Ibukota lah pindah kini
Andeci andeca
Piti abih bali bada

“Yuang Pasa manga gerincang bana, badendang-dendang bantuak dapek bini baru se,” kato Angku Malano.

“Agiah barangok den, jan satu tibo satu ditanyo, bantuak kumpeni Malano mah.”
“Bumi Manusia, Mak.” Semba Tembang.

“Apo tu? Bekolah bumi-bumi tu. Danga curito den lu,” kato Yuang Pasa. Suaroe kareh. Aniang lapau simpang dubueknyo. Maklum kapalo arak nan mengecek

“Pasang talingo kuali wak surang-surang yo,” kato Pasa.

“Yo capeklah, den lah gelisah co manunggu bini ka malahian mah,” kato Tuak Bilang.

“Biko, eboh nagari ko, nan batarompa kida apolai, soal pindah ibukota dari Jakarta ka Kalimantan Timur.” Yuang Pasa diam sabanta.

“Dulu Kik Tenggi ibukota mah, biaso-biasoe se nye. Kini eboh se. Lai jalai dek tuen-tuen sa isi lapau ko, Jawa tu lah padek, urang rami bantuak baralek se tarui, apolai Jakarta, lah sasak.”

“Oi Yuang, kalau itu manga bukota nan pindah, pusek-pusek bisnis pindahan. PLN pindah ka Padang. Kantua pusek BRI pindah ka Balikpapan. Kantua kuretapi pindah ka Palembang, PSSI pindah ka pokanbaru, baa kalau bitu?”

“Ancak Tuak Bilang ambiak uduaklah, sudah tu baru mengecak,” kata Malano.

“Kalau pindah, tantu batambah lo rantau urang awak ciek lai?” Kata Yuang Tembang sambia main gitar.

“Santiang Ang Tembang. Yo tu nye den,” kato Pasa.

“Yo, tapi gitar tu campak an lu, mandanyuik talingi den deknyo” kato Gindo.

“Dulu lai takana Batam baru babukak, saparo warga Batam tu urang awak mah, kini dek lah salah urus, urang awak pai lo lai.” Iko analisa Tembang.

Manuruk Pasa ibukota pindah indak karajo murah doh. Nan murah manyabuik se.

“Sarik tu mah nak rang, jadi kok ka indak satuju, ancak jan bakalabihan, saban ilemu wak ndak cukuik. Kalau ka mandukuang, jan pasuak lo kupiah dek basilonjak, ilemu indak lo ganok, jadi biaso-biaso selah. Nan jaleh kalau manuruik den, kue bangsa ko, yo harus dibagi-bagi ka daerah, tapi wak ebat dalam otonomi daerah, tapi ota se dalam pembangunan ekonomi,” kato Pasa.

“Jadi baa lai Pasa, yo ka pindah juo bukota ko?” Malano batanyo liak.

“E yayai ye, iyo. Tu mah alah diumuman dek Pak Presiden. Den setuju asa ja cino lo nan mambangun bukota ko.”

“Suai Pasa, jan cino lo maju, sansai wak beko,” kato Gindo.
Bitulah sanjo patang, ota baranti dek urang lah abang di musajik.

“Lah tu, urang lah azan,” kecek Malano. (Malin Kapalo Koto)

The post Lah Pindah Bukota Ye appeared first on Prokabar.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan.  Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (30/7).

Menurut Presiden Jokowi, kajian pemindahan ibukota itu hingga saat ini belum rampung, belum tuntas.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibukota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secapatnya diputuskan.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.

Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.

“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi 2 (dua) tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng).

(*/hdp)

The post Bulan Agustus, Presiden Umumkan Pemindahan Ibu Kota appeared first on Prokabar.

“Tidak benar, karena foto rancangan istana negara itu merupakan proyek prestisius di era Presiden ke 2 RI Soeharto bernama Gedung Graha Garuda Tiara Indonesia,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Sabtu (4/5)

Ferdinandus Setu menjelaskan, rancangan gedung Istana itu berlokasi di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat. Namun, proyek yang dimulai tahun 1995 itu telah rata dengan tanah.

“Berdasarkan penampakan menggunakan citra satelit, bangunan itu sekarang sudah rata dengan tanah, dan tidak berbekas wujud bangunan yang berbentuk Garuda itu,” jelas Ferdinandus.

Ia menjelaskan, gambar yang viral tersebut menjadi salah satu dari 13 hoaks pada hari Jumat (3/5).

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo juga menyebutkan, konten hoaks yang cukup viral lainnya ikut menyeret nama Ustad Yusuf Mansur (UYM). Pasalnya, beredar sebuah artikel di media sosial yang berjudul, “Tanggapi People Power, UYM: Jihad Bela Prabowo “Mati Syahid”, Namun Pasti Masuk Neraka!!”

Namun, Ferdinandus menjelaskan, artikel yang diunggah pada hari Selasa (30/4) dengan memasang foto UYM itu telah diklarifikasi langsung oleh UYM melalui akun Instagramnya.

“Judul artikel itu tidak benar, karena sesuai klarifikasi oleh Ustadz Yusuf Mansur pada akun Instagramnya @yusufmansurnew, pada hari Kamis (2/5), bahwa dirinya tidak pernah membuat pernyataan seperti itu,” kata Ferdinandus. (*/hdp)

The post Desain Istana Negara di Palangkaraya Masuk Laporan Hoaks appeared first on Prokabar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika mengikuti skenario pertama, dimana tidak ada rezising jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh AS pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru, dengan menggunakan data 2017 akan dibutuhkan  ibu kota baru dengan penduduk perkiraannya 1,5 juta. Jumlah ini terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI kemudian anggota keluarganya.

“Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40% dan ruang terbuka hijau 20%, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare untuk estimasi atau skenario yang pertama,” jelas Bambang.

Skenario kedua apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, di mana ASNnya yang pindah itu 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama, maka diperlukan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 hektar.

“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besranya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan kan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dollar AS . Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu  Rp323 triliun atau 23 miliar dollar AS,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, sumber pembiayaan bisa berasal dari 4 sumber, yaitu dari APBN khususnya untuk initial infrastructure dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Kemudian KPBU, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk beberapa unsur utama dan juga fasilitas sosial, dan swasta murni khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas commercial.

Dari jumlah biaya yang dibutuhkan itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodonegoro, pada skenario 1 porsi pemerintah yang dibutuhkan itu Rp250-an trilun, swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk yang skenario 2, pemerintah sedikit lebih besar daripada swasta.

Bambang menambahkan, apabila ingin merealisasikan pemindahan ibu kota ini, ada semacam badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

“Mengelola aset investasi dan menyewakan aset tersebut kepada instansi  pemerintah atau pihak ketiga, serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan kota baru,” jelas Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, badan otorita ini juga harus melakukan persiapan  dan pembangunan dari menyusun struktur pola tata ruang, membangunan infrastrukturnya dan gedung fasilitas pemerintahan, mengendalikan proses pembangunan sarana prasarana, serta mengelola dan memelihara gedung dan fasilitas publik lainnya. (*/hdp)

The post Ini Besaran Anggaran Untuk Pemindahan Ibu Kota Negara appeared first on Prokabar.

Ia menyebutkan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.

“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar 56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Selain masalah kemacetan, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, masalah yang harus diperhatikan di Jakarta adalah masalah banjir. Tidak hanya banjir yang berasal dari hulu, tetapi juga ada penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta, dan kenaikan permukaan air laut di mana 50% wilayah Jakarta itu kategorinya rawan bajir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan.

Padahal, lanjut Bambang, idealnya sebuah kota besar kerawanan banjirnya bisa minimum 50 tahunan.

“Penurunan muka air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah mencapai 60 cm pada periode 89-2007 dan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim,” ungkap Bambang seraya menambahkan kualitas air sungai di Jakarta 96% tercemar berat, sehingga memiliki juga bahaya bencana signifikan untuk human pandemic sebagai akibat dari sanitasi yang buruk.

Atas kondisi di Jakarta itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan pemikiran mengenai ibu kota baru yang merepresentasikan identitas bangsa. Ia menyebutkan, kota Jakarta sekarang ini dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan perkebunan dan kemudian dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari pemerintahan kolonial Belanda.

“Karenanya kita ingin nantinya ingin punya ibu kota baru. Selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota yang modern, berkelas internasional atau dengan istilah simpelnya smart, green, and beautiful city,” kata Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan untuk ibu kota baru ini, yang diposisikan nantinya adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD), kemudian yudikatif; kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya, kemudian pertahanan keamanan; Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

Adapun fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industry, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, tetap akan di Jakarta, misalkan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

“Ini konsep yang kita coba tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan di negara lain,” terang Bambang seraya menegaskan, yang dituju dengan ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan.

“Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara,” sambung Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu juga menyampaikan, bahwa  momen pemindahan ibu kota ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kementerian/lembaga untuk melakukan resizingdari ASN (Aparatur Sipil Negara. (*/hdp)

The post Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Usul Bappenas appeared first on Prokabar.

Dalam pengantarnya Presiden menjelaskan, bahwa gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno, sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini, menurut Presiden, timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.

Presiden mengingatkan, dalam membicarakan soal ini tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit. “Tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” ujarnya.

Ketika semua sepakat akan menuju negara maju, menurut Presiden, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus sekaligus pusat bisnis.

Beberapa negara, lanjut Presiden, sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Ia menyebutkan banyak sekali contoh seperti  Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Kazakhstan, dan lain-lain.

“Sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” tegas Presiden.

Namun Presiden mengingatkan, memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya.

“Tapi saya meyakini insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” ucap Presiden meyakinkan. (*/hdp)

The post Pemerintah Kembali Bahas Gagasan Pemindahan Ibu Kota appeared first on Prokabar.