Pelantikan pengurus cabang dari kedua organisasi mahasiswa tersebut, dilakukan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Sukrin Mukhtar, merupakan Kabid Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO) didampingi Fungsionaris PB HMI Dini Yuliana Solin, Ketum HMI Badko Sumatera Barat Sepri Wendi.

Ketua pelaksana M Asdeni Khosa Putra, dalam laporannya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pelantikan. Mulai dari persiapan hingga, berakhirnya pelaksanaan.

Sementara itu, Kabid PAO Sukrin Mukhtar menyebutkan bahwa HMI akan selalu kritis dalam memperjuangkan keadilan masyarakat.

“HMI akan menjadi tempat berpikir dan kritis, terpenting lagi tidak serta-merta semua hal yang dilakukan pemerintah lurus dan baik. Ketika ada ketimpangan dan kebijakan keluar dari rel maka HMI akan selalu hadir dalam mengkritik.” Sebutnya.

Bupati Dharmasraya diwakili Asisten II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yefrinaldi menyampaikan pesan penting kepada HMI, bahwasanya kesadaran akan tujuan berhimpun, menjaga jalur pelaksanaan kegiatan, dan memahami identitas serta arah organisasi.

“ Apalagi HMI adalah organisasi Kader. Prosesnya, melalui penempatan, merintis jalan pengkaderan sangat sulit. Maka dari itu, jaga integritas, dan jalani organisasi dengan sebaik mungkin, ” katanya.

Ia juga menambahkan, bahwa HMI memiliki peran penting sebagai penerang, inspirator, dan mediator dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memiliki banyak pengetahuan, HMI dapat memperkuat perannya dalam memberikan pemahaman, motivasi, serta memfasilitasi dialog dan pemecahan masalah di masyarakat.

Acara pelantikan ini menjadi tahapan penting dalam pembentukan kematangan kepribadian para pengurus HMI Cabang Dharmasraya.

“Proses pemilihan Sudah selesai, saat ini adalah tahapan dimana proses pembentukan kematangan kepribadian terjadi. Seperti kanvas kosong, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kisah hidup kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar rutinitas, melainkan pembentukan kebiasaan yang membentuk esensi diri kita,” ungkapnya.

Acara pelantikan ini menandai komitmen HMI Cabang Dharmasraya dalam melahirkan kader-kader berkualitas dan berintegritas untuk melayani umat dan daerah. (Fatafza)

The post Nanda Arfalia Putra Diamanahkan Jadi Ketua Umum HMI Cabang Dharmasraya appeared first on Prokabar.

Indonesia Emas 2045 digaungkan sejak dini. Istilah ini muncul untuk menyambut seabad Indonesia.

Pada masa itu, Indonesia harus memiliki SDM yang kuat dan tangguh. Background Study Visi Indonesia 2045 menyebut  proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 319 juta juta jiwa.

Mulai dari sekarang, Indonesia harus berupaya membangun generasi emas sebagai pembaharu dalam kemajuan sosial dan teknologi.

Menrut Kopuew, generasi emas memiliki beberapa defenisi. Pertama, melihat rupa Indonesia dalamusia 100 tahun kemerdekaan. Kedua, Indonesia harus memiliki modal yang luar biasa dari sisi SDM, SDA, dan sumber daya kultural.

Artinya, Indonesia harus semakin baik untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Memasuki era 5.0, percepatan dunia digital akan menuntut banyak perubahan dan penyusuaian pada segala bidang, termasuk SDM yang berkualitas dan cerdas.

Produktivitas belajar yang tinggi serta berakhlak merupakan ciri paradigma yang tertanam pada kader HMI.

Tradisi intelektual dan upaya dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan ini demi kepentingan umat dan bangsa.

Sebagai organisasi tertua di Indonesia, apakah HMI mampu berperan dalam peningkatan kualitas SDM dan menyambut Indonesia Emas 2045?

Selama ini perjuangan HMI masih terkendala di dalam kekacauan organisasi.  Banyak yang menjadikan perjuangan organisasi untuk kepentingan pribadi, literasi digital yang kurang, sindrome power, kurangnya kesadaran dan wadah pemberdayaan kualitas SDM dalam pengembangan dan pemberdayaan potensi sebagai implikasi konstruksi promblematika sosial.

Seharusnya, prinsip budaya,organisasi, dan nilai cita HMI harus bertransformasi dan inovatif dalam perbaikan dan perubahan yang terjadi di era disrupsi.

Hal ini merupakan upaya HMI dalam berjuang ke arah yang lebih baik secara terus menerus.

HMI patut bersyukur bahwa perkembangan bangsa Indonesia beriringan dengan kualitas SDM yang masih sadar akan potensi SDM berupa populasi produktif.

Pada skala keorganisasi kader HMI yang produktif dan teguh dalam perjuangan, organisasi yang lahir di Yogayakarta ini harus memiliki andil dalam peluang bonus demografi.

Mustahil egenerasi emas akan lahir jika HMI tidak dapat menggarap dan mengelola organisasi secara baik dan optimal.

Kader HMI diharapkan untuk senantiasa belajar meningkatan kemampuan diri dan sangguo menghadapi dan mencari solusi atas tantangan global di era 5.0.

The post Indonesia Emas 2045: Peranan HMI dalam Peningkatan SDM appeared first on Prokabar.

Untuk meluruskan pemberitaan yang marak di media online, kawanan aktivis itu mendatangi Kantor PWI Bukittinggi, Selasa (18/5). Mereka membantah keras adanya tunggangan politik saat menyambangi gedung dewan.

Ketua HMI Cabang Bukittinggi Demisioner, Muhammad Irvan menjelaskan pihaknya selaku mahasiswa yang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di sekitaran Kota Bukittinggi telah menyurati dua lembaga sekaligus, legislatif dan eksekutif.

“Tidak benar kami menutup mata atas kinerja Pemko Bukittinggi, lalu hanya menyorot DPRD saja. Kepada Pemko kami sudah bersurat juga untuk minta audiensi dan telah selesai. Pemko menyikapi dan memfasilitasi kami dengan bijak dan segera, tapi anehnya DPRD yang seolah enggan,” jelas Irvan.

Karena pertemuan tatap muka dengan pihak DPRD Bukittinggi mengalami kebuntuan, HMI bakal menempuh cara lain untuk tetap mengawasi kinerja lembaga legislatif itu.

“Hasil diskusi kami setelah pertemuan yang tidak kondusif kemarin ada beberapa opsi. Yang jelas, kami tidak akan lagi memohon untuk minta audiensi. Opsi yang mengerucut antara lain dengan mengajukan surat resmi permohonan informasi publik seperti amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” sebut Muhammad Irvan, Ketua Umum Demisioner HMI Bukittinggi.

Menurut Irvan, jika klaim yang disampaikan DPRD itu benar-benar telah bekerja, maka pihaknya akan meminta hasil kinerja itu dengan porsi tertulis, sesuai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi layaknya UU KIP.

Dari informasi publik itu, kata dia, akan jelas data terukur apa saja yang sudah diperbuat wakil rakyat Kota Bukittinggi selama menjabat sejak 2019.

“Informasi publik itu akan kami telaah dengan para pakar di bidangnya, senior-senior alumni HMI, termasuk akademisi. Nanti hasilnya akan kami publikasi ke masyarakat luas,” tegasnya.

Irvan juga menyayangkan adanya penggiringan isu oleh oknum DPRD Bukittinggi yang menuding niat baik mereka ditunggangi kepentingan politik.

“HMI ini organisasi independen, semata berjuang menyuarakan hak-hak masyarakat. Selama ini legislatif diamanahkan untuk mengawasi pemerintah, maka apa salahnya kami ingin pula mengevaluasi capaian mereka. Seharusnya sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD tidak anti kritik saat mereka juga diawasi,” sambung Irvan.

Dihubungi terpisah, Presidium KAHMI Sumbar Demisioner, Khairul Anwar menilai lembaga publik tidak patut anti kritik sekalipun itu dari kalangan mahasiswa. Menurutnya, siapa saja baik secara individu maupun kelompok berhak untuk mengkritisi kinerja DPRD.

“Soal evaluasi kan sah-sah saja, siapa saja boleh mengevaluasi kinerja DPRD, tapi tentu ada mekanismenya,” jelasnya.

“Kalau ada yang merasa tersinggung dengan etika kader HMI, kami pikir tidak perlu menjadi persoalan, standar etis yang dimaksud oknum DPRD Bukittinggi itu yang seperti apa, kalau ada yang merasa tersinggung dan bisa dimaafkan, ya maafkan sajalah, tak baik juga seorang anggota DPRD mengklaim orang tidak beretika sementara sikapnya juga tidak beretika. Yang substantif adalah, apakah aspirasi yang disampaikan HMI itu salah atau benar, itu saja,” kata tokoh yang akrab disapa Tan Rajo itu.

Diberitakan sebelumnya, audiensi antara kedua DPRD Bukittinggi dan HMI Cabang Bukittinggi yang digelar di gedung dewan berakhir buntu, Senin (17/5).

Kedua pihak saling tuding bahwa pihak lainnya tidak sopan saat audiensi digelar. Sejumlah anggota dewan merasa tersinggung karena diinterupsi saat berbicara. Sedangkan, mahasiswa HMI yang merasa direspon secara kasar, akhirnya memilih Walk Out (WO) alias meninggalkan gedung dewan.

Tidak hanya itu, saat audiensi berlangsung beberapa oknum anggota dewan tersulut emosi hingga menggebrek meja rapat. Mahasiswa HMI juga bergantian mengajukan interupsi dan tidak terima microphone mereka dimatikan.(rls)

The post Polemik di DPRD Bukittinggi, HMI Akan Gunakan UU Keterbukaan Informasi Publik appeared first on Prokabar.

Kongres kali ini ada 26 calon ketua umum, salah satunya adalah Raihan Ariatama. Pria berusia 28 tahun ini menyebut dirinya telah mendapat dukungan dari para senior dan kader-kader lain.

“Hari ini saya cukup miliki (dukungan dari) cabang terbanyak, masuk tiga besar,” ujarnya saat di Surabaya, belum lama ini.

“Bagi saya kalau ada kebijakan pemerintah yang bertentangan HMI bisa menjadi oposisi,” ujarnya menambahkan.

Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bandung sekaligus Demisioner Presiden Mahasiswa Telkom University mengatakan, menyambut baik pernyataan Kandidat Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama yang siap menjadi oposisi pemerintah

Peran HMI dalam HMI di lintasan perkembangan keislaman dan kebangsaan selalu berpihak kepada upaya upaya untuk memanifestasikan cita masyarakat adil dan makmur.

Kepemimpinan HMI kedepan harus mampu secara terang dan lantang tegak lurus dengan kepentingan umat, bukan seperti mayoritas kondisi sosial politik Umat dan bangsa kekinian yang rapuh akan pemhambaan kepada elit karena takut komisi dan kompetisi dipersulit.

“Saya menunggu realisasi manifestasi konkrit pasal 6 AD HMI, karena pemimpin yang kami nanti bukan pemimpin yang hanya pandai berargumentasi tetapi pemimpin yang pandai menjaga independensi,” tegasnya. (beb)

The post Calon Ketum HMI, Raihan Ariatama Didukung Eks Presiden Mahasiswa Telkom jadi Oposisi Pemerintah appeared first on Prokabar.

Ketua BADKO HmI Sumbar, Wendi Juli Putra menyampaikan bahwa PSBB yang sudah dilakukan di Sumatera Barat memang masih jauh dari ideal. Kita melihat masih belum terkonsolidasinya semua stakeholder termasuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan PSBB. Sehingga korban positif makin hari semakin bertambah.

Ketua PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra menyarankan agar pengawalan dan pengawasan terhadap bansos yang disalurkan akibat pandemi Covid-19 ini benar-benar diawasi sehingga tidak terjadi pelanggaran oleh oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di balik wabah yang menimpa dunia khususnya di provinsi Sumatera Barat.

Kemudian Ketua KAMMI Sumbar, Abu Said meminta untuk melibatkan OKP Cipayung Sumbar dalam penyaluran bansos, baik dari APBN, APBD, Polri maupun dari pihak lain agar tepat sasaran. “Jangan sampai kita menemukan masyarakat terdampak yang tidak menerima bansos,” imbuh Said.

Sementara itu Ketua GPI Sumbar, Rinaldi mengatakan potensi pemuda dan mahasiswa harus dikerahkan untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan PSBB dan protokoler kesehatan untuk meminimalisir korban covid-19.

Terakhir Cipayung Sumbar mengajak Polda Sumbar ikut mendorong keterbukaan informasi penerima bantuan sosial oleh Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Sehingga masyarakat tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan kemana bantuan disalurkan.

Menggapai hal tersebut Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto mengapresiasi OKP Cipayung Sumbar yang telah berempati dan proaktif terhadap wabah yang menimpa dunia hari ini. Irjen Pol Toni juga mengajak seluruh OKP Cipayung untuk bersinergis dalam rangka penerapan PSBB perpanjangan ini dan ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumbar termasuk OKP Cipayung ikut menyuarakan kepada masyarakat dan ikut bersinergis dalam mengawasi penyaluran bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak karena wabah Covid-19 ini”. Tutup Kapolda.(rls)

The post PSBB Diperpanjang, Cipayung Plus Temui Kapolda Sumbar appeared first on Prokabar.

Diakui Bupati Yusuf, sebagai himpunan mahasiswa Islam, para kader agaknya mendukung visi pemerintahan ke arah keagamaan. Seperti yang dilakukan Pemkab Pasaman, menjadikan masyarakat yang agamis.

“Data yang ada saat ini, dari 67.200 siswa dan pelajar Kabupaten Pasaman, rata-rata sudah megikuti program tahfizd, tinggal hanya 10.407 orang yang belum bisa baca alquran. Saya berharap, adik-adik HMI ikut berperan aktif mendukung program baca tulis Alquran bagi siswa dan pelajar di Kabupaten Pasaman atau di daerah masing-masing,” harap Bupati Yusuf Lubis.

Dipaparkan bupati, penduduk Pasaman saat ini berjumlah 317.000 jiwa, yang tersebar di 12 kecamatan dan 62 nagari dengan rincian 37 nagari definitif dan 25 nagari persiapan.

Menanggapi hal ini, Presedium KAHMI Pasaman, Irwan menyampaikan, salah satu pembahasan dalam pelatihan Intermedia Training ini adalah perihal yang dimaksud Bupati Yusuf.

“Kita menyadari, bagaimana kita mahasiswa adalan agen of change atau generasi penerus. Di tangan kita masa depan daerah dan bangsa. Kami sangat terbantu dengan berdialog bersama pak bupati. Tambah mantap mental kami, sebab apa-apa yang kami inginkan di HMI ternyata didukung pemerintah, terutama menciptakan mahasiswa yang berakhlak,” tukas Irwan. (Ola)

The post Berdialog Dengan HMI se-Sumatera, Ini Misi Ditumpangkan Bupati Pasaman Yusuf Lubis appeared first on Prokabar.

Training formal tersebut dibuka secara resmi oleh Pengurus HMI Badko Sumatera Barat. Peserta terdiri dari HMI cabang se nusantara. Diantaranya hadir peserta dari HMI Cabang Lampung, Medan, Pekanbaru, Jambi, Darmasraya, Solok Selatan, Padang, Batu Sangkar, dan Lubuk Sikaping.

Presidium Kahmi Pasaman, Hendri Yanto menyampaikan, HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam. Tentunya pemahaman keislamannya tidak diragukan, apalagi pemahaman nasionalisme Indonesiaannya juga, karena kader HMI adalah kader umat dan bangsa.

Di sisi lain, kegiatan ini tampak dihadiri oleh Bupati Pasaman diwakilkan oleh Kakan Kesbangpol Pasaman, Kapolres Pasaman, Dandim 0305 Pasaman, PMD Kahmi Pasaman, hingga Ketua Umum HMI selingkup Badko Sumatera Barat. (Ola)

The post HMI se-Sumatera Berkumpul di Lubuk Sikaping, Ini Agendanya appeared first on Prokabar.

Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy, menegaskan, dalam RKUHP ada beberapa pasal yang  berpotensi mengancam kebebasan sipil. Sebagai contoh pada pasal 218 tentang penghinaan presiden dan wapres diancam hukuman 3,5 tahun penjara, pasal 219 pelaku penyiaran penghinaan diancam 4,5 tahun penjara. “Ini ciri pasal karet, dan melukai keadilan,” kata Arya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/9).

Menurut Arya,  pasal semacam itu tentunya akan membungkam suara publik. Tidak menutup kemungkinan, sebuah kritik kelak akan ditafsirkan sebagai penghinaan. Padahal di alam demokrasi, kritik sesuatu yang wajar dan masih banyak pasal yang terasa janggal.

K Arya merinci pasal-pasal yang dinilai kontroversial di antaranya, pasal 281, pasal 282 yang merugikan kalangan advokat karena tidak ada penjelasan rinci. Pasal 252 tentang santet yang sulit dibuktikan. “Ada pasal 278 tentang ancaman denda Rp 10 juta jika membiarkan unggas ternak berkeliaran di lahan orang lain,” tuturnya.

Selain itu, pasal yang terkait kebebasan pers seperti Pasal 218, 219, 220, 241,  247, 262, 263, 305, 354, 440, 444. Dalam pasal tersebut, ntinya jurnalis atau netizen yang menghina presiden/wapres terancam pidana. Belum lagi RUU Pertahanan yang memberi kelonggaran bagi pemodal besar untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) yang tentu sangat merugikan rakyat.

Maka hak yang wajar jika ada anggapan bahwa RKUHP ini seolah menginjak-injak akal sehat publik. Sebab sangat multitafsir dan berpotensi disalahgunakan. Seperti halnya Pasal 422 tentang gelandangan disebutkan bahwa wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta bisa dianggap gelandangan dan terancam kena denda Rp 1 juta.

“Bayangkan, jika anda menunggu angkutan umum menuju rumah jangan- jangan bisa dituduh gelandangan,” ungkapnya.

Arya mendesak supaya revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Koperasi dan lainnya ditinjau ulang. Sebab tidak sejalan kepentingan rakyat dan negara. Ia juga menyatakan dukungannya pada gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak sejumlah undang-undang itu. Apalagi sudah ada korban berjatuhan akibat tindakan represif aparat yang tidak bijak menangani demonstrasi akhir-akhir ini.

“Kami meminta oknum pelaku kekerasan, yang memakan korban jiwa diusut tuntas segera, dan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Kemudian meminta aparat tidak main hakim sendiri,”katanya.

Selanjutnya, PB HMI juga menilai revisi UU KPK memperlemah lembaga anti rasuah itu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berdasarkan pasal 1 ayat (3), pasal 3 menjadikan KPK bukan lagi lembaga independen tetapi bagian dari level eksekutif.

Kemudian dibentuk dewan pengawas yang menurut pasal 37 E ayat (1) diangkat oleh presiden. Artinya kerja-kerja KPK harus seizin dewan pengawas, mulai dari penyadapan hingga penggeledahan atau OTT. Selain itu, penuntutan sesuai pasal 12 A harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Kalau dilihat dari revisi UU KPK justru memperlemah KPK. Dan besar kemungkinan terjebak jadi alat politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan revisi UU KPK.

Sedangkan RKUHP ditunda pengesahannya, setelah mahasiswa dan pelajar melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Kendari, dan Surabaya.

Akibat demonstrask di Kendari, dua mahasiswa meninggal dunia. (rel/hdp)

The post PB HMI Desak Pemerintah Tinjau Ulang RKUHP appeared first on Prokabar.

Dia mengatakan, persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi telah selesai beberapa hari yang lalu.

Mahkamah konstitusi telah melakukan proses persidangan sengketa pilpres sesuai prosedur dan disaksikan jutaan mata masyarakat indonesia. Dalam sidang tersebut juga telah diikuti oleh pemohon (BPN Prabowo-sandi), termohon (KPU RI) dan terkait (Jokowi-Ma’ruf).

Wendi yang juga alumni Universitas Negeri Padang menyatakan bahwa menerima hasil keputusan MK merupakan wujud dalam mengawal demokrasi dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain itu dia juga menghimbau agar tidak ada yang mencoba memprovokasi sehingga menciderai hukum di Indonesia.

“Kami juga mendorong para hakim konstitusi untuk mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Karena seperti yang disampaikan oleh ketua MK ketika di awal persidangan bahwa sidang tersebut tidak hanya disaksikan oleh manusia, akan tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT,” tambah Wendi.

“HMI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kemerdekaan indonesia siap untuk menjadi garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi demi keutuhan Bangsa,” tutupnya Wendi.(mbb)

The post Badko HMI Sumbar Minta Masyarakat Terima Keputusan MK appeared first on Prokabar.

Ketua umum komisariat hukum UNAND, Abdurrahman Husaini Nasution, salah seorang Kordinator aksi mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019, dan juga meminta pemerintah daerah memberikan santunan untuk keluarga KPPS yang meninggal dunia. 

“Pemerintah RI harus mengusut tuntas jatuhnya korban jiwa dalam pelaksanaa sistem Pemilu 2019. Dan segerakan Revisi UU Pemilu No.7 tahun 2017,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah daerah segera mendesak Pemerintah Pusat untuk mencairkan dana santunan bagi keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia.

“Pemerintah RI mesti menjamin, melindungi, dan menjalankan UUD 1945 Pasal 28 dan UU HAM No.39 th.1999 dalam rangka menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia serta memenuhi Hak Warga Negara Indonesia.” terangnya

Tidak hanya  itu , dirinya menegaskan bahwa pemerintah mesti menjalankan sistem dengan menyunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum maka setiap tugas pokok dan fungsi lembaga sesuai dengan  dasar negara tersebut.

“Pemerintah RI dan aparat keamanan berwajib menjamin kestabilan nasional demi keamanan rakyat. Pemerintah RI harus responsif terhadap permasalahan nasional untuk meminimalisir delegitimasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah” sambungnya. (hdp)

The post Ratusan Mahasiswa HMI Sambangi DPRD Sumbar, Ini Tuntutan Mereka appeared first on Prokabar.

Tema yang diangkat dalam FGD tersebut adalah “Merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional pasca Pemilu 2019”

Dalam kesempatan Ketua DPD IMM Sumbar Ihya Rizki menyatakan dalam rangka momentum hari Kebangkitan Nasional, aliansi OKP Sumbar berharap Pemilu yang sudah dilaksanakan jangan sampai menjadi pemicu perpecahan antar anak bangsa.

“Akhir-akhir ini kami melihat banyak hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Karena itu kami mengajak mahasiswa jadi pelopor untuk merekatkan kembali yang sudah retak,” katanya.

Selain itu, dia juga menyatakan terimakasih kepada KPU dan Bawaslu yangbsudah menyelenggarakan Pemilu denhan baik meskipun masih dituding ada kecurangang.

“Kami juga menyatakan menolak gerakan people power yang inskontitusional yang berupaya mendelegitimasi KPU secara kelembagaan,” ujarnya.

Dia mengatakan Jljika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan silahkan tempuh jalur yang sudah diatur oleh undang-undang.

Hal senada disampaikan Ketua Badko HMI Sumbar Wendi Juli Putra. Dia mengatakan penyelenggaraan Pemilu adalah perwujudan demokrasi di negara ini.

“Apapun hasil Pemilu itulah hasil demokrasi yang ditentukan oleh rakyat, walaupun ada kecurangan-kecurangan, ada jalur hukumnya. Kalau KPU curang laporkan ke Bawaslu, kalau KPU dan Bawaslu curang laporkan ke DKPP dan kalau tidak menerima hasilnya, laporkan ke MK. Semua surah diatur dalam perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua PKC PMII Sumbar Rodi Indra Saputra mengajak seluruh masyarakat Sumbar untuk selalu menjaga sitiasi kondusif pasca Pemilu ini.

“Mari kita rajut kembali kebersamaan dan persaudaraan. Hilangkan perbedaan pasca Pemilu ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, tiga OKP tersebut juga menyatakan sikap, berikut pernyataan sikap mereka;

Pertama, Kami atas nama Aliansi OKP provinsi Sumbar mengucapkan terimakasih kepada KPU, Bawaslu serta seluruh penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat KPPS atas terselenggaranya Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 yang Jurdil, demokrasi dan transparan. Serta terimakadih kepada TNI dan Polri atas terselenggaranya Pemilu Pileg dan Pilpres tahun 2019 dengan Aman, Damai dan Kondusif.

Kedua, menolak Gerakan People Power yang bersifat Inskontitusional yg dapat merusak keutuhan NKRI dan Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Ketiga, mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat, untuk selalu menjaga situasi yang kondusif serta sama2 untuk menunggu hasil Pengumuman Resmi Pemilu Pileg dan Pilpres 2019 oleh KPU RI pada tgl 22 Mei 2019.

Keempat, mengimbau kepada masyarakat dan elit politik untuk merajut kembali tali silaturahmi kebangsaan pasca pemilu 2019.

Dan kelima, terakhir kami ikut berduka cita dan berbelasungkawa atas gugurnya para penyelenggara pemilu selama berlangsungnya pemilu 2019 di seluruh Indonesia.(mbb)

The post OKP Kemahasiswaan Ajak Rajut Kembali Persatuan Pasca Pemilu appeared first on Prokabar.

Namun, menjelang putusan tersebut gonjang ganjing pemilu, saling klaim kemenangan, saling tuding kecurangan sudah sampai pada level sangat meresahkan masyarakat Indonesia termasuk Sumatera Barat dan sangat berpotensi menimbulkan permusuhan dan perpecahan sebagai warga Negara Indonesia maupun sesama ummat beragama.

Ketua Badko HMI Sumbar Wendy Juli Putra menyatakan untuk menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Barat mengeluarkan beberapa pernyataan sikap.

“Kami melihat situasi saat ini sudah sangat meresahkan, sehingga Badko HMI Sumbar perlu mengambil sikap,” kata Wendy didampingi pengurus HMI lainya.

Dia menjelaskan, Pemilu adalah jalan untuk memilih pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif sesuai dengan amanah undang-undang guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Saat ini, katanya ada pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana dengan upaya untuk tidak mempercayai KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu.

“Bahkan ada pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat untuk tidak mempercayai KPU yang ujungnya hasil Pemilu dianggap tidak konstitusional,” katanya.

Padahal, jika memang masyarakat menemukan kecurangan atau pelanggaran, sudah ada jalur-jalurnya untuk melaporkan ke Bawaslu.

“Atau kalau pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara, ada lembaga DKPP yang akan menyidang KPU atau Bawaslu. Itu cara yang sesuai konstitusi,” ujarnya.

Sementara pernyataan sikap Badko HMI Sumbar itu adalah; pertama, HMI mengajak untuk merajut kembali tali silaturahmi keummatan dan kebangsaan pasca Pemilu 2019 untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bersama sebagai warga negara yang bernaung dalam NKRI.

Kemudian mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat untuk cerdas dalam menerima informasi pasca Pilpres 2019 dalam rangka menjaga demokrasi yang sehat, dan tidak terprovokasi oleh berita hoax.

Selanjutnya menghimbau masyarakat Sumatera Barat untuk bersabar menunggu dan memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan real count secara professional, adil dan amanah, guna menghasilkan pemilu yang berkualitas sesuai aturan yang berlaku.

Lalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan kecurangan-kecurangan pemilu sesuai dengan konstitusi.

Mereka juga meminta kepada elite parpol untuk menghentikan segera agitasi yang dapat memecah belah ummat dan bangsa.

Badko HMI Sumbar siap menjadi barisan terdepan dalam melawan tindakan inskonstitusional oleh para oknum yang mencoba memecah belah NKRI.

Dalam kesempatan itu HMI juga menyampaikan duka sedalam-dalamnya kepada penyelenggara yang telah gugur dalam melaksanakan tugas di Pemilu 2019.

“Perjuangan para pejuang demokrasi itu perlu kita apresiasi dan hormati,” katanya.(mbb)

The post Badko HMI Sumbar : Rajut Kembali Silaturahmi Umat Pasca Pemilu 2019 appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Peringatan 72 Tahun HMI dan Syukuran Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional, di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa (KAHMI) Akbar Tandjung, di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan,  Selasa (5/2) malam.

“Tadi Bang Akbar menyampaikan mengenai masalah keislaman dan keindonesiaan. Inilah yang sejak lama saya kagumi dari kader-kader HMI di mana pun berada. Selain menghasilkan intelektual-intelektual muda yang sangat banyak, mengenai keislaman keindonesiaan benar-benar selalu dijunjung kader HMI,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia dianugerahi Allah beranekaragam suku, agama, adat, tradisi, hingga bahasa yang harus dijaga persatuannya. Kekayaan itu menjadi salah satu aset besar bangsa Indonesia

“Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus memelihara, merawat, menjaga persatuan dan kerukunan. Karena aset besar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan, dan kerukunan,” lanjutnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden pun mengucapkan selamat hari lahir untuk HMI. “Sekali lagi saya mengucapkan selamat harlah HMI ke 72 tahun,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo diberi kain ulos oleh perwakilan keluarga pahlawan nasional Lafran Pane. Untuk diketahui, pendiri HMI 72 tahun yang lalu ini dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden pada 9 November 2017 lalu.

“Kandidat untuk ditetapkan jadi pahlawan nasional cukup banyak. Tapi beliau pahlawan nasional yang sangat layak kita berikan gelar kepada beliau,” ungkap Presiden. (*/hdp)

The post Banyak Lahirkan Intelektual Muda, Presiden Apresiasi HMI appeared first on Prokabar.

Mereka yang sedang melaksanakan Intermediate Training (LK II) berjumlah 87 orang tersebut diharapkan dapat menjadi pemersatu dan penggerak kemajuan bangsa nantinya. Mereka terdiri dari 9 Cabang HMI tersebut berasal dari Makasar, Jakarta, Semarang, Lampung, Pekanbaru, Bengkulu, Sumatra Utara, Padang dan Pariaman.

Dalam hal tersebut Danramil 01 Pariaman menekankan 6 Komponen Kebhinekaan seperti Agama, Suku, Budaya, Ras, Politik dan Sosial harus dirawat dan dijaga dengan baik. “Pada intinya Kebhinekaan itu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat. Komitmen saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya,” kata Mayor Ayidil.

Ia melanjutkan, pemuda-pemudi itu harus tangguh, jujur dan disiplin mengerjakan setiap pekerjaan. Berjiwa patriot dan nasionalisme tinggi dalam membela keutuhan NKRI. “Pemuda dan pemudi adalah generasi penerus yang harus lebih baik melakukan perjuangan, melanjutkan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan terdahulu. Untuk itu, mereka harus kuat, teguh, hebat dan cerdas menghadapi penjajahan globalisasi saat ini,” tutupnya. (rud)

The post Kodim 0308 Pariaman Latih Mental Sejumlah Cabang HMI appeared first on Prokabar.