ini melibatkan banyak sektor dan sebagian besar berada pada ranah regulasi serta kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.

“Pemerintah tidak boleh tinggal diam dan membiarkan persoalan ini sebagai urusan pelaku perbukuan belaka,” ujar Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia, Arys Hilman Nugraha, di Jakarta
Kamis (27/5).

Isu pembajakan buku mengemuka setelah penulis Tere Liye melontarkan kemarahan atas pembajakan buku melalui media sosial. Belakangan, perdebatan terjadi menyangkut cara penyampaian kemarahan tersebut, sehingga beralih dari masalah pembajakan buku itu sendiri.

Dunia perbukuan di Indonesia, menurut Arys, saat ini mengalami persoalan yang semakin buruk dalam hal pelanggaran hak cipta. Pertumbuhan pasar daring yang seharusnya menjadi berkah bagi industri penerbitan, justru menjadi ladang subur pembajakan yang bahkan mencapai skala industri.
Ikapi telah mengajukan sejumlah usulan langkah kepada pemerintah dalam kerangka pemulihan
ekonomi nasional (PEN).

Tercakup di dalamnya, permintaan pembasmian pembajakan buku cetak
dan digital, termasuk penjualan buku bajakan di lokapasar daring. Ikapi juga berharap pemerintah memberikan dukungan penyelenggaraan pameran internasional dan pengembangan literary agent nasional yang membuka akses terhadap penjualan intellectual property (IP) karya penulis Indonesia ke luar negeri.

Selain itu, Ikapi berharap pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur lokapasar (marketplace) daring milik para penerbit, melalui asosiasi, demi pengembangan pasar maupun perlawanan terhadap tindakan pembajakan. Ikapi mengusulkan pula agar pemerintah merealisasikan pembentukan satgas antipembajakan dan menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap pemilik hak cipta (IP) dalam melawan para pembajak baik di lokapasar daring maupun di
pasar buku konvensional.

Di luar itu, Ikapi meminta percepatan penyusunan peraturan pemerintah
sebagai turunan UU Ekraf tentang hak kekayaan intelektual sebagai penguatan upaya pemberantasan pembajakan buku.

Membunuh energi kreatif
Pelanggaran hak cipta produk kreatif buku secara garis besar terbagi dua. Pertama, dalam bentuk pembajakan oleh pelaku-pelaku reproduksi ilegal yang menjualnya ke pasar-pasar konvensional
maupun lokapasar (marketplace) daring (online).

Kedua, berupa penggandaan ilegal secara sebagiansebagian
maupun dalam bentuk buku utuh hasil fotokopi yang terutama beredar di kampus-kampus perguruan tinggi.

“Kedua jenis pelanggaran hak cipta tersebut sama-sama membunuh energi kreatif para pelaku perbukuan,” kata Arys.

Dunia penulisan menjadi tidak menarik sebagai bidang pekerjaan karena penulis maupun pelaku perbukuan lainnya kehilangan potensi pendapatan dari karya mereka.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 telah menjamin keberadaan 10 pelaku perbukuan. Mereka yang
menggantungkan hidup dalam subsektor industri kreatif ini adalah para profesional yaitu penulis,penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator; serta badan usaha berupa percetakan, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.

Pada 2019, Ikapi menerima laporan tentang pelanggaran hak cipta dari 11 penerbit. Nilai potensi kerugian hanya dari 11 penerbit saja akibat pelanggaran hak cipta mencapai angka Rp116,050 miliar.

Angka kerugian sesungguhnya di industri ini tentu lebih besar mengingat jumlah anggota Ikapi pada 2019 berkisar 1.600 penerbit dan telah bertambah menjadi 1.900 pada April 2021. Ini belum termasuk penerbit anggota organisasi lain, misalnya Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
(APPTI).

Perkembangan teknologi sesungguhnya membuka peluang bagi industri perbukuan untuk
menemukan cara baru berjualan. Penerbit bisa langsung menjual produk mereka melalui toko-toko
daring (webstore) milik sendiri maupun lewat akun-akun mereka di lokapasar seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, dan sejenisnya. Namun, ketika memasuki lokapasar, para
penerbit juga harus berhadapan dengan maraknya penjualan buku bajakan.

“Ikapi telah bersepakat dengan asosiasi yang menaungi lokapasar, yaitu IdEA, untuk mencari penyelesaian masalah pembajakan ini,” kata Arys.

Berdasarkan riset Ikapi, sebanyak 54,2 persen penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui lokapasar daring pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, sebanyak 25 persen
penerbit juga menemukan pelanggaran hak cipta berupa pembagian pdf buku secara gratis, dan 20, persen penerbit menemukan penjualan buku bajakan dalam bentuk pdf di lokapasar daring. Rata-rata pedagang buku bajakan di lokapasar menawarkan seperlima dari harga buku orisinal. Mereka pun telah mereduksi nilai buku hanya sebagai produk komoditas biasa.

Rating penjualan tidak lagi mempertimbangkan konten dan orisinalitas buku, melainkan sekadar kecepatan
pengiriman atau kualitas pengemasan.Penerbit mengalami kendala saat menangani para penjual buku bajakan tersebut. Kendati lokapasar daring menyediakan mekanisme pelaporan produk bajakan dan bersedia menghapus tayangan buku
yang diadukan, buku-buku bajakan tersebut akan dengan mudah tampil kembali melalui akun-akun penjualan lain.

Melalui saluran digital, pembajakan telah tumbuh dalam skala industri dengan stokpara penjual dapat mencapai ribuan eksemplar per judul.

Di dunia perbukuan, penerbit yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) seakan harus berhadapan dengan perusahaan unicorn dan decacorn. Penerbit tidak bisa
mengadukan lokapasar daring sebagai pelanggar hak cipta walaupun mereka memfasilitasi penjualan buku bajakan. Surat Edaran Menkominfo Nomor 5/2016 menyediakan ketentuan safe
harbour yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pedagang.

Pengaduan atas penjualan buku bajakan cukup mereka layani dengan menghapus toko penjualan produk bajakan tersebut.

Buku termasuk karya intelektual yang mendapatkan perlindungan melalui UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Pembajakan menurut undang-undang ini mencakup penggandaan secara tidak sah
maupun pendistribusiannya. Namun, undang-undang ini memasukkan pembajakan dalam kategori delik aduan. Tanpa pengaduan, tak ada tindak pidana.

Undang-undang No. 6/1982 tentang Hak Cipta pernah memasukkan pembajakan sebagai delik aduan. Hal ini dinilai melemahkan penegakan hukum dan menyuburkan tindak pidana pembajakan,
sehingga pada UU Hak Cipta No 12/1987 diubah menjadi delik pidana biasa yang memungkinkan penegak hukum proaktif menindak pelakunya tanpa perlu menunggu adanya pengaduan. Pada UU Hak Cipta No. 19/2002, pembajakan juga termasuk delik biasa.

Ketentuan delik aduan kembali muncul kembali pada UU No. 28/2014 yang berlaku saat ini. Selain membuat penegak hukum tak dapat bertindak proaktif, para penerbit umumnya enggan
mengadukan pembajakan karena harus mengeluarkan biaya besar. Dengan merujuk pada delik aduan, undang-undang ini pun mengatur kemungkinan mediasi dan langkah berdamai dalam penanganan pembajakan, hal yang memperkuat kesan tentang lemahnya keberpihakan terhadap pemilik karya cipta.
Pandemi sesungguhnya telah mempercepat proses transformasi digital di kalangan penerbit.

Sebanyak 40,8 persen penerbit telah memproduksi buku digital dan 74,5 persen menjual buku
secara daring. (rls)

The post IKAPI: Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Pembajakan Buku appeared first on Prokabar.

Kepala Badan Litbang dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno, menilai buku-buku yang beredar saat ini, termasuk yang diterbitkan oleh Kemendikbud, belum cukup merefleksikan dinamika global. ‘’Harus ada reformasi besar-besaran supaya cocok dengan kebutuhan pembelajaran di masa depan,’’ ujar Totok saat mengisi acara Munas Ke-19 Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) hari kedua (26/11) di Jakarta.

Menurut Totok, dinamika global telah melahirkan tantangan bagi dunia pendidikan, termasuk berimplikasi terhadap ekosistem perbukuan. Setahun lalu dinamika itu baru bersumber pada disrupsi teknologi. Dunia perbukuan harus bersiap dalam berbagai adaptasi, misalnya dengan pengembangan buku digital, mengombinasikan teks dengan video dan wahana lain yang bisa menjadi perangkat ajar yang jauh lebih menarik.

Pada 2020, pandemi memaksa percepatan adopsi teknologi terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Tuntutan pekerjaan berubah. Ada pekerjaan yang hilang, namun ada pekerjaan dan jenis kemampuan (skill) baru yang muncul. “Terlihat pergeseran tuntutan kompetensi orang yang bekerja,” kata Totok.

Totok berharap, buku-buku yang terbit saat ini merefleksikan perubahan tersebut. “Apakah  buku-buku kita sudah cukup untuk membekali anak-anak untuk pekerjaan yang emerging di masa depan,” ujarnya. Sebagaimana karakter pekerjaan yang bertahan di masa depan, buku juga harus mencerminkan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tinggi (HOTS). Ciri-cirinya antara lain kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks, kemampuan interpersonal, kritis, kreatif, dan kemampuan beradaptasi terhadap ketidakpastian.

Menurut Totok, pendidikan harus menyiapkan anak-anak untuk menyambut masa depan, bukan menyiapkan anak-anak untuk pekerjaan yang akan hilang. Demikian pula buku untuk anak-anak sekolah, mengingat buku bagi banyak guru adalah representasi, penerjemahan, dan operasionalisasi kurikulum.

Kebijakan Kemendikbud, kata Totok, pada intinya adalah membangun sebuah ekosistem yang mendorong pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang melengkapkan ragam berpikir anak sampai ke tahap HOTS. Sebagaimana juga menjadi acuan Programme for International Student Assesment (PISA), ragam berpikir anak mencakup kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Untuk melihat refleksi di tingkat pemikiran kritis, anak-anak harus bisa menggali logika di balik teks dan bisa menjawab atau mencari solusi dari pertanyaan.

Untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkolaborasi, berkomunikasi, buku tamemberikan bekal pengetahuan konten belaka. Buku harus membawa anak-anak belajar di dunia nyata dan memberikan contoh konteks dunia nyata. Menurut Totok, Indonesia sangat beraneka ragam, sehingga tidak adil kalau buku dibuat seragam untuk seluruh negeri. Untuk anak-anak Papua, misalnya, tidak tepat gambaran buku yang “Jawa-sentris”, misalnya yang bercerita tentang jalan tol atau rel kereta. “Dalam rangka merdeka belajar, keragaman buku didorong, tidak dimonopol,” kata Totok.

Ia mendorong penerbitan buku muatan lokal yang mencerminkan keragaman konteks Indonesia. Kearifan lokal bisa diangkat, namun harus dengan cara kreatif. Isinya tidak hanya mencakup bahasa, melainkan bisa juga pengenalan seni, sejarah lokal, dan situs lokal yang membawa sejarah peradaban.

Totok prihatin rendahnya skor kemampuan literasi anak-anak Indonesia menurut PISA. “Andai saja anak-anak dibiasakan membaca, apa saja, dongeng yang baik secara value, majalah, koran, ini mampu menaikkan skor sampai 50 poin PISA,” katanya. Untuk meningkatkan nilai indek aktivitas literasi, saat ini yang penting anak-anak bisa membaca dulu, baru kemudian akses literasi ditingkatkan, dalam bentuk perpustakaan, sekolah, tenaga, juga buku.

Munas ke-19 Ikapi berlangsung 25-28 November 2020. Pada hari ketiga, Jumat pagi (27/11), akan berlangsung diskusi perbukuan dengan subtema “Menguatkan Industri Perbukuan dengan Program Literasi Nasional” yang menghadirkan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana MHum dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Dr. Ivanovich Agusta. (*)

The post Kemendikbud: Harus Ada Reformasi Buku Besar-besaran appeared first on Prokabar.

Arys Hilman yang juga direktur Operasional PT Republika Media Mandiri mengatakan akan berupaya membawa organisasi perbukuan tersebut pada kemajuan dan kebaikan bagi seluruh stakeholder perbukuan, termasuk perusahaan penerbitan. Karena itu pula, Arys membawa semangat baru untuk kemajuan IKAPI dengan //tagline/ Kolaborasi, Transformasi.

“Karena inilah yang sangat dibutuhkan anggota Ikapi sekarang. Melakukan kolaborasi (kerja sama) dan transformasi di era digital. Tetap semangat untuk tumbuh dan mencerdaskan,” terang Arys.

Calon Ketua Umum Ikapi yang mendoakan nomor urut satu (1) ini mengusung visi “Terwujudnya kepengurusan Ikapi yang solid dalam memperjuangkan kepentingan usaha anggota dan menjadi representasi penerbitan yang mandiri, maju, dan berdaya dalam upaya-upaya kolaborasi dengan mitra untuk pengembangan ekosistem perbukuan yang sehat.”

Untuk merealisasikan visi besar tersebut, Arys menyiapkan lima misi utama, yakni pertama, Mewujudkan kepengurusan yang kompak dan dapat membangun suasana dialogis di tingkat pusat maupun bersama daerah dengan kesediaan untuk berbagi dan menyimak aspirasi-aspirasi dalam upaya mengembangkan organisasi.

Kedua, mewujudkan kepengurusan sebagai representasi kepentingan usaha anggota dalam hubungan organisasi ke dalam maupun ke luar pada semua isu perbukuan seperti beleid fiskal maupun buku pendidikan serta secara luas dalam kontribusi pencapaian cita-cita bangsa.

Misi ketiga, yakni Mengembangkan peran lebih besar pengurus dan penerbit daerah dalam pencapaian ekosistem perbukuan yang sehat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dengan membuka akses pembinaan dan jalur kolaborasi dengan berbagai pihak.

Keempat, Mengembangkan kapasitas penerbit dalam beradaptasi dengan iklim perbukuan yang benar-benar baru sehingga mampu mengubah disrupsi menjadi peluang dan menjalani transformasi di bidang teknologi yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru industri perbukuan sejak proses akuisisi naskah hingga distribusi buku.

Dan misi kelima, adalah Mengembangkan organisasi yang mandiri dan dapat berdiri tegak saat menjalin kemitraan dengan pihak lain termasuk pemerintah dengan membangun kapasitas finansial pada satu sisi dan diplomasi pada sisi lain, serta menunjukkan keberdayaan ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang merusak ekosistem perbukuan sebagaimana terjadi dalam hal pembajakan buku.

Arys optimistis mampu membawa Ikapi yang makin disegani. Apalagi dukungan dari sejumlah dan pengurus daerah Ikapi terus bermunculan. Mulai dari Ikapi DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, Sumatra Barat, dan daerah lainnya.

Ketua Ikapi DKI Jakarta Hikmat Kurnia mengatakan, Arys Hilman adalah sosok yang tepat untuk memimpin Ikapi.

“Ikapi butuh pemimpin muda dan memahami perubahan lingkungan usaha seperti saat ini. Sosok yang tidak hanya berorientasi keluar, tetapi mampu memahami persoalan internal dunia perbukuan. Sosok yang tidak hanya mampu berpikir cerdas, tetapi mampu bertindak tepat, dan itu ada pada diri Arys Hilman,” ujarnya.

Atas dasar itu pula, lanjutnya, pihaknya sangat setuju dan mendukung Arys Hilman untuk memimpin Ikapi Pusat.

“Saya Hikmat Kurnia, CEO Kelompok Penerbit Agromedia dan Ketua Ikapi Jakarta, mendukung Kang Arys Hilman sebagai Calon Ketum Ikapi. Arys Nomor 1 untuk Ikapi 1,” ujarnya.

Ketua Ikapi Jawa Tengah H. Tomy Utomo Putro, menyatakan, pihaknya bersama sejumlah penerbit di Jawa Tengah, bulat mendukung kandidat nomor 1,yakni Arys Hilman Nugraha.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Ikapi Jawa Timur Dr Fatkul Anam. Ia menegaskan, bagi Ikapi Jawa Timur, Arys Hilman kandidat yang tepat untuk memimpin Ikapi 2020-2025 mendatang.

Pemilihan Ketua Umum Ikapi Pusat akan dilaksanakan pada 25-27 November mendatang. Menurut Ketua Panitia Munas Ikapi, Djaja Subagja, ada tiga kandidat, yakni Arys Hilman Nugraha (nomor urut 1), Setia Dharma Majid (nomor urut 2), dan Rosidayati Rozalina (nomor urut 3).

The post Arys Siap Membawa Ikapi Lebih Maju appeared first on Prokabar.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi  menyampaikan, kenapa Kemendikbud melakukan MoU dengan IKAPI, pertama dalam UU Sistem Perbukuan itu, bahwa buku Indonesia harus murah, merata, dan bermutu.

“Kemendikbud tentunya tidak bisa melakukan sendiri, perlu dilakukan bersama-sama dengan masyarakat perbukuan. Salah satunya masyarakat perbukuan adalah Ikapi,” kata Didik usai melakukan penandatangan MoU dengan Ketua Umum IKAPI, Rosidayati Rozalina di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4) kemarin.

Oleh  karena itu, salah satu upaya dalam meningkatkan budaya literasi atau untuk meningkatkan minat baca masyarakat semakin tinggi, diharapkan IKAPI bisa makin banyak mendirikan cabang di seluruh Indonesia. “Saat ini baru ada sekitar 16 atau 17  provinsi, belum semuanya provinsi ada Ikapi,” tuturnya.

Disebutkan, untuk meningkatkan minat baca, maka pasar buku harus diciptakan. “Untuk menciptakan pasar buku, maka harus makin banyak dilakukan pameran-pameran buku seperti sekarang ini. Dengan demikian, maka minat baca akan semakin baik, maka gerakan literasi nasional, kemudian UU Sistem Perbukuan dengan semangat buku murah, merata, dan bermutu bisa diwujudkan di seluruh tanah air,” paparnya.

Ia menambahkan, pemerintah sudah banyak menganggarkan untuk buku ini, baik buku teks maupun buku non teks itu, tiap tahun tidak kurang Rp. 10 triliun. “Oleh karena itu harus ada sinergi, antar pemerintah dengan dunia perbukuan supaya pangsa pasar ini bisa diambil dengan baik, jangan hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di luar Jawa. Jangan sampai daerah terpencil itu tidak kebagian buku atau tidak ada pasarnya,” ujarnya.

Ia berharap Ikapi bisa membagi pasar, tidak hanya mengambil pasar di daerah-daerah yang gemuk saja, tapi juga sampai di daerah-daerah yang memang perlu mendapat dorongan untuk penjualan buku itu,” imbuhnya.

Kemendikbud melakukan pameran buku bekerjasama dengan Ikapi itu sudah sejak tahun lalu. Harapannya akan semakin terus meningkat, siapa tahu nanti pameran buku, termasuk buku murah, seperti program IKAPI akan mengadakan sejuta buku di daerah bencana itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi bisa dua kali dalam setahun.

‘Dengan cara itu, nanti akan menjadi kebiasaan kita, dan kebiasaan ini terus kita tingkatkan, suatu saat budaya memberikan buku itu menjadi bagian dari kehidupan kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikapi Rosidayati Rozalina menambahkan, ruang  lingkup MoU tersebut, semula pihaknya mengusulkan 6  (enam) ruang lingkup, tapi akhirnya disepakati hanya dua  ruang lingkup.

“Ruang lingkup yang pertama adalah  terkait dengan promosi buku, baik secara nasional maupun buku Indonesia ke kancah internasional, dan sekarang ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Kemendikbud,” terangnya.

Kemudian, ruang lingkup yang kedua adalah  dukungan terhadap pengembangan literasi,  baik di sekolah maupun di masyarakat. “Jadi ruang lingkupnya luas, melingkupi juga  soal permasalahan buku pendidikan  di sekolah, termasuk pengembangan kapasitas seluruh para  pelaku perbukuan, termasuk juga penyediaan sistem informasi yang  terkini  tentang perbukuan yang selama ini belum kita miliki, kedepannya  kita berharap seperti itu,” paparnya.

Disebutkan, di  UU Sistem Perbukuan itu ada  dua jenis buku, yaitu  yang pertama adalah  buku pendidik, dan kedua buku umum.  Buku pendidikan itu ada buku teks dan buku non teks. Buku non teks itu juga ada beberapa jenis. “Jadi  ruang lingkup dari MoU ini ada  dua jenis buku itu, baik buku umum maupun buku pendidikan,” ungkapnya. (*/hdp)

The post Tingkatkan Minat Baca, Ini Langkah Kemendikbud appeared first on Prokabar.