Terdakwa yang diketahui berinisial YY (39) itu terpaksa berada di kursi panas karena tidak memiliki izin tempat hiburan malam.

“Terdakwa telah melanggar Perda Nomor 5 tahun 2012 pasal 3 ayat (1) pasal 72, 73 serta pasal 83 Ayat (1), (2) tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta melanggar perda No 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,” ujar Kasat Pol PP Kota Padang, Alfiadi.

Menurutnya, sidang tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Kejadian No: LK/01//II/2020/PPNS, Tanggal 10 Februari 2020, dalam putusan nomor 3/Pid.C/2020/PN.

“Terdakwa YY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pelanggaran membuka usaha kafe dan karaoke tanpa surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan buka usaha sampai larut malam,” ujarnya.

Menurutnya, terdakwa ini sudah berulang kali diingatkan, baik secara lisan maupun secara tulisan, tetapi masih tetap melakukan pelanggaran sehingga terpaksa diseret ke pengadilan.

“Tindakan preventif secara humanis sudah kita lakukan, namun pemilik usaha tidak juga mengindahkan teguran kita, sebagai tindakan tegas, tentu pemilik usaha kita sidangkan ke pengadilan karena sudah meresahkan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa ia benar-benar serius dalam memberikan sanksi kepada tempat hiburan malam yang melanggar aturan, sehingga ke depan tidak ada lagi pemilik usaha sejenis atau aktivitas lainnya yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Seluruh tempat hiburan malam di Kota Padang akan terus kita awasi, dan kita akan terus berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan secara humanis dan mengutamakan tindakan yang preventif, jika masih ada yang membandel maka siap-siap akan kita bawa ke pengadilan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.(*/mbb)