Penambahan kasus baru Per 20 Agustus 2020, bertambah 2.266 kasus. Adapun jumlah pasien sembuh dari Covid-19 telah menembus angka 100.674 kasus atau 68,3%. Sementara rata-rata dunia berada di angka 67,76%.

“Sedangkan kasus meninggal (rata-rata) di dunia adalah 3,50%, Indonesia masih 4,35% diatas dari rata-rata dunia,” jelasnya dilansir Prokabar, Jumat (21/8).

Untuk di tingkat daerah, juga terdapat 46 kabupaten/kota dengan kasus aktif di bawah 10% berdasarkan data per 16 Agustus 2020 dan di bawah rata-rata nasional dan dunia yang rinciannya tersebar di provinsi Sumatra Selatan ada 5 kabupaten/kota.

Terdapat 2 kabupaten/kota di provinsi Sumatra Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Masing-masing 3 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua Barat.

Menurut Wiku, terdapat 1 kabupaten/kota masing-masing di provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Maluku Utara sedangkan untuk Jawa Timur terdapat 6 kabupaten/kota.

Dilihat persentasenya, Jubir Satgas Covid-19 sampaikan bahwa tertinggi di Bangkalan (Jawa Timur) sebesar 9,09% dan terendah berada di Indragiri Hilir (Riau) sebesar 2,17%.

Kabar baik lagi, lanjut Wiku, ada per 19 Agustus 2020 ada 15 provinsi dengan rata-rata di atas kesembuhan nasional di angka 68,6% dan dunia 67,7%,  di antaranya Bangka Belitung (93,06%), Kalimantan Barat (90,71%), Kalimantan Utara (99,58%), Bali (87,7%), Sulawesi Tengah (86,4%), Maluku Utara (85,51%), NTT (83,54%), Lampung (81,63%), Papua Barat (80,44%), Jawa Timur (77,32%), Gorontalo (76,94%), Kalimantan Tengah (75,73%), Sulawesi Selatan (72,68%), Sulawesi Tenggara (69,76%) dan Banten (68,64%).

Lalu, Wiku sampaikan ada 21 provinsi dengan persentase kematian di bawah rata-rata nasional 4,44% dan dunia 3,50%, di antaranya Maluku Utara (3,38%), DKI Jakarta (3,33%), Sumatra Barat (3,1%), Sulawesi Tengah (3,07%), Jawa Barat (2,79%), DI Yogyakarta (2,74%), Aceh (2,62%), Gorontalo (2,58%), Sulawesi Barat (2,19%), Maluku (1,96%), Jambi (1,63%), Riau (1,54%), Sulawesi Tenggara (1,48%), Bali (1,21%), Papua Barat (1,1%), Papua (1,08%), Kep. Bangka Belitung (0,93%), Kalimantan Barat (0,88%), Kalimantan Utara (0,61%) dan NTT (0,61%).

“Terdapat juga perkembangan zonasi signifikan membaik, dan selama ini tidak pernah memburuk,” sebut Wiku. Di antaranya, lanjut Wiku, Jembrana (Bali), Serang (Banten), Garut, dan Pangandaran (Jawa Barat), Situbondo dan Tulungagung (Jawa Timur), Sukamara (Kalimantan Tengah) dan Belitung (Kep. Bangka Belitung).

Dalam penanganan Covid-19, menurut Wiku, daerah-daerah lain perlu mencontoh provinsi Bali karena telah membentuk satuan tugas sebelum terbentuknya Gugus Tugas di tingkat Nasional.

Kondisi di Bali memiliki persentase kesembuhan mencapai 87,7% dan termasuk provinsi dengan tingkat kesembuhan diatas rata-rata nasional dan tingkat kematian 1,52% di bawah rata-rata nasional dan dunia.

“Kegiatan yang antisipatif ini perlu diantisipasi sehingga persebaran kasusnya dapat terkendali. Termasuk dilakukan penutupan beberapa tempat wisata, termasuk sabung ayam atau taken yang merupakan tradisi warga Bali dan meniadakan beberapa kegiatan adat dan agama,” katanya. (*)

The post Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Tembus 100.000 appeared first on Prokabar.

Jaga jarak menjadi tantangan para pekerja, khususnya di wilayah Jabodetabek, yang bergerak bersama-sama di jam sibuk jelang bekerja.

Untuk itu, Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19 atau Gugus Tugas Nasional menyikapi situasi kepadatan dan jaga jarak atau physical distancing dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Melalui Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan bahwa berdasarkan data satu moda transportasi, seperti commuter line atau KRL, lebih dari 75% penumpang KRL adalah para pekerja, baik ASN, BUMN, maupun swasta.

“Kalau kita perhatikan detail pergerakannya, hampir 45% mereka bergerak bersama-sama di sekitar jam 5.30 sampai 6.30,” ujar Yurianto saat melakukan konferensi pers di Media CenterGugus Tugas Nasional, Jakarta, Minggu (14/6).

Yuri mengatakan bahwa kondisi tersebut berisiko ketika para pekerja berangkat secara bersamaan pada jam yang hampir sama, menuju ke tempat kerja.

Ini yang menjadi salah satu dasar, menurut Yuri, mengapa Gugus Tugas Pusat kemudian mengeluarkan Surat Edaran nomor 8 tahun 2020, tentang pengaturan jam kerja, pada adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Yang Produktif dan Aman Dari Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Surat edaran tersebut akan mengatur dua tahapan awal mulai bekerja, yang diharapkan dapat berimplikasi pada akhir hari jam kerja.

“Untuk gelombang pertama, kita berharap, bahwa seluruh institusi yang mempekerjakan ASN, BUMN, maupun swasta, akan menggunakan dua tahapan. Tahap pertama atau gelombang yang pertama, akan memulai pekerjaan mulai 07.00 sampai 07.30 WIB. Diharapkan dengan 8 jam kerja, maka akan mengakhiri pekerjaannya di 15.00 atau 15.30,” ujarnya.

Sementara gelombang yang kedua, diharapkan mulai bekerja pada pukul 10.00 sampai 10.30, sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada 18.00 dan 18.30. Upaya ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas moda transportasi umum dengan jumlah penumpang.

“Agar protokol kesehatan, khususnya terkait dengan physical distancing, betul-betul bisa dijamin. Pembagian ini tentunya tidak akan menghilangkan kebijakan yang kita harapkan diberikan oleh semua institusi, baik itu institusi pemerintah, BUMN, maupun swasta, untuk tetap mempekerjakan dari rumah untuk pegawainya yang memiliki risiko tinggi terpapar dan berdampak buruk kepada yang bersangkutan dari Covid-19,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yuri menyampaikan terkait pegawai berisiko tinggi terpapar dan berdampak buruk seperti mereka yang memiliki penyakit komorbid, antara lain hipertensi, diabetes ataupun kelainan penyakit paru obstruksi menahun dapat diberikan kebijakan untuk bekerja di rumah.

“Ini penting, karena kelompok-kelompok inilah yang rentan,” jelasnya.

Ia menambahkan juga pada pegawai yang masuk dalam kelompok usia lanjut sehingga mereka diharapkan dapat bekerja di rumah.

“Kita tidak hanya berbicara tentang keberadaan para penumpang di dalam kereta, namun ada proses perjalanan dari rumah menuju ke stasiun. Proses menunggu di stasiun, dan demikian sebaliknya dari stasiun menuju tempat pekerjaan, dan seterusnya. Ini betul-betul harus kita atur volumenya, sehingga physical distancing bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” lanjut Yuri.

Surat edaran akan mulai diterapkan pada hari ini, Senin (15/6), sehingga penerapannya dapat mengoptimalkan pengendalian penularan Covid-19.

Pada kesempatan itu, Ia menyampaikan bahwa Gugus Tugas berharap penerapan protokol kesehatan dapat diselenggarakan secara lebih baik, secara konsisten, baik pada sisi fasilitas yang tersedia, maupun pada sisi masyarakat yang menggunakan fasilitas itu.

“Keseimbangan ini harus kita laksanakan dan kita membutuhkan kerjasama, dan partisipasi semuanya,” tutupnya. (*)

The post Berikut SE Aturan Jam Kerja Wilayah Jabodetabek Aman Covid-19 dan Produktif appeared first on Prokabar.

“Kalau bupati, wali kotanya telah melalui tahapan-tahapan, telah berkoordinasi, berunding/berembuk dengan tokoh-tokoh agama, pakar epidemiologi, termasuk juga tokoh-tokoh pers di daerah yang mungkin tahu perkembangan bagaimana maunya rakyat seperti apa, kepala daerah bisa membuka,” ujar Ketua Gugus Tugas dilansir Prokabar, Sabtu (6/6).

Kalau memang dianggap belum waktunya, menurut Doni, tidak ada masalah jadi ini diserahkan pada daerah apa yang harus dilakukan, pusat memberikan arahan dan guidance supaya daerah juga punya semangat tinggi untuk menjaga lingkungannya tetapi juga harus tetap memperhitungkan potensi adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas juga menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk pelibatan swasta dalam rangka menambah kapasitas pemeriksaan yang sekarang ini 10.000 bisa mencapai 20.000 dan mungkin sampai 30.000.

“Yang penting intinya semuanya terintegrasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi izin, kemudian ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk tentunya masalah keamanan, supaya ini menjadi atensi. Karena risiko yang dihadapi oleh para pekerja laboratorium ini tidak jauh berbeda dengan risiko yang dihadapi oleh para dokter dan perawat,” imbuh Ketua Gugus Tugas.

Beberapa waktu yang lalu, Ketua Gugus Tugas menjelaskan bahwa sejumlah dokter dan tenaga laboratorium itu sempat terpapar Covid-19 karena ada kebocoran dari laboratorium.

“Ini yang harus kita jaga, kita harus betul-betul meyakini jangan sampai dokter kita, perawat kita, petugas laboratorium kita menjadi korban atau menjadi berisiko karena sistemnya belum maksimal,” ungkap Ketua Gugus Tugas.

Jadi, lanjut Doni, Gugus Tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan di bawah bimbingan Menko PMK akan senantiasa memperhitungkan segala aspek terutama masalah keamanan dari tenaga medis.

Soal reagen, Ketua BNPB sampaikan yang tahap pertama masih tersedia, jadi total sekitar 1,1 juta reagen untuk PCR, baik itu VTM-nya, ekstraksi RNA-nya, ini semuanya sudah didapatkan.

“Mungkin dalam beberapa minggu ke depan stoknya sudah mulai berkurang, tetapi tetap ada kerja sama dengan beberapa negara, sewaktu-waktu kita membutuhkan reagen maka stok yang ada ini bisa kita datangkan,” terang Doni.

Demikian juga, lanjut Doni, beberapa swasta sudah berusaha untuk mendapatkan reagen sehingga bisa kombinasi nanti dan Pemerintah tidak lagi terlalu khawatir seperti pada pertengahan April yang lalu kehabisan stok reagen, dan sekarang ketersediaannya reagen bisa terpenuhi.

Soal sebaran tes, menurut Doni, tergantung dari tingkat kasus terkonfirmasi positif dilaporkan.

“Makanya sekarang kita memperbanyak mobile laboratorium BSL 2. Artinya apa? Ketika nanti suatu daerah telah mengalami penurunan, maka kendaraan itu bisa kita geser/pindahkan ke kabupaten atau provinsi lain yang membutuhkannya sehingga akan jauh lebih efisien,” ungkapnya.

Anggaran yang diperlukan, menurut Ketua Gugus Tugas, sejauh ini tim gabungan dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas masih merancang seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan pemeriksaan.

“Untuk diketahui, pada awalnya pemeriksaan laboratorium ini hanya ada di Balitbangkes, kemudian berkembang ditambah dengan beberapa lokasi lagi, beberapa tempat, termasuk dari Laboratorium Airlangga, dan Eijkman, serta UI. Dan setelah itu berkembang lagi menjadi lebih banyak lagi, sekarang sebarannya sudah semakin besar,” ujarnya.

Soal penilaian R0 dan juga Rt, menurut Doni, kalau sudah real time, otomatis sudah bisa mendapatkan data yang lebih akurat, tetapi tetap Gugus Tugas dan juga tim pakar dari tiap-tiap provinsi didorong untuk bisa mengacu kepada protokol yang telah ditentukan oleh WHO yang meliputi ada aspek epidemiologis, ada aspek surveilans, dan juga kesiapan dari fasilitas kesehatan.

Soal kasus positif yang akan lebih banyak karena pemeriksaan semakin besar, Ketua Gugus Tugas sampaikan memang semakin banyak diperiksa maka semakin banyak kasus yang terkonfirmasi seperti halnya di Jawa Timur.

“Karena jumlah PCR mesinnya sudah semakin banyak, kemudian kemampuan daerah untuk menjaring ODP dan OTG juga semakin besar, sehingga kasusnya meningkat. Tetapi yang kita harus perhatikan adalah jumlah ketersediaan rumah sakit, kemudian juga kasus kematian,” katanya.

Ketua Gugus Tugas mengaku telah mengimbau, diharapkan bagi yang telah sembuh bersedia untuk menyumbangkan plasmanya.

“Demikian juga di Jawa Timur, ada 699 pasien positif yang sudah sembuh, mereka sudah kembali ke masyarakat, ini juga kita imbau. Jadi semua warga negara kita, masyarakat kita, yang telah sembuh diharapkan bersedia untuk mendonorkan plasmanya kepada dinas-dinas kesehatan,” jelasnya.

Inilah, menurut Doni, bentuk gotong-royong yang dilakukan, obat belum ada, vaksin belum ada, jadi cara pengobatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan telah diakui juga oleh beberapa lembaga internasional menggunakan metode plasma konvalesen.

“Dan kita dorong terus supaya pakar kita, ahli-ahli kedokteran kita, ahli kesehatan kita semakin banyak yang memiliki kemampuan untuk terapi plasma ini,” terangnya. (*)

The post Zona Hijau Tergantung Kesiapan Daerah Setelah Melalui Tahapan-Tahapan appeared first on Prokabar.