Begitu yang dikatakan Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas Dr. Ernita Arif, MSi, ketika diminta keterangannya terkait komunikasi dalam menyampaikan Covid-19

“Bagaimana pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, pesan itu ya pesan penyakit itu sendiri yaitu virus. Virus itu sendiri tidak sampai pesannya kepada masyarakat secara keseluruhan,” jawab Ernita kepada wartawan Prokabar, Kamis (12/8/2021).

BACA JUGA : 

• Anak yang Orang Tuanya Meninggal Terpapar Covid-19 Harus Jadi Perhatian

• Ini Harga Baru Tes Swab PCR di Semen Padang Hospital

Terkait bahayanya Covid-19, Ernita mengatakan belum seluruhnya masyarakat mengetahui bahayanya virus tersebut. Karena masih banyaknya masyarakat menganggap Covid-19 itu layaknya penyakit biasa yang mana gejalanya sama seperti demam dan flu.

“Penyakit itu sendiri tidak semuanya masyarakat paham penyakit itu, bagaimana efek dan penularannya.”

Ia menuturkan, ketika orang tidak yakin dengan informasi itu yaitu fakta dari Covid-19. Maka perilaku masyarakat juga tidak sesuai dengan apa yang diyakininya.

Selain itu, Ernita menerangkan terkadang orang yang mentaati prokes hanya formalitas saja karena kondisi yang ada.

“Kalau kita lihat orang menggunakan masker, menjaga jarak itu karena kondisi aja karena keterpaksaan untuk masuk perkantoran ataupun ke bank, mall harus pakai masker ya dia pakai,” terangnya.

Sementara itu, ia menyayangkan paling utama itu penyebabnya karena pesan tersebut tidak sampai secara utuh. Meskipun adanya slogan, informasi dan himbauan prokes itu hanya tinggal simbol saja.

Ernita menyampaikan bahwa untuk memberikan informasi tersebut butuh tim khusus untuk menghandle nya di era keterbukaan informasi saat ini.

“Perlu kecerdasan sendiri, perlu adanya regulasi, artinya ada satu tim khusus untuk menghandle penyebaran informasi ini,” pungkasnya.

BACA JUGA :

• Terkait Kematian Akibat Covid-19, Mekominfo: Pemerintah Tidak Menghapus atau Meniadakan Angka

• Pekanbaru, Dumai, Siak dan Rokan Hulu Berlakukan PPKM Level 4

Dalam menyampaikan informasi sendiri tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi ada koordinasi setelahnya.

“Dan hanya tidak menyampaikan informasi saja, tapi setelah itu harus ada evaluasi atau mendapatkan input-input dari lapangan dan merumuskannya,” tambah Ernita.

Ernita menyebut walaupun sudah adanya sumber informasi khusus seperti kominfo, ia berharap adanya satu divisi khusus yang mana bagian dari strategi komunikasi pemerintah.

Dosen Ilmu Komunikasi Unand ini juga menyampaikan masyarakat butuh orang yang terpecaya di daerahnya seperti kelurahan, ninik mamak, rt dan rw dalam menyampaikan informasi Covid-19.

“Untuk Sumatera Barat misalnya ada datuak, sedangkan untuk di kota nya ada kelurahan, rt dan rw”.

Ia menegaskan bahwa butuhnya penyamaan informasi kepada perangkat-perangkat penting di daerah tesebut dan mereka bisa menyampaikannya kepada masyarakat secara maksimal.

“Yang paling penting itu bagaimana penyamaan persepsi kita itu terhadap virus itu sendiri,”

Ia menutup dengan menyampaikan bahwa masih ada juga orang yang paham nurut dengan kebijakan pemerintah karena tahu bahayanya Covid-19. Tetapi masih lebih banyak lagi yang berbeda persepsi.

The post Raport Merah Sumbar, Pakar: Pesan Bahaya Virus Tak Sampai ke Masyarakat appeared first on Prokabar.

“Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpa musibah suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu,” (Dalam agama Islam, Kitab suci Al-Quran, Surat Al-Hujarat ayat 6 menerangkan).

Berita hoak menjadi pembahasan hangat hingga saat ini. Berita hoak telah berkembang pesat di media sosial dan internet. Sejumlah pihak termasuk Kepolisian RI secara serentak di seluruh daerah melalui Polres setempat, mesosialisasikan tolak berita hoak yang didukung Forkopinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Bahkan mantan wartawan senior Kompas, Yurnaldi Paduka Raja melahirkan Karya terbarunya berupa buku Kritik Presiden dan Jurnalisme Hoax, Februari 2018 ini. Salah satu bentuk kepedulian dan keprihatinannya terhadap pekerja jurnalistik saat ini turut menyumbang menyebarkan berita hoak. Buku tersebut secara terang benderang menjelaskan kondisi mengkuatirkan terhadap wartawan yang tidak lagi berkualitas dan bermartabat.

Dewan Pers gencar melakukan verifikasi media (Perusahaan Pers) serta peningkatan kompetensi wartawan yang bertugas dilapangan. Bertujuan Perusahaan Pers bersama Wartawannya, dapat bekerja secara Profesional, bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Nomor 40 tahun tahun 1999 tentang Pers. Perusahaan pers berkewajiban memenuhi kewajibannya dan memenuhi hak-hak wartawannya, seperti dari kesejahteraan, standar kompetisi dan standar opersional perusahaan.

Maraknya berita Hoax, karena wartawan sudah salah kaprah memaknai kemerdekaan pers. Karena ada kepentingan dan partisan, berita yang diturunkan tidak berimbang, tidak konfirmasi. Sikap dan praktik jurnalisme hoax ini juga ditenggarai karena pers yang tidak sehat. Wartawan tidak digaji menurut semestinya, sehingga berita sesuai pesanan, sesuai keinginan narasumber, dengan imbalan sejumlah uang (amplop). Ada duit, ada berita. Setidaknya, begitulah prinsip yang menyebabkan semakin banyaknya berita hoax tutur Yurnaldi.

Dan tidak heran pula entah sudah berapa banyak wartawan yang ditemui dilapangan, dengan hanya modal kartu pers dicetak sendiri dengan nilai tidak lebih dari 50 ribu rupiah. Mengaku wartawan, tapi tidak memiliki media, atau hanya mau menerima amplop saja. Hal tersebut membuat miris kondisi Jurnalistik saat ini. Padahal, wartawan profesional selain memberitakan berdasarkan data dan narasumber yang berkompeten dibidangnya, cek dan ricek atau cover both sides dilengkapi cover all sides atau balance comment wajib dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan menyampaikan informasi kepada publik Lanjut Yurnaldi.

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam bukunya Sembilan elemen jurnalisme yaitu 1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, 2. Loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga, 3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verivikasi, 4. Para praktisisnya harus menjaga independensi terhadap sumber berita, 5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan, 6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga, 7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal penting, menarik dan relevan, 8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komperhensif dan proporsional, Dan 9.  Para praktisinya diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Dalam Sembilan elemen diatas terlihat bagaimana kiprah jurnalistik dalam menyajikan sebuah informasi yang ditujukan pada warga. Betapa sebuah berita itu harus berimbang, itu dalam tataran teori yang dipelajari, namun di luar dalam tataran nyata seorang journalist cenderung mempunyai keberpihakankeberpihakan tertentu akan sebuah masalah, kadang ada yang berkilah keadilan itu milik Tuhan, saya manusia hanya bisa mengupayakannya, seperti itu ungkap Bill Kovach.

Menurut Jacob Oetama, Jurnalis dan Pendiri Kompas Group, misi pokok dari para jurnalis adalah untuk mendidik dan mencerahkan hati nurani anak bangsa. Dan gaya jurnalisme-nya yang khas itu disebut dengan Jurnalisme Makna.

Pada Akhirnya, kekuatan dan kelemahan seseorang wartawan terletak pada jam terbang ataupun pada goncangan serta kuatnya badai yang dihadapi. Ini akan membentuk watak, karakter serta mentalitas sang wartawan. Setelah rekrutmen, standar kompetensi wartawan akan menjalar ke kesejahteraan wartawan. Ini penting karena menyangkut kenyamanan dalam bekerja. Misalnya, sudah profesional dalam bekerja tapi perusahaan tidak memberikan kenyamanan dalam hal kesejahteraan. Seorang profesional tentunya akan berpikir ulang: apakah ada masa depan disini? Kata Wiztrian Yoetri dalam Bukunya “Catatan Ringan Sekitar Pers,” terbitan Agustus 2017. (rud)

The post Jurnalisme Hoax, Jurnalisme Makna Dan Kesejahteraan Jurnalis (02) appeared first on Prokabar.

Dia menuding, Presiden RI Joko Widodo terpapar virus corona. Bahkan Rizal menyebut, Jokowi positif corona dan harus pindah. Akibat tudingannya tersebut, tempat Rizal bekerja sebagai karyawan pencuci motor di sebuah tempat pencucian di Payobasuang, Payakumbuh, Sumbar, digeledah petugas.

“Rabu lalu, 18 Maret, saya pulang shalat Ashar. Kemudian ada telepon masuk. Katanya, ada Kapolres Payakumbuh dan tim menangkap Si Mas (Rizal,-red),” kata Riki, pemilik pencucian motor tempat tersangka bekerja, kepada wartawan Senin (23/5).

Riki mengaku kaget, begitu mendengar kabar, jika Rizal yang baru setahun lebih bekerja di tempat usahanya, terlilit UU ITE.

“Saya tanya ke pak Doni (Kapolres Payakumbuh AKBP Doni Setyawan,-red). Katanya, Rizal terlibat kasus Hoax,” tutur Riki.

Riki kaget, saat di tempat pencucian motornya, Kapolres Payakumbuh bersama anggota Satreskrim dan Sat Intelkam, datang berseragam lengkap dan berpakaian preman.

“Rupanya, gara-gara postingan di akun FB. Dia itu, ikut grup FB juga,” imbuh Riki.

Riki tidak menampik, dulunya dia pernah menegur Rizal untuk tidak kelewatan benar menyentil Pemerintah. Apalagi menebar kabar yang tidak benar.

“Tapi dia menjawab dingin saja. Ya saya tidak bisa juga membatasi sebab saat di tempat kerja, dia rajin,” imbuh Riki.

Ketua RW di lokasi Rizal ditangkap, Iswainar membenarkan, penangkapan terhadap Rizal membuat masyarakat kaget.

“Saat penangkapan, saya didatangi anggota polisi. Rupanya Kapolres Payakumbuh juga di sana. Ada penggeledahan kamar juga di sana,” sebut Ketua RW.

Ketua RW maupun Riki sempat bertanya, kenapa harus Kapolres benar yang turun tangan. “Kata pak Doni saat itu, ada informasi dan perintah Direktorat Siber Mabes Polri,” terang Ketua RW.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto melalui siaran pers, membenarkan ada warga Payakumbuh (pemilik akun fb) yang ditangkap.

Informasinya, pria berinisial KTK, 51 tahun itu, ditangkap polisi di sebuah tempat pencucian mobil di kawasan Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Rabu, 18 Maret 2020 sore.

Di laman akun Facebook itu, Rizal menyebarkan bahwa Presiden Jokowi positif terpapar virus corona.

Di laman akun Facebook itu, Rizal menyebarkan bahwa Presiden Jokowi positif terpapar virus corona. “Benar yang bersangkutan itu ditangkap oleh Polres Payakumbuh, namun kasusnya sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri dan saat ini sudah di Jakarta,” kata Satake Bayu.

Pelaku diserahkan ke Bareskrim Polri pada Sabtu 21 Maret 2020 dini hari. (Vbm)

The post Tuding Presiden Jokowi Positif Corona, Pemilik Akun RCY Diciduk Polres Payakumbuh appeared first on Prokabar.

Dalam konten tersebut seekor singa terlihat berada di persimpangan jalan pada malam hari. Di sekitarnya tampak mobil sedang diparkir di pinggir jalan.

Seperti dikutip vivanews, setelah ditelusuri gambar tersebut melalui Google Search dengan kata kunci Jorissen ST. Kata kunci tersebut tertulis dalam gambar pada sisi trotoar jalan. Hasilnya muncul sebuah artikel dari laman daily.co.uk yang diunggah pada 15 April 2016.

Judul artikel tersebut ‘Paws at the traffic lights! Giant male lion is seen prowling around the streets of South Africa’s biggest city (but it’s not as dangerous as you’d think).

Artikel tersebut menuliskan singa bernama Colombus tersebut berkeliaran di Kota Johannesburg, Afrika Selatan, untuk syuting film. Singa itu juga berasal dari kebun binatang di Afrika Selatan.

Berdasarkan penelusuran di atas, dapat disimpulkan konten soal Vladimir Putin melepaskan singa dan harimau agar warga tetap di rumah saat pandemi Covid-19 tak benar. Ini juga disebut hoak paling gila seputar Corona.(*/mht)

The post Hoak Paling “Gila” Seputar Corona, Presiden Rusia Putin Lepas 800 Singa Supaya Warga tetap di Rumah appeared first on Prokabar.

“Kami hanya dapat cerita mulut ke mulut. Benar atau tidaknya, kami tidak tahu. Namun, mendengar kabar itu, jujur kami takut,” kata Mak Diol, salah satu masyarakat di Sungai Pandahan, Kecamatan Lubuk Sikaping.

Diakui Mak Diol, terlepas kabar yang didengarnya itu adalah kabar hoax, di Pasaman sendiri, khususnya di Sungai Pandahan, harimau sumatera sudah meninggalkan teror yang menakutkan. Bahkan, jejak telapak kaki harimau inipun kerap ditemukan di areal kebun warga di perbukitan Tonang, Lubuk Sikaping.

“Belum sampai 2 bulan belakangan, harimau memakan hewan ternak warga berupa kambing. Jadi, mendengar kabar, walaupun itu bohong perihal serangan harimua di Tapung, kami sudah takut duluan. Sebab, dalam empat bulan ini, sudah dua kali harimau menyerang hewan ternak warga,” kata Mak Diol.

Di sisi lain, BKSDA Pasaman mencatat, serangan harimau Sumatera menyerang hewan ternak warga pada akhir Juli dan pertengahan November lalu. Belasan hewan ternak hilang dan ada yang ditemukan mati dengan bangkai yang tidak utuh. (Ola)

The post Broadcast Serangan Harimau Hoax Beredar, Masyarakat Pasaman Enggan ke Kebun appeared first on Prokabar.

“Dari total 3.901 hoaks sejak Agustus 2018 hingga November 2019 yang diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kominfo, hoaks kategori politik mendominasi di angka 973 item hoaks,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, di Jakarta, Selasa (3/12).

Disusul 743 hoaks kategori pemerintahan, 401 hoaks kategori kesehatan, 307 hoaks kategori lain-lain, 271 hoaks kategori kejahatan, 242 hoaks kategori fitnah, 216 hoaks kategori internasional dan sisanya hoaks terkait bencana alam, agama, penipuan, mitos, perdagangan dan Pendidikan.

Menurut Ferdinandus sapaan akrabnnya Nando, dari penelusuran Mesin AIS Kominfo, sepanjang Agustus 2018 sampai November 2019, jumlah hoaks, kabar bohong, berita palsu dan ujaran kebencian meningkat tajam hingga mencapai 501 item hoaks pada bulan April 2019.

“Hoaks politik yang marak muncul di bulan April didominasi kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.”katanya

Nando mengatakan, Tim AIS dibentuk pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan, identifikasi verifikasi dan validasi terhadap seluruh konten internet yang beredar di cyber space Indonesia, baik konten hoaks, terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, maupun konten negatif lainnya. Saat ini Tim AIS berjumlah 100 personil didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti.

Kementerian Kominfo mengimbau warganet yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya dapat menyampaikan kepada kanal pengaduan konten melalui email: aduankonten@kominfo.go.id atau akun twitter @aduankonten atau melalui aplikasi pesan instan WhatsApp di nomor 081-1922-4545. (*/hdp)

The post Kemkominfo Identifikasi 260 Hoax Selama November 2019 appeared first on Prokabar.

Ia mengajak masyarakat agar mendapatkan informasi seputar insiden tersebut dari institusi resmi negara, yakni Kepolisian Republik Indonesia.

“Kepada teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada di Indonesia, saya harap dengarkan informasi dari sumber yang benar yaitu dari Polri,” kata Rudiantara melalui keterangan tertulis, Jumat (11/10).

Menteri Kominfo mengatakan, institusi Polri diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas kejadian tersebut.

“Karena Polri yang mempunyai kapasitas-kapabilitas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

Rudiantara berharap masyarakat jangan sampai berspekulasi menyoal kejadian yang menimpa Menkopolhukam Wiranto. “Kita tidak usah berspekulasi apapun, saya pun masih menunggu informasi dari Polri. Saya mendoakan agar segera pulih, segera sembuh Pak Wiranto,” lanjut Rudiantara.

Sebagaimana diketahui Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh terduga teroris saat turun dari mobil yang ditumpanginya di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang. Setelah menjalani pengobatan awal di RSUD Berkah, Pandeglang, Menko Polhukam Wiranto diterbangkan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. (*/hdp)

The post Terkait Penusukan Menko Polhukam, Kominfo Imbau Masyarakat Tidak Sebar Hoaks appeared first on Prokabar.

Melelui keterangan tertulis yang diterima Prokabar, Selasa (23/7) ACT mengklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat.

Ibnu Khajar, Vice President Aksi Cepat Tanggap, menjelaskan ACT adalah lembaga kemanusiaan yang menjunjung transparansi dalam penyaluran donasi yang kami dapat dari berbagai mitra, dan tersertifikasi oleh pemerintah. “Kami menyalurkan bantuan ke tempat – tempat yang membutuhkan dukungan kemanusiaan seperti Lombok, Palu, Mentawai, Selat Sunda, Sentani (lokasi bencana di Indonesia), dan berbagai lokasi lainnya.” tulisnya, Selasa (23/7).

Lebih lanjut ia mengatakan, donasi dari mitra – mitra disalurkan untuk Pendidikan Tepian Negeri dalam bentuk program pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di pulau – pulau terpencil (Tepian Negeri). Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah diantaranya, sarana sekolah (pembangunan ruang kelas, perlengkapan belajar kelas/moubeler), perlengkapan belajar siswa, seragam sekolah hingga beasiswa dan bantuan operasional guru. Bentuk bantuan program bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai dan turut menyebarkan berita hoax yang disebarkan melalui jejaring media sosial dan WhatsApp Group ini. Prinsip dasarnya adalah kita berbuat kebaikan dengan apa yang ada. ACT mengajak masyarakat untuk peduli, tetap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan sampai fitnah itu tidak terbukti,” sambungnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Khajar juga memberikan pernyataan terhadap isu tidak akurat yang beredar. “Kita paham bahwa setiap kebaikan selalu ada pihak yang tidak menyukai karena beberap alasan. Cara yang mereka yang lakukan adalah menebarkan fitnah. Cara memenangkannya adalah berkarya. Kami berharap kepada semua mitra untuk terus mengajak semua masyarakat untuk menebar kepedulian,” tambah Ibnu.

Selain Bukalapak, kami berkolaborasi dengan lebih dari 400 mitra perusahaan, organisasi, komunitas dan media seperti: Bank BRI, Bank Indonesia, Pertamina, Astra, Garuda Indonesia, Tokopedia, Indofood, HERO, Kompas, Antara, Detik, Metro TV, TVOne, DAAITV, dan lain lain, serta termasuk mitra dan media lokal tentunya. Lihat selengkapnya di link: https://act.id/mitra

Bersama mitra – mitra kami, ACT akan terus berjalan membantu saudara yang kesusahan di pelosok Indonesia hingga penjuru dunia atas nama kemanusiaan. (*/hdp)

The post Cegah Berita Hoax, ACT Tunjukkan Aksi Nyata appeared first on Prokabar.

Tenaga Ahli Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Desiminasi Informasi Publik Kemenkominfo Ismail Cawidu menjelaskan, berdasarkan fakta ada 59 persen link berita yang disebarkan tanpa dibaca terlebih dahulu.

Untuk itu, ia berharap agar kalangan anak muda bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan hati- hati. Pasalnya, kata dia, apapun yang diposting di media sosial akan meninggalkan jejak.

Menurut dia, ini yang menyebabkan jika ada masalah di media sosial akan bisa terungkap. ” Walaupun sudah di delete berkali kali, itu meninggalkan jejak. Makanya kalau sekarang ada orang bermasalah kemanapun itu pasti bisa ditangkap,” kata dia.

Hal ini dikarenakan ada sistem yang bisa menarik kembali data atau apapun yang pernah diposting di internet. Baik suara, gambar, video atau apapun. “Itu namanya jejak digital,” ujar dia.

Ia pun mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kalangan anak muda di media sosial. Salah satunya adalah dengan menciptakan konten yang menarik dan menyebarkan berita- berita yang bermanfaat saja.

Selain itu yang harus dihindari adalah mengupload foto mati. “Uploadlah foto yang bagus- bagus dan penting,” kata dia.

Masyarakat dan generasi muda juga harus menciptakan dialog atau komunikasi dua arah. Misalnya, jika di media sosial bisa memberikan komentar atau saran yang membangun. “Anda tidak dilarang berkomunikasi. Tapi berkomunikasi yang positif,” ujar dia. (*/hdp)

The post Generasi Muda Diharapkan Bijak Gunakan Media Sosial appeared first on Prokabar.

Salah satunya adalah surat palsu mengatasnamakan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf yang beredar luas di masyarakat sejak 31 Mei 2019 lalu.

Surat palsu tersebut bernomor: 1026/BKN/V/2019 dengan perihal: Pemberitahuan Proses Verifikasi dan Validasi Pemberian Nomor Induk Pegawai CPNS Tahun 2018, yang ditujukan kepada 304 Peserta Seleksi CPNS Pusat dan Daerah Tahun 2018.

Terkait itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu  (12/6), menyampaikan bahwa surat tersebut palsu karena tidak pernah dikeluarkan oleh BKN.

Ridwan menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di masyarakat. Ia juga meminta masyarakat untuk senantiasa meneliti dan mempelajari kebenaran informasi.

“Informasi yang berasal dari BKN selalu disiarkan melalui pemberitaan secara resmi via laman www.bkn.go.id maupun melalui media sosial BKN yang juga sudah bercentang biru atau terverikasi,” jelasnya.

“Minimal ada tiga hal yang harus diperhatikan jika ada surat sejenis, yaitu format, isi atau konten, dan penandatangan. Jika 1 hal saja sudah tidak masuk akal, maka dapat dipastikan bahwa surat tersebut palsu,” lanjut Ridwan.

Lebih jauh Ridwan menegaskan jika masyarakat dijanjikan untuk diangkat menjadi CPNS tanpa seleksi resmi dari Pemerintah, dapat dipastikan hal itu tindakan penipuan.

“Seleksi penerimaan sampai pengangkatan akan dilakukan secara resmi dan terbuka oleh Pemerintah,” tutupnya. (*/hdp)

The post Hati-hati Surat Palsu Mengatasnamakan BKN appeared first on Prokabar.

Berita ini dimuat di redaksional.com. Tertanggal tayang 7 Juni 2019 dan berjudul, Nekat!!! Mobil Dinas Pemerintah di Sumbar ‘Bagak’ Menerobos Dari Jalur Salah. Dalam berita itu, objeknya mobil dinas BA 41 D yang diketahui milik Kasatpol PP dan Damkar Pasaman, Asmadi.

Meradang Asmadi dibuatnya. Sebab, sampai-sampai berfikir buruk netizen yang membacanya. Apalagi, bagi yang tidak memperhatikan betul isi berita.

Kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang diberitakan. Malah Asmadi sangat menyayangkan adanya pemberitaan tanpa konfirmasi kepada pihaknya. “Ini sangat merugikan. Kalau pembaca tidak waspada, seolah-olah, mobil dinas ini dipakai di saat lebaran, sebab tayang berita tertanggal 7 Juni. Padahal kejadiannya, Rabu, 27 Mei lalu. Memang di dalam berita ditulis waktu kejadiannya, namun ini sudah tidak aktual dan faktual. Kejadiannya pun, dalam berita ini, dikatakan supir menerobos, itu salah,” kata Asmadi, Jumat (7/6).

Diakui Asmadi, kejadian yang sebenarnya, Rabu (27/5) lalu itu, ia sedang dinas di Bukittinggi. Anggotanya Asmadi, Romi, saat itu meneruskan perjalanan untuk keperluan dinas ke Padang. Sesampainya di di SPBU Palapa Kasang, mobil mengisi minyak.

“Anggota saya ini antri seperti biasanya. Saat antri, pas giliran, taunya mesin SPBU yang di antrian rusak. Petugas SPBU pun meminta anggota saya berputar ke mesin pengisian yang satunya lagi. Karena itu, seolah-olah, mobil ini menerobos antrian di mesin yang satunya lagi, padahal tidak. Sebab, petugas yang menyuruh memutar mobil ke mesin pengisian yang baru. Begitu yang sebenarnya. Saya sangat menyayangkan berita tidak benar ini tersebar. Ditambah, penulis tidak mengkonfirmasi pada kami, dan dengan gagahnya menulis di bawah berita, saat berita diturunkan, belum dikonfirmasikan ke instansi terkait. Apa tujuannya, padahal ini sangat sensitif,” tukas Asmadi.

Asmadi berharap, kejadian ini supaya tidak terulang lagi oleh awak media yang menulis tanpa konfirmasi. Selain merugikan objek yang diberitakan, ini bisa menyesatkan pandangan masyarakat terhadap sebuah informasi. (Ola)

The post Informasi Hoax Viral, Satpol PP dan Damkar Pasaman Meradang appeared first on Prokabar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban.

“Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu,” kata Menkominfo di Jakarta.

Ada tiga langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks. Langkah itu lazim dan kerap diambil oleh Pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan.

Langkah pertama adalah menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks. Kedua, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Terakhir, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file.

“Pembatasan akses merupakan salah satu dari alternatif-alternatif terakhir yang ditempuh seiring dengan tingkat kegentingan. Pemerintah negara-negara lain di dunia telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan,” jelas Menkominfo. (beb)

The post Ini Langkah Pemerintah Tekan Hoaks Di Medsos appeared first on Prokabar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban.

“Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu,” kata Rudiantara di Jakarta, Senin (27/5).

Menurut Menkominfo Rudiantara ada tiga langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks. Langkah itu lazim dan kerap diambil oleh Pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan.

Langkah pertama adalah menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks. Kedua, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Dan ketiga, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file.

“Pembatasan akses merupakan salah satu dari alternatif-alternatif terakhir yang ditempuh seiring dengan tingkat kegentingan. Pemerintah negara-negara lain di dunia telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan,” jelas Rudiantara.

Menteri Kominfo menjelaskan bagaimana Srilanka menutup akses ke Facebook dan WhatsApp untuk meredam dampak serangan bom gereja dan serangan anti-muslim yang mengikutinya. Sementara, Iran pernah menutup akses Facebook pada tahun 2009 setelah pengumuman kemenangan Presiden Ahmadinejad. “Banyak negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai pertimbangan,” tandas Rudiantara.

Tutup Akses 2184 Akun dan Website

Sebelum dan selama pembatasan akses sebagian fitur platform media sosial dan percakapan instan berupa fitur image dan video, menurut Rudiantara, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup ribuan akun media sosial dan situs web. Sebanyak 551 akun facebook telah diblokir. Kemudian akun twitter 848 akun, Instagram 640 akun, Youtube 143 akun, serta masing-masing 1 untuk url website dan LinkedIn. Total ada 2184 akun dan website yang telah diblokir.

Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan penyedia platform digital. “Itu juga ditempuh. Misalnya, saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan,” jelas Rudiantara.

Menurut Menteri Kominfo semua itu perlu dilakukan agar sebaran konten hoaks, fitnah maupun provokasi dapat diminimalkan. Bahkan, Menteri Kominfo mengajak semua kalangan untuk memulai dari sendiri agar tidak menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum.

“Jangan lelah untuk mengimbau agar masyarakat dan teman-teman di sekitar kita berhenti menyebarkan konten yang mengandung hoaks, fitnah, maupun provokasi untuk melanggar aturan atau hukum. Tentu saja harus kita mulai dari diri sendiri,” ucap Rudiantara. (*/hdp)

The post Inilah Tiga Langkah Pemerintah Cegah Penyebaran Hoaks appeared first on Prokabar.

“Pembatasan bersifat sementara dan bertahap. Pembatasan terhadap platform media sosial, fitur-fitur media sosial dan messaging system,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu (22/5).

Menkominfo mengatakan modus penyebaran berita bohong  berawal dari tangkapan layar di medsos, seperti Facebook, Instagram, atau video. Berikutnya, berbagai hoaks itu menyebar lagi lewat aplikasi perpesanan, seperti WhatsApp. “Dalam bentuk meme, foto, kemudian screen capture, diambil, viralnya bukan di media sosial, viralnya di messaging system WhatsApp,” jelasnya.

Jadi, lanjutnya, terkait pembatasan akses, masyarakat akan mengalami pelambatan kalau sedang men-download atau upload video. Diperkirakan, langkah pemerintah melakukan pembatasan ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. (*/hdp)

The post Pemerintah Batasi Akses Media Sosial dan Perpesanan Hingga Beberapa Hari Kedepan appeared first on Prokabar.

“Tidak benar, karena foto rancangan istana negara itu merupakan proyek prestisius di era Presiden ke 2 RI Soeharto bernama Gedung Graha Garuda Tiara Indonesia,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Sabtu (4/5)

Ferdinandus Setu menjelaskan, rancangan gedung Istana itu berlokasi di daerah Cileungsi Bogor Jawa Barat. Namun, proyek yang dimulai tahun 1995 itu telah rata dengan tanah.

“Berdasarkan penampakan menggunakan citra satelit, bangunan itu sekarang sudah rata dengan tanah, dan tidak berbekas wujud bangunan yang berbentuk Garuda itu,” jelas Ferdinandus.

Ia menjelaskan, gambar yang viral tersebut menjadi salah satu dari 13 hoaks pada hari Jumat (3/5).

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo juga menyebutkan, konten hoaks yang cukup viral lainnya ikut menyeret nama Ustad Yusuf Mansur (UYM). Pasalnya, beredar sebuah artikel di media sosial yang berjudul, “Tanggapi People Power, UYM: Jihad Bela Prabowo “Mati Syahid”, Namun Pasti Masuk Neraka!!”

Namun, Ferdinandus menjelaskan, artikel yang diunggah pada hari Selasa (30/4) dengan memasang foto UYM itu telah diklarifikasi langsung oleh UYM melalui akun Instagramnya.

“Judul artikel itu tidak benar, karena sesuai klarifikasi oleh Ustadz Yusuf Mansur pada akun Instagramnya @yusufmansurnew, pada hari Kamis (2/5), bahwa dirinya tidak pernah membuat pernyataan seperti itu,” kata Ferdinandus. (*/hdp)

The post Desain Istana Negara di Palangkaraya Masuk Laporan Hoaks appeared first on Prokabar.