“KPU sangat kooperatif terbuka apabila dibutuhkan keterangan dari komisioner dan sekretariat kami akan datang. Apabila dibutuhkan data dan kami punya, kami akan kasih, kami sangat terbuka. Kita dukung langkah KPK, bongkar saja,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/01).

Arief menuturkan, terkait penyidik KPK memintai keterangan dua Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dan Evi Novida Ginting Manik, pihaknya belum mendapatkan informasi apa saja yang disampaikan kepada KPK.

Namun pihak KPU memastikan bahwa pemanggilan Komisioner KPU RI tak akan mempengaruhi program-program, termasuk tahapan Pilkada  2020.

“Tidak berpengaruh apa-apa, sudah dilakukan tahapan Pilkada,  sudah kami terima Daftar Penduduk  Potensial Pemilih (DP4) dari langsung dari Mendagri, artinya semua berjalan seperti biasa termasuk peresmian Rumah Pintar Pemilu. Tidak ada kendala, sudah kita susun programnya untuk 2020,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan  Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terjerat kasus dugaan suap dalam penetapan proses Penggantian Antarwaktu (PAW) politisi PDIP, Harun Masiku.

KPK telah  menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

Diduga Wahyu Setiawan menerima fee sebesar Rp900 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Namun, Wahyu baru menerima uang Rp600 juta.

Selain itu, Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari juga diperiksa KPK terkait soal mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR saat diperiksa penyidik KPK.

 Hasyim diperiksa sebagai saksi kasus suap PAW anggota DPR RI, yang melibatkan eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

“Ditanya soal proses Pemilu 2019, khususnya untuk pemilu DPR, mulai dari pemungutan suara, penetapan hasil suara,kursi, calon terpilih, kemudian proses PAW,” paparnya.

Hasyim menegaskan, KPU telah bersikap sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni menolak permohonan PAW yang diajukan PDI-P. (*)

The post KPU Dukung Penuntasan Kasus Mantan Komisioner Mereka appeared first on Prokabar.

Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Senin mengatakan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diperlukan selain sesuai prosedur yang ada, juga karena Imigrasilah yang paling mengetahui perlintasan masuk dan keluarnya seseorang apakah masuk atau keluar wilayah Indonesia.

“Kami minta semua pihak menunggu hasil dari kinerja penyidik, karena pada prinsipnya proses penegakkan hukum tetap harus menghormati asas hukum dan HAM, serta tidak boleh melanggar asas itu,” kata Firli dilansir Prokabar, Selasa (14/1).

Firli berharap semua pihak dapat bekerjasa sama dalam proses penegakkan hukum, termasuk seluruh masyarakat untuk mmberikan informasi sekecil apa pun mengenai keberadaan tersangka.

Bahkan tersangka sendiri tetap diminta kooperatif untuk bisa segera menyerahkan diri, sehingga bukan saja membantu tapi bisa meringankan proses penyidikannya hingga tuntas.

Sebelumnya pada 8 Januari 2020 lalu, tim KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi yakni Jakarta, Depok, dan Banyumas yang diduga terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan sedikitnya delapan orang salah satunya adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE).

Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 1×24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024.

Dari delapan orang yang diamankan, pada Kamis (9/1) malam, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Empat orang itu adalah WSE (Komisioner KPU), ATF (Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu dan orang kepercayaan WSE), HAR (politikus PDIP), dan SAE (swasta). (*)

The post Kejar Harun Masiku, KPK Kerjasama dengan Imigrasi appeared first on Prokabar.