Menghadapi tantangan sosiogeografis wilayah, Musyawarah Daerah (Musda) kali ini dengan tegas mengangkat tema “Menembus Batas Bencana, Membuka Mata Dunia”. Perhelatan yang akan diselenggarakan pada 4-5 September 2026 ini memiliki dua misi strategis, selain mengevaluasi dinamika roda organisasi dan merumuskan cetak biru penguatan kapasitas jurnalis televisi di Sumatera Barat sebagai garda terdepan informasi kebencanaan. Musyawarah Daerah ini juga akan menjadi saksi dari transisi kepemimpinan baru yang dijunjung tinggi lewat proses pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil.

Langkah politik organisasi yang diambil oleh mantan komisioner KPID Sumatera Barat ini, mendapat respons positif dari berbagai kalangan jurnalis lintas media di Ranah Minang. Kehadirannya di bursa pencalonan untuk ketua umum IJTI periode 2026 -2030 ini, dinilai membawa angin segar serta harapan baru bagi arah masa depan organisasi profesi jurnalis televisi tersebut.

Ficky Tri Syaputra mengungkapkan bahwa, keputusannya untuk maju didasari oleh keinginan kuat untuk membawa IJTI Sumbar ke arah yang lebih modern. Ia menilai, organisasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak jurnalisme positif di Sumatera Barat.

“Saya merasa terpanggil untuk mewakafkan diri dan pemikiran dalam membesarkan IJTI Sumbar. Visi utama saya adalah membangun rumah besar bagi jurnalis televisi di Sumbar yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap arus disrupsi teknologi,” ujar Ficky, Kamis (9/7).

Kata dia, salah satu fokus utama yang ditawarkan dalam visi misinya adalah, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) anggota. Di era gempuran media digital, menurutnya, jurnalis televisi tidak boleh lagi hanya terpaku pada pola-pola konvensional, melainkan harus menguasai ekosistem multimedia.

Ficky berkomitmen untuk rutin menggelar pelatihan berbasis science jurnalistik kebencanaan, digitalisasi konten, hingga sertifikasi kompetensi jurnalis (Uji Kompetensi Jurnalis Televisi) hingga manajemen kebencanaan.

Secara khusus, Ficky menggarisbawahi urgensi pembekalan jurnalisme kebencanaan bagi para koresponden TV di lapangan. Mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan bencana mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir bandang hingga kompetensi meliput di tanah bencana menjadi harga mati.

Ficky berkomitmen untuk rutin menggelar pelatihan Emergency Journalism (Jurnalisme Darurat) dan mitigasi keselamatan kerja di area bencana. Langkah ini dirasa sangat mendesak agar jurnalis TV di Sumbar tidak hanya cepat menyajikan visual informasi, tetapi juga mengutamakan keselamatan diri serta mampu memproduksi berita yang menenangkan publik, bukan memicu kepanikan.

Menurut Ficky, selain masalah peningkatan kapasitas teknis di medan ekstrem, dia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para jurnalis. Ia berjanji akan membentuk tim advokasi internal yang siap memberikan pendampingan hukum dan trauma healing bagi anggota yang mengalami tekanan fisik maupun psikologis saat bertugas.

“Humas, advokasi, dan keselamatan kerja organisasi harus berjalan seirama. Kami ingin memastikan bahwa seluruh jurnalis televisi di Sumatera Barat dapat bekerja dengan rasa aman dan mendapatkan hak-hak profesionalitas mereka secara layak,” tambahnya secara tegas.

Pemilihan Ketua Umum IJTI Sumbar ini diprediksi akan berlangsung dinamis dan demokratis. Dengan mengusung semangat kolaborasi lintas generasi dan misi tangguh bencana, Ficky optimistis dapat merangkul seluruh elemen jurnalis televisi di Sumbar demi mewujudkan iklim pers yang sehat, merdeka, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Gayung bersambut, komitmen Ficky untuk memimpin IJTI Sumbar mendapat apresiasi dari sejumlah jurnalis senior. Gaya kepemimpinannya yang dinilai egaliter, bersahaja, namun memiliki jaringan luas di tingkat nasional dianggap sebagai modal kuat untuk menakhodai organisasi selama beberapa tahun ke depan.

Pemilihan Ketua Umum IJTI Sumbar ini diprediksi akan berlangsung dinamis dan demokratis. Dengan mengusung semangat kolaborasi lintas generasi, Ficky optimistis dapat merangkul seluruh elemen jurnalis televisi di Sumbar demi mewujudkan iklim pers yang sehat, merdeka, dan bermartabat. (*)

The post Ficky Tri Syaputra Siap Bertarung Jadi Calon Ketua Umum IJTI Sumatera Barat appeared first on Prokabar.

Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk intimidasi dan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers.

“Penangkapan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesional merupakan tindakan yang mencederai kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi,” ujarnya dalam pernyataan sikap IJTI.

Menurut informasi yang beredar, penangkapan dilakukan Angkatan Laut Israel di perairan internasional. Keempat jurnalis itu sedang meliput misi pengiriman bantuan makanan dan obat-obatan untuk warga sipil di Gaza yang tengah mengalami konflik. Satu aktivis kemanusiaan juga ikut ditangkap bersama mereka.

IJTI menilai tindakan Israel menunjukkan sikap arogan dan brutal. Tindakan tersebut diduga melanggar Konvensi Jenewa tentang perlindungan jurnalis di wilayah konflik bersenjata, serta prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin hukum internasional.

“Jurnalis bukan target kekerasan dan tidak boleh dikriminalisasi saat menjalankan tugas jurnalistik maupun misi kemanusiaan,” tegas pernyataan IJTI.

Desakan IJTI kepada Pihak Terkait
IJTI mendesak Pemerintah dan Militer Israel segera membebaskan para jurnalis dan aktivis dalam kondisi selamat tanpa syarat. Organisasi ini juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi tingkat tinggi untuk memastikan keselamatan dan pembebasan mereka.

Selain itu, IJTI mengajak perusahaan media tempat jurnalis bekerja untuk memberikan pendampingan hukum dan advokasi internasional. Mereka juga mengajak organisasi pers nasional maupun internasional serta lembaga hak asasi manusia untuk memberikan tekanan agar Israel menghormati kebebasan pers.

Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel mengenai status para tahanan. Pemerintah Indonesia diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk melindungi warganya yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan di luar negeri.

Kasus ini kembali menyoroti risiko tinggi yang dihadapi jurnalis saat meliput konflik di wilayah rawan, serta pentingnya perlindungan internasional bagi pekerja media. Masyarakat dan komunitas pers terus memantau perkembangan kasus ini.

The post IJTI Kutuk Keras Penangkapan Jurnalis Indonesia oleh Militer Israel di Laut Mediterania appeared first on Prokabar.

Aksi itu rencananya akan digelar di dua titik lokasi, yaitu Kantor Gubernur Sumatera Barat dan Mapolda Sumbar dengan titik kumpul kantor PWI Sumbar.

Demikian seryan aksi tersebut oleh Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) dengan tema “Lawan Upaya Menghalangi Menghalangi Kerja Jurnalis”.

Mengambil titik kumpul : Kantor PWI Sumbar, wartawan akan bergerak ke Kantor Gubernur Sumatera Barat dilanjutkan ke Polda Sumbar mulai pukul 14.00 WIB (berkumpul 13.00 WIB).

Dress code :  Baju Hitam,” demikian seruan aksi tersebut yang beredar di sejumlah Group WhatsApp Selasa pagi.

Seruan itu juga menyertakan list nama yang akan diisi para jurnalis yang akan ikut aksi tersebut.

Sebelumnya, empat organisasi jurnalis di Sumbar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk protes pengusiran wartawan saat prosesi pelantikan Wakil Walikota Padang.

Kempat organisasi itu adalah AJI Padang, PFI Padang, IJTI Sumbar dan PWI Sumbar.

Tak hanya itu, LBH Pers Padang juga mengecam pengusiran wartawan itu dengan menyebut sebagai tindak pidana. (Mbb)

The post Buntut Pengusiran Pelantikan Wawako Padang, Insan Pers Gelar Aksi ke Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Prokabar.

UKW dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu (10 dan 11/9). Acara ini diikuti 72 wartawan, 4 dari Singgalang. Dari 36 itu, yang kompeten hanya 32 dan semua peserta dari Singgalang dinyatakan kompeten.

Ketua Dewan Pers RI, Azyumardi Azra saat membuka acara ini mengatakan , Jurnalis Indonesia dewasa harus Profesional, dan kompeten dibidangnya guna menghadapi tantangan komfergensi media.

“Mau tidak mau seorang wartawan harus meningkatkan kualifikasi dan pengetahuannya dengan cara mengikuti Uji Kompetensi, ” ujar Azyumardi Azra.

Dikatakan, pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitus soal penyelenggara sertifikasi kompetensi wartawan, Dewan Pers konsisten dan tidak berhenti bersama Organisasi Wartawan melakukan pembinaan melalaui uji kompetensi wartawan.

“Pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan intelektual oleh sebab itu wartawan Indonesia harus menambah wawasan dan keilmunnya,”ujarnya

Azyumardi Azra. juga menyorot tentang turunnya Indek Kemerdekaan Pers (IKP) di Sumatera Barat, dari peringkat 6 besar menjadi peringkat 20. “Harus menjadi catatan semua pihak agar kedepan lebih baik lagi,” tegasnya.

“Kita berempat lulus semua, “ kata Yuni yang ikut UKW utama.

Empat wartawan Harian Singgalang dinilai  kompeten dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan DP bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) itu, satu kompetensi wartawan utama. Tiga lainnya untuk kompetensi wartawan madya.

UKW yang berlangsung di Gedung Bung Hatta itu diikuti 72 wartawan. Sebanyak 36 orang utusan dari PWI Sumbar dan 36 lainnya dari IJTI Sumbar. Empat dari 36 wartawan dari PWI dinilai belum kompeten oleh tim penguji. Sementara, untuk IJTI belum diumumkan, karena saat berita ini ditulis, ujian masih berlangsung untuk mereka. Empat orang yang belum kompeten bisa mengulang kembali untuk ujian berikutnya.

Penyelenggaraan UKW berlangsung sangat  serius. Seluruh peserta benar-benar “bersitungkin” mengerjakan materi uji dari penguji. Tak ada yang main-main, manajemen waktu dan ketepatan juga menjadi salah satu yang dinilai.

Walikota Bukittinggi Erman Safar pada saat membuka kegiatan itu, menyampaikan keprihatinannya dan juga sangat sedih dengan “grade” wartawan yang sudah mulai rendah. Dari berita-berita yang dibacanya di berbagai portal, ditemukan banyak berita yang sama.

“Saya sangat sedih melihat fenomena yang ada. Ini entah apalah namanya. Saat ini, satu berita yang sama bisa, bisa terbit di media yang berbeda. Apakah ini wartawannya yang hanya “copy paste” saja atau memang kompetensinya yang tidak ada,” ujarnya.

Apa yang disampaikan walikota itu, menjadi pelecut bagi peserta dan khususnya peserta dari Harian Singgalang, untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam UKW yang dilakukan ini.  Dengan kompetensi yang dimiliki wartawan yang telah ikut UKW di Bukittinggi ini, bisa menghilangkan stigma wartawan copy paste seperti yang disampaikan walikota itu.

Perwakilan PWI Pusat, Ocktap Riady pada penutupan kegiatan mengucapkan selamat kepada seluruh 36 orang anggota PWI Sumatera Barat,  yang telak mengikuti UKW selama dua hari, 10- 11 September 2022. Jangan terlalu bangga dengan apa yang didapat hari ini. Teruslah belajar dan belajar untuk lebih baik.

“Selaku penguji kami minta maaf apabila kami terlalu keras dalam menguji. Hal itu kami lakukan agar para peserta benar- benar kompeten dan lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik,” terangnya. (*)

The post Ketua Dewan Pers Pantau Langsung UKW Sumbar appeared first on Prokabar.

Nota kesepahaman berisi komitmen Polda Sumbar untuk melaksanakan MoU Dewan Pers dan Kapolri (No.2/DP/MoU/II/2017) tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dalam Nota Kesepahaman itu, Polda Sumbar dan seluruh jajarannya berkomitmen akan melaksanakan mekanisme yang telah diatur dalam MoU diatas atau sesuai UU Pers, seperti menyarankan pelapor untuk memberikan hak jawab,koreksi, jika ada yang keberatan dengan pemberitaan. Selanjutnya akan diteruskan ke Dewan Pers jika masih berlanjut.

Intinya, Polda Sumbar tidak akan langsung menjerat pidana terhadap kasus Pers, seperti yang banyak terjadi di daerah lain.

“Ini bukan janji saya, tapi komitmen Pimpinan Polri pada waktu HPN lalu, maka kita akan laksanakan sesuai dengan komitmen tersebut,” ujar Kapolda Sumbar Irjend Pol Teddy Minahasa.

Ditambahkannya, meskipun begitu diharapakan media harus memakai azas keberimbangan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pernyataan Teddy disambut tepuk tangan para hadirin, yang menghadiri resepsi HPN di Auditorium gubernuran Sumbar.

Sekaitan pernyataan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa, ketua Forum Wartawan Parlemen, penyandang kartu wartawan utama 932, mengatakan, semoga ini menjadi langkah baik untuk jaminan kemerdekaan Pers di Sumbar khususnya dan Indonesia umumnya.

“Saya berharap ini angin segar bagi kita kalangan jurnalis, namun harus diingat, keberimbangan juga amat perlu, ini sesuai dengan kode etik dan aturan berlaku, sehingga Marwah kita semakin tinggi, dengan profesi terhormat ini,” tegas Novrianto yang kerap dipanggil Ucok ini.

Dia juga menambahkan, bagi instansi dan narasumber juga punya hak untuk menolak, jika dianggap yang datang tidak profesional, karena wartawan bertugas menghimpun berita, bukan datang dengan alasan tertentu.

“Wartawan menghimpun dan meliput berita untuk diekspos di mediannya masing-masing, jadi bukan cuma mencatat lalu berita gak keluar,” tegasnya Ucok mengakhir. (rls)

The post Resepsi HPN di Sumbar, Ketua Organisasi Pers Tanda Tangani MoU dengan Kapolda appeared first on Prokabar.

Sebanyak 200 jurnalis akan mengikuti vaksinasi yang digelar pada Rabu (24/3) di Palanta Rumah Walikota Padang. Kegiatan ini diinisiasi oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar.

“Seharusnya vaksinasi ini dilakukan secara mandiri di Puskesmas yang ditunjuk, namun kita sengaja menggelar kegiatan ini agar semua jurnalis yang divaksin pada dosis pertama bisa mendapatkan vaksin kedua secara tepat waktu,” jelas Ketua IJTI Sumbar, John Nedy Kambang.

Vaksinasi dosis kedua ini, IJTI menggandeng Bank Indonesia, Gojek dan Tokopedia,sebagai mitra kerjasama.

“Kita menjalin kerjasama dengan BI, Gojek dan Tokopedia untuk memotivasi kawan kawan jurnalis agar aktif dalam vaksinasi sekaligus mengkampanyekan vaksinasi kepada masyarakat luas,” lanjut John Nedy.

“Untuk meningkatkan kampanye vaksinasi, kita juga gelar ajang “kompetisi” untuk upload aktivitas vaksinasi di sosial media, hadiahnya menarik,” sambung jurnalis CNN Indonesia tersebut.

Kegiatan ini rencananya dihadiri dan dibuka oleh Walikota Padang Hendri Septa, dan didukung penuh oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.

Sementara itu pihak gojek antusias mendukung kegiatan ini.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan dan upaya Pemprov Sumbar dan Pemko Padang dalam memprioritaskan awak media sebagai penerima vaksin. Kami merasa bangga bersama-sama dengan IJTI Sumbar dapat terlibat dan mendukung kegiatan vaksinasi kepada para jurnalis. Semoga program vaksinasi pemerintah terus dapat berjalan lancar,” pungkas Head of Regional Corporate Affairs Gojek wilayah Sumbagut, Dian Lumbantoruan.(rls)

The post Ratusan Jurnalis dan Pekerja Media di Sumbar Akan Suntik Vaksin Dosis ke-2 appeared first on Prokabar.

“Saya imbau kawan-kawan di lapangan, karena kita bertugas mengimbau masyarakat agar menjaga jarak, bermasker, mencuci tangan, maka hendaknya disiplin itu kita dulu yang memberi contoh,” kata Heranof melalui siaran persnya, Sabtu (22/8).

Ia mengatakan, apabila tidak diperlukan benar untuk berdekatan dengan narasumber dalam berwawancara, maka lakukanlah wawancara daring.”Teknologi sudah memudahkan tugas-tugas kita sebagai wartawan khususnya para reporter yang banyak berada di lapangan,” kata Heranof Firdaus.

Imbauan ini disampaikan oleh Ketua PWI Sumbar, menyusul dinyatakannya positif terpapar Covid-19, salah seorang wartawan TV di Padang berinisial F, hari ini Sabtu (22/8).

Sementara itu Pengurus Ikatan Jurnalis Telvisi Indonesia (IJTI) Sumbar juga mengimbau para anggotanya untuk memaksimalkan wawancara dengan sistem online, terutama untuk liputan-liputan konferensi pers.

Imbauan ini disampaikan oleh Ketua IJTI Sumbar John Nedy Kambang dalam siaran persnya hari ini, menyusul dinyatakannya anggota IJTI, F positif terpapar Covid-19.

F, dinyatakan positif setelah hasil tes swab yang diikutinya atas kesadadaran sendiri diumumkan, Sabu pagi ini. Diketahui, Sebelumnya F meliput gelombang besar test swab di salah satu Puskesmas di Padang. Waktu itu, ia menyatakan ikut juga ditest. Dan hasilnya, Sabtu pagi ini diumumkan positif.

F kepada para sahabatnya sesama wartawan menyatakan bahwa ia baik-baik saja, kini langsung menjalani isolasi mandiri. “Doakan saya,” ujarnya ketika berkontak melalui whatsApp.

Sementara IJT Sumbar menyatakan ikut prihatin dengan apa yang menimpa rekan kerja tersebut. ”Kami juga mengapresiasi langkah yang dilakukan rekan kerja tersebut, karena tes swab dilakukan dengan kesadaran sendiri. Kami menghimbau kawan-kawan lain bisa melakukan hal yang sama,” ujar John Nedy Kambang bersama Sekretarisnya Nofal Wiska.

IJTI mengingatkan para wartawan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan serta kesehatan selama melakukan liputan di lapangan. “Hal yang perlu diingat adalah; tidak ada berita seharga nyawa. Artinya, nyawa jauh lebih penting,” kata dia.

Karena itu sejak awal, IJTI Sumbar sudah berusaha untuk melakukan jaga jarak dengan narasumber. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melukan Press Conference Online (PCO) atau wawancara jarak jauh. Itu dilakukan saat pandemi ini bermula.

Namun seiring dengan pelonggaran PSBB dan sudah banyaknya aktivitas warga yang “seperti normal” ikut berpengaruh terhadap kerja jurnalis juga. Kalau biasanya jaga jarak melalui wawancara online, sekarang harus diakui, sudah banyak yang pertemuan fisik.

Baik PWI maupun IJTI Sumbar, mengajak rekan-rekan jurnalis lain untuk melakukan tes swab, sebab dalam aktifitas di lapangan bisa saja terjadi kontak dengan pihak terpapar Covid-19.

“Terpapar Covid bukanlah aib, sehingga kami berharap jangan ada pihak yang berusaha untuk mengucilkan,” kata John Nedy Kambang. (rel)

The post Hindari Covid, PWI dan IJTI Ajak Wartawan Prioritaskan Wawancara Online appeared first on Prokabar.

Namun, seperti diketahui bersama, pandemi Covid-19 melahirkan krisis ekonomi yang serius. Berbagai sektor industri di Tanah Air menghadapi masa-masa yang suram. Tanpa terkecuali, krisis ini juga memukul industri media nasional. Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja untuk karyawan perusahaan media menjadi semakin nyata, ketika industri media nasional dihadapkan pada perfoma bisnis yang menurun secara drastis, sebagaimana juga terjadi pada sektor lain secara bersamaan. Dalam konteks inilah, kami menganggap penting dan mendesak dilakukannya tindakan konkret oleh Negara untuk membantu industri media, para wartawan, dan seluruh pekerja media yang terdampak oleh krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Kami—Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media—dengan ini mendorong pemerintah untuk menaikkan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp405 triliun yang sudah diputuskan pemerintah. Untuk menyelamatkan daya hidup pers nasional yang sedang menghadapi krisis ekonomi serius akibat pandemi Covid-19, kami menyampaikan aspirasi sebagai berikut ini. Aspirasi ini kami ajukan sebatas dalam konteks periode pandemi Covid-19:

1. Mendorong Negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.

2. Mendorong Negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut.

3. Mendorong Negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei – Desember 2020.

4. Mendorong Negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

5. Mendorong Negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

Kami yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Media dan

Asosiasi Profesi Media:

Serikat Penerbit Pers (SPS) | Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) | Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) | Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) | Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) | Forum Pemred | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) | Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) | Pewarta Foto Indonesia (PFI) | Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) | Dewan Pers.(rls)

The post Insentif Ekonomi Untuk Menopang Daya Hidup Pers, Dalam Situasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 appeared first on Prokabar.

Asisten 1 Pemkab Agam, Rahman dalam sambutannya menjelaskan, momen rapat kerja PWI Agam menjadi langkah awal yang sangat baik. Sebagai harapan menjalin kerjasama dengan kesepakatan yang lebih intens.

“Pemerintah Daerah sangat terbuka dalam jalinan kerjasama. Namun bukan bekerjasama menyelesaikan suatu persoalan. Melainkan kerjasama yang dikonsep dari awal dan dirangkai,” ujarnya.

Kita mendukung dari apa yang telah kita sepakati dari awal lanjutnya. Termasuk kerjasama melalui program terencana yang bisa saling menguntungkan nantinya.

“Peningkatan kualitas dan profesional PWI Agam perlu ditingkatkan. Dan kita bisa kerjasamakan seiring kesepakatan nanti,” pungkasnya. (rud)

The post Ini Pesan Pemkab Agam Di Rakerja PWI Agam 2019 appeared first on Prokabar.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan terakhir kepada almarhum karena selama hidupnya telah banyak membantu para jurnalis televisi dalam memberikan Informasi kebencanaan.

Mas Topo, demikian panggilan akrab Sutopo oleh rekan Jurnalis televisi dinilai menjadi sosok yang memberi inspirasi dan spirit. Seluruh anggota IJTI merasa sangat kehilangan sosok beliau yang tidak hanya soal pemberi kabar kebencanaan tetapi juga penebar ilmu dan banyak sekali pelajaran hidup yang telah beliau tularkan baik secara langsung maupun tidak langsung selama ini.

“Mas Topo mengajarkan kepada kami bahwa hidup itu harus berarti. Hidup adalah tugas, demi kehormatan manusia. Kami yakin Mas Topo akan menjadi ahli Surga. Maka dari itu, ijinkan kami untuk terus menggunakan spirit ini,” kata Ketua Dewan Pertimbangan IJTI, Imam Wahyudi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga menambahkan bahwa Sutopo tidak hanya soal pengabdian, tapi lebih dari itu. Sutopo adalah legenda, tidak cuma bagi BNPB tapi sudah milik Indonesia bahkan telah diakui dunia.

“Pak Topo bekerja tak kenal waktu, tak kenal lelah. Kita butuh sosok seperti Pak Topo bukan hanya soal bencana tapi juga pengabdian yang memiliki nilai kemanusiaan. Pak Topo telah menjadi legenda,” ungkap Doni.

Sosok Sutopo adalah pejuang kemanusiaan dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, profesional dan berprestasi. BNPB sangat merasa kehilangan dan kesulitan untuk mencari pengganti Sutopo. Doni juga berharap semoga akan lahir ‘Sutopo-Sutopo’ selanjutnya di jaman yang semakin maju.

“BNPB merasa sangat kehilangan. Dan tentunya kami juga masih kesulitan untuk mencari pengganti Pak Topo. Tapi kami yakin, pasti ada ‘Sutopo-Sutopo’ selanjutnya,” tambah Doni.

Selain penghargaan, IJTI juga memberikan kenang-kenangan berupa karikatur Sutopo Purwo Nugroho yang nantinya akan diperbanyak dan dipasang di setiap kantor televisi di seluruh Indonesia. Hal itu diharapakan menjadi pengingat, penyemangat kinerja dan spirit para pemberi kabar bencana yang berdedikasi kepada negeri. (rls)

The post IJTI Serahkan Penghargaan Kepada Almarhum Sutopo appeared first on Prokabar.

Lomba vlog ini digelar dua kali. Yang pertama lomba vlog mengajak untuk datang ke TPS. Batas akhir upload video tanggal 17 April 2019.

Lomba kedua adalah  setelah pencoblosan. Vlogger ditantang untuk membuat video sambil menperlihatkan jarinya yang sudah bertinta. Batas akhir pengiriman adalah 18 April 2019, pukul 18.00 WIB.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar, John Nedy Kambang, menyebut kegiatan ini digelar sebagai wujud partisipasi jurnalis untuk menyukseskan Pemilu 2019. Peserta tidak hanya jurnalis saja, tapi terbuka untuk umum.

“Lomba vlog ini diharapkan bisa menjadi motivasi pemilih millenial datang ke TPS, sehingga partisipasi masyarakat meningkat,” ungkap John yang juga jurnalis CNN Indonesia ini.

Hadiah yang diberikan cukup besar. Total Rp. 7,5 Juta untuk masing masing lomba.

“Caranya juga mudah, berkreasi melalui video, bisa direkam dengan kamera jenis apapun, edit dan upload ke akun Instagram kamu,” lanjut John Nedy Kambang.

John menegaskan yang perlu menjadi perhatian peserta adalah video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan dan hal yang melanggar hukum lainnya. Selain itu vlogger tidak dibenarkan untuk berkampanye, berpihak ke peserta Pemilu, mengajak untuk Golput dan menampilkan simbol simbol lain yang mengarah pada dukungan terhadap peserta Pemilu.

“Kita tegas dalam hal ini, lomba vlog murni untuk sosialisasi datang ke TPS, bukan berkampanye. Jika ada vlogger yang memuat unsur tersebut kita akan langsung coret,” jelas John.

KPU Sumbar menyambut positif kegiatan ini. Sejauh ini KPU sudah melakukan sosialisasi masif ke seluruh lapisan masyarakat.

“KPU Sumbar menyambut baik kegiatan ini, kita berharap pemilih pemula hadir mencoblos dan meramaikan TPS tanggal 17 April. Lomba vlog adalah salah satu media yang efektif,” ungkap Komisioner KPU Sumbar, Gebril Daulay.

Bagi vlogger yang ingin mengikuti lomba ini, diharapkan bisa membaca syarat dan ketentuan lomba secara cermat. (*/rel)

The post Sambut 17 April, KPU Sumbar dan IJTI Sumbar Gelar Lomba Vlog appeared first on Prokabar.

Informasi berterbangan di media sosial dan televisi nasional. Berpacu cepat, ingin menjadi terdepan. Hati hati, tercepat bukan berarti menabrak etika pemberitaan. Ada rambu rambu yang harus ditaati.

Ini pernyataan sikap Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Jakarta – Menyikapi peristiwa pengeboman di Gereja di Surabaya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyerukan :

1. Mengutuk keras tindakan biadab pelaku pengeboman. Terorisme adalah kejahatan luar biasa dan tidak dibenarkan oleh agama manapun

2. Meminta seluruh jurnalis TV berpegang teguh pada kode etik dan P3SPS dalam meliput peristiwa teror bom di Surabaya.

3. Tidak mengeksploitasi visual berdarah korban tragedi bom dilayar kaca

4. Memverifikasi dan mengkonfirmasi setiap informasi terkait teror bom secara benar sebelum dipublikasi

5. Tidak ikut menyebarkan dan men-share gambar atau video korban teror bom di media sosial atau applikasi percakapan.

6. Tidak menggunakan narasumber yang bisa memperkeruh situasi

7. Selain menggali persoalan teror yang sebenarnya, jurnalis harus mendorong dan mendukung aparat kepolisian menangani kasus ini secara menyeluruh dan tuntas

8. Jurnalis harus ikut serta menjaga stabilitas nasional, dengan terus menumbuhkan harapan serta tidak menimbulkan ketakutan dimasyarakat

Jakarta, 13 Mei 2018

Pengurus Pusat
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Yadi hendriana-Ketua Umum
Indria Purnama Hadi-Sekjen

The post Soal Bom Surabaya, Ini Kata IJTI appeared first on Prokabar.

Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Sejumlah wartawan media eletronik dan cetak menjadi korban kekerasan apparat kepolisian dan Satpol PP  saat tengah meliput pembubaran paksa aksi demo masa di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Senin(9/10) malam. Wartawan Metro TV Darbe Tyas mengalami luka memar setelah sempat dipukuli dan diinjak oleh aparat. Darbe Tyas yang saat itu berada dilokasi agak jauh dengan pengunjuk rasa tiba-tiba didatangi dan diseret oleh puluhan petugas ke halaman Setda, kemudian dipukuli di lokasi tersebut hingga terjatuh. Bukan itu saja, petugas juga sempat menginjak-injak tubuhnya. Petugas baru meninggalkan korbannya, setelah Darbe tidak berdaya dan menghapus seluruh rekaman gambar dalam kameranya. Tidak hanya Darbe Tyas, wartawan cetak dari Suara Merdeka Agus Wahyudi, Dian Aprilia, Satelit Pos Auliya Hakim dan Radar Banyumas Wahyu juga turut menjadi korban kekerasan aparat.

Aksi brutal aparat terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya selalu saja terulang. Banyak anggota polisi yang sepertinya tidak paham bahwa tugas jurnalis dilindungi oleh undang-undang. Tidak hanya itu, peristiwa kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat menunjukan bahwa kesepakatan yang sudah dibuat antara institusi kepolisian dengan Dewan Pers agar polisi melindungi jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya tidak terimplementasikan dengan baik.

Atas peristiwa kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis oleh aparat kepolisian di Banyumas, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat menyatakan sikap sebagai berikut :

1. IJTI mengutuk dan mengecam keras aksi kekerasan yang menimpa sejumlah jurnalis di Purwokerto, Jawa Tengah

2. Menuntut pelaku kekerasan diseret ke meja hijau dan dijatuhi hukuman yang setimpal

3. Meminta Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Banyumas bertangungjawab penuh atas insiden kekerasan yan menimpa para jurnalis di Purwokerto.

4. Meminta pihak Setwilda Banyumas untuk bertanggungjawab atas tindakan kekerasan tersebut, karena peristiwa itu terjadi di Lingkungan Pemda Banyumas.

Jakarta 10-10-2017

Ketua Umum IJTI

Yadi Hendriana

Sekjen

Indria Purnamahadi

The post ​IJTI Kecam Kekerasan Aparat Terhadap Jurnalis di Purwokerto appeared first on Prokabar.

Saat ini sinetron asing masih menjadi favorit masyarakat, terbukti dengan rating paling tinggi. KPI tidak bisa berbuat banyak karena aturan menegaskan tayangan asing bisa diaiarkan 40 persen dari total jam siaran.

Dalam dialog yang membahas kondisi terkini dunia penyiaran di Indonesia ini, Yuliandre didampingi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Andalas (Unand), Alfan Miko, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ), Harmonis.

Menurut ketua lembaga negara termuda sepanjang sejarah itu, saat ini masyarakat media harus saling bahu membahu menangkal isu hoax yang sering muncul. “Kami, di KPI butuh regulasi yang baru agar bisa berperan sesuai sebagaimana mestinya, sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini, jujur. KPI itu kerdil, tidak bisa memberikan sanksi ke artis stasiun TV dan radio, dampaknya kualitas siaran banyak yang memburuk dan terindikasi tidak mendidik. Apalagi dengan banyaknya produksi isi siaran dari luar yang seringkali tidak sesuai dengan kultur kita,” tegasnya.

Selain itu, Yuliandre juga mengatakan industri media, sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan suatu bangsa. “Jika media lemah, hancurlah suatu bangsa. Saya sengaja hadir dan mengundang pemimpin media di Sumbar untuk mengajak memerangi isu-isu hoax yang bisa memecah belah bangsa secara umum di Indonesia dan Sumbar khususnya. Jadi mari kita perkuat saring sebelum sharing informasi,” katanya. 

Tanpa dukungan dari berbagai pihak yang ada di Sumbar, Kata Yuliandre, dirinya tidak akan kuat dalam memimpin KPI. “Pada kesempatan ini saya minta dukungan dan ingatkan jika keliru dalam bersikap,” pungkasnya.

Selain itu, Yuliandre juga menyinggung beberapa perubahan UU Penyiaran, seperti sanksi denda bagi yang melanggar. (laf)

The post ​Awas, Tayangan Asing Merusak Masa Depan Bangsa appeared first on Prokabar.