Kegiatan rutin yang kerap digelar berupa upacara bendera, pemberian penghargaan pada kepala dinas, badan, camat, lurah, dan kepala desa yang melakukan terobosan hebat, sampai penyerahan hadiah bagi pemenang lomba otonomi daerah. Selanjutnya tiap daerah, berusaha memberikan sentuhan kreasi tersendiri guna memeriahkan milad otda di daerahnya seperti mengadakan pawai, pameran, malam hiburan, dan sebagainya.

Namun, pandemi Covid-19 yang telah menyebar di seluruh provinsi Indonesia membuat pemerintah meniadakan seluruh rangkaian acara peringatan hari jadi otonomi ini.

Demikian penuturan pakar Otda, Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, M.A atau yang akrab disapa Prof Djo saat diwawancarai melalui aplikasi daring, Selasa (28/4).

Dengan raut sedih Presiden i-OTDA ini mengenang lika-liku HUT Otda yang ditetapkan dengan Keppres RI No 11 Tahun 1996, 24 tahun lalu. “Sejak timbulnya reformasi, hari Otda sempat mati suri. Pemerintah akhirnya menghidupkannya kembali mulai tahun 2011, waktu itu saya menjabat Dirjen Otda Kemendagri, ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada daerah berprestasi,” terang Prof Djo.

Teorinya, lanjut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini, pemberian penghargaan atau reward ini adalah untuk memacu diri dan berkompetisi secara fair dengan kategori yang disiapkan Kemendagri. Maka, keluarlah daerah seperti Solo, Surabaya, Bandung, Kulonprogo, dan Banyuwangi menjadi daerah inovatif. Pemimpin-pemimpin daerah itu kecipratan promosi ke tingkat lebih tinggi seperti Joko Widodo yang dulunya berprestasi menjadi Wali Kota Solo kini menjabat Presiden RI.

“Walau hari jadi otonomi kali ini tak ada seremoni, kiranya kita perlu melakukan refleksi untuk mawas diri. Paling tidak ada empat hal menurut saya yang perlu kita atasi. Pertama, pilkada kita masih banyak masalah, karena itu perlu diperbaiki, salah satunya dengan menyatukan pilkada dan pemilihan DPRD. Kedua, implementasi Otsus Papua masih jauh dari paripurna, karena itu perlu dicarikan solusi dengan merevisi segera UU No 21 Tahun 2001. Ketiga, ibu kota negara baru tak perlu terlalu dipaksa jadi tahun 2024, karena itu Jakarta sebagai ibu kota negara yang ada saat ini hendaknya dibenahi. Dan terakhir, relasi pusat dan daerah dalam menghadapi bencana nasional non-alam Covid-19 kurang serasi dan lemah sinergi, karena itu baiknya hidupkan kembali kewenangan pemerintahan umum atau openbaarbestuurs, yang dipegang di tangan presiden sebagai chief of executive dengan para kepala daerah bahkan camat selaku pelaksananya. Hal ini bisa dilihat pada pasal 9 dan 25 UU No 23 tahun 2014” papar Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014) ini lugas.

“Tanpa mengurangi semangat berotda, saya ucapkan Selamat Hari Otda ke 24. Majulah daerah, Mari saling bahu membahu, berantas Covid-19 hingga tuntas.” pungkas mantan Pj Gubernur Riau (2013-2014) ini. (rel)

The post Refleksi Pakar Otda Terhadap Milad Otonomi Daerah ke 24 appeared first on Prokabar.

Seperti menulis bait-bait puisi, Pakar Otonomi Daerah yang akrab disapa Prof Djo ini mengungkapkan kegelisahan sekaligus mendorong pemerintah untuk bertindak di luar pakemnya, melalui akun Facebook-nya, Kamis, (2/4)

“KEPEMIMPINAN ABNORMAL”

Sudah lebih dari 200 negara kena wabah Covid-19.

Tidak hanya bupati, menteri, beberapa kepala pemerintahan positif corona.

Bahkan, dokter dan perawat pasien coronapun wafat.

Warga masyarakat yang masih sehat harus dijauhkan dari virus.

Isolasi diri, berkurung di rumah, jaga jarak fisik, bermasker, dan kuatkan imunitas perlu dilakoni.

Kini, roda ekonomi mulai melambat.

Bahaya kelaparan bisa mengancam masyarakat.

Andalan tinggal pemerintah yang perlu dibantu oleh mereka yang berpunya dan berilmu.

Keligatan aktor pemerintah menjadi penentu.

Memimpin perang menaklukkan musuh.

Kepemimpinan biasa yang alon-alon asal kelakon, normatif-regulatif, bekerja di belakang meja, one man show, dan terlalu terpaku hierarkhi tidak akan mampu mengatasi keganasan wabah ini.

Pemimpin pemerintahan kita perlu mengadopsi gaya kepemimpinan abnormal.

Gaya memimpin di zaman perang ala tentara. Hajar dulu, urusan belakangan, tak bertele-tele, red-tape, to the points, dan anti ewuh-pakewuh.

Dengan gaya yang sedikit kurang demokratis itu, saya yakin orang yang tidak positif corona bakal selamat, dan orang yang sudah terjangkit akan sembuh”

Saat dihubungi melalui media online, Presiden Institut Otonomi Daerah ini mengaku geregetan dengan sejumlah langkah yang masih saja terlampau prosedural seperti perdebatan soal istilah-istilah antara lockdown, karantina wilayah, karantina terbatas selektif, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga kehebohan tentang istilah darurat sipil.

“Ya belum lagi perdebatan social distancing yang diubah dengan physical distancing. Itu tidak begitu urgen, istilah apapun namanya, yang paling utama itu adalah langkah penyelamatan rakyat. Jadi atas nama demi keselamatan rakyat, maka tempuhlah langkah apapun itu. Soal istilah, kelengkapan administrasi, dan lain-lain nomor berikutnya.”

Prof Djo yang sempat dijuluki “The Little JK” ini menuturkan pengalamannya saat menjadi Deputi Bidang Politik Wapres Jusuf Kalla, (2004-2009) “saya banyak belajar dan mengikuti sepak terjang Pak JK terutama dalam menangani bencana nasional. Beliau tidak ragu kasih perintah walaupun berada di posisi RI 2. Karena niatnya jelas, ketika bencana melanda, yang diharapkan adalah kecepatan bertindak. Ini adalah urusan nyawa orang, urusan lain-lain bisa nyusul.”

Mantan Pj Gubernur Riau (2013-2014) ini mengatakan bahwa hari ini merupakan genap satu bulan penanganan Covid-19 akan tetapi belum menunjukkan bahwa pandemi ini telah dapat dikendalikan. “Sebelum ini saya telah katakan, bahwa tongkat komando penanganan corona ini ada di tangan presiden.

Daerah bisa ambil sikap untuk menutup objek wisata daerah, meliburkan anak sekolah, menyuruh pegawai daerah bekerja dari rumah, hingga pembatasan kegiatan ibadah. Namun, kondisi sekarang, rakyat di ibu kota yang kesusahan karena minimnya penghasilan terpaksa berbondong-bondong mudik, pulang kampung. Ini dikhawatirkan akan memperluas penyebaran pandemik Covid-19. Nah, hal serupa ini yang seharusnya dapat diantisipasi jauh hari.”

“Satu lagi, saya melihat ada satu-dua pembantu presiden yang kurang penuh membantu presiden menangani corona. Memaksakan kebijakan yang tidak relevan padahal presiden sedang berfokus menekan jumlah korban Covid-19. Sikapnya ini jelas makin meningkatkan tensi publik. “Sewaktu pemerintahan SBY-JK menteri seperti ini tak lama umurnya di kabinet alias segera dicopot”, kata Prof Djo blak-blakan. (rel)

The post Guru Besar IPDN : Dibutuhkan Kepemimpinan Abnormal Perangi Covid-19 appeared first on Prokabar.