”Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro, red). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas,” ujar Presiden Jokowi dilansir Selasa (3/3).

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa Otoritas Ibu Kota Negara ini akan segera ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres)-nya yang nanti di sana akan ada chief executive officer (CEO)-nya.

”CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera diputuskan dalam insyaallah dalam minggu ini,” ujar Presiden.

Sebagai informasi secara urutan kandidat yang disebut Presiden adalah sebagai berikut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.  (*)

The post Ini Dia Empat Nama Calon Kepala Otoritas IKN appeared first on Prokabar.

Ketua Komite I Agustin Teras Narang mengatakan, bahwa semua pihak harus komitmen jika ingin pemindahan IKN dapat terwujud pada tahun 2024 nanti. “Saya melihat adanya keterbatasan waktu jika mau mewujudkan pemindahan IKN ke Kaltim pada 2024 nanti. Saat ini kami ingin tahu sejauh mana Kementerian PUPR telah mempersiapkan segala proses untuk pembangunan IKN tersebut,” kata Teras Narang didampingi Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik pada rapat tersebut.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, saat ini PUPR melalui Pokja Penyiapan Infrastruktur IKN sudah menyusun kajian konsep desain IKN dengan mempelajari berbagai negara yang melakukan pemindahan ibukota. “Rencana yang dikejar pada tahun 2024 pindah nanti adalah zona inti pusat pemerintahan yaitu, Istana Kepresidenan, Legislatif, Yudikatif dan sarana infrastruktur dasar penunjang lainnya,” ungkap Danis.

Pemenang Desain Ibukota Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR diwakili oleh Ardzuna Sinaga dari Tim Urban+ mengungkapkan bahwa konsep gagasan desain karya mereka sangat menunjukkan identitas dari Indonesia sendiri. “Nama Nagara Rimba Nusa Berawal dari “Nagara” yang berarti sebuah ibu kota, kemudian “Rimba” yakni mengenai hutan tropis Indonesia yang menjadi satu di antara hutan terbesar di dunia, dan “Nusa” sebagai salah satu konsep dari ribuan pulau yang menyatu,” jelas Ardzuna.

Pada kesempatan yang sama, Senator Kalimantan Timur Awang Ferdian Hidayat mewakili masyarkat Kaltim menyatakan optomis IKN akan terwujud. “Ini menyangkut citra bangsa, kita jangan khawatir karena semua pihak pasti akan semaksimal mungkin mewujudkan IKN ini, kita harus optimis dan saya yakin masyarakat Kaltim mendukung,” tukas Awang.

Sementara itu, Senator asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha setuju dengan senator lainnya soal masalah landasan hukum pemindahan IKN harus kuat dan mampu dilanjutkan kepemimpinan berikutnya. “Persoalan aturan saya setuju, Undang-Undangnya harus kuat dan berkesinambungan hingga kepemimpinan selanjutnya. Kemudian persoalan lainnya desain harus berdasarkan kearifan lokal. Persoalan pendanaan juga perlu kejelasan,” pungkasnya. (Rel)

The post Komite I DPD RI Minta Pembangunan Ibukota Negara Libatkan Masyarakat Lokal appeared first on Prokabar.

“Diharapkan dengan melihat ke lokasi, akan didapatkan pengalaman dan sense terbaik sebagai dasar penyusunan detail desain yang akan dimulai tahun 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai pengumuman pemenang Sayembara Gagasan Desain IKN di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (23/12).

Survei langsung ke lapangan yang akan dilaksanakan pada Januari 2020 selama 2-3 hari ini, Menteri PUPR berharap para pemenang desain akan mendapatkan gambaran langsung untuk bisa menyusun desain yang lebih terinci yang mengadopsi kondisi alam dan budaya Kalimantan serta mencerminkan visi Indonesia kedepan.

Menurut Menteri PUPR, survei lapangan juga diperlukan untuk memastikan rancangan yang akan disusun telah sesuai dengan rencana lokasi pembangunan prasarana dasar seperti Bendungan Sepaku Semoi yang akan dibangun pada 2020.

Detail desain akan dimulai dari titik pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN untuk rencana pembangunan prasarana dasar yakni jalan, bendungan, dan drainase dengan luasan 4.000 – 6.000 ha.

“Terkait pembangunan jalan menuju IKN juga harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena di hulu lokasi IKN tepatnya di Teluk Balikpapan terdapat tempat yang menjadi habitat Bekantan yang harus dilindungi. Bekantan ini hanya ada di Kalimantan dan mungkin terbanyak di Teluk Balikpapan, untuk itu akan dilindungi dengan pagar sehingga tidak akan terdampak pembangunan,” terang Basuki.

Detail desain IKN tersebut diungkapkan Menteri PUPR akan menjadi tahapan pertama setelah adanya landasan hukum berupa Undang-Undang (UU) pemindahan Ibu Kota, sehingga harapannya pada semester kedua, kuartal keempat tahun 2020 sudah bisa dilakukan groundbreakingpembangunan fisik IKN.

Untuk tahapan selanjutnya Menteri PUPR berharap agar para pemenang dapat terbuka dan kolaboratif atas hasil karya mereka sehingga didapat hasil terbaik untuk detail desain. Sesuai pesan Presiden Jokowi, Menteri PUPR juga menyebut hasil detail desain IKN nanti tidak hanya bagus namun juga harus memiliki nilai pembeda dari desain-desain Ibu Kota negara lain di dunia.

“Sebagai contoh jika kita mendengar kata White House pasti identik dengan Washington DC di Amerika. Untuk itu nantinya gedung yang akan dibangun di IKN juga harus unik. Boleh desain luarnya mengangkat tema tradisional, namun di dalamnya fasilitas harus modern yang menunjukkan smart building. Rencananya akan ada sayembara tersendiri untuk desain gedung-gedung pemerintahan,” ujar Basuki.

Untuk mewujudkan semua itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan dibutuhkan peran besar dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) seperti halnya dalam mendukung kesuksesan pembangunan dan renovasi venue Asian Games 2018. “Untuk itu IAI Kaltim harus diperkuat, jika diperlukan kantor pusat IAI dipindah ke Kaltim. Ini merupakan kerja besar bagi para arsitek, urban designer, dan city planner,” tuturnya.

Untuk kualitas Urban Design IKN yang lebih paripurna, Menteri PUPR menyatakan juga akan segera mengundang ahli-ahli terkait lainnya tingkat nasional dan jika diperlukan ahli tingkat internasional, baik yang akan ikut berperan langsung dalam perancangan maupun sebagai penasehat/reviewer.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Dewan Juri Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara telah memutuskan desain bertema “Nagara Rimba Nusantara” sebagai pemenang sayembara (juara ke-1). Desain ini dibuat oleh Urban+, perusahaan yang didirikan Sofian Sibarani dan berhak menerima piagam penghargaan dan hadiah sebesar Rp. 2 miliar.

Sedangkan juara ke-2 dengan desain bertema “The Infinite City” berhak mendapatkan piagam penghargaan serta hadiah sebesar Rp. 1,25 miliar. Juara ke-3 yakni desain bertema “Kota Seribu Galur” berhak mendapatkan piagam penghargaan serta hadiah Rp. 1 miliar.

Dua finalis lainnya mendapatkan gelar juara harapan I dan harapan II. Desain bertema “Zamrud Khatulistiwa” ditetapkan sebagai juara harapan I berhak mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah sebesar Rp. 500 juta. Sedangkan harapan II adalah desain bertema “Benua Rakyat Nusantara” juga berhak mendapatkan piagam penghargaan serta hadiah sebesar Rp. 250 juta.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H Sumadilaga juga selaku Ketua Tim Pelaksana Sayembara IKN menjelaskan, sayembara gagasan IKN diikuti 755 peserta dari hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk dari luar negeri. Sampai batas akhir 29 November 2019, ada 292 peserta yang memasukan desain ibu kota negara yang cerdas, hijau, indah, modern dan berkelanjutan.

“Sebanyak 257 karya dari 292 dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Selanjutnya pada tahap penjurian 9 sampai 13 Desember dipilih 30 karya melalui mekanisme voting dan tahap akhir dipilih lima karya terbaik melalui sistem scoring berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan,” ungkap Danis. (*)

The post Tiga Pemenang Desain Ibu Kota Baru Akan Diberangkatkan Ke Kalimantan appeared first on Prokabar.

Adapun pemenang II adalah desain dengan judul ‘The Infinite City’, disusul desain dengan judul ‘Seribu Galur’ sebagai pemenang III. Selanjutnya desain dengan judul ‘Zamrud Khatulistiwa’ ditetapkan sebagai pemenang Harapan I, dan desain dengan judul ‘Banua Rakyat Nusantara’ sebagai pemenang Harapan II.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyaksikan penetapan pemenang itu menyampaikan, Ibu Kota Negara nantinya tidak hanya harus bagus tapi juga harus memiliki pembeda dengan ibu kota lain di dunia.

Ia juga menyampaikan, tiga desain pemenang utama Sayembara Gagasan Kawasan Ibu Kota Negara ini nantinya akan dikolaborasikan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Sementara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga selaku Panitia Pelaksana Sayembara menambahkan, Ibu Kota Negara  bukan hanya akan menjadi simbol identitas bangsa, tapi juga representasi kemajuan bangsa sekaligus demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, demi visi Indonesia Maju. (*/hdp)

The post Ini Dia Pemenang Sayembara Desain Kawasan Ibu Kota Negara yang Baru appeared first on Prokabar.

“Pada tanggal 23 Desember akan diumumkan pemenangnya, yaitu pemenang terbaik 1, 2, 3 dan juga pemenang harapan 1 dan harapan 2. Jadi ini merupakan 5 terbaik, pada tanggal 23 Desember  (diumumkan) posisi 1, 2 dan 3,” kata Ketua Panitia Pelaksana Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Danis Hidayat Sumadilaga, kepada wartawan usai mendampingi 5 (lima) finalis sayembara tersebut presentasi di hadapan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Kemarin (21/12) sore.

Selanjutnya, kata Danis yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR itu, direncanakan pada tanggal 31 Desember hadiahnya akan diserahkan langsung kepada pemenang-pemenang tersebut.

Menurut Danis, ada 3 (tiga) kriteria desain yang sudah di set up oleh tim juri pada kerangka acuan kerja, yaitu satu menggambarkan identitas bangsa. Kriteria kedua adalah keberlanjutan atau sustainability yang berhubungan dengan ekonomi, lingkungan, manusia. Kriteria ketiga adalah smart city atau smart metropolis.

“Berdasarkan konsep kriteria tadi diterjemahkan oleh para peserta menjadi gagasan desain yang tadi dipresentasikan oleh kelimanya di depan presiden,” ungkap Danis.

Ditambahkan Ketua Panitia Pelaksana Sayembara Desain Ibu Kota Baru itu, jumlah peserta sayembara seluruhnya mencapai 755, kemudian yang memasukkan 292 karya, dan yang dinilai adalah 257 karya. Dengan penilaian tahap 1 terpilih 30 karya, dan tahap 2 akhirnya ada 5 karya terbaik yang diundang untuk mempresentasikan konsep dan animasinya, serta penjelasan lain yang diperlukan di depan Presiden juga para menteri, dewan juri dan juga yang lain untuk menyampaikan gagasan-gagasannya.

Danis juga menyampaikan, bahwa secara prinsip pemenang 1, 2, 3 itu copyright-nya menjadi milik pemerintah. Namun, panitia berharap nanti ada kolaborasi antara 1, 2, 3 tersebut. Sementara untuk memperkuat sense dari desain tersebut direncanakan ketiga kelompok peserta tersebut akan ke lokasi bersama dewan juri dan sebagainya untuk mengembangkan atau mendapatkan suatu ide ataupun gagasan yang lebih meningkatkan desain dari ibukota negara tersebut.

Mengenai akses untuk mengetahui hasil pengumuman, Danis mengungkapkan pihaknya mempunyai website untuk itu. “Tanggal 23 nanti  nanti akan secara langsung akan kami undang juga ataupun melalui website. Kami punya website sayembaraikn.go.id(sayembaraikn.pu.go.id), saat itu tentu saja proses ini sudah mendekati proses akhir, semua sistem secara digital akan kami upload di sistem tersebut,” jelas Danis.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR itu menegaskan, pemerintah tidak akan serta merta mengambil desain dari pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru untuk desain pembangunan ibu kota.

“Kami akan menajamkan lagi proses ini sampai kira-kira bulan Maret atau April. Kami akan berkolaborasi dan bila diperlukan dengan internasional. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan sayembara kembali, misalnya istananya, ya kan, atau gedung DPR atau MPR. Ada kemungkinan tersebut,” ujar Danis. (*/hdp)

The post Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru Diumumkan Senin appeared first on Prokabar.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, dan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan.

Presiden terlebih dahulu diagendakan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.

Setelahnya, Presiden akan menuju gerbang tol Samboja untuk meresmikan ruas tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi Samboja-Samarinda. Presiden juga akan meninjau langsung ruas tol yang diresmikan tersebut.

Pada sore harinya, Presiden dijadwalkan untuk meninjau lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Usai meninjau lokasi tersebut, Presiden akan menuju hotel untuk beristirahat dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. (*)

The post Presiden Kembali Tinjau Ibukota Baru appeared first on Prokabar.

“Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Persiapan Pemindahan Ibu kota di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).

Menurut Suharso, kewenangan Badan Otoritas itu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses pemindahan. Pemilihan Badan Otoritas ini karena menyangkut kewenangan-kewenangan atas tanah, atas lahan dan supaya pembangunan itu tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat satu kerjasama atau KPBU dengan pihak ketiga.

“Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada Badan Otorita,” jelas Suharso seraya menambahkan, Perpres pembentukan Badan Otorita itu sudah selesai mbak, tinggal finishing-nya saja.

Adapun bentuk pemerintahannya, menurut Suharso, telah disepakati adalah provinsi, otonomi provinsi. Tetapi di dalam area ibu kota seluas 256.000 hektar itu, ada area sekitar 56.000 hektar yang menjadi kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otorita, daerah pemerintahan.

“Jadi dia tidak masuk dalam daerah otonomi pemerintahan dan nanti akan diurus oleh seorang manager city atau city manager,” terang Suharso.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menyampaikan, untuk pembangunan ibu kota baru itu semaksimal mungkin tidak akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang pada umumnya. Namun pemerintah ingin menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru, termasuk dalam hal ini mengundang investasi, para investor asing.

Sesuai timeline yang sudah dibuat, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diharapkan tahun 2021 sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.

“Sebelum ground breaking tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan,” jelas Suharso. (*/hdp)

The post Pemerintah Bentuk Badan Otoritas Pembangunan Ibu Kota Baru appeared first on Prokabar.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan pimpinan atau Chief Executive Officer (CEO) perusahaan-perusahaan terkemuka Korea Selatan, di Lotte Hotel, Busan, Senin (25/11).

“Ibu kota baru tersebut akan kita desain sebagai sebuah kota yang smart city, yang green city, safe city, inclusive city, dan resilient city,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, Indonesia terbuka untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemindahan ibu kota ini. Ia mengajak para CEO perusahaan besar Korsel untuk menguatkan kerja sama ekonomi, kerja sama perdagangan, dan kerja sama investasi antara Indonesia dan Korea.

“Korea adalah mitra strategis khusus Indonesia dan merupakan investor nomor 6 terbesar untuk Indonesia,” terang Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan, di era yang penuh ketidakpastian ini,masa depan dunia akan dimotori oleh emerging economies seperti Indonesia.  Di saat banyak negara mengalami aging society, Indonesia memiliki usia produktif yang besar. Bonus demografi yang besar, dan di saat banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5 persen per tahun selama 5 tahun ini.

“Di saat banyak negara mengalami banyak diskonten stabilitas politik, di Indonesia bisa cukup terjaga. Dan pada saat banyak negara melakukan proteksionisme, Indonesia bisa menjadi koordinator bagi perundingan ASEAN dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi Indonesia dan CEPA dengan Korea,” tegas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, komitmen Indonesia jelas, dalam 5 tahun ke depan iklim investasi akan makin menarik, penyederhanaan aturan dan penyederhanaan birokrasi juga akan terus dilakukan, dan pada saat yang sama Presiden menekankan bahwa investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja.

Presiden juga menekankan bahwa investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar namun juga menjadikan Indonesia sebagai hubproduksi.

“Tahun ini segera kita akan melakukan apa yang namanya Omnibus Law memangkas kira-kira 70 sampai 74 undang-undang secara bersamaan. Dengan Omnibus Law ini kita harapkan nanti semua peraturan-peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja, yang menghambat investasi akan bisa  disederhanakan, dan juga pemangkasan birokrasi yang semakin simplesehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat,” terang Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah investasi di Indonesia, sekarang ini setiap masalah bisa disampaikan langsung kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

“Saya kira kemarin kita sudah menyelesaikan setelah mengangkat Kepala BKPM, salah satunya adalah masalah pembebasan lahan di Lotte, di Cilegon, diselesaikan oleh Kepala BKPM yang baru,” sambung Presiden seraya menambahkan, kalau ada masalah-masalah yang lain agar disampaikan kepada Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM, red), akan diselesaikan masalahnya,”kata Presiden seraya menambahkan, memang tugas Kepala BKPM sekarang adalah mengawal realisasi investasi sampai investasi itu mulai groundbreaking. (*/hdp)

The post Presiden Ajak Pimpinan Perusahaan Di Korea Kerjasama Bagun Ibu Kota Baru di Kaltim appeared first on Prokabar.

The post Ini Dasar Pemindahan Ibukota Negara appeared first on Prokabar.

Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100%.

“Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97%. Kami optimistis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit dalam kunjungan kerjanya ke lokasi tersebut, kemarin.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13) – Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) – Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran – Samarinda (17,550 Km).

Jalan tol dengan investasi sebesar Rp9,97 triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dari lima seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 Km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.

Sementara untuk Seksi II hingga seksi IV sepanjang 66,235 Km, pembangunannya menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).

Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani yang mendampingi Kepala BPJT dalam kunjungan itu juga menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

“Salah satunya, jalan tol ini akan terhubung langsung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan. Dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” ujar Desi.

Direktur Utama PT JBS STH Saragi optimistis dapat memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya.

“Saat ini kami menargetkan sekitar 10.000 kendaraan dapat melewati jalan tol ini setiap harinya. Kami optimistis angka tersebut dapat tercapai, bahkan lebih dari itu, karena Samboja sebagai daerah yang dilewati jalan tol ini telah resmi wilayahnya menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru,” jelas Saragi.

Diharapkan rampungnya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut yang dapat memangkas waktu perjalanan non jalan tol yang sebelumnya mencapai 3-4 jam, menjadi hanya 1 jam. (*/hdp)

The post Akhir Oktober, Jalan Tol Pertama di Ibu Kota Baru Akan Beroperasi appeared first on Prokabar.

Amran menyatakan pihaknya telah melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan pangan ke depan, dalam memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota baru dengan membangun klaster pengembangan komoditas. Lahan pertanian di Kalimantan Timur sangat cocok untuk menghasilkan pangan, khususnya komoditas hortikultura, sehingga produksi pangan berdasar agroklimat dan kultur masyarakat setempat.

“Ibu Kota baru mandiri pangan, ini kata kuncinya. Mimpi besar kami adalah menyiapkan pangan untuk penduduk di Ibu Kota baru kita siapkan lebih awal karena katakanlah pindah 2024, umur komoditas hortikultura 2 sampai 3 tahun sudah berbuah,” kata Amran, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Amran menegaskan mimpi besarnya nanti yakni membangun Ibu Kota baru tanpa impor pangan sebab pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Timur sendiri. Menurut Amran, hal ini dapat diwujudkan karena Kementan sejak awal telah menyiapkan 500 juta pohon bibit tanaman perkebunan yang akan menelan anggaran Rp 10 triliun. Di tahun 2018, bantuan yang bibit hortikultura yang telah diberikan sekitar 30 sampai 50 ribu dan ditingkatkan 100 ribu pohon per tahun.

“Kemudian kami juga sudah kirim sapi terbesar tiga tahun lalu untuk Kalimantan Timur sebanyak 2.000 ekor, terbesar di seluruh Indonesia. Potensi padi sudah kami hitung yang minus tinggal 60 ribu ton. Ini sangat kecil sebab lahan rawa Kalimantan yang dijadikan lahan pertanian sudah selesai, sehingga produksi padi kita surplus dan nantinya ekspor ke negara tetangga,” bebernya.

Amran ingin 10 kabupaten di Kalimantan Timur, membuat klaster budidaya pangan. Misal, kabupaten mana yang mensuplai ayam, daging sapi, bawang merah, cabai dan seterusnya sehingga kebutuhan pangan di Ibu Kota negara ini dipenuhi sendiri dari produksi masyarakat setempat.

Dengan demikian, kebutuhan beras negara tetangga seperti Malaysia yang butuh sebanyak 1,5 ton dapat juga dipenuhi dari Indonesia dan ini bisa disuplai dari produksi di Kalimantan. Sementara produksi padi di Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ibu Kota baru.

“Kami tahu Kabupaten Panajam, traktornya telah kami berikan 300 unit. Jadi alsintan terbanyak dan sapi terbanyak kami sudah berikan Kalimantan Timur. Ke depan bantuan kami tambah lagi,” tandasnya.

Tentang hal ini, Ketua Presidum Majelis Nasional Kahmi, Hamdan Zoelva menilai upaya penyediaan pangan mandiri di Ibu Kota Negara baru dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tersebut merupakan gagasan yang luar biasa dan optimis dapat diwujudkan. Pasalnya, kedaulatan pangan menjadi bagian yang sangat penting bagi kedaulatan dan kekuatan sebuah bangsa.

“Tadi yang disampaikan Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, cita-cita kedaulatan pangannya itu bukan lagi kecil tapi sudah jauh melompat ke depan yaitu menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan memang kalau kita lihat dari berbagai sisi, luas lahan Kalimantan masih banyak yang belum dikelola. Maka kesempatan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan itu bukanlah mimpi belaka, tapi sesuatu yang optimis bisa diwujudkan,” demikian dikemukakan Hamdan Zoelva.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap ke depan generasi muda harus berpikir untuk menjadikan pertanian modern sebagai profesi dan menggunakan teknologi pertanian yang sudah maju. Sebab potensi lahan Indonesia sangat luas dan jika dikelola oleh generasi milenial, dipastikan pertanian Indonesia semakin kuat dalam mencukupi kebutuhan sendiri dan ke depan justru menyuplai pangan untuk dunia.

“Karena itu, ketika Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, pertanian menjadi sektor yang berpengaruh dalam meningkatan pendapatan domestik bruto yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat Indonesia. Ini yang menjadi perhatian kita dan perkembangan kinerja sektor pertanian saat ini sangat luar biasa,” tegasnya.

Gubernur Kaltim, Isran Noor mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dalam penyediaan kemandirian pangan di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara baru. Karena itu, ia memberikan acungan jempol terhadap kesediaan Mentan Amran guna membahas strategi atau upaya penyediaan pangan nasional. (*/hdp)

The post Ini Langkah Pemerintah Siapkan Ibu Kota Baru Agar Mandiri Pangan appeared first on Prokabar.

“Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, dilansir Kamis (29/8).

Menhub menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.

“Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti, Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT).

“Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan. (*/hdp)

The post Pemerintah Siapkan Infrastruktur Angkutan Massal yang Ramah Lingkungan Untuk Calon Ibu Kota Baru appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno setuju ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Sebab hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan sebagai perwakilan pusat di daerah tentu saja mendukung dan menyetujui setiap kebijakan tersebut.

The post Gubernur Sumbar Setuju Ibukota Negara Pindah ke Kaltim appeared first on Prokabar.

“Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota dengan catatan,” kata Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (27/8).

Dahnil mengatakan bahwa Prabowo telah menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra bahwa usulan pemindahan ibu kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014.

Menurut Dahnil, Prabowo memiliki empat catatan terkait dengan pemindahan ibu kota, yakni pertama, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kebijakan itu tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.

Catatan kedua, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi biaya kesempatan atau oppourtunity cost selain tentu biaya keuangan atau financial cost yang fondasi dasarnya adalah prioritas dan jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.

Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan.

“Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara,” ujarnya.

Catatan keempat, masih kata Dahnil, pemindahan ibu kota. Selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

Hal itu, menurut dia, karena pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, tetapi ada masalah antropologis budaya dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, serta masalah lingkungan hidup.

“Jadi, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi an sich,” katanya.

Dahnil menegaskan bahwa Prabowo dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya abai masa depan.(*/mbb)

The post Prabowo Dukung Pemindahan Ibukota Negara ke Kaltim appeared first on Prokabar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dari areal seluas 180 ribu hektar yang disediakan untuk ibu kota baru nanti, kawasan induknya mulai dengan 40 ribu dulu, kemudian suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180 ribu hektar.

“180 ribu itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” kata Bambang menjawab pertanyaan wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) kemarin.

Bambang menegaskan, hutan lindung tidak akan diganggu bahkan di tempat yang disebut tadi sebagian dari Penajem Paser Utara  dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto.

“Justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan.  Jadi, justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto,” ujar Bambang seraya menambahkan, untuk hutan lindung yang ada di Kaltim tidak akan diganggu. (*/hdp)

The post Pemerintah Jamin Pemindahan Ibu Kota Tidak Mengganggu Hutan Konservasi appeared first on Prokabar.