Digelar secara hybrid, talkshow tersebut menghadirkan guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Prof. DR H. Elwi Danil, SH, MH, dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang, Emria Fitriani, SH, MH, sebagai narasumber.

Dibuka oleh Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, talkshow itu dihadiri Komisaris PT Semen Padang, Werry Darta Taifur, Direktur Operasi PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, dan sejumlah staf di lingkungan PT Semen Padang.

Kemudian, juga hadir Koordinator Adpidsus Kejati Sumbar, A. Irfan, Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, Syafrizal, Kasi Intel Kejari Padang, Afliandi, SH, MH, Perwakilan BPN Sumbar dan Kota Padang, vendor atau rekanan di lingkungan PT Semen Padang, serta ninik mamak KAN Lubuk Kilangan.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Semen Padang rutin menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia. Tidak hanya talkhshow, tapi juga seminar dan lain sebagainya.

Kegiatan tersebut digelar, katanya, juga sebagai bentuk komitmen Semen Padang untuk memberantas korupsi agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, sesuai kooridor dan betul-betul governance. Apalagi, Semen Padang tahun 2022 ini, berinisiatif melakukan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016.

“Sertifikasi ini tentunya bukan hanya dipajang saja, serta harus diikuti aturannya dan dievaluasi. Tapi lebih dari itu. Salah satunya, dengan digelarnya kegiatan talkshow yang juga mengacu kepada sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016,” katanya.

Untuk itu, kata Oktoweri melanjutkan, dia berharap agar semua yang hadir mendapatkan suatu nilai tambah atas paparan dari narasumber talkshow tentang pencegahan korupsi. “Mungkin tadinya tidak tahu, tapi dengan mengikuti talkshow ini, peserta mengetahui apa saja itu korupsi dan bagaimana pencegahannya. Itu harapan kami,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Komisaris PT Semen Padang, Werry Darta Taifur. Kata dia, Hari Anti Korupsi itu perlu diperingati, karena korupsi itu disebut musuh bersama, dan disegi hukum disebut sebagai suatu kejahatan atau perbuatan kriminal.
Kemudian di segi agama sudah jelas bahwa korupsi merupakan perbuatan dosa. Bahkan, kekuatan dari korupsi ini makin lama makin besar dan sudah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan.

“Makanya melalui Hari Anti Korupsi se-Dunia ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan komitmen kita bahwa kita tidak akan terlibat korupsi, kita tidak melaksanakan koruspi, baik itu di level bawah maupun level paling tinggi,” ujarnya.

Talkshow yang dipandu Andahayani sebagai host itu diawali dengan pertanyaan tentang pencegahan tindak pidana korupsi oleh KPK maupun penegak hukum. Menanggapi hal itu, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Emria Fitriani menyampaikan bahwa dalam melakukan pencegahan korupsi, KPK sudah memetakan 7 tindakan korupsi yang umum terjadi.

Di antaranya, adanya kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi dan perbuatan curang. Dalam upaya anti korupsi, KPK ada trisulanya, yaitu pencegahan, penindakan dan pendidikan. Untuk penindakan, dimulai dari laporan masyarakat.

Kemudian, laporan tersebut dilakukan penyidikan dan sampai kepada tuntutan dan putusan pengadilan. Dan tentunya, efek jera yang ditumbulkan dari putusan pengadilan itu juga lah yang diharapkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pindana korupsi.

“Sedangkan pada pendidikan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat apa itu korupsi, dan korupsi itu seperti apa, serta bagaimana dampak dari tindak pidana korupsi. Nah, sosialisasi dan edukasi seperti ini merupakan bagian dari pendidikan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Unand, Elwi Danil menyampaikan beberapa ciri dari pelaku korupsi. Pertama, korupsi itu selalu melibatkan lebih dari satu orang. Kalau dulu, itu disebut sebagai korupsi berjamaah. Kedua, korupsi itu selalu melibatkan kerahasiaan.

“Artinya, pelaku korupsi itu dilakukan secara terorganisir. Tetapi, dalam beberapa tahun belakangan ini atau pertengahan zaman reformasi, korupsi tidak lagi dilakukan secara rahasia. Sekarang ini, begitu tidak takutnya orang melakukan korupsi,” katanya sembari menyebut orang Indonesia sekarang ini permisif terhadap prilaku korupsi.

Pada kesempatan itu, Andahayani juga menyampaikan pertanyaan soal budaya AKHLAK di BUMN, serta indeks persepsi korupsi. Terkait budaya AKHLAK, Ewil Danil menyebut ide AKHLAK yang dicetus Menteri BUMN Erick Thohir, bertujuan bagaimana AKHLAK bisa menumbuhkembangkan budaya anti korupsi di lingkungan perusahaan BUMN.

Meski begitu, mantan Komisaris PT Semen Padang itu berharap agar AKHLAK jangan hanya sebagai jargon atau enak untuk diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Paling tidak, AKHLAK ini adalah gagasan yang baik dari budaya anti korupsi. “Dan, ini harus menjadi komitmen bersama,” katanya.

Terkait indeks persepsi korupsi, Elwi Danil menyampaikan persepsi itu bisa datang dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari pelaku usaha. Karena, pelaku usaha kalau berbisnis disuatu negara, mereka melihat apakah pemerintahannya memiliki komitmen yang tinggi memberantas korupsi atau tidak.

“Nah, di Indonesia ternyata kondisinya tidak baik. Skor indeks persepsi korupsi di Indonesia itu di bawah 50. Negara yang bersih dari korupsi itu skornya di atas 50. Makanya, ini menandakan bahwa korupsi menjadi persoalan yang mendasar di Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan itu, juga dibahas soal korupsi korporasi. Kata Elwi Danil, dalam hukum pidana ada sebuah prinsip yang menyebutkan bahwa korporasi tidak mungkin korupsi, karena dia tidak punya roh dan tidak punya jiwa. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman dan pikiran, ternyata korporasi bisa melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Tindakan pidana korupsi koporasi itu terjadi ketika pejabat teras di korporasi melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi untuk mendapat keuntungan. “Contohnya, bayar pajak seringan-ringannya. Kalau ada manipulasi, tentu uangnya tidak keluar, uangnya untuk korporasi,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Emria Fitriani. Kata dia, kebanyakan korporasi disidangkan terjadi dari tindak pidana pencucian uang dan ini sudah ada kasusnya. Di mana, ada oknum hakim kalau tidak salah membuat perusahaan dari uang gratifikasi atau suap yang dia terima, kemudian disimpan atau diputar disuatu perusahaan.

Karena ketika itu tidak ada aturan hukum yang jelas tentang proses korupsi korporasi, makanya pada Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016. “Sekarang ini, korupsi korporasi bisa disidangkan di pengadilan,” katanya. (*/eym)

The post Hari Anti Korupsi se-Dunia 2022, Semen Padang Gelar Talkshow appeared first on Prokabar.

Webinar dengan tema “Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi” itu dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Dr. Anwarudin Sulistiyono, dan BoA and Co Founder PT Proxsis Solusi Bisnis, Roni Sulistyo Sutrisno, S.T., CLA sebagai pemateri.

Dibuka oleh Plt Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar, webinar tersebut diikuti seluruh Dewan Komisaris PT Semen Padang dan juga Direktur Keuangan PT Semen Padang, Tubagus Muhammad Dharury, staf pimpinan dan karyawan, serta mitra perusahaan yang terdiri dari vendor dan distributor. Webinar tersebut juga diikuti jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar, yaitu Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Suyanto, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Aidil, serta Koordinator Bidang Pidana Khusus Basril dan Sigit.

Asri Mukhtar dalam sambutannya mengatakan, webinar SMAP ini adalah sebagai salah satu bentuk komitmen Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan PT Semen Padang dalam mengimplementasikan SMAP berbasiskan SNI ISO 37001:2016 yang dimulai pada tahun ini.

Tentunya, dengan adanya komitmen penerapan SMAP ini, proses bisnis dari fungsi-fungsi di dalam perusahaan yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan telah diidentikasi risiko penyuapan dan dirumuskan mitigasi risikonya.

Namun begitu, penerapan SMAP tidak akan efektif bila hanya dijalankan insan perusahaan saja. Penerapan SMAP ini juga sangat membutuhkan Komitmen dan dukungan dari semua pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan PT Semen Padang.

“Jadi, dengan adanya SMAP berbasis SNI ISO 37001 tersebut, maka diharapkan akan semakin memperkuat apa yang telah perusahaan lakukan sebelumnya, guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” kata Asri Mukhtar.

Pada dasarnya, sebut Asri Mukhtar, PT Semen Padang telah memiliki pedoman, prosedur, sosialisasi rutin dan tools yang mendukung untuk mewujudkan PT Semen Padang yang bersih dari tindakan kecurangan dan penyuapan, seperti adanya Whistle Blowing System (WBS), penunjukan Risk Owner dan GCG Officer untuk mengawal pengelolaan risiko dan GCG di masing-masing Unit kerja.

Bahkan pada tahun 2021, Perusahaan menerima 1 laporan penerimaan gratifikasi dari karyawan yang diberikan oleh rekanan. Sedangkan untuk laporan tindakan kecurangan melalui WBS pada 2021, sampai saat ini belum ada laporan yang masuk kepada WBS officer.

“Kami mengapresiasi adanya laporan ini, karena membuktikan bahwa karyawan PT Semen Padang sudah sangat mengerti bahwa penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, dan harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi yang ada di PT Semen Padang,” ujarnya.

Komisaris Utama PT Semen Padang Mohammad Agus Samsudin, menyampaikan terimakasih kepada Kajati Sumbar dan BoA and Co Founder PT Proxsis Solusi Bisnis yang hadir meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada seminar tentang korupsi yang digelar secara virtual ini.

“Bicara anti korupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita semuanya untuk melakukan apa yang disebut dengan governance. Bagaimana kita semua menjadi identiti yang bagus dan itu dimulai dari diri sendiri. Saya berkeyakinan bahwa teman-teman di PT Semen Padang sudah melakukannya dengan baik,” katanya.

Kajati Sumbar Dr. Anwarudin Sulistiyono mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PT Semen Padang dalam rangka Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember.

“Saya apresiasi kegiatan yang digelar PT Semen Padang ini. Ayo, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo jangan korupsi, dan jangan bosan-bosan serta lelah untuk berbuat baik,” kata Anwarudin.

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum, sebut Anwarudin, rada-rada capek, karena semakin ditindak semakin banyak yang melakukan pidana korupsi. Bahkan, sinyalemen dari Tokoh Proklamator Bung Hatta sekitar tahun 1970-an juga telah memberikan warning, yaitu korupsi telah membudaya di Indonesia.

“Warning dari Bung Hatta yang itu harus dimaknai bahwa ini suatu peringatan. Kalau budaya, bangsa Indonesia seharusnya tidak punya budaya korupsi. Cuma memang kok intensitasnya sudah di segala lini,” ujarnya

Mantan Wakajati Jawa Timur itu juga mengapresiasi PT Semen Padang yang telah berikhtiar terus untuk melakukan suatu upaya-upaya dalam rangka GCG yang tentunya akan mengeliminir mengenai adanya froud, gratifikasi dan lain sebagainya.

Untuk itu, kepada manajemen PT Semen Padang dan insan perusahaan, teruslah meningkatkan dan mensinergikan sistem-sistem yang sudah dibuat, seperti WBS yang menurutnya merupakan langkah-langkah mewujudkan GCG di PT Semen Padang yang notabenane merupakan perusahaan kebanggaan bangsa Indonesia.

“Apa yang telah dilakukan PT Semen Padang ini sudah sangat bagus, saya apresiet, dan ini sejalan dengan Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” berbernya.

Terkait manfaat ISO 37001:2016, Anwarudin pun memaparkan 6 prinsip dasarnya. Pertama, proporsional prosedur, yaitu harus taat dan dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan atau diimplementasikan. Kedua adalah komitmen pimpinan. Menurutnya, komitmen pimpinan itu sangat penting, dan PT Semen Padang menurutnya sangat komit mengimplementasikannya.

Kemudian yang ketiga dan seterusnya, adalah manajemen resiko, due diligence, komunikasi, serta monitor dan evaluasi.
Sedangkan manfaat dari ISO 37001 ini adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi, menyelamatkan innocent people, membangun islan of integrity, membangun budaya integritas dan membangun citra korporasi.

“Tindak pidana korupsi suatu hal serius dan khusus di Indonesia, korupsi sudah merampas hak-hak ekonomi rakyat, hak-hak ekonomi negara, dan hak-hak tentang pembangunan di masyarakat Indonesia yang tujuannya sebagaimana dalam konstitusi adalah masyarakat yang adil dan makmur,” katanya.

Anwarudin juga memaparkan tindak pidana korupsi. Kata dia, UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa korupsi identik dengan suap. Menurutnya, suap itu terdiri dari dua, suap aktif (memberi suap) dan suap pasif (menerima suap).

Kemudian, korupsi juga terjadi pada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi, termasuk kerugian keuangan negara atau kerugian eknomi negara. “Bahkan, sekarang ini kami tidak lagi fokus hanya pada kerugian keuangan negara, tapi juga fokus pada kerugian ekonomi negara,” ujarnya.

Melalui kegiatan webinar ini, Anwarudin meminta PT Semen Padang untuk terus melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi dengan meningkatkan kerjasama dengan instasi penegak hukum, meningkatkan pengembangan standar dan prosedur yang dirancang untuk menjaga integritas perusahaan.

“Selain itu, terus juga meningkatkan transparansi pada perusahaan, di samping tetap memprihatinkan prinsip business judgement rule dan good corporate governance dalam setiap pengambilan keputusan,” tuturnya.

Sementara itu, BoA and Co Founder PT Proxsis Solusi Bisnis, Roni Sulistyo Sutrisno memaparkan dasar hukum penerapan SMAP di lingkungan BUMN. Kata dia, SMAP bukan suatu yang baru, tapi penting diterapkan untuk mencegah dan memberantas penyuapan dan korupsi di BUMN.

Ada sejumlah regulasi tentang penerapan SMAP ini. Di antaranya, UU No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Penyuapan, UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Regulasi lainnya, Perpres No.54 tahun 2018, serta Surat Menteri BUMN S-35/MBU/02/2020 tentang Pelaksanaan Perpres No.54 tahun 2018 dan Surat Menteri BMUN S-17/S.MBU/02/2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 SMAP di BUMN,” katanya.

Sejumlah regulasi tersebut, katanya, diharapkan juga dapat menekan atau meminimalisir terjadinya penyuapan dan korupsi, apalagi hasil survey persepsi tahun 2020 yang dilakukan Transparancy International menyebut bahwa penyuapan dan korupsi di Indonesia, berada pada score 37 dari 100 dan rangking 102 dari 180 negara.

“Ini PR besar, alhamdulillah Kementerian BUMN sudah mencetus diri. Dan kabarnya juga sudah mulai diikuti Kementerian keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mudah-mudahan semakin banyak menerapkan SMAP ini, survei persepsi penyuapan dan korupsi di Indonesia bisa semakin baik,” ujarnya.

Di akhir webinar dilaksanakan kegiatan pengisian kuesioner pemahaman SMAP stakeholders, dan penandatanganan komitmen dukungan stakeholder terhadap penerapan SMAP di PT Semen Padang. (rls/eym)

The post Hari Anti Korupsi Sedunia, Semen Padang Gelar Webinar SMAP appeared first on Prokabar.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh padam,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), secara virtual, dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12).

Dalam upaya tersebut, ungkap Presiden, pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi.

“Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Selain itu, ditambahkan Presiden, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama.

“Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Negara mengungkapkan, reformasi di sektor perizinan dan layanan publik yang tengah dilakukan pemerintah merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.

“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas,” tegas Presiden.

Sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak serta memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah.

“Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital, seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit dan aplikasi-aplikasi lainnya,” ujarnya.

Pembenahan sistem yang sedang dilakukan tersebut, ungkap Presiden, memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah.

“Juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan, profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Diperlukan juga orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk melakukan pencegahan.

“Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi,” tegasnya.

Langkah yang sistematis tersebut, ujar Presiden, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan,” pungkas Presiden. (*)

The post Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Ini Pesan Presiden appeared first on Prokabar.

Pada pentas tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadhiem Makarim dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama ikut memainkan peran. Menteri BUMN berperan sebagai tukang bakso, Mendikbud berperan sebagai siswa kelas I SMA, dan Menparekraf berperan sebagai siswa kelas XII atau kelas 3 SMA.

“Pak Mendikbud, Mas Menteri Dikbud, Mas Nadiem Makarim. Saya tadi ketemu di depan, saya pikir kelas 3, ternyata kelas 1,” kata Presiden Jokowi mengomentari peran Mendikbud dalam pentas tersebut.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pesan penting yang bisa ditangkap dari pentas tersebut adalah yang namanya korupsi itu tidak boleh. Sekecil apapun itu tetap korupsi. Tidak gede, tidak kecil, tidak boleh!

Yang kedua yang namanya KKN; korupsi, kolusi, nepotisme tidak boleh. “Anak-anak harus tahu mengenai ini. Karena korupsilah yang banyak menghancurkan kehidupan kita, kehidupan negara kita, kehidupan rakyat kita,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan, bahwa tidak hanya korupsi masalah uang, korupsi masalah waktu pun juga tidak boleh. Ia menyampaikan, korupsi itu dimulai dari hal-hal kecil. Tapi kalau kita sadar semuanya bahwa itu tidak boleh. Sekecil apapun.

“Karena dari situlah bibit-bibit korupsi itu muncul, dimulai dari yang kecil-kecil. Kalau enggak diperhatikan nanti akan membesar, membesar, membesar dan menjadi betul-betul sebuah korupsi besar betul,” tutur Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan, kita harus membiasakan sejak kecil untuk berpikir dan bersikap kritis kalau ada hal-hal yang memang tidak baik. Bicaralah itu tidak baik, ini tidak baik. Terhadap teman-teman kita, diingatkan, diberitahu.

“Saya kira Bapak-Ibu juga sama, harus memberitahukan hal-hal seperti itu kepada anak-anak kita,” kata Kepala Negara.

Kepla Negara juga mengingatkan, kita juga harus membiasakan untuk hidup disiplin. Disiplin itu, menurut Kepala Negara, penting, tepat waktu itu penting, percaya diri itu penting, optimis itu penting, berpikir produktif itu penting, berpikir kolaboratif sama-sama bekerja penting. “Karena itu menjadi kunci sukses bagi kita dalam kehidupan ke depan,” ucapnya.

Presiden Jokowi menegaskan, pembiasaan-pembiasan yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas, yang berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran sejak dini harus dimulai dan nanti akan menjadi sebuah budaya, baik budaya kerja, budaya kita dalam kehidupan sehari-hari. (*/hdp)

The post Peringatan Hari Anti Korupsi, Ini Pesan Presiden appeared first on Prokabar.