Pihak kepolisian memastikan bahwa video yang beredar di jagad maya tersebut adalah informasi bohong atau sesat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa, video tumpukan uang tersebut, adalah kasus penemuan uang Dollar palsu di Atlanta, Amerika Serikat tahun lalu.

Baca Juga : Ini Seruan Dewan Pers Tentang Penyiaran Berita Bohong

“Setelah kita telusuri, ternyata video tersebut pernah tayang di Global Chemical Laboratory tanggal 18 Juli 2021 terkait temuan uang palsu di Atlanta USA,” kata Dedi, Rabu (24/8).

Lebih lanjut ia membenarkan adanya penggeldahan di sejumlah tempat yakni Irjen Ferdy Sambo.

Dan saat itu, penyidik pun melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Namun, tidak ada bunker yang berisikan uang Rp900 miliar.

Dedi mengatakan, saat penggeledahan tersebut pihak tim khusus juga didampingi oleh Pengacara, Ketua RT, pihak keluarga dan penyidik lainnya.

Baca Juga : Ferdy Sambo & Putri Chandrawati, Riwayatmu Kini

“Apa saja yang kita sita itu untuk pembuktian nanti dipersidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia,” ujar Dedi.

Dedi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Polri, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel dan transparan.

“Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation,” tutup Dedi. (*/pk)

The post Ini Penjelasan Polri Terkait Video Uang Rp900 Miliar di Bungker Rumah Ferdy Sambo appeared first on Prokabar.

Ketua AMSI Sumatera Barat Andri El Faruqi mengatakan, literasi berita digelar untuk penguatan pengetahuan tentang peran dan manfaat media massa di masyarakat. Sehingga masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pelatihan literasi berita ini juga untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengindetifikasi mis/dis informasi.

“Tujuannya digelarnya pelatihan ini untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang mekanisme kerja pers dan jurnalisme. Juga meningkatkan kesadaran publik akan peran media sebagai rujukan informasi,” sambungnya.

Setidaknya, ada 70 peserta yang mendaftar dalam pelatihan ini. Mereka berasal dari pelbagai kalangan seperti tokoh agama, praktisi humas, akademisi hingga mahasiswa.

Pelatihan ini dimoderatori dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Abdullah Khusairi yang juga pernah bergiat di media.

Sebelumnya, Wakil Ketua II AMSI Irfan Djuanaidi mengatakan, pelatihan ini diselenggarakan dengan harapan para peserta dapat mengidentifikasi informasi yang berdasarkan fakta dan yang tidak sesuai fakta.

“Saat ini kondisi memang tidak mudah karena banyaknya berita atau informasi yang bercampur (fakta dan bukan fakta) dengan tujuan tertentu,” ujar Irfan yang juga Pemimpin Redaksi Republika.

Ia mengharapkan peserta dari pelatihan daring ini, ke depannya dapat terlibat dalam gerakan melawan informasi bohong (hoaks).

“Kemampuan memverifikasi informasi yang benar sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu diharapkan peserta dapat terlibat menahan laju sebaran hoaks atau informasi bohong, yang saat ini dampaknya cukup besar, dan merusak sendi-sendi sosial, bahkan mempengaruhi kebijakan,” katanya.

Sementara itu, Irene Jay Liu, News Lab Lead Google Asia Pacific (APAC) melalui video pengantar menyampaikan pentingnya keterlibatan semua pihak melawan mis-informasi.

Ia berharap pelatihan ini dapat membantu masyarakat mengidentifikasi informasi tersebut benar berdasarkan fakta atau hanya fiksi.

“Terlebih di era pandemi, jika kita tidak dapat membedakan antara informasi yang benar dan fiksi, itu bisa menjadi masalah hidup dan mati. Apalagi informasi tersebut adalah informasi penting yang akan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan penting bagi keluarga yang mereka cintai,” ujarnya.

Sebelumnya AMSI telah mentraining 20 jurnalis dari media anggota AMSI sebagai trainer Literasi Berita dan kemudian menyelenggarakan training bagi publik ini.

Pada kedua training tersebut, AMSI mengadopsi kurikulum yang dirumuskan oleh Masato Kajimoto, Associate Professor di University of Hong Kong.

Materi yang akan diterima peserta mencakup di antaranya dampak media sosial terhadap pemahaman publik pada informasi, mewaspadai efek makna ganda pada efek visual atau foto berita dan lain-lain. Peserta akan menerima 7 materi terkait literasi berita.

Hingga akhir September, AMSI menargetkan setidaknya 300 orang dari berbagai unsur mendapatkan pemahaman terkait isu ini.

Selain di Sumbar, training ini juga digelar di Kalimantan Barat, Aceh, Maluku-Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua-Papua Barat. (rel)

The post AMSI dan Google News Initiative Gelar Training Literasi Berita di Sumbar appeared first on Prokabar.

Pengacara Ardie Bakrie, Wa Ode Nur Zaenab membantah kabar tesebut.

“Tidak benar dan cenderung fitnah,” jelasnya, Minggu (15/8/2021).

Wa Ode meluruskan hoaks yang beredar kecelakaan Ardie Bakrie saat kabur dari tempat rehabilitasi hingga masuk rumah sakit.

BACA JUGA : 

• Jangan Percaya Informasi Hoaks Vaksin Covid-19

• Selama Pandemi Covid-19, Sudah 96 Kasus Hoaks Ditangani Polisi

Ia mengatakan, kliennya itu hanya mengalami kecelakaan teknis saat berolahraga kick boxing di panti rehabilitasi pada Sabtu, 14 Agustus 2021 kemarin.

“Pada sekitar bada salat Ashar, Bapak Ardi melakukan olahraga kick boxing di panti rehabilitasi,” konfirmasi Wa Ode, Minggu (15/8/2021).

Pihak kepolisian juga telah meluruskan kabar suami Nia Ramadhani itu kecelakaan karena hendak kabur. Polisi menegaskan kabar tersebut adalah hoaks.

BACA JUGA : 

• Vaksinasi Covid Lambat: Warga Brazil Lakukan Unjuk Rasa ke Pemerintah

• AS Tarik Pasukannya dari Afghanistan, Taliban Makin Leluasa

“Iya hoaks itu ada info kecelakaan nggak benar. Saya sudah konfirmasi sama Kasat Lantas Polres Bogor tidak ada kecelakaan itu, kan pasti terdata kalau kecelakaan lalau lintas,” terang Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Indreweny Panji Yoga kepada detik.com, Minggu (15/8/2021).

Panji menerangkan Ardie Bakrie memang mengalami kecelakaan tapi karena kesalahan teknis saat berolahraga.

“Iya kemarin sudah saya cek, tadi malam udah di rumah sakit. Memang lagi olahraga,” ungkap Panji.

The post Kembali Beredar Hoaks, Kini Kabar Ardie Bakrie Kecelakaan Hendak Kabur Dari Tempat Rehabilitasi appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Khairul Jasmi merespon miss communication berita yang viral dari portal berita Riauoinline yang mengatakan Sumbar biang kerok meningkatnya Covid-19 di Riau.

“Lupakan saja, toh sudah diralat,” katanya.

Khairul Jasmi mengatakan, agar menerima klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Humas Riau.

“Wartawan bisa jadi benar kita nggak tahu yang sesungguhnya. Karena nggak tahu itu, kita terima penjelasan humas Riau.”

BACA JUGA :

• 52 Calon Mulai Perebutkan Tujuh Kursi KPID Sumbar

• PON Papua Akan Terapkan Prokes Ketat

Sementara itu, menanggapi banyaknya berita hoaks yang tersebar layaknya air mengalir. Ia ingin agar masyarakat harus tetap cerdas dalam mencerna informasi.

“Berita hoaks atau apapun yang hoaks mesti dicerna dengan baik. Antara lain caranya cek fakta, nanya ke teman, cari info lain yang serupa,” jelasnya.

Komisaris utama Semen Padang ini juga mengatakan banyaknya hoaks yang tersebar karena kurangnya tingkat literasi.

“Hoaks makanya subur karena ada konsumennya, literasi kurang,” tutupnya.

Hoaks Sumbar jadi biang kerok Covid-19 itu sudah diklarifikasi oleh juru bicara gubernur Riau Hendra Saputra.

BACA JUGA : 

• Pemprov Riau Berikan Santunan Rp25 Juta ke Istri Perintis Kemerdekaan di Air Tiris

• Taliban Berhasil Kuasai Kota Strategis Ghazni, Jalan Menuju Kota Kabul

Juru Bicara Gubernur Riau Hendra Saputra meluruskan pemberitaan tersebut agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat.

“Saya hadir saat konferensi pers Bapak Gubernur pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 di Gedung Daerah, setelah rapat koordinasi Satgas Covid bersama Forkopimda. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau dan satgas oksigen. Tidak ada sepatah katapun, Pak Gubernur menyampaikan bahwa warga Sumbar dan Sumut penyebab Covid-19 di Riau,” terang Hendra, Kamis (12/8/2021).

The post Hoaks Sumbar Jadi Biang Kerok Covid-19, KJ: Cerna Informasi dengan Baik appeared first on Prokabar.

Jemaah disebut bisa berangkat karena ada lobi khusus tokoh dan ulama Padang dengan Kerajaan Arab Saudi.

Faktanya Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Hendri memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Adapun foto yang beredar tersebut adalah foto lama yaitu foto keberangkatan jemaah haji tahun 2018.

Dilansir dari kemenag.go.id, Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Kanwil Kemenag Sumbar juga sudah mensosialisasikan kebijakan ini ke 19 Kankemenag Kabupaten/Kota sejak Juni 2020. (*)

The post Viral Postingan Jemaah Sumbar Berangkat Haji 2020, Ini Penjelasan Kemenag appeared first on Prokabar.

“Sampai dengan saat ini, tanggal 21 April 2020, bahwa Direktorat Siber Bareskrim Polri bersama Polda jajaran menangani 96 kasus hoaks,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono dilansir, Rabu (22/4).0

Argo merinci, untuk Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur masing- masing menangani 12 kasus. Polda Riau menangani sembilan kasus.

Polda Jawa Barat dan Bareskrim Polri masing-masing menangani enam kasus. Sedangkan 69 kasus lainnya ditangani Polda jajaran lainnya.

Motif para pelaku diantaranya mulai dari bermain-main atau iseng, bercanda hingga merasa tidak puas dengan Pemerintah.

Menurut dia, para pelaku dijerat Pasal 45 dan 45 A UU ITE dengan ancaman pidana 6 Tahun penjara dan denda Rp1 miliar, Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

Para tersangka juga dijerat dengan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (*)

The post Selama Pandemi Covid-19, Sudah 96 Kasus Hoaks Ditangani Polisi appeared first on Prokabar.

Badan POM menemukan bahwa informasi yang beredar tersebut merupakan modifikasi dari isu (hoaks) lama terkait kandungan dan virus HIV dalam makanan kaleng impor dengan beberapa penggantian redaksi dikaitkan dengan isu Virus Corona yang saat ini tengah mencuat.

Badan POM telah memberikan klarifikasi terkait hoaks lama tersebut dengan judul Klarifikasi Badan POM RI tentang Pemberitaan Produk Pangan yang Tidak Aman Dikonsumsi Karena Mengandung Darah dan Virus HIV yang dipublikasikan pada tanggal 12 November 2014 melalui website www.pom.go.id.

“Virus Corona merupakan jenis virus yang tidak mampu bertahan hidup lama jika berada di luar host/inang (makhluk hidup) karena virus memerlukan host/inang tersebut untuk kelangsungan hidupnya,” katanya seperti yang dikutip  Selasa (11/2) di website resmi pom.go.id.

Lanjutnya, makanan kaleng yang diproduksi secara komersial merupakan pangan steril komersial yang telah mendapat perlakuan menggunakan suhu tinggi, sedangkan Virus Corona tidak dapat bertahan pada suhu di atas 56°C selama 30 menit. Dengan begitu, informasi yang beredar tersebut adalah HOAKS yang menyesatkan.

Badan POM terus melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan impor sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (pre-market evaluation), serta secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia (post-market control).

Masyarakat diimbau agar tidak mudah terprovokasi dan tidak menyebarluaskan berita/isu terkait makanan dan kemasan pangan yang belum terbukti kebenarannya. Badan POM terus memantau dan menindaklanjuti isu ini serta akan terus memperbarui informasi sesuai data terbaru.

Jika masyarakat menemukan produk yang mencurigakan atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, hubungi Contact Center HALO BPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail: halobpom@pom.go.id, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. (*)

The post Ini Penjelasan BPOM Terkait Makanan dari Tiongkok Mengandung Virus Corona appeared first on Prokabar.

Selama tahun 2017-2018, Badan POM telah menerbitkan setidaknya 29 penjelasan untuk mengklarifikasi hoaks obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Badan POM bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai mencari informasi yang benar terkait obat dan makanan.

“Ini merupakan upaya kami untuk menyanggah hoaks Obat dan Makanan. Bersama kita berkomitmen mengedukasi masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan selalu bertanya ketika menerima informasi,” kata Kepala Badan POM Penny K. Lukito.

Melalui keterangan resmi yang dikutip Prokabar,  Rabu (23/10), Badan POM dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) sepakat untuk menyediakan jalur komunikasi yang akurat dan terpercaya terkait hoaks mengenai obat dan makanan, menyebarkan secara masif informasi yang benar.

Badan POM bersama MAFINDO mengajak masyarakat untuk menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya “melek” hoaks tentang. Masyarakat harus dapat berdaya secara mandiri melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang berisiko bagi kesehatan.

“Ini adalah bentuk keseriusan Badan POM, tentunya untuk menangkal hoaks yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Mari kita putus mata rantai hoaks. Demi kita, keluarga dan orang-orang di sekitar kita,” kata Penny. (*/hdp)

The post Ini Cara BPOM Lawan Hoaks Seputar Obat dan Makanan appeared first on Prokabar.

Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhammad Sadly mengatakan, hingga hari Jumat, 27 September 2019 pukul 10.00 WIB, hasil monitoring BMKG terhadap Gempabumi Kairatu, Ambon, dan Haruku berkekuatan M=6,5 yang terjadi kemarin 26 September 2019 menunjukkan telah terjadi 264 kali dengan magnitudo terbesar M=5,6 dan terkecil M=3.0.

“Secara statistik, frekuensi kejadian gempa cenderung semakin mengecil,” kata Sadly dalam siaran persnya Sabtu (28/9).

Mengenai isu akan terjadinya gempa besar di Ambon, Teluk Piru, dan Saparua, Deputi Bidang Gefisika BMKG itu tegas membantahnya. Menurutnya, hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempabumi dengan tepat, dan akurat kapan, di mana dan berapa kekuatannya.

“Untuk itu masyarakat diimbau agar tidak terpancing isu atau berita bohong yang beredar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” pinta Sadly.

Terkait informasi gempabumi dan tsunami, Sadly meminta masyarakat memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (https://www.bmkg.go.id) atau inatews.bmkg.go.id), atau melalui Mobile Apps (iOS dan Android): WRS-BMKG (user: pemda, password: pemda-bmkg) atau InfoBMKG.

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ucap Sadly. (*/hdp)

The post Soal Isu Gampa Besar di Ambon, BMKG Imbau Masyarakat Tidak Terpancing Hoaks appeared first on Prokabar.

Menurut Sakti Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti, informasi hoaks tersebut seolah-olah dikirimkan oleh Kemenkeu RI kepada pihak Kapuskeu TNI dan Kapuskeu Polri berisi berita bahwa Tunkin Anggota TNI dan Polri akan diberhentikan pembayarannya terhitung mulai bulan Agustus 2019.

“Informasi tersebut sama sekali tidak benar dan menyesatkan. Bagi masyarakat yang menerimanya kami minta untuk tidak turut menyebarkan berita tersebut,”kata Nufransa, melalui keterangan tertulis yang diterima Kamis (29/8).

Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga menegaskan bahwa informasi tunjangan kinerja (tunkin) anggota TNI dihentikan sementara. adalah hoax.

“informasi yang beredar di media sosial mengenai “Pemberhentian Sementara Tunkin Anggota TNI” adalah berita bohong/hoaks.”kata Kemhan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Totok Sugiharto. (*/hdp)

The post Ini Penjelasan Kemenkeu Terkait Informasi Tunkin TNI dan Polri Dihentikan Sementara appeared first on Prokabar.

Piranti lunak Chatbot Anti Hoaks adalah program komputer yang dirancang untuk menjawab setiap pertanyaan publik mengenai informasi yang masih diragukan kebenarannya.

Pembuatan layanan tersebut sebagai antisipasi persebaran atau distribusi hoaks, kabar bohong, informasi menyesatkan dan ujaran kebencian yang terus meningkat menjelang 17 April 2019 serta menyadari kesulitan masyarakat dalam melakukan verifikasi sebuah informasi hoaks.

Untuk itu, Kemenkominfo menggandeng Prosa, sebuah Startup pengembang natural language processing,mengembangkan Chatbot Anti Hoaks yang dapat mempermudah masyarakat melakukan pengecekan kebenaran sebuah informasi atau berita yang diperoleh.

Layanan Chatbot Anti Hoaks terkoneksi dengan aplikasi pesan instan Telegram melalui akun @chatbotantihoaks.

Informasi klarifikasi hoaks yang yang akan disajikan melalui chatbot adalah berasal dari database atau pangkalan data Mesin AIS Kemkominfo.

Saat ini Kemkominfo dan Prosa sedang mengembangkan layanan Chatbot Anti Hoaks untuk pengguna aplikasi pesan instan Whatsapp dan LINE.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A Pangerapan, dalam keterangan tertulis mengatakan pelucuran layanan aplikasi Chatbot Anti Hoaks tersebut di Jakarta, dilakukan lima hari sebelum hari pencoblosan.

Semuel mengatakan layanan Chatbot Anti Hoaks merupakan salah satu cara yang dilakukan Kemenkominfo dalam memerangi hoaks. “Kita harapkan masyarakat punya channel untuk verifikasi informasi. Sejauh ini baru Instagram yang sudah bekerja sama untuk penerapan chatbot ini. Di Instagram sendiri, sudah ada ID untuk dapat pengguna melakukan verifikasi informasi tersebut. Kita bisa copy paste pesan itu kemudian kirim ke chatbot. Nanti diidentifikasi sama chatbot itu. Nanti chatbot memberikan feedbackberdasarkan data base yang mereka miliki,” ujar Dirjen Aptika.

Semmy menambahkan, ada tiga fase pengguna internet saat ini di Indonesia. Fase pertama yang mendapatkan informasi melalui browsing, fase kedua yang menggunakan internet pertama kali melalui sosial media, dan fase ketiga gunakan aplikasi chatting informasi berdasarkan dari teman.

“Kita menyediakan satu layanan di telegram, masyarakat pengguna jika meragukan satu informasi bisa menanyakan dan platform harus bertanggung jawab,” jelas Semmy.

Layanan Chatbot Anti Hoaks ini adalah bagian dari upaya-upaya yang terus dilakukan Kementerian Kominfo dalam memerangi hoaks.

Sebelumnya Kemenkominfo bekerja sama dengan Whatsapp melakukan pembatasan jumlah penerusan pesan (forwarded messages) dari sebelumya 20 kali menjadi dibatasi menjadi hanya 5 kali.

Upaya yang juga terus dilakukan untuk memerangi hoaks, kabar bohong, informasi menyesatkan dan ujaran kebencian adalah dengan terus mengintensifkan penggunaan Mesin AIS yang bekerja 24 jam dan 7 hari seminggu serta didukung oleh 100 anggota Tim Verifikator. (*/hdp)

The post Kemenkominfo Buat Chatbot Anti Hoaks appeared first on Prokabar.

Menanggapi hal itu, Tjahjo menyatakan dukungannya terhadap KPU yang telah berani mengambil langkah cepat untuk segera melaporkan video tersebut kepada pihak yang berwajib.

“Saya kira itu berita yang tidak masuk akal ya. Kami mendukung penuh langkah KPU yang cepat dalam tempo sesingkat-singkatnya kalau ada berita hoax, fitnah sekecil apapun dilaporkan ke aparat penegak hukum sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tegas Tjahjo usai menghadiri pengukuhan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode tahun 2019-2020 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4).

Tjahjo meyakini tidak akan ada celah kecurangan atau memenangkan dan menguntungkan pihak manapun dengan pengawasan yang sedemikian ketat dan diatur oleh Undang-Undang.

“Permainan fitnah dan hoax sudah tidak pada zamannya, karena seluruh penyelenggara Pemilu diatur oleh Undang-Unndang, diawasi semua pihak, oleh elemen masyarakat, partai politik dan Tim Sukses. Jadi kami yakin, penyelenggara Pemilu itu melaksanakan tugas sesuai aturan,” terang Tjahjo.

Di satu sisi, KPU melalui Komisionernya, Hasyim Asy’ari telah membantah informasi tersebut, ia menjelaskan proses penghitungan suara dilakukan secara manual dan bertingkat dari tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilih kecamatan (PPK), dilanjutkan ke Kabupaten/kota, ke KPU Provinsi hingga berakhir ke KPU RI.

Hasil scan Form C1 plano yang selanjutnya diunggah di website KPU, dilakukan setelah penghitungan suara selesai di TPS.

“Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri. Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dahulu oleh publik termasuk saksi, pengawas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan pihak lainnya dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” tegas Hasyim. (*/hdp)

The post Mendagri Dukung KPU Laporkan Pelaku Video Hoaks Pengaturan Server appeared first on Prokabar.

“Di bulan Agustus 2018 hanya 25 informasi hoaks yang diidentifikasi,  September 2018 naik menjadi 27 hoaks, sementara pada Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoaks. Di bulan Desember 2018, jumlah info hoaks terus naik di angka 75 konten,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya yang dirilis Senin (1/4).

Peningkatan jumlah konten hoaks sangat signifikan, menurut Ferdinandus, terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019. Sebanyak 175 konten hoaks yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kementerian Kominfo. “Angka itu naik dua kali lipat di Februari 2019 menjadi 353 konten hoaks. Angka tersebut menjadi 453 konten hoaks selama Maret 2019,” ujarnya.

Menurut Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo itu, dari jumlah 453 hoaks yang diidentifikasi selama Maret 2019 tersebut, selain terkait isu politik, juga menyasar isu kesehatan, pemerintahan, hoaks berisikan fitnah terhadap individu tertentu, terkait kejahatan, isu agama, internasional, mengarah ke penipuan dan perdagangan serta isu pendidikan.

“Dari 453 hoaks tersebut, terdapat 130  hoaks politik. Sehingga total hoaks politik yang diidentifikasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo menjadi 311 hoaks. Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu,” ungkap Ferdinandus.

Ia menyebutkan, Tim AIS Kemkominfo dibentuk oleh Menteri Kominfo Rudiantara pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh konten internet yang beredar di cyber space Indonesia, baik konten hoaks, terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, maupun konten negatif lainnya. Saat ini Tim AIS berjumlah 100 personil didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti.

“Kementerian Kominfo mengimbau warganet yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya dapat menyampaikan kepada kanal pengaduan konten melalui email: aduankonten@kominfo.go.id atau akun twitter @aduankonten,” tukas Ferdinandus. (*/hdp)

The post Jelang Pemilu, Jumlah Konten Hoaks Yang Beredar Cenderung Meningkat appeared first on Prokabar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya menyebutkan, jumlah konten hoaks yang beredar di  masyarakat terus meningkat dari bulan ke bulan.

“Bulan Agustus 2018 hanya 25 informasi hoaks yang diidentifikasi oleh Tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika. September 2018, naik menjadi 27 hoaks, sementara di Oktober  dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoaks. Desember 2018, jumlah hoak terua naik di angka 75 konten,” jelas Ferdinandus, Kamis (7/3).

Peningkatan jumlah konten hoaks, menurut Plt Karo Humas Kementerian Kominfo itu, sangat signifikan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019. Sebanyak 175 konten hoaks yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kemkominfo pada Januari 2019. Angka ini naik dua kali lipat di Februari 2019 menjadi 353 konten hoaks.

Menurut Plt Karo Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dari 771 total konten hoaks yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kemkominfo, sebanyak 181 konten hoaks terkait isu politik, baik hoaks yang menyerang pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor 01 dan No 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilu 2019.

Selain hoaks terkait isu politik, berturut-turut menyusul hoaks isu kesehatan sebanyak 126, hoaks isu pemerintahan sebanyak 119 hoaks, hoaks berisikan fitnah terhadap individu tertentu sebanyak 110, hoaks terkait kejahatan 59, hoaks isu agama 50, hoaks isu internasional 21, hoaks penipuan dan perdagangan masing-masing 19 konten, dan terakhir hoaks isu pendidikan sebanyak 3 konten.

DIjelaskan Ferdinandius, Tim AIS Kemkominfo dibentuk pada Januari 2018 untuk melakukan pengaisan terhadap seluruh konten internet yang beredar di cyber space Indonesia. Tim AIS berjumlah 100 personil didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti. (*/hdp)

The post Konten Hoaks Terus Meningkat Sejak Tahun Lalu appeared first on Prokabar.

Dalam pertemuan itu, Menkominfo Rudiantara dan Victoria Grand membahas langkah nyata untuk mengurangi penyebaran hoaks atau kabar bohong yang sangat cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

Humas Kemenkominfo dalam siaran persnya Senin (21/1) malam mengemukakan, upaya pengurangan penyebaran hoaks melalui WhatsApp menjadi perhatian global. World Global Influencer Leader dari empat negara telah melakukan pembahasan dengan pihak WhatsApp untuk mewujudkan langkah pengurangan penyebaran hoaks.

“Dalam pembahasan itu, Indonesia diwakili oleh  Menteri Kominfo Rudiantara,” bunyi siaran pers Kementerian Kominfo.

Pembatasan jumlah forward pesan melalui WhatsApp, lanjut siaran pers itu, telah dibahas sejak kuartal ketiga tahun 2018. Adapun beta test fitur itu telah dilakukan sejak dua bulan terakhir.

“Fitur pembatasan forward pesan melaui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada tanggal 21 Januari 2019 waktu Los Angeles atau tanggal 22 Januari 2019 Pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat,” bunyi siaran pers Kementerian Kominfo.

Pembatasan jumlah forward pesan pada aplikasi Whatsapp itu, menurut Kementerian Kominfo, baru berlaku untuk pengguna OS Android. Untuk IOS sedang dalam proses pengembangan.

“Menteri Kominfo Rudiantara mengapresiasi langkah WhatsApp untuk mengurangi  penyebaran konten negatif di platform pesan instan itu,” pungkas siaran pers Kementerian Kominfo. (*/hdp)

The post Mulai Selasa, Pembatasan Jumlah ‘Forward’ Pesan WhastApp Berlaku appeared first on Prokabar.