto mengemukakan, nilai impor Indonesia September 2018 mencapai 14,60 miliar dollar atau turun 13,18 persen dibanding Agustus 2018, sebaliknya jika dibandingkan September 2017 naik 14,18 persen.

Impor nonmigas September 2018, menurut Suhariyanto, mencapai 12,32 miliar dollar AS atau turun 10,52 persen dibanding Agustus 2018, namun meningkat 13,54 persen dibanding September 2017.

Sedangkan impor migas September 2018 mencapai 2,28 miliar dollar AS atau turun 25,20 persen dibanding Agustus 2018 dan meningkat 17,75 persen dibanding September 2017.

“Penurunan impor nonmigas terbesar September 2018 dibanding Agustus 2018 adalah golongan mesin/peralatan listrik 259,5 juta dollar AS (13,22 persen), sedangkan peningkatan terbesar adalah golongan buah-buahan sebesar 42,2 juta dollar AS (66,46 persen),”ungkap Suhariyanto.

Ia menyebutkan, tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–September 2018 ditempati oleh Tiongkok dengan nilai 32,48 miliar dollar AS (27,83 persen), Jepang 13,31 miliar dollar AS (11,40 persen), dan Thailand 8,21 miliar dollar AS (7,03 persen). Impor nonmigas dari ASEAN 20,42 persen, sementara dari Uni Eropa 9,11 persen.

Menurut Suhariyanto, nilai impor semua golongan penggunaan barang baik barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–September 2018 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 26,39 persen, 22,06 persen, dan 27,86 persen. (*/hdp)

The post Neraca Perdagangan September 2018 Surplus 227 Juta Dollar AS appeared first on Prokabar.

“Pemerintah melakukan sejumlah bauran kebijakan, di antaranya melakukan peninjauan proyek-proyek infrastruktur, khususnya proyek strategis nasional, implementasi penggunan Biodiesel (B20), serta melakukan tinjauan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap barang konsumsi impor,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution pada konferensi pers Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengendalian Defisit Neraca Transaksi Berjalan, di Jakarta, Rabu (5/9) sore.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 tarif pos dengan rincian:

a. 210 item komoditas termasuk barang mewah seperti mobil CBU dan motor besar, tarif PPh Pasal 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen.

b. 218 komoditas termasuk seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi dalam negeri seperti barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu), keperluan sehari-hari seperti sampo, sabun, kosmetik, serta peralatan masak/dapur, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen.

c. 719 item komoditas termasuk barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya, seperti keramik, ban, peralatan elektronik audio visual, dan produk tekstil (overcoat, polo shirt, swim wear), tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, kebijakan untuk melakukan pengendalian impor melalui kebijakan Pajak Penghasilan bukan merupakan kebijakan yang baru pertama kali dilakukan pemerintah.

“Pemerintah pernah melakukan kebijakan yang serupa di tahun 2013 dan tahun 2015,” kata Sri Mulyani seraya menambahkan, saat itu pemerinah menaikkan tarif PPh Pasal 22 atas 502 item komoditas konsumsi dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

Sementara pada tahun 2015, pemerintah menaikkan tarif PPh Pasal 22 atas 240 item komoditas konsumsi dari 7,5 persen menjadi 10 persen atas barang konsumsi tertentu yang dihapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)nya.

Menurut Menkeu, pembayaran PPh Pasal 22 merupakan Pajak Penghasilan di muka yang dapat dikreditkan sebagai bagian dari pembayaran PPh terutang di akhir tahun pajak.

“Oleh karena itu, kenaikan tarif PPh 22 pada prinsipnya tidak akan memberatkan industri manufaktur,” tegas Menkeu. (*/hdp)

The post Kendalikan Defisit, Pemerintah Sesuaikan PPh Untuk 1.147 Komoditas Jadi 7,5%-10% appeared first on Prokabar.

“Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7) .

Sebelumnya Presiden mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu 21 juta dollar AS setiap harinya.

Presiden juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu, tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan ini masih setengah-setengah.

“Terus dorong pertumbuhan industri substitusi impor,” ujar Presiden seraya mengingatkan, dirinya sudah menyampaikan mengenai industri hulu yang menghasilkan bahan baku.

Strategi Detail

Terkait dengan peningkatan ekspor, Presiden Jokowi mengingatkan, perlunya memiliki strategi yang detail produk-produk ekspor apa saja yang perlu diperkuat, yang perlu ditingkatkan, dan juga fokus melihat kendala yang dihadapi eksportir di negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia.

Pemerintah, lanjut Presiden, telah bertemu dengan eksportir-eksportir kecil, sedang, dan besar. Ia minta agar hambatan-hambatan perdagangan segera diselesaikan.

Presiden menekankan, bahwa situasi negara sekarang ini butuh dollar. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga betul-betul tidak ada main-main dan tidak serius menghadapi ini.

“Semuanya harus serius menghadapi ini. Dan juga saya enggak mau lagi bolak-balik rapat, bolak-balik rapat tapi pelaksanaan implementasi tidak berjalan dengan baik,” pungkas Presiden Jokowi. (*/hdp)

The post Perkuat Cadangan Devisa, Pemerintah Hentikan Impor Barang Yang Tidak Strategis appeared first on Prokabar.