Hal ini disampaikan Irfan Yusuf saat memberikan Kuliah Umum di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumbar, Selasa (22/7/2025). Dikatakan M. Irfan, sesuai jadwal pemerintah Arab Saudi, pada Agustus sudah mulai berkontrak.

Ia juga menambahkan Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan.

“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga _timeline_ teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” katanya.

Menurut Gus Irfan dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh Badan Penyelenggara Haji, pihaknya berkomitmen langkah ini sebagai wujud perhatian tinggi terhadap kualitas layanan jemaah haji Indonesia tahun 2026.

Gus Irfan melanjutkan, BP Haji berharap adanya peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

“Besar harapan kami ada peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang akan mulai diselenggarakan oleh BP Haji pada tahun 2026,” tandas Gus Irfan.

Ditambahkannya, BP Haji pernah menjalin kerja sama dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) dan membahas bagaimana sukses perekonomian bisa berdampak kepada masyarakat.

“Hal tersebut bisa kita lakukan dengan UNP, Bagaimana mendorong UMKM terutama dari segi kuliner. seperti Cita rasa rendang Khas Sumatera Barat bisa masuk ke Saudi. Karena selama ini yang dirasakan jemaah lauk rendang tapi rasa kari,” tutup Gus Irfan.

Turut hadir dalam kuliah umum ini, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakilj Kepala.l Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Muhammad Rifki, Kepala UPT Asrama Haji, Afrizen. (Adh)

The post Kuliah Umum di UNP, Kepala BP Haji Bahas Tranformasi Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi appeared first on Prokabar.

Rap-rap adalah istilah gaya bermain bola yang tampil ngotot, gesit dan keras namun sportif serta pantang menyerah yang sering diperagakan para pemain-pemain sepak bola yang main di Sumatera Utara (Sumut) khususnya PSMS Medan.

“Membentuk sebuah tim yang kompetitif, tentu banyak faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah karakter tim yang sudah terbangun selama ini. PSMS punya brand sebagai sebuah tim yang petarung, fighting spirit tinggi, dan keras dalam artian yang positif,” ujar Nil, kepada prokabar.

Nil yang dihubungi sedang bersiap-siap menuju Tanah Air setelah menunaikan ibadah haji, memiliki tekad akan mempertahankan karakter permainan tersebut di tubuh skuat asuhannya.

“Saya mungkin akan mempertahankan karakter itu, tapi tentu dengan pendekatan yang berbeda. Karena setiap pelatih pasti punya style yang berbeda-beda,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelatih berdarah Minang tersebut mengatakan membutuhkan sosok pemain yang dapat menunjang karakter PSMS medan itu sendiri.

“Untuk itu, saya pastinya membutuhkan pemain-pemain yang bisa menunjang agar karakter PSMS itu tetap terlihat,” tuturnya.

Dirinya menegaskan akan lebih selektif dalam mencari pemain untuk mengarungi Liga 2 musim ini bersama PSMS Medan.

“Tak kalah pentingnya, saya akan sangat selektif mengambil pemain dan sesuai kebutuhan tim. Bagaimanapun proses building team adalah kunci yang akan menentukan prospek tim ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, kabar terbaru dari manajemen PSMS Medan, bahwa Nilmaizar dipastikan akan mulai memimpin skuad Ayam Kinantan mulai pada 10 Juli 2024 mendatang guna persiapan mengarungi Liga 2 musim ini.

Diketahui saat ini, PSMS Medan masih latihan dipimpin oleh Asisten Pelatih, Legimin Rahardjo di Stadion TD Pardede, Kabupaten Deli Serdang.

Hal tersebut dikatakan oleh Asisten Manajer PSMS Medan, Saktiawan Sinaga mengatakan kemungkin Pelatih Nil Maizar baru akan pulang menunaikan ibadah haji, Jumat (5/7) pada hari ini.

“Coach Nil pulang haji tanggal 5 Juli (hari ini), mungkin ke Padang dulu empat hari dan 10 Juli sampai di Medan,” ujarnya.

Saat ini skuad masih dipimpin oleh Legimin Rahardjo dengan menjalankan program latihan dari Nil Maizar sejak beberapa hari lalu.

“Kalau saat ini latihan masih fokus strength (kekuatan), berhubung sudah lama juga tidak latihan. Kita masih fokus fisik,” tutur Saktiawan.

Sakti juga mengatakan saat ini para punggawa klub kebanggan Kota Medan tersebut juga sangat antusias demi persiapan liga kasta kedua Indonesia tersebut.

“Iya anak-anak antusias pekan ini dalam latihan, mereka antusias untuk seleksi bersama pemain-pemain lama. Slot kita masih 60 persen dan pemain lain masih tahap nego sesuai dengan rekomendasi dari coach Nil,” ungkapnya.

Dirinya pun tidak menutup kemungkinan pemain berlabel Liga 1 akan bergabung ke Skuad Ayam Kinantan musim ini.

“Mudah-mudahan doa kita sama-sama semoga terealisasi untuk itu (pemain liga 1), kemungkinan bisa kita dapatkan,” pungkasnya.(*)

The post Baru Pulang dari Menunaikan Ibadah Haji, Nilmaizar akan Pimpin Latihan PSMS Mulai 10 Juli appeared first on Prokabar.

Di tengah situasi ini, Penjabat (Pj) Walikota Padang, H. Andree Algamar, melepas keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) Kloter 8 asal Kota Padang dengan harapan dan doa.

“Bencana demi bencana yang terjadi saat ini memberikan dampak yang signifikan. Tidak hanya korban jiwa, kerusakan fasilitas umum dan lainnya juga tidak terhitung jumlahnya. Kami berharap doa dari para calon jemaah haji agar Kota Padang dan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat terhindar dari bencana,” ujar Andree Algamar.

Andre Algamar meyakini bahwa banyak tempat mustajab di Makkah dan Madinah untuk memanjatkan doa. Ia berharap para CJH turut mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Kota Padang.

Selain doa, Andree Algamar juga mengingatkan para CJH untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan selama di Tanah Suci.

Ia meminta para CJH untuk mengikuti dan mematuhi semua arahan dari petugas haji yang ditugaskan oleh Kementerian Agama.

“Dengan kekompakan dan kebersamaan, perjalanan ibadah haji akan terasa lebih nyaman dan aman,” pesan Andree Algamar.

Kloter 8 terdiri dari 58 CJH asal Kota Padang dari KBIH Babusalam dan KBIH Pasaman. Mereka akan digabungkan dengan CJH asal Kabupaten Pasaman.

Kasi Haji dan Umroh Kemenag Kota Padang, H. Hendri Yazid, menyampaikan bahwa Kloter 8 akan masuk asrama pada tanggal 20 Mei 2024 dan diterbangkan langsung ke Madinah pada tanggal 21 Mei 2024 subuh.

Hendri Yazid berpesan kepada para CJH untuk menjaga kesehatan dan fokus pada ibadah selama di Tanah Suci.

Ia berharap semua CJH Kloter 8 dapat menjadi haji mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat. (*/rel)

The post PJ Wako Padang Harap Calon Jemaah Haji Doakan Kota Padang Terhindar dari Bencana appeared first on Prokabar.

Dalam kesempatan ini, Direktur Bina Umrah mengatakan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan umrah dan haji khusus, penyelenggaraan ibadah haji itu ada dua jenis, haji kuota dan non kuota.

“Haji kuota itu berdasarkan kuota resmi yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Di era normal dalam setahun kuota haji dunia diberikan kuranglebih 2,5 juta dan Indonesia dapat kuota 221 ribu jemaah atau 10 sepuluh persen dari data penduduk,” ungkap Nur Arifin.

Sementara di masa pandemi lanjut Direktur, tahun kuota haji hanya 10 ribu yang diperuntukkan bagi penduduk Saudi. Tahun 2021 naik menjadi 60 ribu untuk penduduk Saudi dan Kedutaan atau Espatriat. Tahun 2022 kuota haji diizinkan Saudi 1 juta jemaah dan Indonesia mendapatkan kuota 100.051 ribu.

Hal ini kata Direktur mengakibatkan antrian atau masa tunggu haji menjadi panjang. Karena saat ini pendaftar haji setiap tahunnya mencapai angka 5.5 juta. Jika dibagi kuota normal sebanyak 221 ribu maka masa tunggu haji rata-rata 25 tahun secara nasional.

“Ketika kuota tidak normal, 5.5 juta pendaftar dibagi dengan kuota jemaah haji tahun ini 100.051ribu maka masa tunggu ibadah haji nasional 55 tahun. Hal ini disebabkan adanya pengurangan kuota jemaah haji yang diberangkatkan. Jika kuota normal maka masa tunggu juga akan kembali normal,” ulas Direktur.

Dilanjutkan Nur Arifin haji kuota ini juga terbagi dua, haji regular dan haji khusus. Haji regular diselenggarakan oleh pemerintah dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar 35-37 juta yang dibayarkan jemaah haji tetapi biaya sesungguhnya adalah 90 juta. Jemaah haji mendapat nilai manfaat dari pemerintah sekita 62 juta.

“Kemudian haji khusus diselenggarakan oleh swasta atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kuotanya 8 (delapan) persen dari kuota reguler. Tahun ini Indonesia dapat kuota 7.226 jemaah,” jelas Direktur.

Sementara ibadah haji non kuota, sambung Direktur ibadah haji yang diselenggarakan dengan undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi untuk orang orang-orang yang dihormati disemua Negara, yang dikenal dengan sebutan Haji Mujamalah (orang-orang yang diindahkan atau dihormati).

“Haji mujamalah ini gratis dari pemerintah Saudi disambut dengan mobil khusus dan ditempat khsusus. Namun dalam perkembangannya ada komunikasi antara Amir-amir dengan travel-travel di Indonesia agar kuota Mujamalah ditambahkan. Namun anggarannya sudah tidak ada, maka jemaah membayar setengahnya,” papar Nur Arifin.

Dalam perjalanannya permintaan untuk haji mujalamah semakin meningkat, maka pemerintah Saudi hanya memberikan undangan tetapi visa dan biaya ditanggung sendiri oleh jemaah haji, hal ini disebut dengan haji mandiri atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Furoda. Namun hal ini dalam evaluasi pemerintah Arab Saudi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ramza Husmen mengatakan saat ini kuota haji di Sistem Informasi Haji Terpadu (Siskohat) Kanwil Kemenag Sumbar, kuota jemaah haji memang tidak sesuai dengan estimasi awal saat jemaah mendaftar.

Hal ini menurutnya sesuai dengan ungkapan Dirjen Bina haji dan Umrah karena kuota yang yang diberiakn Arab Saudi tidak sama dengan kuota sebelum masa pandemic sehingga hal ini juga berdampak kepada kuota haji Sumbar secara keseluruhan.

“Tahun 2022 ini pemerintah Saudi juga membatasi usia jemaah haji paling tinggi 65 tahun. Sementara usia jemaah haji Sumbar masih didominasi oleh 60 tahun ke atas,” pungkasnya. (*)

The post Gawat, Antrian Jemaah Haji Indonesia Mencapai 55 Tahun appeared first on Prokabar.

Sidang Isbat menentukan 1 Zulhijjah dilakukan rabu sore di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat, atau yang akrab disebut Taman Budaya.

Kemenag Sumbar bersama Kemenag Padang dan tim ahli dari BMKG dan lainnya akan melakukan Rukyatul Hilal, sebelum menentukan atau menetapkan 1 Zulhijjah atau awal masuk bulan Hijriah.

Meski diakui ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam penetapan awal masuk bulan hijriah, namun Edi Oktafiandi berharap muslim di Padang, termasuk pengurus masjid dan mushalla, dapat mempedomani hasil dari sidang isbat rabu sore.

“Sidang Isbat ini lah yang menjadi hakim  dalam menetapkan satu hijriah, karena memang sesuai dengan mekanisme penentuan satu hijriah atau awal masuk bulan Hijriah, dilakukan Rukyatul Hilal, yang dihadiri oleh Kemenag, BMKG dan organisasi keagamaan Islam Lainnya,” sebut Edi Oktafiandi, Kakan Kemenag Padang.

Rukyatul Hilal dilakukan di lantai tiga atau lantai empat Gedung Kebudayaan Sumbar di kawasan jalan samudera, kecamatan Padang Barat.

Lokasi ini menjadi satu dari 86 titik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dalam melihat hilal penanda masuk awal bulan Hijriah, dalam hal ini 1 Zulhijjah. Dari sidang isbat selepas Maghrib nanti, dapat diketahui, kapan Hari Iduladha atau 10 Zulhijjah.

Secara aturan, Hilal harus dapat terlihat 3 derajat, sebagaimana yang telah dilaksanakan pada penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, beberapa bulan lalu. (Adh)

The post Kakan Kemenag Padang Imbau Muslim Di Padang Ikuti Hasil Sidang Isbat Iduladha appeared first on Prokabar.

Bangun Wahid Lubis (59) nomor manifes 262 merupakan jemaah asal Pasaman yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) IV. Almarhum dinyatakan wafat pukul 17.20 waktu setempat.

Informasi ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumbar, Joben, Sabtu (11/6).

Joben mengatakan, jemaah calon haji itu tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Usai mengerjakan salat Asar, Wahid tiba-tiba sempoyongan dan jatuh.

“Tidak ada penyebab. Pukul 16.15 WAS, sepulang dari salat Asar di Masjid Nabawi, tiba-tiba pasien sempoyongan dan jatuh,” ujar Joben.

Diceritakan Joben, jemaah lain yang melihat kejadian itu langsung menghubungi dokter kloter yang kebetulan turun dari lift. Dokter langsung memberikan pertolongan pertama bahkan Wahid juga sempat spontan bernapas.

Almarhum lanjut Joben juga sempat dirujuk ke RSAS King Fahd dan ditangani dokter, namun sudah tidak tertolong. Pada pukul 17.20 WAS pasien dinyatakan meninggal dunia.

“Pihak Kemenag sudah mengurus adminstrasi ke sektor 2 Madinah dan Daker (daerah kerja). Dari Daker dilimpahkan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KLH) untuk pengurusan pemulasaran almarhum,” terang Joben.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, Helmi dihubungi melalui telepon selulernya menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya jemaah haji Sumbar.

“Kita beserta jajaran Kementerian Agama Sumatera Barat turut berduka atas berpulangnya jemaah haji Sumbar asal Pasaman ini,” ungkap Kakanwil.

“Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di surga-Nya Allah diampuni segala dosanya dan pahala mabrur diberikan untuk Almarhum,” ucap Helmi.

Tak lupa Kakanwil mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah SWT. Mudah-mudahan keluarga ikhlas melepas kepergian Almarhum.

“Kita berharap jemaah haji Embarkasi Padang yang berjumlah 2.745 yang sudah berada di Tanah Suci diberi kekuatan dan kesehatan. Jaga kesehatan, patuhi aturan dan banyak minum air putih,” tandas Kakanwil. (vky)

The post Kanwil Kemenag Sumbar Berduka, Satu Orang Jemaah Haji Wafat di Tanah Suci appeared first on Prokabar.

Kartu Perdana dan Paket khusus haji ini bertarif sangat kompetitif dengan pilihan kuota data yang besar, masa berlaku yang panjang, serta mendapatkan dukungan dari seluruh operator di Arab Saudi.

Pelanggan dan para jamaah haji Indonesia bisa mendapatkan paket khusus haji ini mulai 3 Juni 2022.

Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Eric Bosch Sansa mengatakan, momen Haji kali ini merupakan momen yang istimewa bagi para jamaah dan keluarganya di Indonesia, setelah dua tahun tidak ada aktifitas haji karena pandemi Covid-19.

Dengan durasi waktu yang cukup panjang di Tanah Suci selama melakukan aktifitas ibadah haji, tentunya mereka membutuhkan sarana komunikasi yang nyaman, mudah digunakan dan dapat diandalkan mumpuni agar selalu bisa terhubung setiap saat, baik melalui telepon maupun video call, berkirim foto maupun video.

“Guna memenuhi kebutuhan tersebut, XL Axiata memberikan berbagai kemudahan melalui Kartu Perdana dan Paket khusus Umroh & Haji untuk pengguna XL Prabayar.” ungkapnya.

Alfons menambahkan, selain tarif yang terjangkau ringan, XL juga memberikan kuota data yang jauh lebih besar dengan masa berlaku hingga 60 hari.

Dengan begitu ketika berada di Tanah Suci, jamaah tidak perlu melakukan pembelian lagi untuk memperpanjang kuotanya.

Kemudahan-kemudahan ini terus XL berikan agar para jamaah Haji bisa lancar untuk melakukan ibadahnya dan bisa tetap terhubung dengan kerabatnya di Indonesia tanpa kuatir kartu maupun paketnya akan kehabisan kuota atau habis masa berlakunya.

Untuk menjamin kualitas layanan bagi para jamaah selama di Arab Saudi, XL Axiata menjalin kerjasama dengan semua operator telekomunikasi yang ada di sana yang memiliki kualitas jaringan yang baik.

Pelanggan bisa memilih operator-operator tersebut untuk mendapatkan layanan roaming. Pelanggan juga tidak perlu mengganti kartunya dengan kartu lokal Arab Saudi.

Bagi jamaah Haji yang belum memiliki nomor XL, mereka dapat membeli kartu perdana dan paket XL khusus Haji di embarkasi haji, toko pulsa, toko online, menu *123*747#, atau di Aplikasi myXL.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai paket khusus Haji ini, pelanggan bisa menghubungi 817 atau cek di website http://xl.co.id/umrohhaji.

Guna mempermudah para jamaah Haji Indonesia mendapatkan layanan paket khusus Haji ini, Outlet XL Axiata akan hadir di beberapa lokasi pemberangkatan jamaah mulai tanggal  3 Juni hingga 3 Juli 2022 di 4 Asrama Haji.

Lokasi-lokasi tersebut adalah Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Asrama Haji Bekasi, Asrama Haji Donohudan Boyolali, Solo, Asrama Haji Samsudin Nor Kalimantan, dan Asrama Haji Surabaya.

Para calon jamaah Haji juga dapat membeli kartu perdana XL, paket Haji dan paket internet lainnya, serta akan diberikan edukasi lebih lanjut mengenai program ini dan bagaimana cara menggunakannya selama berada di Tanah Suci.

XL Axiata juga menyediakan saluran khusus bagi jamaah dan pelanggan XL Axiata jika membutuhkan komunikasi dengan layanan pelanggan saat sudah berada di Tanah Suci.

Saluran ini selain mudah dihubungi juga ringan secara biaya. Pelanggan bisa menghubungi call center di nomor 817 / +622157959817(berlaku tarif Rp5000/menit), email ke customerservice@xl.co.id, atau via social media Twitter @myXLCare untuk pengguna  XL Prabayar. (rel)

The post Permudah Komunikasi di Tanah Suci, XL Axiata Hadirkan Kartu Perdana Khusus Jemaah Haji appeared first on Prokabar.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021.

Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam kesimpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah. 

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stakeholder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Menag.

Kajian Bersama

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya. 

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jamaah,” tutur Menag.

“Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Menag.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus Covid-19

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824.

Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jamaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305). 

Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230).

Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown. 

Menurut Menag, agama mengajarkan, bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Menag. 

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19,” sambungnya.

Belum Diundang Arab Saudi

Disisi lain, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi.

Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jamaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya.

“Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Pembatasan Salat Berjamaah

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan BPIH dapat diminta kembali oleh jamaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jamaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya hutang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jamaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag. (*/mbb)

The post Masih Pandemi, Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 1442 H appeared first on Prokabar.

Masyarakat Sumatera Barat mayoritas Islam sudah berkeinginan secepatnya melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah tahun ini.

Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disela sela menyambut kedatangan rombongan Komisi VIII DPR RI, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu (26/5).

Kedatangan Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan pengelolaan asrama haji selama tiga hari (26 – 28 Mei 2021) di UPT Asrama Haji Tabing Kota Padang dan Asrama Haji Padang Pariaman Provinsi Sumbar.

Adapun yang Komisi VIII DPR RI yang datang sebanyak 7 (tujuh) orang mengenai pengelolaan asrama haji di Sumbar adalah Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag sebagai Ketua Tim, Ina Ammania, Hasan Basri Agus, MM, Dr. H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., MM, Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMTr, H. Hasani Bin Zuber, S.IP, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.

Sementara yang ikut mendamping Tim Komisi VIII DPR RI Bambang Kriswanto Sekretariat Komisi VIII DPR RI, Yusup Kamaludin Sekretariat Komisi VIII DPR RI, dan Dr. Agus Susanto, M.A. Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI.

Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui kunjungan Komisi VIII DPR RI, meminta pemerintah tetap menyiapkan segala kemungkinan jika penyelenggaraan Haji tetap dilaksanakan.

“Sampai hari ini kami belum memiliki kepastian pemberangkatan jemaah haji. Tapi kita terus berharap agar kita dapat memberangkatkan jemaah haji,” ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut Mahyeldi menyampaikan, pemerintah Sumatera Barat berencana akan memperkuat kerjasama dengan negara Timur Tengah Negara Arab Saudi dalam bentuk sister city dengan Kota Madinah dan atau kota lainnya.

Karena sesuai dengan RPJM Sumbar untuk menjadi pintu gerbang Indonesia melakukan ibadah Haji dan Umroh, agar lancarnya penerbangan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) nantinya menuju Kota Jeddah.

Diakhir pembicaran pihak Komisi VIII DPR RI akan mengupayakan agar pelaksanaan Ibadah Haji Tahun berikutnya dapat segera terlaksana. Karena itu pula, Komisi VIII meminta calon jamaah haji yang ada di Sumbar untuk bersabar menunggu kepastian apakah bisa berangkat atau tidak.

Pasalnya, hingga kini pihak Kerajaan Arab Saudi belum memberikan informasi dan perkembangan lebih lanjut mengenai pemberangkatan haji. (Rel/adh)

The post Gubernur Mahyeldi Harapkan Kepastian Penyelenggaraan Ibadah Haji appeared first on Prokabar.

“Belum ada ketetapan. Biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR,” tegas Khoirizi dilansir dari laman Kemenag, Kamis (8/4).

Dikatakan Khoirizi, pembahasan biaya haji masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Pembahasan dilakukan sembari menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Arab Saudi. Karena itu, pembahasan biaya haji dilakukan dengan asumsi-asumsi kuota sesuai dengan skenario yang telah dirumuskan.

“Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30%, 25%, 20%, bahkan hingga hanya 5%,” urai Khoirizi.

Disinggung soal kemungkinan ada kenaikan, Khoirizi menjelaskan bahwa kemungkinan itu ada. Setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi, yaitu: kenaikan kurs Dollar, kenaikan pajak dari 5% menjadi 15%, serta keharusan penerapan protokol kesehatan.

“Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, jaga jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada biaya haji,” ujarnya. (*)

The post Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 Belum Ditetapkan appeared first on Prokabar.

“Jika Saudi mengizinkan keberangkatan haji Indonesia, maka setidaknya jemaah akan melakukan tiga kali swab PCR,” jelas Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadhan Harisman di hadapan peserta Mudzakarah Perhajian Indonesia dilansir Prokabar dari Kemenag, Rabu (31/3).

Lebih lanjut, Ramadhan memaparkan, swab PCR pertama, dilakukan paling lambat 2×24 jam sebelum terbang ke Arab Saudi. Kedua, swab PCR dilakukan saat tiba di Arab Saudi. “Terakhir, swab PCR dilakukan lagi jelang pulang ke Tanah Air,” urai Ramadhan.

Selain swab PCR, jemaah juga harus melakukan swab Antigen. Swab Antigen ini dilakukan jelang masuk asrama haji. Sebab, jemaah saat akan masuk asrama harus membawa bukti negatif hasil swab antigen. (*)

The post Jika Berangkat Haji, Ini Jumlah Swab Test yang Dijalani Jemaah appeared first on Prokabar.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Saudi terkait penyelenggaraan haji 1442H/2021M.

“Sampai saat ini Saudi belum mengumumkan kebijakannya terkait haji 2021. Semua negara masih menunggu, termasuk soal kuota. Sampai saat ini, belum ada info resmi terkait kuota, reguler maupun khusus,” jelas Endang Jumali, Senin (29/3).

Penegasan Endang ini sekaligus meluruskan informasi tidak resmi yang beredar bahwa kuota haji tahun ini dibatasi 30% untuk tiap negara pengirim jemaah. Indonesia mendapat 64ribu dengan rincian 60ribu untuk kuota haji reguler dan empat ribu haji khusus. Informasi tidak resmi lainnya terkait ketentuan kapasitas kamar untuk dua orang dan masa tinggal di Madinah maksimal enam hari.

Endang menduga, informasi yang beredar itu bersumber dari rumusan hasil pertemuan antara KJRI Jeddah dengan kurang lebih 50 calon penyedia layanan akomodasi di Makkah yang berlangsung empat hari, 24 – 27 Maret 2021. Jika demikian, Endang memastikan bahwa itu bukan informasi resmi atau bersifat kebijakan, tapi sebatas rencana mitigasi.

The post Terkait Informasi Pembatasan Kuota Haji, Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI appeared first on Prokabar.

“Kementerian Agama terus melakukan persiapan sembari menunggu informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait kemungkinan keberangkatan jemaah haji Indonesia,”kata Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi dilansir dari laman Kemenag, Selasa (23/3).

“Sejumlah persiapan terus kami lakukan. Misalnya dari penyiapan dokumen hingga vaksinasi (covid-19) bagi jemaah,” sambungnya.

Wamenag berharap pandemi di Indonesia, Arab Saudi, hingga dunia dapat segera diatasi. “Sehingga umat Islam dari Indonesia dan negara lainnya, dapat kembali berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji,” kata Wamenag.

Harapan senada juga disampaikan oleh Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Esam Althagafi. Menurut Esam Althagafi, Arab Saudi terus melakukan persiapan untuk dapat kembali menerima kedatangan jemaah umrah dan haji.

Ia juga menyebutkan pihaknya terus berupaya untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan ibadah haji. Kajian utamanya, lanjut Esam terkait dengan protokol kesehatan pada pelaksanaan haji.

“InsyaAllah dalam waktu dekat ada pengumuman resmi. Karena yang terpenting saat ini bagi kami adalah menjaga keselamatan jemaah haji. Kami berharap jemaah dapat tiba di Arab Saudi dan kembali pulang ke negaranya dengan selamat” tutur Esam. (*)

The post Terkait Pelaksanaan Haji, Ini Keterangan Dubes Saudi untuk Indonesia appeared first on Prokabar.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman mengatakan bahwa data yang sudah divalidasi sudah mencapai 158 ribu. Data jemaah lainnya masih dalam proses verifikasi ulang.

“Tercatat sudah ada 158 ribu update data jemaah yang sudah bisa diakses Kementerian Kesehatan untuk didaftarkan dalam usulan prioritas vaksinasi tahap kedua,” terang Oman di Jakarta, dilansir Jumat (19/2).

“Ini sebagai langkah antisipasi jika Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk memberikan kuota jemaah haji 1442H kepada Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Oman, validasi data ini sekaligus sebagai tindak lanjut surat Menag Yaqut Cholil Qoumas ke Menteri Kesehatan. Surat tertanggal 5 Januari 2021 itu terkait permohonan dukungan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Data yang divalidasi berbasis pada jemaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1440H/2020M. Akses data diberikan secara bertahap karena tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah lebih dulu melakukan proses validasi.

“Data yang diberikan antara lain mencakup Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Nama, Nomor Porsi, dan alamat lengkap jemaah,” jelas Oman.

“Kami akan terus update dan diharapkan dalam waktu dekat ini seluruh jemaah yang telah lunas sudah bisa didaftarkan pada program vaksinasi tahap II,” tandasnya.

Program Vaksinasi tahap II sudah bergulir sejak 17 Februari 2021. Program ini diperuntukan bagi petugas pelayanan umum dan lansia. Jemaah haji Indonesia juga banyak yang masuk kategori lansia. (*)

The post Sudah 158 Ribu Jemaah yang Didaftarkan Prioritas Vaksinasi appeared first on Prokabar.

Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Noer Alya Fitra mengatakan, tiga skenario tersebut kini masuk tahap pengkajian.

Dalam skenario pertama, saat umrah kembali dibuka, jamaah yang sudah membeli paket dan melunasi biaya akan diberangkatkan.

Jamaah diterbangkan ke Tanah Suci sesuai dengan ketersediaan seat penerbangan.

Teknis pengaturannya akan dibahas bersama antara Kemenag, otoritas penerbangan, dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

’’Skenario kedua, mereka (calon jamaah umrah, –Red) diberangkatkan secara bertahap, Nanti jamaah diterbangkan mengikuti jadwal penerbangan yang ada. Tidak harus seluruh jamaah yang tertunda diterbangkan di awal-awal. Namun, bisa juga ditunda sampai awal 2021,” kata Noer Alya Fitra dalam rilisnya, Senin (10/8).

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, dengan berangkat di awal 2021, harga tiket bisa tidak setinggi sekarang.

Dia memperkirakan, di awal-awal pembukaan kembali penerbangan internasional Indonesia-Arab Saudi atau sebaliknya, bisa jadi harga tiketnya relatif tinggi.

Selanjutnya, skenario yang ketiga adalah mengakomodasi adanya calon jamaah umrah yang memilih membatalkan perjalanan ibadahnya. ’’Misalnya, karena harganya terlalu tinggi,’’ kata Nafit.

Dengan adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Arab Saudi serta pemberlakuan protokol kesehatan, kata dia, bisa jadi tarif umrah mengalami kenaikan.

Nafit mengatakan, skenario pembatalan itu akan diatur dengan transparan. Misalnya, komponen biaya apa saja yang tidak dapat dikembalikan. Atau, jika ada pengembalian, skemanya diatur dengan jelas. Intinya, seluruh potongan-potongan dalam pengembalian uang biaya umrah harus dijelaskan dengan transparan dan klir.

Dengan cara itu, jamaah tidak dirugikan. Begitu pula dengan PPIU atau travel tidak dirugikan. Sebab, ada kalanya pengembalian uang oleh mitra PPIU berbentuk voucher, bukan uang tunai. Misalnya, pengembalian tiket pesawat yang sudah telanjur dipesan dalam bentuk voucher.

Skema pengembalian dana itu harus jelas dan ditentukan dari awal. ’’Sehingga travel tidak rugi-rugi banget,’’ paparnya. (*)

The post Ini Tiga Skenario Pelaksanaan Umrah yang Tengah Dikaji Kemenag appeared first on Prokabar.