Menurut akademisi Ilmu Politik Unand, Prof. Asrinaldi, propaganda, disinformasi menjadi bahan bakar dalam politik identitas. Hal ini bukan hanya masalah komunikasi saja, tetapi persoalan kualitas demokrasi dan kedewasaan politik.

“Di Sumbar, tantangannya menjadi lebih kompleks, karena ada upaya memanfaatkan identitas budaya dan agama untuk kepentingan politik, karena itu regulasi dan pengawasan konten digital mutlak dibutuhkan,” terang Prof. Asrinaldi.

Dalam diskusi politik media di era digital yang digelar KPID Sumbar, Asrinaldi juga mengingatkan pentingnya literasi media agar masyarakat mampu berpikir kritis.

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy memaparkan tentang fenomena media dan media sosial yang mempengaruhi perubahan sosial dan politik.

Sedangkan Anggota KPID Sumbar, Yusrin Trinanda mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam menyebarkan hal hal positif dalam media sosial.

“Mahasiswa punya tanggung jawab besar dalam menumbuhkan kedewasaan politik, karena itu mahasiswa harus cerdas memiliah informasi melalui media dan medsos, dan memberikan pencerdasan kepada masyarakat,” jelas Yusrin.

Diskusi ini dipandu oleh dosen Ilmu Politik Unand, Andri Rusta, serta diikuti oleh mahasiswa Ilmu Politik Unand. Kegiatan yang digelar pada Sabtu (27/12) di Aula KPID Sumbar diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait tanggung jawab bermedia sosial.

The post Sumbar Butuh Pengawasan Konten Digital, Prof. Asrinaldi: Propaganda Politik Makin Berbahaya appeared first on Prokabar.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Kampung Baru Padusunan, Mulyadi, yang menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi wadah untuk memetakan masalah pembangunan dan menghasilkan solusi yang mendukung kemajuan desa.

“Kami berharap pengabdian ini dapat membantu kami merumuskan pembangunan yang lebih baik ke depan,” ujar Mulyadi.

Ketua Tim Pengabdian, Dr. Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.Sc., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat.

“Melalui sharing knowledge, kami ingin bersama-sama memetakan permasalahan pembangunan berbasis strategi kolaborasi governance yang didukung riset,” katanya.

Acara ini dihadiri oleh Billy Febrima Hidayat, M.IP, serta dua mahasiswa dari Departemen Ilmu Politik FISIP UNAND, dengan Sadri, S.IP., M.Soc.Sc., sebagai moderator.

Sadri menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan desa.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ungkapnya.

Narasumber utama, Dr. Indah Adi Putri, S.IP., M.IP., mengajak masyarakat memetakan unsur-unsur penting di desa, seperti niniak mamak, PKK, kader posyandu, BPD, perangkat desa, LPM, hingga kepala dusun. Ia menegaskan bahwa pembangunan desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang langsung merasakan dampaknya.

“Keterbatasan sumber daya dapat diatasi melalui kolaborasi jaringan, sehingga pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Dr. Indah juga mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk menetapkan agenda prioritas melalui musyawarah bersama. Hal ini memungkinkan penggunaan dana desa yang lebih tepat sasaran serta memperkuat proses perencanaan hingga pengesahan kebijakan yang partisipatif.

Dalam sesi interaktif, Dr. Doni Hendrik memfasilitasi pemetaan masalah, di mana perwakilan masyarakat diminta mencatat isu-isu pembangunan yang dihadapi.

Catatan tersebut kemudian didiskusikan bersama untuk merumuskan solusi dan strategi pembangunan yang kolaboratif.
Kegiatan ini diharapkan menjadi jembatan antara konsep akademik dan realitas sosial masyarakat desa.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat semakin kuat, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan warga Kampung Baru Padusunan.

The post Dosen Ilmu Politik UNAND Dorong Pembangunan Desa melalui Kolaborasi di Kampung Baru Padusuna appeared first on Prokabar.

Kegiatan ini menghadirkan Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University sebagai narasumber dan Mhd Fajri, S.IP, MA (Dosen Ilmu Politik Unand) sebagai moderator.

Acara juga dihadiri oleh Wakil Dekan 1 FISIP, Dr. Tengku Rika Valentina, MA, Ketua Departemen Ilmu Politik, Dr. Zulfadli,M.Si, Ketua Program Studi S1 Ilmu Politik, Dewi Anggraini, M.Si, Prof, Dr Asrinaldi,M.Si, Sadri,M.Soc.Sc, Andhik Beni Putra,MA, Dr. Indah Adi Putri, M.IP dan Billy Febrima Hidayat, M.IP

Acara yang berlangsung di Aula Pascasarjana Unand Lantai 3 yang diikuti 120 mahasiswa Departemen Ilmu Politik. Diskusi berjalan interaktif, membuka wawasan peserta tentang bagaimana gender dan disabilitas ditempatkan dalam kebijakan publik di Indonesia, serta tantangan antara nilai religiusitas dan hak-hak konstitusional warga negara

Dalam pemaparannya, Dr. Dina menegaskan bahwa isu gender tidak bisa dilihat semata-mata dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Gender, menurutnya, adalah konstruksi sosial yang membentuk identitas, peran, serta perilaku seseorang.

“Norma budaya, interpretasi agama, hingga kebijakan yang diskriminatif masih menjadi penghalang besar bagi perempuan dalam mengakses ruang publik,” jelasnya.

Ia mencontohkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. Meskipun regulasi telah menetapkan kuota 30 persen, faktanya representasi perempuan di DPR RI masih jauh dari setara. Hal ini diperparah dengan beban ganda yang masih ditanggung perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Selain isu gender, Dr. Dina juga mengangkat persoalan disabilitas. Ia menguraikan bahwa disabilitas tidak terbatas pada keterbatasan fisik, tetapi juga meliputi disabilitas mental (depresi, kecemasan, PTSD), intelektual (learning disabilities, autisme), sensorik (gangguan penglihatan dan pendengaran), hingga kondisi laten seperti penyakit kronis.

Kelompok disabilitas, menurutnya, kerap menghadapi tantangan berlapis, mulai dari stigma sosial, stereotip, diskriminasi, hingga minimnya kebijakan publik yang inklusif.

“Bahasa dan sikap kita sangat berpengaruh dalam menciptakan inklusi atau eksklusi. Kesetaraan dan inklusi bukan sekadar wacana hak asasi, tetapi juga syarat bagi keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi yang sehat,” ujar Dr. Dina.

Diskusi semakin hidup saat sesi tanya jawab. Salah satu mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2023, Rahmad, memberikan pernyataan yang mendapat banyak apresiasi dari peserta:

“Orang disabilitas itu bukan cacat, tapi lingkungannya lah yang membuat dia menjadi cacat.”

Ungkapan ini mempertegas gagasan bahwa hambatan bukanlah bawaan dari individu, melainkan tercipta dari lingkungan sosial dan kebijakan publik yang belum ramah disabilitas. Perspektif ini dianggap penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa inklusi harus dimulai dari perubahan cara pandang masyarakat.

Kuliah umum ini menjadi ruang refleksi penting bagi civitas akademika Universitas Andalas, khususnya mahasiswa Ilmu Politik, untuk memahami bahwa isu gender dan disabilitas bukan sekadar masalah minoritas, tetapi bagian dari tantangan kebangsaan.

Laboratorium Ilmu Politik Unand berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan nyata, baik melalui kebijakan publik yang lebih adil maupun gerakan sosial yang berpihak pada kelompok rentan.

The post Ketimpangan Berbasis Gender dalam Kebijakan Publik di Indonesia: Antara Religiusitas dan Hak Konstitusional Warga Negara appeared first on Prokabar.

Acara ini dibuka oleh Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Tengku Rika Valentina mewakili Dekan FISIP UNAND.

Beliau menyampaikan pesannya kepada mahasiswa yang notabene adalah Agent of Change mampu bersama-sama menolak politik uang serta dapat mempertahankan integritas dengan melakukan gerakan dalam pemberantasan berita hoaks.

Kegiatan ini diisi dengan diskusi terarah yang dipandu oleh Dr. Indah Adi Putri, dengan menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Jons Manedi, S.Pd, M.AP (Komisioner KPU Sumatera Barat), Dr. Aidinil Zetra, S.IP, M.A, dan Dr. Zulfadli, S.H.I, M.Si.

Diskusi ini fokus membahas bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi isu serta fenomena yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Barat.

Pada Pilkada serentak, 27 November mendatang Jons Manedi mengimbau masyarakat untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2014 daftar pemilih di Indonesia dilaksanakan secara de jure, yaitu pemilih akan memilih sesuai dengan alamat yang terdaftar didalam kartu tanda penduduk masing-masing.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih dilaksanakan secara de facto, yang dimana pemilih bisa memilih ditempat dimana dia telah menetap minimal 6 bulan disuatu wilayah.

Berikutnya, Aidinil Zetra membahas mengenai paradoks demokrasi yang terjadi di Indonesia. Budaya politik demokratis adalah masyarakat yang menganggap bahwa dirinya adalah anggota aktif dalam kehidupan politik.

Masyarakat sadar serta dapat melakukan hak dan tanggungjawab sebagai seorang warga negara, serta masyarakat yang tidak menerima begitu saja kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elit.

Indonesia memiliki modal yang besar serta sangat berpotensi menjadi negara yang sejahtera. Dilihat dari sisi demografi, dimana masyarakat Indonesia menduduki posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak didunia.

Selain itu, sumber daya alam yang sangat melimpah baik dari daratan maupun lautan. Namun nyatanya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak sampai pada presentase 5%, ketimpangan ekonomi antara kaum elit dengan rakyat biasa sangat jauh.

“10% orang terkaya di Indonesia menguasai total 75% total kekayaan Indonesia”, kata Aidinil.

Ketimpangan ini terasa semakin nyata ketika melihat pembangunan yang dilakukan tidak menyeluruh serta masyarakat masih merasakan kekurangan pangan dan kesulitan air bersih.

Pendidikan didaerah tertentu tidak maksimal bahkan bisa dikatakan sangat tertinggal dibanding wilayah lain. Bahan bakar yang sulit didapatkan bahkan ketika Indonesia adalah negara penghasil sawit terbanyak di dunia yang merupakan bahan baku bio-sollar.

Sedikit serta banyaknya tuntutan dalam memenuhi ketersediaan lapangan kerja yang tersedia, sementara tenaga kerja asing banyak diterima di Indonesia.

Nyatanya politik demokrasi yang dijanjikan sangat berbeda dengan realisasi yang dijalankan. Ini membuktikan adanya flawed democracy (demokrasi yang cacat), atau demokrasi yang tidak mampu memenuhi keinginan rakyat. Ini adalah salah satu bukti bahwa demokrasi yang kita bangun selama ini adalah demokrasi yang rapuh dari pilar-pilar yang seharusnya.

Faktor dari kecacatan demokrasi ini, yaitu warisan budaya yang otoritarian, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Indonesia, serta kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi yang ada di Indonesia.

Penyebab terbesarnya adalah oligarki di Indonesia yang memberikan dukungan kepada partai politik serta calon-calon pemimpin yang pro kepada oligarki. Dari sinilah budaya money politic berasal.

Zulfadli, mengemukakan bahwa ada tiga fenomena politik yang terjadi menjelang Pilkada serentak 2024, yaitu: Indeks demokrasi Indonesia yang selalu mengalami penurunan. Fenomena calon tunggal dalam pilkada 2024 yang melawan kotak kosong. Partisipasi perempuan dalam pilkada serentak 2024 yang lebih meningkat dibanding taun-tahun sebelumnya.

Pada sesi diskusi, membahas mengenai budaya politik uang. Politik uang dianggap sudah terjadi secara sistematis dan didukung oleh sebuah kekuatan besar disebut dengan oligarki.

Para oligarki mempunyai agenda untuk masuk kedalam setiap wilayah atau daerah dengan tujuan agar dapat dikendalikan. Sayangnya, masyarakat cenderung menganggap peristiwa politik uang merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi menjelang pemilu.

Politik uang di Indonesia sudah di level yang sangat mengkhawatirkan. Dimana sikap ini dipraktekkan sangat banyak, sangat brutal, sangat vulgar, dan sangat sistematis. Dikatakan bahwa sepertiga pemilih di Indonesia adalah penerima dari politik uang. Ini menjadikan politik uang sebagai kekuatan yang buruk yang telah dinomalisasikan dalam masyarakat.

Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap ini merupakan hak yang didapatkan sebagai pemilih. Kita seharusnya sadar bahwa politik uang dapat merusak kehidupan demokrasi dan harus menolak peristiwa tersebut.

Pada sesi akhir disepakati bahwa generasi muda sebagai agen of change harus menentukan sikap sebagai pemilih aktif, yang bertindak rasional dan objektif serta membiasakan menolak segala bentuk money politics, agar terwujud budaya politik partisipan yang mendukung terwujudnya tujuan berdemokrasi, yaitu negara dan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.(rls)

The post Diskusi Departemen Ilmu Politik, Oligarki dan Politik Uang Timbulkan Kecacatan Demokrasi appeared first on Prokabar.

Workshop ini bertujuan untuk meninjau kurikulum Prodi Ilmu Politik Unand agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Workhshop tersebut dimoderatori oleh Dewi Anggraini S.IP, M.Si. selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Politik.

Kemudian penyampaian tentang profil singkat dan kurikulum Departemen S1 dan S2 Ilmu Politik oleh Dewi Anggraini dan Doni Hendrik. Dewi menyampaikan bahwa untuk menjadi sarjana ilmu politik, mahasiswa minimal harus menyelesaikan sebanyak 146 SKS yang terdiri dari mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan.

Setelah pemaparan profil dan kurikulum, workshop dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh moderator.

Dalam sesi diskusi, para peserta workshop yang terdiri dari dosen Prodi Ilmu Politik Unand memberikan masukan dan saran untuk pengembangan kurikulum Prodi Ilmu Politik Unand. Prof. Aspinall.

“Jumlah mata kuliah pada program magister ilmu politik unand terlalu banyak, sedangkan kami di Australia paling banyak hanya empat mata kuliah saja.” Kata Aspinall.

“Salah satu yang lebih menonjol di Australian National University itu di bidang metodologi. Ketika kami serius mau bersaing di Internasional kami benar-benar menekankan di bidang metodologi kualitatif, kuantitatif, interpretatif, dan research design. Tujuannya adalah agar mahasiswa mendapatkan ruang training dalam menerbitkan jurnal-jurnal yang levelnya tinggi.” lanjutnya.

Kemudian Prof. Aspinall juga menyampaikan Di prodi S1 ANU mata kuliah wajib hanya ada empat mata kuliah.

“Jadi perbedaanya adalah kami lebih memfokuskan pada mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah wajib seperti di Unand. Sistem yang kami terapkan lebih longgar di ANU, kemudian pada prodi S1 saya rasa kurang membahas tentang comparative politic. Begitu juga dengan prodi S2 harus lebih menekankan lagi di bidang comparative politic.” jelas Aspinall.

Ketua prodi S1 Departemen Ilmu Politik Unand, Dewi Anggraini S.IP, M.Si. di akhir menyampaikan terima kasih kepada Prof. Edward Aspinall atas kesediaannya menjadi narasumber dalam workshop ini. Ia berharap workshop ini dapat menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Workshop ini merupakan bagian dari upaya Departemen Ilmu Politik Unand untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang unggul. Prodi Ilmu Politik Unand berkomitmen untuk menjadi program studi yang terdepan dalam ilmu politik di Indonesia.(rls)

The post Universitas Andalas Gelar Workshop Peninjauan Kurikulum Prodi Ilmu Politik Bersama Prof. Edward Aspinall appeared first on Prokabar.

Prof. Aspinall dalam paparannya yang komprehensif mengupas tuntas berbagai aspek mengenai politik uang. Beliau menyampaikan bahwa Politik uang menjadi sesuatu yang krusial dalam demokrasi, dengan berjalannya waktu politik uang telah menjadi sesuatu yang terlembagakan di masyarakat.

“Tingkat penerimaannya semakin tinggi dan golongan masyarakat yang menganggap politik uang selalu meningkat sehingga akan sulit untuk keluar dari lingkaran setan tersebut,” kata Aspinall.

“Namun untuk kasus di Indonesia bisa menjadikan Korea Selatan dan Taiwan sebagai contoh yang berhasil memutus lingkaran setan tersebut. Keberhasilan tersebut tentunya ada pengaruh juga dari aspek ekonomi dan kemajuan dari negaranya.” lanjut Prof. Aspinall.

Selain itu beliau juga menyatakan bahwa Konsep patronase dan klientalisme merupakan dua konsep yang berbeda, dimana patronase membahas mengenai sumber daya para aktor sedangkan klientalisme memfokuskan terhadap relasi antara patron dan klien.” jelasnya.

Prof. Aspinall menambahkan bahwa Fenomena politik uang di tiga negara yang pernah ia teliti yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia memiliki pola yang berbeda.  Contohnya Indonesia cenderung menggunakan dana pribadi dalam melakukan politik uang sehingga banyak terdapat kasus seperti bunuh diri maupun stress yang dialami oleh kandidat calon yang berkampanye. Fenomena tersebut adalah sesuatu yang aneh bagi negara lainnya.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar yang ditemukan oleh Prof. Aspinall diantara negara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Malaysia, birokrasinya terlebih dahulu, kemudian partai yang kuat merebut kekuasaan, lalu insentif yang kuat untuk koordinasi. Filipina, pemilihan umum terlebih dahulu, oligarki lokal merebut kekuasaan, kemudian beberapa insentif untuk koordinasi.

Sedangkan di Indonesia Rezim otoriter yang kuat membangun birokrasi, warisan masih membatasi akses politisi terpilih terhadap sumber daya dan insentif yang lemah untuk koordinasi.

Di akhir sesi Prof. Aspinal menyimpulkan bahwa sebetulnya unsur timbal balik sering kali tidak ada dalam politik tersebut.

“Politik uang yang besar tidak menjamin Jumlah suara yang didapatkan. Hubungannya sangat lemah dan penggunaan politik uang bagi seorang calon kandidat seperti sebuah tiket masuk, If you haven’t money, you can’t come.”jelasnya.

Sesi tanya jawab dalam seminar ini menjadi momen yang dinantikan oleh para peserta. Antusiasme mereka terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Prof. Aspinall.

Para peserta ingin menggali lebih dalam tentang berbagai isu terkait politik uang. Prof. Aspinall menjawab semua pertanyaan dengan sabar, lugas, dan informatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para peserta.

Seminar ini diakhiri dengan sesi penutupan oleh Moderator, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Prof. Aspinall atas paparannya dan kepada seluruh peserta atas antusiasme dan partisipasinya. Beliau juga berharap agar seminar ini dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk terus belajar dan berdiskusi tentang politik uang di Indonesia.(rls)

The post Pakar Politik Edward Aspinall Bahas tentang Politik Uang di Unand appeared first on Prokabar.

Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Andalas

Tujuan negara sebagai mana tertulis dalam bab IV undang- undang dasar 1945 ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam usaha perdamaian dunia”.

Hal ini menjadi landasan fundamental negara dalam menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan bernegara sesuai dengan UUD 1945 maka negara akan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal, memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat bisa berupa pemerataan pembangunan, kemudahan akses untuk pangan, membuka peluang kerja dan kegiatan ekonomi lainnya serta memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat juga mejaga perdamaian.

Namun, realisasi tujuan tersebut takkan terwujud tanpa kerjasama yang erat antara masyarakat dan pemerintah. Ukuran yang besar dari populasi Indonesia, sementara itu, menjadi sebuah tantangan yang unik. Tanpa pemanfaatan yang bijaksana, keberadaan jumlah penduduk yang besar bisa menjadi bumerang bagi negara ini.

Jika masyarakat tidak diberdayakan secara efektif, potensi ini dapat berujung pada kemunduran administratif dan kekacauan dalam penyelenggaraan negara. Sebaliknya, jika sumber daya manusia yang melimpah ini diarahkan dan dimanfaatkan secara efektif, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan masyarakat yang kuat dan produktif. Maka dari itu peran dan kepercayaan masyarakat dalam negara tentu menjadi hal yang potensial dan perlu dijaga.

Menjaga kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam politik yang sehat. Namun sayangnya, banyak pejabat publik sering kali mengabaikan hal ini, seolah-olah meremehkan kepentingan mendasar dari keterlibatan dan dukungan rakyat. Akibatnya, masyarakat seringkali merasa jenuh dan enggan terlibat lebih dalam dalam ranah politik.

Ketidakpedulian dari para pemimpin ini menciptakan lingkungan di mana ketidakpercayaan tumbuh subur.

Masyarakat yang merasa diabaikan dan tidak didengar cenderung menjadi apatis, meninggalkan proses politik yang seharusnya menjadi wadah untuk mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk menyadari bahwa mempertahankan kepercayaan publik bukanlah sekadar tanggung jawab, melainkan fondasi yang harus dijaga dengan cermat untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi yang berkelanjutan dari masyarakat.

Menjaga kepercayaan publik adalah salah satu aspek penting dari etika politik. Etika politik mengacu pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan dari para pemimpin politik dan aktor politik lainnya dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Salah satu prinsip utama dalam etika politik adalah kejujuran dan integritas, yang berkaitan langsung dengan mempertahankan kepercayaan publik. Para pemimpin politik memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak secara transparan, jujur, dan adil dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum.

Pelanggaran etika politik yang terus terjadi, seperti yang dilakukan oleh Komjen Firli Bahuri dan mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, menciptakan ketidakpercayaan yang dalam terhadap integritas para pemimpin negara.

Tindakan Firli yang bertemu dengan individu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, serta Zulkifli yang masih menempati kantor dan rumah dinas setelah masa jabatannya berakhir, menunjukkan ketidakhormatan terhadap prinsip-prinsip moral yang seharusnya mereka pegang sebagai pemimpin publik.

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya menegakkan standar etika politik yang tinggi untuk memastikan kepercayaan publik dan integritas institusi negara.

Selain itu banyaknya penjabat negara yang memiliki peran penting terlibat langsung dalam kasus korupsi tentunya menjadi pelanggaran dakam etika politik. seperti halnya kasus korupsi yang dilakukan langsung oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Johnny G Plate terjerat kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK karena diduga menerima uang senilai total Rp 8 miliar dari seorang pengusaha bernama Helmut Hermawan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada November 2023 lalu dalam kasus korupsi tower BTS Kominfo.

Kasus-kasus di mana penjabat negara terlibat dalam korupsi menjadi pertanyaan besar, dan fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa faktor. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya kesadaran moral di kalangan penjabat negara yang terlibat dalam pelanggaran etika politik semacam itu. Bisa saja seseorang melakukan tindak korupsi ini memiliki salah satu alasan namun tentu alasan apapun tidak bisa di terima.

Jika merujuk pada apa yang ditulis Robert Seidman dalam The State Law and Development, hampir dapat ditebak kalau alasannya lebih pada soal ongkos dan ganjaran. Maknanya keuntungan yang diperoleh jika melanggar aturan lebih banyak dari kerugian yang ditimbulkan.

Sebenarnya, kebanyakan politisi sadar bahwa tindakan korupsi yang mereka lakukan adalah salah. Namun, tergiur oleh potensi keuntungan yang besar dan menganggap kerugian yang ditimbulkan sebagai hal yang kecil, membuat korupsi menjadi pilihan yang sulit untuk dihindari bagi sebagian dari mereka.

Dalam situasi seperti ini, keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi seringkali mengalahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab publik.

Faktor lain yang tidak boleh diabaikan dan turut berkontribusi pada meningkatnya perilaku non-etis pejabat adalah budaya permisif dalam masyarakat.

Budaya permisif menunjukkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran etika politik yang merugikan mereka. Hal ini tercermin dalam sikap toleransi atau bahkan kesembronoan masyarakat dalam menanggapi tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya oleh pejabat.

Fenomena ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran etika politik dianggap biasa atau bahkan diabaikan, sehingga memberi ruang bagi perilaku yang tidak bermoral untuk berkembang tanpa hambatan yang cukup.

Hal ini juga didorong oleh melemahnya kepatuhan terhadap hukum. Maraknya kasus korupsi di kalangan penjabat seringkali disebabkan oleh lemahnya implementasi hukum yang tidak dilaksanakan dengan tegas.

Budaya permisif yang telah disebutkan sebelumnya juga berperan dalam memperkuat sikap kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Ketika pelanggaran etika politik dan korupsi tidak ditindak dengan tegas dan efektif oleh sistem hukum, hal itu memberi kesan bahwa pelanggaran semacam itu dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius.

Dengan demikian, kurangnya penegakan hukum yang efektif menciptakan lingkungan yang memperkuat perilaku korup dan non-etis di kalangan penjabat negara.(*)

The post Anatomi Korupsi di Lingkungan Penjabat Negara: Faktor-faktor yang Mendorong dan Dampaknya Terhadap Kepemimpinan dan Masyarakat appeared first on Prokabar.

Kegiatan kali ini dihadiri berbagai kalangan mulai dari mahasiswa-mahasiswa serta dosen dari berbagai fakultas bahkan universitas dan tidak hanya mahasiswa dari Departemen Ilmu Politik saja, serta juga terbuka untuk peserta umum.

Webinar ini dibuka langsung oleh Dewi Anggraini S.IP, M.IP selaku Kaprodi S1 Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas. Kegiatan ini menghadirkan 6 pemateri yang sangat hebat-hebat dalam aktivis perempuan pada pemilihan umum ini yaitu Cerint Iralloza Tasya, S.Ked calon anggota DPD-RI, Edrina, S.H., M.A calon anggota DPR-RI , Imelda Sari, S.S calon anggota DPR-RI, Febri Wahyuni Sabran calon anggota DPRD Sumbar, Ka’bati, M.Si calon anggota DPRD Sumbar, dan Dr. Indah Adi Putri, M. IP dosen ilmu politik Universitas Andalas.

Webinar ini dilaksanakan secara daring melalui zoom yang telah disediakan langsung oleh Ruang Baca Departemen Ilmu Politik Unand dan disiarkan langsung di youtube Departemen Ilmu Politik Unand.

Kegiatan ini dihadiri oleh 50-60an peserta webinar yang sangat antusias mengetahui informasi penting terkait caleg perempuan di tengah pusaran oligarki pemilihan umum yang dijelaskan oleh para pemateri yang hebat dan para aktivis perempuan.

Webinar kali ini dipandu oleh moderator dari pengurus Ruang Baca Departemen Ilmu Politik yakni Pratiwi Khairunnisa. Kegiatan ini dimulai dari pembacaan doa yang dibacakan oleh Pijar Qolbun Salim yang merupakan pengurus Ruang Baca Departemen Ilmu Politik selanjutnya terdapat kata sambutan dari ketua pengurus Ruang Baca Departemen Ilmu Politik Unand Nandito Putra sekaligus pembukaan langsung oleh  Dewi Anggraini S.IP, M.IP.

Setelah pembukaan berlangsung diadakan maka kegiatan pemaparan materi oleh enam pemateri selanjutnya pun akan dipaparkan.
Pertama penyampaian materi oleh Ka’bati yang menjelaskan bahwa motivasi beliau menjadi caleg yaitu karena bacaan secara pengetahuan di kampus, di lingkungan hidup dan untuk melahirkan kesadaran bahwa di dalam eksekusinya terkendala karena perempuan tidak mempunyai kekuatan politik. Afirmasi 30% yang belum terpenuhi menjadi motivasi juga bagi beliau dimana mengambil posisi itu menjadi pemain masih menjadi kendala kebanyakan perempuan dan setelah mengukur kemampuan beliau berpikir dan memutuskan (changed) untuk terjun kedua politik .

Ka’bati ingin merasakan secara langsung dan melibatkan diri untuk mencari dimana akar masalah kenapa perempuan terkendala tidak hanya secara kualitas dan kuantitas masih jauh tertinggal.

Kedua oleh Uni Febri Wahyuni Sabran menjelaskan terkait keterwakilan perempuan di DPR maupun legislatif baik di pusat maupun di daerah yang menjadi motivasi beliau untuk melakukan partisipasi aktif dalam pemilihan umum menyangkut banyak hal yang mendasari dan karena diberikan kesempatan untuk maju ke legislatif, namun banyak yang beliau terima yang menjadi diskriminasi karena kebijakan kuota 30% di legislatif untuk pencalonan partai politik.

Yaitu karena aturan dalam kuota 30% masih ada sub atau aturan yang ternyata masih belum bisa mendorong kesempatan bagi perempuan untuk berada di ranah prioritas untuk pencalegan.

Pada saat ini kita menghadapi realitas bahwa keterpilihan perempuan di legislatif kebanyakan adalah dari kalangan-kalangan tertentu. Sementara yang perlu diperjuangkan hak-haknya pada saat ini tidak hanya keterwakilan perempuan saja tapi juga kalangan menengah bawah itu perlu di advokasi dan kemudian dibimbing dan di bina untuk bisa merayakan kesejahteraan hidup mereka.

Saat ini di legislatif terkhusus DPR RI dan DPRD Provinsi kebanyakan perempuan yang duduk mempunyai background yang tidak jauh dari keluarga politik.

Ada dua hal yang menjadi modal penting untuk dianggap sebagai caleg yang serius yaitu kapital dan koneksi/jaringan. Ketika sudah turun kelapangan hal yang di uji itu adalah pengalaman dan jam terbang di politik jadi butuh strategi yang sangat matang untuk menghadapinya.

Sementara banyak caleg perempuan yang maju saat ini tidak memiliki dua modal tersebut. Intinya adalah ketika masuk ke ranah politik harus menemukan mentor yang baik.

Banyak dari kawan-kawan idealis atau yang memiliki karakter yang ingin mengubah pola yang ada tapi tidak di berikan ruang. PR besar bagi kita untuk mengubah keadaan di bawah terlebih dahulu supaya kawan-kawan yang mempunyai niat yang baik dan perempuan-perempuan yang ingin memperjuangkan lingkungan kelompoknya yang mana dia berasal dari ranah itu dan dia merasakan bagaimana ketidakadilan, aspirasi yang tidak di dengar, dan inilah saatnya bagi kita untuk membantu mereka agar bisa mengubah stigma masyarakat bahwa untuk pemilu selanjutnya 2029 banyak kawan-kawan yang lahir dari kalangan menengah ke bawah bisa terpilih secara langsung di pemilu nanti.

Karena jika kita masih memberikan ruang kepada orang-orang kapitalis dan pragmatis maka sampai kapan pun demokrasi ini berjalan bangsa kita kan tetap seperti ini.

Pada saat ini menghadapi realitas bahwasanya antara elite dan paslon gap nya itu sudah sangat besar. Pada nyatanya demokrasi kita pada saat ini hanyalah sebuah alibi yang menjadi formalitas saja untuk meraih kekuasaan. Faktor upayanya yang menjadikan ruang bagi perempuan di paslon politik sangat sedikit dikarenakan oleh backrgound yang bukan dari kalangan politik, pendidikan, dan aktivis-aktivis hanya menjadi tim sukses.

Ketiga oleh kak Cerint Iralloza Tasya memaparkan untuk motivasi menjadi caleg, bagi beliau dunia politik adalah lahan, ladang, bahkan sawah yang luas hamparannya untuk melakukan kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat karena apa yang dipersiapkan negara untuk masyarakatnya dapat dilakukan, diterjunkan, dan di jadikan tindakan penghubung masyarakat dengan anggaran pemerintah melalui politik.

Dan juga terkait minangkabau, beberapa tahun terakhir terjadi penurunan angka motivasi orang minangkabau untuk eksis di nasional. Tetapi hari ini kita cari tahu siapa saja di kabinet yang berasal dari minangkabau tidak bisa di temukan lagi, ini menjadi salah satu motivasi bagi kak Cerint. Untuk pembahasan terkait perempuan di politik beliau berharap harus di realisasikan sesama politisi wanita adalah jangan menjadikan wanita sebagai objek dalam perpolitikan tetapi jadikanlah wanita menjadi subjek.

Keterwakilan wanita sangat diharapkan adanya dukungan penuh dari kaum wanita karena banyak sekali kebutuhan laki-laki yang bisa di penuhi oleh wanita tetapi sangat sedikit kebutuhan wanita yang bisa di mengerti oleh laki-laki.

Artinya dengan adanya kesempatan yang luar di berikan negara ini menjadi kesempatan penuh bagi perempuan sebagai caleg yang di berikan amanah oleh masyarakat yang di perjuangkan.
Keempat oleh Ibu Imelda Sari memaparkan bahwa bukan hanya masalah tentang kapasitas, elektabilitas, dan banyak masalah lainnya terutama masalah logistik nya pada caleg perempuan.

Pemenuhan 30% untuk wanita saat ini masih kebanyakan hanya untuk mengisu kuota mungkin dari delapan kursi kadang-kadang satu kursi perempuan hanya untuk pemenuhan kuota saja. Sehingga harapan kita mendapatkan caleg perempuan yang berkualitas dan sisi elektabilitas nya terpenuhi, tetapi kadang-kadang dari sisi logistik nya tidak ada.

Catatan dari beliau di lapangan kaum perempuan terutama ibu-ibu masih harus di sosialisasi berulang kali, misalnya untuk memahami surat suara kemudian bagaimana mencoblos dan juga untuk para saksi harus di ajarkan karena kita sekarang bergerak pada sistem penginputan data secara online, jadi ini menjadi catatan bagi secara umum untuk masyarakat terutama ibu-ibu dan kaum milenial.

Kelima oleh Ibu Edrina menjelaskan mengenai motivasi beliau dalam pemilihan umum, pertama, adalah bagaimana kita bisa melakukan percepatan pembangunan di Sumatera Barat secara normatif, gap antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat tinggi, luas, dan dalam sekali, terutama tentang gap infrastruktur, gap pendidikan, dan semua gap resorpsi yang ada di daerah. Semakin dalam beliau memahami tentang daerah kita semakin sedih pula beliau jadi inilah yang menjadi motivasi yang semakin terpicu untuk membantu paling tidak mengurangi gap yang ada.

Kedua, beliau melihat bahwa potensi politik perempuan di ranah minang itu sangat tinggi tapi bagaimana mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan politiknya apakah ada wadahnya. Selanjutnya, realitas keterpilihan 30% perempuan. Proporsional terbuka berat bagi perempuan karena bersaing di pasar bebas, bersaing dalam sistem politik yang liberal, dan kapitalistik. Bagi perempuan proporsional tertutup lebih mudah karena yang di tuntut adalah keseriusan atau komitmen dari partai menjadikan perempuan 30% sebagai anggota legislatif.

Bagi perempuan yang di tuntut sekarang adalah komitmen partai politik untuk bersedia meningkatkan jumlah anggota legislatif dari sistem pencalegan nya. Aktivis-aktivis perempuan dan anggota legislatif perempuan menuntut ada zipper sistem (satu perempuan, dua laki-laki, tiga perempuan, dan seterusnya) itulah yang disebut dengan memberikan kesempatan yang sama.

Beliau tetap mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka kurang tepat bagi perempuan saat ini untuk meningkatkan jumlah 30% bagi perempuan.

Kelima dan yang terakhir oleh Ibu Indah Adi Putri menyoroti salah satu persoalan saat ini ialah oligarki, nomor urut bawah (besar) sebagai caleg, faktor internal, dan faktor eksternal. Mengenai oligarki politik secara sederhana merupakan upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan oleh segelintir elit yang memiliki kekayaan.

Partisipasi politik perempuan di Indonesia sangat fluktuatif dan tergantung pada situasi kontemporer. Era reformasi sekarang ini keterlibatan perempuan dalam politik berada pada fase ambiguitas karena partisipasi perempuan dalam politik dimaknai sebagai subyek-subyek pasif pada event pemilu saja, mereka ada tapi tidak kuat.

Hal ini dikarenakan oleh perempuan masih terjerat dalam kultur patriarki Hegemoni negara, adanya pembajakan demokrasi oleh elite sehingga memunculkan adanya representasi elite (oligarki). Jadi perempuan dalam politik tidak hanya dianggap sebagai sosok yang mewakili angka 30% tapi juga di dalam nya melekat ide-ide dan gagasan untuk mewakili kepentingan perempuan secara khusus dan konsekuen nya secara umum sehingga kehadiran perempuan di pandang sebagai hadir dalam aspek kuantitas dan mengiringi kualitas.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik adalah keharusan, demi tercapainya kesetaraan gender dalam bidang politik.

Perempuan-perempuan caleg yang maju seharusnya bertindak atas nama dirinya dan atas nama orang yang memilihnya jadi trustee dari masyarakat penting sekali agar perempuan caleg bisa menjadi orang-orang yang mewakili suara rakyat. Perempuan mampu berpolitik, malah harus. Berperan aktif di ranah politik merupakan pembuktian kemampuan intelegensia sekaligus aktualisasi diri bagi kaum perempuan.(rls)

The post Ruang Baca Departemen Ilmu Politik Kupas Tuntas Caleg Perempuan appeared first on Prokabar.

Tim Departemen Ilmu Politik Unand terdiri dari Dr.Indah Adi Putri, M.IP, Dr (Candidat) Irawati, Andhik Beni Saputra,M.Si, Lusi Puspika Sari, M.IP, Ridzky Permana, Aliyah Firdayati. Para dosen ini membeberkan pentingnya Pemilu bagi masa depan bangsa.

“Gunakan hak pilih secara cerdas. Karena itu pemilih pemula harus kritis sebelum memutuskan kandidat mana yang akan dipilih di pemilu 2024. Dalam artian, peserta harus melihat latar belakang atau track record kandidat, prestasi yang dimiliki kandidat, dan program-program yang ditawarkan oleh kandidat, komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, dan lain sebagainya,” tutur Indah Adi Putri di depan pelajar SMAN 7 Padang pada Jumat (23/9).

Selain itu, yang paling penting adalah peserta harus memastikan bahwa mereka adalah pemilih terdaftar dengan mencari informasinya melalui website KPU maupun saluran media lainnya.

Tim pengabdian juga menegaskan kepada peserta untuk menolak praktik politik uang dari kandidat ataupun parpol.

” Politik uang bisa merusak sendi-sendi kehidupan di negara demokrasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan akuntabel terhadap rakyat. Politik uang justru membuat praktek-praktek korupsi menjadi semakin tumbuh subur,” jelas Indah.

Pada kegiatan ini, KPU Sumatera Barat yang diwakili oleh Izwaryani menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang merupakan pemilu serentak. Pemilu akan terbagi menjadi dua tahapan. Pada tahap pertama, pemilih akan memilih presiden/wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD pada 14 Februari 2024. Pada tahap kedua, pemilih akan memilih kepala daerah — gubernur, walikota, dan bupati – pada 27 November 2024.

Pemilih pemula merupakan salah satu komponen pemilih terbesar pada pemilu 2024. KPU memperkirakan bahwa terdapat sekitar 60% jumlah pemilih pada 2024 merupakan pemilih muda.

“Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kandidat-kandidat yang berkulitas untuk menduduki posisi penting di pemerintahan mendatang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilih pemula untuk memastikan status data pemilihnya melalui situs http://lindungihakmu,kpu.go.id. ,” sebut Izwaryani.

Dia juga menambahkan agar pemilih pemula tidak akan menjadi golput pada pemilu 2024 mendatang serta mengindari berita hoax, mencegah aksi-aksi ujaran kebencian, dan mencegah perpecahan antar anak bangsa Indonesia.

Pada kegiatan ini, Tim pengabdian DIP Unand dan KPU melakukan simulasi pengecekan status pemilih, pengecekan keanggota parpol, dan tata cara memilih di bilik suara agar surat suara mereka dianggap sah.

Kegiatan pengabdian DIP Unand ini juga merupakan kegiatan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Kegiatan ini merupakan manifestasi dari tri dharma perguruan tinggi dimana sudah menjadi kewajiban bagi segenap civitas akademik DIP Unand untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk kehidupan politik Indonesia yang lebih baik lagi. (rls)

The post Ilmu Politik Unand dan KPU Sumbar Didik Pemilih Pemula di SMAN 7 Padang appeared first on Prokabar.

Suci menilai, inovasi tersebut dinilai menarik karena pada tahun 2020 disaat pandemi COVID-19 melanda, seluruh objek wisata di Tanah Datar sepi bahkan tidak ada pengunjung sama sekali.

“Namun, di era new normal, untuk menarik kembali wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nusantara, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan program unggulan Satu Nagari satu Event,” kata Suci Anggraini melalui sambungan telepon Jum’at, (22/7).

Menurutnya, sejauh ini dari tiga event di tiga Nagari yang telah dijalani, yakinnya di Nagari Andaleh Baruh Bukik, Nagari III Koto, dan Nagari Pariangan dirasa cukup sukses.

“Saya menilai dari tiga event yang telah saya ikuti, disaat wisatawan menurun drastis pasca pandemi, justru dengan adanya program ini bisa meningkatkan kunjungan kembali wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tanah Datar Hendri Agung Indrianto, mengatakan progul satu nagari satu event hingga sekarang telah berlangsung di tiga nagari dan terbukti meningkatkan kunjungan dan ekonomi masyarakat.

Dimulai dari Festival Sepekan Alek Anak Nagari di Nagari Andaleh Baruh Bukik pada 4-10 Mei dengan jumlah pengunjung yang hadir sebanyak 10.500 pengunjung dan total transaksi Rp400 juta.

Dilanjutkan Aua Sarumpun Geopark Festival di Nagari III Koto pada 21-22 Mei dengan jumlah pengunjung 9000 pengunjung dan total transaksi Rp350 juta.

Terakhir Festival Pesona Pariangan di Nagari Pariangan pada 25-26 Juni dengan jumlah pengunjung 7000 pengunjung dan total transaksi Rp.1,2 Milyar.

Pendapat tinggi karena di Nagari Pariangan ada produksi batik ampas kopi dan songket serta penampilan lord adi Master Chef Indonesia.

“Jadi jumlah perputaran uang dari tiga event tersebut mencapai Rp.1,95 Milyar dengan total pengunjung 26.500 orang,” katanya. (eym)

The post Keren. Program Satu Nagari Satu Event Jadi Thesis Mahasiswi Ilmu Politik Unand appeared first on Prokabar.

Pembekalan ini merupakan program pengabdian dosen Ilmu Politik Unand. Tim tersebut terdiri dari Ketua Tim Pengabdian, Dr. Indah Adi Putri dengan anggota Dewi Anggraini, M,Si, Dr. Aidinil Zetra, Dr. Tengku Rika Valentina, Dr. Asrinaldi, Syaiful, M.Si, Andri Rusta,M.PP, Irawati, MA, Mhd. Fadjri, MA dan Lusi Puspika Sari, M.IP.

Kegiatan ini dibuka oleh moderator dari DPD Nasdem, yaitu Ardiyan,SH, yang merupakan ketua BAPILU DPW yang dilanjutkan dengan sambutan dari ketua DPW Nasdem Sumatera Barat, Hendrajoni, S.H.,M.H. Ketua DPW Nasdem mengucapkan terimakasih atas kegiatan pengabdian ini, dan berharap bahwa kegiatan ini bisa dilakukan secara kontinyu di Partai nasdem.

“Kegiatan ini sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para kader Nasdem, di samping itu kegiatan ini juga akan menambah wawasan bagaimana pentingnya posisi partai politik dalam demokrasi di Indonesia,” kata Hendrajoni, Sabtu (23/4).

Dr. Indah Adi Putri sebagai ketua tim pengabdian mengatakan bahwa partai politik merupakan sebuah kekuatan politik yang sangat penting keberadaanya di Indonesia sebagai pilar yang mendukung demokrasi.

“Partai politik tentu saja dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan demokrasi. Disamping itu partai politik juga dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi pendidikan politik dan rekruitmen politik,” sebut Indah.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh Jurusan Ilmu Politik 2 (dua) kali dalam setahun dengan mengunjungi berbagai partai politik yang tersebar se Suamatera Barat.

Kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi 3 (tiga) sesi. Sesi pertama, brainstorming. Pada sesi ini para peserta diminta untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ketua tim pengabdian dan menuliskannya di kertas meta plan.

Adapun pertanyaan yang mesti dijawab adalah : pertama, bagaimana upaya untuk memenangkan pemilu legislatif 2019. kedua, apa tantangan dan hambatan pada pemilu legilatif tahun 2019? Pada sesi ini, para peserta mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh partai politik, misal dari DPD Padang Panjang menyebutkan bahwa ada tiga hal yang mereka lakukan, yaitu mengisi seluruh struktur partai dari tingkat kota sampai ranting, melakukan rekruitmen calon anggota legislatif sampai 120 %, dan paling penting juga menggalang dana untuk kampanye.

Dari DPD Tanah Datar mereka juga melakukan beberapa hal, yaitu memanfaatkan kader partai yang menjadi kepala daerah dari Nasdem untuk mensupport pencalonan dan kampanye partai, membangun komitmen untuk saling membantu antar caleg yang menang maupun yang kalah, yang menang bersedia mengganti perolehan suara dari kader yang kalah dengan persyaratan tertentu dan membangun komunikasi yang intens dengan DPW Partai Nasdem terutama untuk mensupport atribut partai untuk kampanye.

DPD Mentawai juga mengatakan ada beberapa langkah yang mereka lakukan, yaitu mengoptimalkan program pusat, yaitu Indonesia memanggil untuk rekruitmen caleg, pendataan dan survey terhadap bakal calon yang akan diusung dan tentu saja bahwa para caleg harus mempunyai komintmen terhadap partai.

Tantangan yang dihadapi oleh masing-masing DPD dalam menghadapi pemilu legilatif 2019 juga beragam, misal dari DPD Solok mengatakan bahwa masyarakat masih banyak yang memilih berdasarkan ada atau tidaknya sesuatu yang diberikan oleh caleg kepada masyarakat pemilih dan kurangnya fraksi turun ke lapangan untuk pembinaan kader dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di internal partai.

DPD Agam juga punya pandangan bahwa ada bebarapa tantangan yang dihadapi, yaitu calon presiden yang didukung oleh Partai Nasdem berbeda dengan selera masyarakat yang berimbas pada keterpilihan caleg dan juga ada persoalan black campaign dari partai lain.

DPD Tanah Datar juga memiliki tantangan sendiri, yaitu susahnya untuk memenuhi kuota 30 % bagi caleg perempuan, kurangnya saksi di TPS-TPS saat pemilihan berlangsung, kurang maksimalnya komunikasi antar caleg pusat,provisni dan daerah dan sulitnya pemetaan daerah pemenangan.

Pada sesi kedua, penyampaian materi oleh Dr. Tengku Rika Valentina tentang Menakar Strategi Pemenangan Pemilu 2024. Menurutnya, Ada beberapa hal yang mesti disiapkan untuk menghadapi pemilu legislatif 2024, yaitu perlu nya menelisik pasar dalam membangun strategi di partai Politik.

“Perlu dilihat juga kecenderungan pangsa pasar Partai berbasis Islam? Dan juga perlu dilihat kecenderungan tingkat rasionalitas sehingga menciptakan catch all party’ (partai yang menyasar semua),” papar Rika.

Kemudian juga perlu diperhatikan sistem kaderisasi dan rekruitmen di partai politik. Oleh sebab itu, menarik untuk membaca fenomena politik dalam membuat rekam jejak di Pemilu 2024.

Apakah bisa Nasdem betul-betul melihat peluang dalam pola rekrutmen partai politik terutama pada perilaku tim penyeleksi ketika memilih siapa kader-kader yang “ beruntung” “siapa kandidat yang dapat dinominasikan (candidacy)? siapa yang menyeleksi (selectorate)?dimana kandidat diseleksi? serta bagaimana kandidat tesebut diputuskan?

Dan terakhir apakah Partai Nasdem bidsa menjadi tipologi partai yang ‘catch all party’ (partai yang menyasar semua pemilih).

Sesi ketiga, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Dalam sesi ini para peserta sangat antusias dalam menyampaikan tanggapannya terkait strategi pemenangan pemilu legislatif tahun 2024.

Kegiatan pengabdian ini ditutup dengan sesi photo bersama yang dilanjutkan dengan beramahtama dan buka bersama dengan seluruh peserta kegiatan pengabdian.(rls)

The post Pendidikan Politik Untuk Penguatan Demokrasi Oleh Partai Politik appeared first on Prokabar.