Jemaah disebut bisa berangkat karena ada lobi khusus tokoh dan ulama Padang dengan Kerajaan Arab Saudi.

Faktanya Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Hendri memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Adapun foto yang beredar tersebut adalah foto lama yaitu foto keberangkatan jemaah haji tahun 2018.

Dilansir dari kemenag.go.id, Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Kanwil Kemenag Sumbar juga sudah mensosialisasikan kebijakan ini ke 19 Kankemenag Kabupaten/Kota sejak Juni 2020. (*)

The post Viral Postingan Jemaah Sumbar Berangkat Haji 2020, Ini Penjelasan Kemenag appeared first on Prokabar.

“Dua pekan dari pembatalan keberangkatan, tercatat 278 jemaah haji ajukan pengembalian setoran pelunasan,” terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis dilansir, Rabu (17/6).

Proses pengembalian setoran pelunasan dibuka sejak 3 Juni 2020. Permohonan pengembalian diajukan ke Kemenag Kab/Kota untuk selanjutnya diproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Bank Penerima Setoran (BPS).

Setelah mendapat Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, BPS akan mentransfer dananya ke rekening jemaah. Secara prosedur, proses ini berlangsung selama sembilan hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Kankemenag Kab/Kota.

“Permohonan 278 jemaah sudah kami kirim ke BPKH. Sebanyak 206 permohonan sudah diterbitkan SPM nya oleh BPKH dan sudah diterima BPS Bipih,” jelas Muhajirin.

“Kalau sudah ada SPM, BPS Bipih tinggal mentransfer ke rekening jemaah,” lanjutnya.

Muhajirin menambahkan, 278 jemaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan, tersebar di 26 provinsi. Lima provinsi dengan jumlah pengajuan terbesar adalah Jawa Tengah (51), Jawa Timur (46), Jawa Barat (41), Sumatera Utara (30), dan Lampung (15). Ada delapan provinsi yang jemaahnya belum satupun mengajukan permohonan, yaitu: Sumatera Barat, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluki, Maluku Utara, dan Papua.

“Pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan ini dibuka sepanjang tahun sampai keberangkatan haji tahun 1442H/2021M,” tegasnya.

Setoran Pelunasan per Embarkasi

Muhajirin menjelaskan, Bipih ditetapkan berdasarkan 13 embarkasi yang ada di Indonesia. Bipih terdiri dari dana setoran awal dan dana setoran pelunasan. “Artinya, setoran pelunasan adalah selisih dari Bipih per embarkasi dengan setoran awalnya,” ujarnya.

Dengan setoran awal sebesar Rp25juta,  berikut ini daftar besaran setoran pelunasan 1441H/2020M jemaah haji reguler per embarkasi:

1. Embarkasi Aceh Rp6.454.602; 
2. Embarkasi Medan Rp7.172.602; 
3. Embarkasi Batam Rp8.083.602; 
4. Embarkasi Padang Rp8.172.602; 
5. Embarkasi Palembang Rp8.073.602;

6. Embarkasi Jakarta Rp9.772.602;
7. Embarkasi Kertajati Rp11.113.002; 
8. Embarkasi Solo Rp10.972.602; 
9. Embarkasi Surabaya Rp12.577.602; 
10. Embarkasi Banjarmasin Rp11.927.602;

11. Embarkasi Balikpapan Rp12.052.602; 
12. Embarkasi Lombok Rp12.332.602; dan 
13. Embarkasi Makassar Rp13.352.602.

“Untuk embarkasi Jakarta, dengan Bipih Rp34.772.602 dan setoran awal Rp25juta, berarti setoran pelunasannya sebesar Rp9.772.602,” tandasnya. (*)

The post Dua Pekan Pembatalan, 278 Jemaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan, dari Sumbar Belum Ada appeared first on Prokabar.

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelas Menteri Agama Fachrul Razi, Selasa (2/6).

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapakn posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag. (*)

The post Ini Dampak Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia appeared first on Prokabar.

“Sampai sehari menjelang ditutupnya masa pelunasan Bipih Reguler tahap pertama, sudah ada 177.785 atau 87,44% calon jemaah haji yang melakukan pelunasan. Angka ini diharapkan akan terus bertambah sampai dengan tahap akhir pelunasan tahap pertama Kamis besok,” ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis di Jakarta.

“Masih ada 25.535 kuota jemaah haji reguler yang belum terlunasi,” sambungnya.

Kuota Haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000 yang terdiri dari kuota haji reguler (203.320) dan kuota haji khusus (17.680). Kuota haji reguler terbagi menjadi empat, yaitu: 199.518 untuk jemaah haji reguler, 2.040 kuota prioritas lanjut usia, 1.512 Petugas Haji Daerah (PHD), dan 250 Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIHU.

“Sampai hari ini,  belum ada PHD dan Pembimbing KBIHU yang melakukan pelunasan,” tutur Muhajirin.

“Untuk prioritas lansia masih ada 864 kuota,” lanjutnya.

Muhajirin menambahkan, jika masih ada sisa kuota saat penutupan, maka akan dibuka pelunasan tahap kedua, 12-20 Mei 2020.

Ditambahkan Muhajirin, pelunasan tahap kedua dibuka untuk jemaah berhak lunas yang mengalami gagal pembayaran karena sistem saat tahap pertama. Selain itu, berhak melunasi pada tahap kedua adalah pendamping lansia, penggabungan mahram, serta jemaah disabilitas dan pendampingnya.

Terpisah, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan bahwa untuk jemaah haji khusus, yang sudah melunasi sampai hari ini adalah 12.720 orang. Kuota jemaah haji khusus berjumlah 17.680, terdiri dari 16.305 kuota jemaah dan 1.375 kuota petugas.

“Artinya, sudah 78,01% calon jemaah haji khusus yang sudah melunasi dari total kuota berhak lunas sebesar 16.305,” jelas Arfi.

“Jika sampai masih ada sisa kuota, akan dibuka pelunasan tahap kedua dari 12-20 Mei 2020,” katanya lagi.

Sebagaimana tahun sebelumnya, Kemenag juga membuka pelunasan untuk jemaah haji khusus dengan status cadangan. Total kuota cadangan adalah 4.785 jemaah.

“Sampai hari ini, 2.135 jemaah haji khusus sudah melunasi dengan status cadangan,” pungkasnya. (*)

The post Ini Jumlah Jamaah yang Sudah Melunasi Biaya Haji appeared first on Prokabar.

“Kemarin, tercatat 114.377 jemaah yang sudah melunasi Bipih 1441H. Sebanyak 102.125 jemaah melunasi secara teller, sisanya atau 12.252 jemaah memanfaatkan fasilitas non teller,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis di Jakarta, Sabtu (4/4).

Menurutnya, lima provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak yang melunasi Bipih adalah Jawa Barat (24.977 jemaah), Jawa Timur (19.074), Jawa Tengah (16.469), Banten (6.306), dan DKI Jakarta (4.429).

Pelunasan Bipih tahap pertama dibuka sejak 17 Maret 2020. Awalnya, ada dua mekanisme pelunasan, yaitu pelunasan secara teller di bank dan non teller melalui e-banking atau ATM.

“Sejak 27 Maret, kami terbitkan aturan pelunasan Bipih secara non teller hingga 21 April 2020,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan bahwa untuk jemaah haji khusus, yang sudah melunasi sampai hari ini adalah 12.368 orang. Artinya, sudah 76% dari total kuota jemaah berhak lunas sebesar 16.305.

Sebagaimana tahun sebelumnya, Kemenag juga membuka pelunasan untuk jemaah haji khusus dengan status cadangan. Total kuota cadangan adalah 4.785 jemaah.

“Sampai hari ini, 1.976 jemaah haji khusus sudah melunasi dengan status cadangan,” pungkasnya. (*)

The post Ini Lima Provinsi Terbanyak yang Baru Lunasi Bipih appeared first on Prokabar.

Isu penundaan haji 2020 ini kembali muncul setelah ada berita yang disadur secara kurang tepat oleh beberapa media yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020. Dalam kutipan berita itu disebut bahwa Menteri Haji dan Umrah Saudi meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas.  Padahal, pernyataan Menteri Haji Arab Saudi berbunyi, “Lidzalik, nahnu thalabna min al-Ikhwan Al-Muslimiin li jami’i ad-duwal wal ‘alam at-tarayyuts fi ‘amali ayyi ‘uquud hatta tattadhahar- ru’yah”  (untuk itu, kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas). Pernyataan ini sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menag Fachrul Razi pada 12 Maret 2020 lalu.

“Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji,” ujar Oman Fathurahman di Jakarta, dilansir Kamis (2/4).

“Jadi  konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak,” lanjutnya.

Oman menambahkan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Karenanya, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin.

“Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” tuturnya.

Sebab, lanjut Oman, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat.

Mitigasi Haji
Seiring pandemi Korona (Covid-19) di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan. Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detail-detail skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” pungkasnya. (*)

The post Saudi Minta Tunda Kontrak Layanan, Bukan Tunda Rencana Haji appeared first on Prokabar.

Pelunasan Bipih tahap pertama dibuka sejak 17 Maret 2020. Awalnya, ada dua mekanisme pelunasan, yaitu pelunasan secara teller di bank dan non teller melalui e-banking atau ATM.

“Sejak 27 Maret, kami terbitkan aturan pelunasan Bipih hingga 31 Maret. Setelah dievaluasi dan memperhatikan kondisi wabah Korona, mekanisme ini diperpanjang hingga 21 April 2020,” jelas Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis di Jakarta, Rabu (1/4).

“Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai kebutuhan,” sambungnya.

Menurut Muhajirin, kebijakan ini menjadi bagian upaya Kemenag mencegah penyebaran virus Korona atau Covid-19. Dengan mekanisme non teller, maka tidak ada lagi antrian di BPS. Kemenag juga telah memperpanjang masa pelunasan tahap awal dari semula sampai 19 April menjadi 30 April 2020. Jika sampai penutupan tahap pertama masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan tahap kedua dari 12-20 Mei 2020.

Muhajirin menambahkan, pihaknya telah bersurat kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih terkait perpanjangan kebijakan ini. “Saya minta mereka agar mensosialisasikan aturan ini secara lebih intensif kepada jemaah haji di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.

Pelunasan Bipih
Sampai 31 Maret, sudah ada 94.416 jemaah yang melunasi Bipih. Jumlah ini terdiri dari 88.461 jemaah dengan pelunasan tatap muka (teller) dan 6.071 orang melunasi secara non teller.

Adapun lima provinsi dengan jumlah pelunasan terbanyak adalah Jawa Barat (21.596 jemaah), Jawa Timur (16.292), Jawa Tengah (12.914), Banteng (5.437), dan DKI Jakarta (3.890).

Kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 204ribu. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi tiga, yaitu: 199.518 untuk jemaah haji reguler tahun berjalan, 2.040 prioritas kuota jemaah haji lanjut usia, 1.512 untuk kuota petugas haji daerah, dan 250 petugas pembimbing ibadah KBIHU.

“Sampai saat ini belum ada petugas haji daerah (PHD) maupun pembimbing ibadah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang melakukan pelunasan,” pungkasnya. (*)

The post Pelunasan Haji Hanya Melalui Non Teller, Ini Batas Waktunya appeared first on Prokabar.

Pemerintah melalui Kementerian Agama terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 1441H/2020M. Bersamaan itu, Kemenag juga menyiapkan dua skema penyelenggaraan haji.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Menurutnya, Indonesia mempersiapkan dua skenario, haji tahun ini tetap diselenggarakan atau dibatalkan.

“Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan  pembatasan ibadah yg dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (27/3).

Sampai saat ini, persiapan layanan di Arab Saudi, terkait pengadaan layanan akomodasi, transportasi darat dan katering terus berjalan. Namun, sesuai surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka belum dilakukan, demikian pula untuk penerbangan.

“Proses pengadaan layanan juga terus berjalan hingga kontrak, namun belum ada pembayaran uang muka,” tutur Menag.

Di dalam negeri, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) juga masih berproses. Sampai hari ini, tercatat sudah 83.337 jemaah yang melakukan pelunasan. Untuk tahap awal, pelunasan ini akan berlangsung hingga 30 April 2020.

“Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jemaah,” ujar Menag.

Mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Kemenag sementara menunda pelaksanaan bimbingan manasik haji secara konvensional yang melibatkan kerumunan massa. Kemenag tengah memfinalkan beberapa skenario pelaksanaan manasik, antara lain: distribusi buku manasik ke jemaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring, atau edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.

“Skema ini sedang difinalkan. Semoga bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,” jelas Menag.

Skema pembekalan petugas haji yang melibatkan kerumunan, sambung Menag, juga ditiadakan dan diganti dengan pembekalan daring.

Sebagai bentuk kepedulian atas situasi darurat nasional ini, lanjut Menag Fachrul, Kementerian Agama juga telah menawarkan penggunaan asrama haji di sejumlah kota besar sebagai tempat isolasi orang atau pasien dalam pengawasan Covid-19. Adapun proses pelaksanaannya akan dilakukan atas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemda, dan pihak terkait lainnya.

“Aksi ini dimulai dari peminjaman Gedung Utama Asrama Haji Pondok Gede yang mulai awal minggu ini sudah digunakan RS Haji sebagai ruang perawatan pasien dengan status PDP Covid-19,” kata Menag.

Lebih lanjut, Menag sampaikan juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, dan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp311M, ditambah dengan dana peduli ASN Kemenag yang pengumpulannya terus berjalan.

Terakhir, Menag kembali mengimbau para calon jemaah haji agar tetap mengikuti setiap tahapan haji, sembari terus sabar memantau perkembangan di Saudi. “Apapun keputusan Kerajaan Saudi dan Pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak, khususnya para calon jemaah haji,” pungkasnya. (*)

The post Pemerintah Siapkan Dua Skema Penyelenggaraan Haji appeared first on Prokabar.

Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441H/2020M. KMA ini mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi tiga, yaitu: 199.518 untuk jemaah haji reguler tahun berjalan, 2.040 prioritas kuota jemaah haji lanjut usia, dan 1.512 untuk kuota petugas haji daerah.

“Artinya sudah 8.6% kuota jemaah haji yang sudah terlunasi sampai dengan sore ini,” ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin di Jakarta

Menurutnya, pelunasan BPIH tahap pertama bagi jemaah haji reguler akan berlangsung sampai dengan 17 April 2020. Pelunasan dilakukan pada setiap hari kerja dengan waktu pembayaran untuk Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 – 15.00 WIB, Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 – 16.00 WITA, dan Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 – 17.00 WIT.

“Pelunasan BPIH dilakukan pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH tempat setoran awal dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar pertama. Mulai tahun ini, selain datang langsung ke Bank Penerima Setoran awal (BPS), pelunasan juga bisa dilakukan secara non teller melalui internet dan mobile banking,” jelas Muhajirin.

“Sebelum melakukan pelunasan, jemaah yang berhak melakukan pelunasan biaya haji tahun ini, agar melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas atau rumah sakit. Sebab, keterangan istitha’ah secara kesehatan, menjadi salah satu syarat melakukan pelunasan,” sambungnya.

Kemenag telah merilis daftar nama jemaah berhak lunas pada laman haji.kemenag.go.id. Daftar nama tersebut juga bisa dicek langsung di Kantor Kemenag Kab/Kota setempat.

“Untuk memudahkan jemaah, kami juga siapkan aplikasi haji pintar sehingga jemaah bisa melakukan pengecekan dari rumah masing-masing,” terangnya.

“Aplikasi haji pintar sudah tersedia di Play Store. Aplikasi tersebut bisa didownload dengan nama “Haji Pintar” dengan icon Kabah dan tulisan ‘Haji Pintar’,” pungkasnya. (*)

The post 17.244 Jemaah Lunasi Biaya Haji Pada Hari Pertama appeared first on Prokabar.

Nizar meminta agar penyedia layanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap virus corona. “Meminta kepada penyedia layanan akomodasi di Arab Saudi untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan menyemprotkan disinfektan dan menyediakan hand sanitizer di seluruh akomodasi jemaah haji Indonesia,” demikian salah satu poin edaran yang disampaikan Nizar dilansir Senin (9/3).

“Meminta kepada penyedia layanan konsumsi dan transportasi di Arab Saudi untuk memastikan bahwa personel yang akan ditugaskan untuk melayani jemaah haji Indonesia tidak terjangkit virus corona,” lanjutnya.

Di dalam negeri, Nizar juga mengimbau jemaah saat akan mengikuti manasik haji, baik di tingkat KUA Kecamatan maupun Kemenag Kab/Kota, dalam kondisi sehat. Jika sedang sakita, jangan dipaksakan.

“Manasik juga menjadi sarana menyampaikan materi tentang pola hidup bersih dan sehat. Penyelenggara agar mengupayakan untuk melibatkan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan manasik haji,” jelasnya.

Kepala UPT Asrama Haji diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat serta instansi terkait lainnya untuk memantau kondisi sanitasi dan higiene asrama haji agar memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Terpisah, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengaku sudah menerima edaran tersebut. Dia menduga hal yang sama juga menjadi konsern Pemerintah Arab Saudi, agar ada antisipasi virus corona dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

“Kita masih pelajari. Karena saat ini masih dalam tahap negosiasi. SE ini akan kita diskusikan bersama saat pembahasan kontrak nanti,” jelasnya.

Tim penyedia layanan haji di Arab Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, sudah berada di Tanah Suci. Mereka sedang bekerja guna menyiapkan hotel, makanan, dan sarana transportasi jemaah untuk penyelenggaraan haji 1441H/2020M. (*)

The post Ini Langkah Antisipasi Virus Corona Oleh Penyedia Layanan Haji di Saudi appeared first on Prokabar.

“Ada tiga maskapai yang akan membawa jemaah haji Indonesia tahun ini, yaitu: Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Flynas,” jelas Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, dilansir Prokabar dari Kemenag, Sabtu (22/2).

Menurut Muhajirin, Flynas adalah salag satu perusahaan penerbangan swasta yang ada di Saudi Arabia. Flynas akan membawa 19 kloter jemaah dari Embarkasi Palembang dengan Boeing 747-400.

Garuda Indonesia akan memberangkatkan 268 kloter dari Embarkasi Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo,  Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Ada tiga jenis pesawat yang digunakan: Boeing 777-300, Boeing 747-400, dan Airbus 330.

Sedang Saudi Arabia Airlines,  akan membawa 221 kloter dari Embarkasi Batam, Jakarta, Surabaya, dan Kertajati. Pesawat yang digunakan Boeing 777-300, Boeing 777-400, dan Boeing 747-400.

“Pembagian ini mempertimbangkan kemampuan armada yang akan dioperasikan  sesuai dengan jenis pesawat yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Berikut rincian penerbangan jemaah haji Indonesia 1441H/2020M:

A. Flynas
Sebanyak 8172 jemaah (19 kloter) dari Embarkasi Palembang dengan Boeing 747-400 (455 seat)

B. Garuda Indonesia
1. Embarkasi Aceh (Boeing 777-300 dengan 393 seat) membawa 4.433 jemaah (12 kloter);

2. Medan (Boeing 777-300 dengan 393 seat) membawa 8.438 jemaah (22 kloter);

3. Padang (Boeing 777-300 dengan 393 seat) membawa  6.329 jemaah (17 kloter);

4. Jakarta (Boeing 777-300 dengan 393 seat) membawa 18.752 (48 kloter);

5. Solo (Airbus 330 dengan 360 seat) membawa 33.999 jemaah (95 kloter);

6. Banjarmasin (Airbus 330 dengan 360 seat) membawa 5.510 jemaah (16 kloter);

7. Balikpapan (Boeing 747-400 dengan 455 seat) membawa 5.773 (13 kloter);

8. Makasar (Boeing 747-400 dengan 455 seat) membawa 15.858 (35 kloter); dan

9. Lombok (Boeing 747-400 dengan 455 seat) membawa 4.549 jemaah (10 kloter)

C.  Saudi Arabian Airlines
1. Embarkasi Batam (Boeing 747-400 dengan 455 seat) membawa 11.901 jemaah (27 kloter);

2. Jakarta (Boeing 777-400 dengan 410 seat) membawa 6.000 jemaah (15 kloter);

3. Surabaya (Boeing 747-400 dengan 455 seat) membawa 36.928 jemaah (83 kloter); dan

4. Kertajati (Boeing 777-400 dengan 410 seat) membawa 39.203 (96 kloter). (*)

The post Ini Tiga Maskapai yang akan Mengangkut Jemaah Haji Indonesia 1441H appeared first on Prokabar.

Hadir, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilhan Lubis, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Djumali, serta tim lainnya.

Pertemuan ini membahas evaluasi operasional haji 1440H/2019M di Madinah. “Kami mengajukan sejumlah perbaikan layanan yang diharapkan dapat dipersiapkan Muassasah Al Adilla,” terang Sri Ilham beberapa waktu lalu.

Sejumlah usulan disampaikan Ditjen PHU. Pertama, perlunya toleransi waktu bagi jemaah saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. “Waktu yang lebih longgar diperlukan untuk pengelompokan jemaah, penataan bagasi, dan dokumen per rombongan. Sehingga, jemaah tidak terlalu terburu-buru didorong ke bus,” jelas Sri Ilham.

Ditjen PHU, lanjut Sri Ilham, juga meminta penegasan kepada penyedia hotel agar tidak mengubah penempatan jemaah yang sudah disepakati dalam kontrak awal. Ini penting untuk memberikan kepastian penempatan jemaah.

“Tahun lalu terjadi perubahan penempatan secara sepihak oleh hotel sehingga jemaah harus menunggu,” ujarnya.

“Kami minta agar hal seperti ini tidak terulang,” lanjutnya.

Rapat juga membahas layanan katering di hotel Madinah. Ditjen PHU meminta ketegasan dari pihak majmuah untuk memberikan kemudahan akses masuknya katering ke hotel, khususnya bintang lima. Perbaikan lainnya, agar muasasah berkoordinasi dengan pihak lalu lintas untuk memberikan toleransi waktu yang lebih longgar saat bus berhenti dan menurunkan jemaah di hotel Madinah.

“Pihak muasasah akan menindaklanjuti permohonan tersebut dan menyampaikannya kepada pihak terkait,” tendas Sri Ilham.

Di akhir pertemuan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Staf Teknis Haji dan Ketua Muasasah. (*/hdp)

The post Perbaiki Layanan Haji di Madinah, Kemenag Temui Muassasah Al Adilla appeared first on Prokabar.