Sandiaga Uno bakal mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada 27 Agustus 2021.

Sebanyak empat desa wisata yang bakal mendapat kunjungan itu sudah masuk 50 besar penghargaan Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.

Di Sumatera Barat yang masuk kategori adalah Desa Wisata Sungai Batang, Saribu Gonjong, Kampuang Minang Nagari Sumpu, dan Apar.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Hefdi mengatakan Sandiaga Uno akan menetap selama dua hari kunjungan kerja.

“Sandiaga Uno akan kunjungan kerja selama dua hari di Sumbar,” kata Hefdi.

Selain Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga bakal mendarat di BIM pada Jumat (27/8).

Sama dengan Sandiaga Uno, Abdul Halim berada di Sumbar selama dua hari.

Bedanya, Abdul Halim bakal mengunjungi Padang Pariaman, Bukittinggi, Pasaman dan Agam.

“Selama di Sumbar, Menteri Abdul Halim akan mengunjungi Padang Pariaman, Bukittinggi, Pasaman dan Agam,” jelas Hefdi.

Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya juga bakal datang ke Sumbar dengan tujuan Bukittinggi dan Agam selama dua hari.

Siti Nurbaya akan mengunjungi kedua daerah itu selama dua hari mulai dari 27 sampai 28 Agustus 2021.

Kedatangan tiga menteri ini akan menjadi peluang bagi Sumatera Barat untuk mengusulkan bantuan program di masa mendatang.

Hefdi berharap kunjungan tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar.

The post Besok Tiga Menteri Bakal Kunjungi Sumbar appeared first on Prokabar.

Pasalnya, Walikota Padang baru saja menonaktifkan Amasrul dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang atas dasar pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak berselang lama, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah kembali melantik Amasrul dengan jabatan berbeda, yakni Kepala Dinas DPMD.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menanggapi ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Hefdi menegaskan pelantikan Amasrul tidak perlu menjadi polemik.

Berita Terkait

Balada Sekda Padang, Di Non Aktifkan Walikota, Dilantik Gubernur

Sebab, pelantikan tersebut sudah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN pada 9 Agustus 2021 sudah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor B-2682/KASN08/2021.

Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah memberikan izin pelantikan tersebut pada 23 Agustus 2021 dengan nomor 821/4533/SJ dan sesuai dengan PP 11 Tahun 2017 tentang Pengisian JPT Pratama di bawah koordinasi KASN.

“Artinya ini sudah ada izin rekomendasi KASN serta Kemendagri. Pelantikan tersebut sudah memenuhi aturan. Jelas tidak ada pelanggaran aturan. Semua taa azas,” kata Hefdi, Kamis (26/8).

Sebelumnya Amasrul memang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai amanat pasal 132 PP 17/2020.

Kemendagri bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut dengan lampiran surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai status kepegawaiannya.

Lampiran surat izin itulah yang membuat Amasrul dapat mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Pemrpov Sumbar.

“Tanpa ada surat izin dari Walikota Hendri Septa selaku PPK, Amasrul tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk Uji Kompetensi,” jelas Hefdi lagi.

The post Sempat Jadi Polemik, Pelantikan Amasrul Sudah Sesuai Aturan appeared first on Prokabar.