“Pagi jam 07.00 sampai dengan 07.30 dan kembali pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30, kemudian kedua shift pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30 dan kembali pada pukul 18.00 sampai 18.30,” ujar Ketua Satgas saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas).

Kalau dipatuhi, Doni menyampaikan bahwa berarti jumlah karyawan atau pegawai yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang ada.

“Termasuk juga diharapkan seluruh pimpinan, baik Kementerian/Lembaga dan juga swasta, agar mereka yang memiliki risiko rentan untuk tidak dulu diberikan kewajiban ke kantor,” kata Ketua Satgas.

Lebih lanjut, Ketua Satgas sampaikan bahwa kelompok rentan ini termasuk yang lansia dan penderita komorbid; hepatitis, hipertensi, diabetes, ginjal, kanker, jantung, dan beberapa penyakit pernafasan lainnya.

“Kalau ini bisa kita lakukan berarti kita mampu melindungi sebagian warga, yang kalau data yang kami terima 85% angka kematian itu karena memiliki komorbid,” jelas Doni. (*)

The post Perkantoran Diminta Taati Pembagian Kerja 2 ‘Shift’ appeared first on Prokabar.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Komite, sebagai berikut:

Pertama, Komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang  antara gas dan remnya.

“Penanganan kesehatan menjadi prioritas, tidak boleh mengendur sedikit pun. Jadi aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif,” tutur Presiden yang memimpin Ratas dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan juga bahwa tidak ada yang namanya pembubaran Satgas Covid-19, baik di pusat maupun di daerah, enggak ada. Ia menambahkan bahwa semuanya tetap bekerja keras dan komite ini mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan.

Kedua, di bidang kesehatan, Presiden minta diingatkan sekali lagi untuk memberikan perhatian, memberikan prioritas penanganan di delapan provinsi, yakni: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

“Karena delapan provinsi ini berkontribusi 74% kasus positif yang ada di Indonesia. Targetnya saya kira sudah jelas,” kata Presiden.

Diingatkan kembali oleh Presiden, untuk menurunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan juga kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya. “3T; testing, tracing, dan treatmentbetul-betul harus dilakukan secara masif dan lebih agresif,” tegas Presiden.

Jika di lapangan jika masih ditemui peralatan tes, mesin PCR, kemudian kapasitas lab, APD, dan juga peralatan rumah sakit yang kekurangan, Presiden minta untuk segera selesaikan dan bereskan. “Komunikasi yang efektif dengan rumah sakit, dengan masyarakat, dengan daerah harus dilakukan seefektif mungkin,” tuturnya.

Ketiga, mengenai penyerapan stimulus penanganan Covid, Presiden sampaikan bahwa ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. “Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli. Dari total stimulus penanganan Covid, yaitu sebesar Rp695 triliun yang terealisasi baru  Rp136 triliun. Artinya baru 19%. Sekali lagi, baru 19%,” imbuh Presiden.

Data yang lain, menurut Presiden, di perlindungan sosial 38%, UMKKM 25% yang termasuk penempatan dana di HIMBARA Rp30 triliun, sektor kesehatan baru terealisasi 7%, serta dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah juga baru terserap 6,5%, lalu insentif Usaha 13%.

“Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat. Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan, kalau masalahnya ada di regulasi dan administrasi segera dilihat betul. Ditegaskan Presiden, kalau memang regulasi untuk segera direvisi agar ada percepatan, lakukan shortcutdan perbaikan agar jangan sampai ada ego sektoral maupun ego daerah.

“Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada betul,” tandas Presiden.

Pada bagian akhir, Presiden ingin di setiap posko yang ada di BNPB baik Pusat dan daerah memiliki kesibukan sehingga nampak aura kegiatan yang dilaksanakan.

Sebagai informasi, Presiden juga sampaikan informasi bahwa kasus global sudah mencapai 15,8 juta dengan angka kematian 640 ribu.

“Di Amerika Serikat sendiri sudah mencapai 4,2 juta, di Brazil 2,3 juta, di India 1,4 juta. Oleh sebab itu hati-hati, hati-hati betul. Jangan sampai aura krisis itu sudah hilang, semangat menangani krisis ini hilang atau turun,” ungkap Presiden. (*)

The post Gelar Ratas, Ini Arahan Presiden pada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Covid-19 appeared first on Prokabar.

Pada kesempatan itu Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi seluruh stakeholder holder terkait, tenaga kesehatan, TNI/POLRI, karena telah bekerja keras, mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi pandemi ini.

Selain itu presiden juga mengingatkan bahwa tugas besar belum usai, ancaman Covid belum berakhir. “Jangan sampai ada gelombang kedua dan jangan sampai terjadi lonjakan” ujar Presiden.

Presiden menambahkan bahwa semua rakyat harus terbiasa dengan kondisi seperti ini sampai ditemukan vaksin untuk mengantisipasi Covid, yang bisa digunakan secara efektif yang teruji secara klinis.

“Kita harus beradaptasi dengan Covid, beradaptasi bukan kita menyerah, tapi harus mulai dengan kebiasaan baru yang sesuai dengan standar kesehatan,” Ujarnya.

Presiden juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti; pakai masker, selalu jaga jarak, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas.

Terakhir presiden berharap kepada stakeholder terkait untuk bisa menyelesaikan permasalahan Covid ini dalam waktu yang se singkat-singkatnya sehingga rakyat bisa bisa beraktivitas kembali seperti biasa. (rel)

The post Gubernur Sumbar Ikuti Rapat Gugus Tugas Covid-19 bersama Presiden RI appeared first on Prokabar.

“Kita tidak ingin setelah Lebaran perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain justru menimbulkan masalah baru bagi daerah-daerah yang telah berkurang kasusnya,” ujar Kepala BNPB dilansir Selasa (19/5).

Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas juga menegaskan bahwa belum ada pengurangan terhadap pelonggaran, tetapi masyarakat sudah banyak yang beraktivitas di luar rumah.

“Jadi sekali lagi marilah kita sama-sama meningkatkan kesadaran bahwa aktivitas kita menimbulkan kerumunan itu akan membahayakan, baik membahayakan diri kita maupun membayarkan orang-orang di sekitar kita,” ujar Doni saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas).

Kalau negatif, lanjut Doni, mungkin malah yang akan tertular, tetapi kalau positif tanpa gejala bisa jadi yang akan menulari. Ia menambahkan sangat dikhawatirkan apabila yang tertular itu adalah kelompok yang memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta).

“Yang selalu kami sampaikan bahwa mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabet, jantung, kemudian PPOK/penyakit paru, asma, dan juga ginjal serta beberapa penyakit lainnya adalah kelompok yang paling berisiko,” jelas Doni.

Dari data yang telah berhasil dikumpulkan oleh Gugus Tugas, lanjut Doni, 68% mereka yang akhirnya wafat adalah penderita ginjal, sedangkan penderita jantung adalah 51%, dan penderita kanker adalah 50%.

“Jadi 3 kategori penyakit tersebut adalah kelompok orang yang paling berisiko. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kami dari gugus tugas mengajak masyarakat agar hentikan kegiatan yang dapat menimbulkan pertemuan satu orang dengan orang lainnya,” terang Ketua Gugus Tugas.

Masalah salat Ied, Ketua Gugus Tugas juga mengakui mendapatkan laporan dari beberapa daerah masih adanya masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan ibadah.

“Mohon ini juga dimaklumi sebagai suatu hal yang bisa menimbulkan risiko. Kemarin juga kami telah menjelaskan kepada Majelis Ulama Indonesia tentang risiko-risiko yang bisa dihadapi oleh masyarakat yang melakukan pertemuan, baik di tempat ibadah maupun di tempat-tempat publik lainnya,” kata Ketua Gugus Tugas.

Sekali lagi, lanjut Doni, kekhawatirannya adalah ketika orang atau kelompok masyarakat yang telah terpapar positif  COVID-19, namun tidak diketahui gejalanya, itu yang dapat menimbulkan penularan kepada pihak lain.

“Dan ketika pihak lain ini adalah orang yang kelompok rentan, baik dari usia lanjut maupun mereka yang memiliki penyakit-penyakit yang berisiko, maka risikonya sangat tinggi dapat menimbulkan kematian,” jelas Kepala BNPB.

Untuk tes PCR per hari, tambah Ketua Gugus Tugas, pernah mencapai puncak yaitu 9.630, kemudian berkurang yang terlihat adalah suatu hal yang memang perlu ada pembinaan mengingat laboratorium-laboratorium ini tidak semuanya milik Kementerian Kesehatan.

“Sehingga para pejabat di K/L terkait untuk membantu memberikan pembinaan kepada pegawai yang bekerja di laboratorium sehingga memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi,” katanya.

Kemudian untuk video Indonesia Terserah, Ketua Gugus Tugas jelaskan bahwa pemerintah sangat tidak berharap kalangan dokter menjadi kecewa. Sejak awal, lanjut Doni, Pemerinrah selalu mengedepankan bahwa ujung tombaknya adalah masyarakat.

“Kalau seandainya masyarakat ada yang terpapar, lantas sakit, lantas kemudian dirawat di rumah sakit, apalagi dengan jumlah yang banyak dan tempat perawatannya penuh, maka yang sangat repot adalah tenaga dokter, termasuk perawat. Dari awal ini menjadi bahasan yang selalu kami kemukakan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar jangan biarkan dokter-dokter itu kelelahan, kehabisan waktu, dan tenaga.

“Mereka telah menghabiskan waktu, tenaga, kemudian juga bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya wajib kita lindungi,” jelasnya.

Menurut Ketua Gugus Tugas, jumlah dokter Indonesia termasuk yang paling sedikit di berbagai negara, total dokter kurang dari 200.000 orang sedangkan dokter paru berjumlah 1.976 orang.

“Artinya 1 orang dokter paru harus melayani sekitar 245.000 warga negara Indonesia, sehingga apabila kita kehilangan dokter, maka ini adalah kerugian yang besar buat bangsa kita,” katanya.

Ketua Gugus Tugas mengajak untuk bekerja sama serta saling mengingatkan, cegah, dan hindari jangan sampai menjadi sakit.

“Oleh karenanya, segala ketentuan yang berhubungan dengan protokol kesehatan dan juga ketentuan di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan, hendaknya harus kita patuhi,” ungkap Doni.

Arahan Presiden tentang perkembangan COVID-19, menurut Doni, sejumlah pakar epidemiologi, pakar virus mengatakan bahwa sangat mungkin virus ini tidak akan hilang.

“Demikian juga vaksin yang sempat kita dengar akan segera ditemukan, ternyata sampai hari ini pun belum ada kepastian. Artinya dalam waktu yang sangat lama, kita tetap hidup tetapi berada di bawah ancaman COVID-19,” tambahnya.

Oleh karenanya, lanjut Ketua Gugus Tugas, pesan Presiden harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan dan berdampingan dengan bahaya COVID-19 ini bukan berarti membuat lengah.

“Berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti kita menyerah, justru kita tingkatkan kewaspadaan kita agar kita tidak terpapar COVID-19,” pungkas Doni. (*)

The post Daerah yang Mulai Berkurang Kasusnya Akan Dijaga dan Dilindungi appeared first on Prokabar.

Doni juga mengungkapkan bahwa Gugus Tugas telah menerima sebanyak 479.000 reagen PCR yang berasal dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan RRT berkat bantuan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok.

Selain itu, Ketua Gugus Tugas juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri BUMN dan Panglima TNI yang telah membantu dalam penjemputan serta distribusi reagen tersebut.

“Untuk tahap pertama reagen yang telah kita datangkan baru bisa diambil oleh provinsi yang ada di pulau Jawa, pada hari Sabtu dan Minggu yang lalu,” ujar Doni saat memberikan keterangan pers usai rapat, Senin (27/4), seraya menyampaikan terima kasih kepada para gubernur yang telah menugaskan stafnya untuk mengambil reagen langsung ke tempat penyimpanan di gudang Soekarno-Hatta.

Lebih lanjut, Doni menjelaskan bahwa hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh Presiden setelah menerima masukan dari para menteri dan gubernur tentang masih adanya hal yang belum maksimal dalam menjalankan protokol kesehatan yakni social distancing dan physical distancing,termasuk juga Pembatasan Sosial Berskala Besar karena masih adanya kegiatan untuk kumpul-kumpul.

Oleh karenanya, sebagai Kepala Gugus Tugas, Doni mengajak segenap komponen masyarakat, baik di pusat maupun daerah untuk betul-betul memperhatikan protokol kesehatan.

“Janganlah membiarkan masyarakat kita berada pada suatu titik di mana satu sama lainnya saling berdekatan karena potensinya akan bisa menimbulkan seseorang itu terpapar, terinfeksi, lantas mengalami sakit ringan, sedang dan akhirnya kritis dan hal ini dapat menimbulkan kematian,” imbuh Doni.

Upaya-upaya untuk melindungi warga negara dari bahaya virus Covid-19 ini, menurut Doni, haruslah menjadi tanggung jawab semua pihak karena tidak mungkin pemerintah saja yang bekerja keras, yang berusaha tanpa didukung oleh segenap komponen masyarakat lainnya.

“Sekali lagi, kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan seluruhnya agar betul-betul peduli dengan keselamatan masyarakat kita. Jangan anggap sepele, jangan anggap enteng wabah ini,” kata Kepala BNPB.

Wabah ini, lanjut Doni, adalah peristiwa alam yang telah terjadi berulang kali beberapa ratus tahun yang lalu, baik di Spanyol maupun juga wabah kolera di beberapa negara.

Oleh karenanya, Ketua Gugus Tugas sampaikan bahwa alam adalah dalam proses melakukan sebuah kegiatan yang memang kalau dilihat dari siklusnya adalah 100 tahun sehingga bencana Covid-19 ini secara nasional sudah diputuskan menjadi bencana non alam, bencana non alam berskala nasional.

“Sekali lagi kami mengimbau dan mengajak segenap komponen masyarakat untuk betul-betul memperhatikan ketentuan dan protokol kesehatan,” tandas Doni.

Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas menyampaikan kabar gembira yaitu terjadinya penurunan pasien dirawat karena hingga saat ini terdapat 7.032 orang, dilihat dari jumlah tempat tidur yang terdapat di ruang isolasi sebanyak 10.179 bed.

Keadaan ini, menurut Doni, harus dijaga agar jangan sampai menambah jumlah pasien yang akhirnya dirawat di rumah sakit.

Mengenai adanya sejumlah daerah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus positif, Doni berharap agar para pimpinan di daerah bisa melakukan pendataan yang lebih maksimal kepada para pendatang yang berpotensi memberikan akses penularan kepada masyarakat lainnya.

“Dengan demikian wajib diisolasi selama 14 hari mengikuti protokol kesehatan bagi siapa saja yang baru tiba di suatu daerah hendaknya menjadi program prioritas yang ada di tingkat desa maupun di RT/RW,” urai Doni.

Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa Presiden menjelaskan tentang pentingnya menjaga imunitas masyarakat untuk tidak turun.

Isolasi mandiri, menurut Ketua Gugus Tugas, diharapkan tidak menimbulkan depresi dan tidak menimbulkan stres yang tinggi bagi masyarakat.

“Oleh karenanya selama mengikuti isolasi mandiri diharapkan kegiatan-kegiatan aktivitas di sekitar pemukiman tetap dilakukan,” ujarnya.

Menurut Doni, beberapa daerah atau negara yang telah melakukan lockdown dan kawasan tersebut merupakan padat penduduk telah menimbulkan wabah semakin meluas serta tentunya menimbulkan risiko sangat besar.

“Sehingga, pilihan untuk tidak lockdown adalah salah satu upaya yang sangat baik dimana kita semua mampu menjaga keseimbangan antara memperhatikan aspek kesehatan dan juga memperhatikan aspek psikologis masyarakat,” katanya.

Upaya untuk memutus mata rantai penularan, terutama melindungi kelompok rentan, yaitu lansia dan yang punya penyakit kronis; antara lain pneumonia, hipertensi, diabetes, jantung, serta beberapa penyakit penyerta lainnya, menurut Doni, telemedicine menjadi salah satu opsi agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih baik terhadap kesehatan.

Pneumonia, lanjut Doni, menjadi persentase tertinggi dalam atau akibat yang ditimbulkan dari Covid-19 dan hampir di semua daerah pasien yang wafat mengalami penyakit kronis atau penyakit bawaan.

Kewajiban semua, lanjut Doni, untuk menjaga lansia dan kelompok yang punya penyakit penyerta ini terlindungi dari anak muda yang punya mobilitas tinggi, tetapi tidak menunjukkan gejala dan bisa berpotensi sebagai silent killersehingga kelompok OTG atau orang tanpa gejala ini harus dipisahkan.

“Adapun persentase perbandingan antara wanita dan pria yang menjadi korban Covid-19, (yaitu) laki-laki mencapai 59,47% sedangkan perempuan adalah 41,03%,” tambah Doni.

Presiden Joko Widodo, menurut Doni, menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya untuk melakukan tes masif pada bulan April dan bulan Mei ini, dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat.

“Bapak Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan juga mengajak masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin, dan juga aparat supaya bisa lebih tegas agar pada bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia sehingga pada bulan Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali, ” urai Ketua Gugus Tugas Covid-19.

Imbauan-imbauan, menurut Doni, harus senantiasa disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, bahkan juga perlu menggunakan bahasa daerah.

“Tidak mudik, melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak. Nah ketika jaga jarak ini pun, diharapkan satu sama lainnya harus bisa meningkatkan kesadaran kolektif,” katanya.

Apabila ada seseorang yang mendekatkan diri, sambung Doni, maka harus berusaha untuk menghindari orang-orang tersebut termasuk juga keberanian mengingatkan satu sama lain agar tidak ada kerumunan pada tempat-tempat tertentu.

Kepala Negara, tambah Doni, juga telah berulang kali memerintahkan tentang pentingnya integrasi data dan telah dilaksanakan pertemuan terintegrasi antara kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Sandi dan Siber Negara serta dibantu oleh Komisi Informasi Publik sehingga diharapkan langkah-langkah untuk sesegera mungkin mengintegrasikan data akan segera terwujud. Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan telah menugaskan juru bicara pusat untuk menyampaikan data sebagaimana adanya.

Doni juga mengajak kepada seluruh daerah untuk membangun posko terintegrasi terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPBD, TNI, Polri, Kominfo, dan BIN di daerah sehingga seluruh perkembangan yang terjadi di lapangan akan bisa diketahui dan Kepala Gugus Tugas provinsi bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat.

Sesuai dengan penjelasan dari Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ketua Gugus Tugas menyampaikan tentang ventilator, sudah ada uji klinis yang dihasilkan dari BPPT, Perguruan Tinggi serta Swasta dan ventilator tersebut apabila telah memenuhi standar akan diterbitkan izin edar dari Kementerian Kesehatan.

“Kemudian juga Bapak Menristek melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa BioFarma dan BPPT telah merampungkan program tes kit PCR, sedangkan untuk reagen-nya masih tetap impor,” ujarnya.

Soal rapid tes lokal, menurut Ketua Gugus Tugas, juga segera akan diproduksi sehingga tidak tergantung lagi dari impor dari luar negeri, termasuk juga perintah Presiden memperbanyak rapid tes di sejumlah bandara sehingga keberadaan atau keberhasilan dari rapid tes lokal ini tentu akan sangat menentukan.

“Kemudian juga mengenai serum, masih dilakukan, masih dalam proses. Sedangkan vaksin masih dalam waktu yang sangat lama,” katanya.

Menteri Luar Negeri, menurut Doni, melaporkan juga kepada Presiden tentang permintaan dari sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.

“Bapak Presiden telah memberikan permintaan apabila kebutuhan domestik terpenuhi, maka kita bisa membantu negara-negara (Asia) Pasifik terutama PNG dan beberapa negara lainnya, seperti material APD, kemudian sanitazer, dan masker yang 100% buatan lokal,” sambungnya. (*)

The post Sebanyak 1.305.800 Unit APD Telah Didistribusikan Gugus Tugas Covid-19 appeared first on Prokabar.