Beberapa roadmap telah dipersiapkan, mulai memindahkan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) hingga skema pemilihan lanjutan atau susulan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Gusriyono, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu mengatakan
skema pemindahan lokasi TPS hanya akan dilakukan jika pemilih suatu wilayah mengungsi atau diungsikan. Adapun skema lainnya, dengan memindahkan TPS ke jorong yang dianggap lebih aman bagi pemilih yang berdekatan dengan tempat evakuasi atau pengungsian.

“Dalam arti kata, jika bencana terjadi maka penyelenggara pemilu akan mengikuti pemilih,” jawabnya saat ditemui, Selasa (16/1/24).

Berdasarkan data sementara terpetakan empat kecamatan yang menjadi perhatian terhadap ancaman erupsi, bahkan letusan Marapi.

Adapun empat kecamatan itu, Kecamatan X Koto, Pariangan, Sungai Tarab dan Salimpaung. Sedangkan untuk kecamatan Batipuh, KPU Tanah Datar tengah berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait TPS dan jumlah pemilih terdampak.

Lebih rinci disebutkan, dari empat kecamatan yang menjadi perhatian KPU Tanah Datar tersebut, terdapat 69 TPS yang tersebar di 11 nagari.

“Dari 69 TPS tersebut terdapat 17.047 pemilih yang telah terdaftar dalam DPT,” katanya.

KPU Tanah Datar akan terus berkordinasi dengan BPBD sebagai leading sektor penanganan bencana dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi akurat terkait ancaman Gunung Marapi, baik sebelum maupun saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024. (eym)

The post KPU Skemakan Ancaman Terburuk Letusan Marapi Saat Pemilu appeared first on Prokabar.