Pantauan prokabar.com pengungsi mengalir ke halaman rumah bupati yang berada bersebelahan dengan kantor orang nomor satu di Pasaman Barat itu.

Sejak sore para pengungsi sudah memenuhi areal tersebut.

Logistik sudah datang dari BRI, dari gerindra sore tadi, malam ini dari Yonif /133.

Sebagian pengungsi duduk malepok di halaman kantor tersebut, sebagian lain, santap malam nasi bungkus.

Pengungsi bersilewaran di halaman kantor bupati Pasaman. Di lapangan juga. Geser ke kiri, di halaman rumah dinas pun tak ada tenda pengungsi.

Yang ada hanya tenda BNPB tapi belum dioperasikan

Malam ini bantuan telah bergerak ke Pasbar dari berbagai pihak.

Gubernur tadi sore telah datang membawa sejumlah bantuan.

Sedang BNPB akan datang besok, Sabtu (26/2) pagi WIB.

Sementara itu, 1 tenda telah terpasang di kantor Bupati Pasaman Barat sekitar pukul 21.30 wib.

Tenda tersebut diisi ratusan para pengungsi di depan kantor bupati.

Bantuan tenda lainnya baru masuk simpang empat setelah maghrib dan baru berdirikan tenda. (*)

The post Di Halaman Rumah Bupati tak Ada Tenda appeared first on Prokabar.

Dendi menjelaskan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok mengagendakan laporan badan anggaran terhadap pembahasan APBD Perubahan 2021.

Sebelum membahas hal tersebut, Dendi tentu ingin mempertanyakan status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD.

Sebab, sebelumnya ada penunjukkan Pekasana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Solok yang jatuh pada Lucki Efendi.

Baca Juga Milenialisme.com

Penunjukkan ini membuat status Dodi Hendra menjadi perdebatan lantaran Surat Sekretaris Daerah Sumatera Barat bernomor 120/346/Pem-Otda/2021 tanggal 19 September 2021 masih menyatakan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah.

“Saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra ini sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekdaprov Sumbar,” kata Dendi.

Politisi PPP ini menginginkan agar rapat paripurna mengumumkan status Dodi Hendra ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar yang masih melekatkan seluruh kewenangan padanya.

“Jadi jangan bawa persoalan ini sebagai penghambat program pemerintah, kami dari Fraksi PPP menerima APBD Perubahan,” jelas Dendi.

Permintaan untuk mengumumkan kejelasan status Dodi Hendra sbeagai Ketua DPRD sebelum membahas APBD Perubahan menurut Dendi sangat penting.

Sebab, kejelasan ini berkaitan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

“Karena APBD adalah Perda, mana mungkin Perda itu tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD,” katanya.

Pada Jumat (24/9), saat rapat paripurna memang sejumlah fraksi membahas legal standing Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Saat perdebatan terjadi Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda keluar dari rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Solok..

Dalam video yang beredar, Epyardi menyebut anggota DPRD menghalang-halanginya sebagai Bupati.

Epyardi beridi dari tempat duduknya dan mencoba berbicara.

Namun, sejumlah anggota mencoba menginterupsi hingga akhirnya Epyardi berjalan keluar meninggalkan sidang.

Setelah Bupati Epyardi keluar sidah paripurna akhirnya ditunda.

The post Ketua Fraksi PPP Klarifikasi Tuduhan Menghalangi Bupati Kabupaten Solok appeared first on Prokabar.

Pasalnya, Walikota Padang baru saja menonaktifkan Amasrul dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang atas dasar pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak berselang lama, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah kembali melantik Amasrul dengan jabatan berbeda, yakni Kepala Dinas DPMD.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menanggapi ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Hefdi menegaskan pelantikan Amasrul tidak perlu menjadi polemik.

Berita Terkait

Balada Sekda Padang, Di Non Aktifkan Walikota, Dilantik Gubernur

Sebab, pelantikan tersebut sudah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN pada 9 Agustus 2021 sudah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor B-2682/KASN08/2021.

Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah memberikan izin pelantikan tersebut pada 23 Agustus 2021 dengan nomor 821/4533/SJ dan sesuai dengan PP 11 Tahun 2017 tentang Pengisian JPT Pratama di bawah koordinasi KASN.

“Artinya ini sudah ada izin rekomendasi KASN serta Kemendagri. Pelantikan tersebut sudah memenuhi aturan. Jelas tidak ada pelanggaran aturan. Semua taa azas,” kata Hefdi, Kamis (26/8).

Sebelumnya Amasrul memang mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk mengikuti uji kompetensi sesuai amanat pasal 132 PP 17/2020.

Kemendagri bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut dengan lampiran surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai status kepegawaiannya.

Lampiran surat izin itulah yang membuat Amasrul dapat mengikuti uji kompetensi untuk mengisi jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Pemrpov Sumbar.

“Tanpa ada surat izin dari Walikota Hendri Septa selaku PPK, Amasrul tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri untuk Uji Kompetensi,” jelas Hefdi lagi.

The post Sempat Jadi Polemik, Pelantikan Amasrul Sudah Sesuai Aturan appeared first on Prokabar.

Kelapa Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumbar Inspektur Jenderal Polisi Toni Harmanto mengatakan hal ini berdampak pada rendahnya capaian warga untuk menjalani vaksin.

“Saat ini antusias masyarakat mendapatkan vaksin cukup tinggi tapi memang jumlah itu yang masih rendah,” kata Toni Harmanto, prokabar.com mengutip dari Antaranews, Sabtu (7/8).

Toni Harmanto mengatakan target vaksin di Sumbar adalah 4 juta orang.

Masalahnya, vaksin yang ada sekarang masih pada kisaran 1,2 juta vaksin.

Sebelumnya, Polda Sumbar mencatat ada 210.036 orang sudah vaksinasi melalui gerai vaksin.

Kepala Humas Polda Sumbar Satake Bayu menjelasikan, 210.036 orang itu merupakan tercapai sejak 7 Juni hingga 3 Agustus 2021 di gerai vaksin.

Dia melanjutkan gerai ini selalu buka meskipun hari libur untuk mengejar target vaksinasi.

Syaratnya mudah, warga bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk.

Gerai ini ada di seluruh Polres, Puskesmas, dan juga markas satuan TNI yang sudah mendapat penunjukan.

Polda Sumbar juga membuka gerai ini agar masyarakat mudah menjangkau vaksin yang tersedia.

Sementara ini vaksin tersedia berjenis Sinovac dan Astra Zeneca. Sementara untuk di Polres sejajaran vaksin yakni Sinovac.

Satake Bayu mengimbau masyarakat agar yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksinasi.

“Vaksin ini bisa menekan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Kami imbau kalau sudah ada kesempatan segera divaksin,” imbau Satake Bayu.

Bantuan dari Presiden Joko Widodo

Pada Jumat (6/8), Gubernur Sumbar Mahyeldi mendapatkan bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk pengentasan Covid-19.

Bantuan tersebut berupa 100 unit konsentrator oksigen, obat-obatan serta tambahan vaksin untuk masyarakat Sumbar.

Pada Jumat (6/8), Gubernur Sumbar Mahyeldi mendapatkan bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk pengentasan Covid-19.

Bantuan tersebut berupa 100 unit konsentrator oksigen, obat-obatan serta tambahan vaksin untuk masyarakat Sumbar.

Kasus Covid-19 di Sumatera Barat mencapai 3.502 kasus dengan penambahan 116 orang positif.

Dari total kasus ini sebanyak 74 orang meninggal dunia dan 1,804 sembuh.

Sementara itu 239 masih dalam perawatan, 1.190 orang isolasi mandiri, 58 isolasi daerah, dan 137 isolasi BPSDM.

The post Polda Sumbar: Distribusi Vaksin ke Daerah Rendah appeared first on Prokabar.

“Salut dan sangat terbuka, terima kasih Ketua Pansel Hamdani atas pengumumannya agar publik mudah mengakses,” ujar Nofal Wiska, Senin (24/5).

Nofal Wiska berharap semangat keterbukaan informasi publik atas seleksi calon Sekdaprov harus sampai akhir.

“Jangan berhenti di pengumuman saja, tapi selanjutnya juga harus pro keterbukaan informasi publik berdasarkan UU 14 tahun 2008.”

“Regulasi juga memberikan beberapa informasi publik dengan pengecualian atas proses seleksi tersebut.”

“Seperti nilai atau rekam medis calon itu mesti dihitamkan dalam penyajian publikasinya ke publik,” kata Nofal.

Komisi Informasi Sumbar menikai jabatan Sekdaprov adalah strategis bagi penguatan keterbukaan informasi publik pada badan publik Pemprov Sumbar.

“Kemendagri 3 tahun 2017 menegaskan Sekdaprov adalah Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.”

“Apalagi Gubernur Sumbar Mahyeldi yang menargetkan 2021 kembalikan predikati informatif Sumbar,” lanjut Nofal.

Pada situs http://sumbarprov.go.id, Pemerintah Provinsi Sumbar umunkan membuka pendaftaran seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) mulai 24 Mei hingga 31 Mei 2021.

“Calon terpilih nantinya akan mengisi kekosongan jabatan Sekdaprov defenitif paska pensiunnya Pak Alwis pada 1 April lalu,” ujar Ketua Pansel Hamdani.

Pengumuman seleksi secara terbuka melalui website, papan pengumuman Badan Kepegawaian Daerah (BKD), media cetak lokal dan media elektronik.

“Penerimaan berkas pendaftaran seleksi jabatan pimpinan tinggi madya sekdaprov eselon 1b ini pada Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat pada 31 Mei 2021,” ujar Hamdani Minggu kemarin.

Hamdani membeberkan setelah menerima berkas pendaftaran calon, Pansel melakukan seleksi administrasi 2 Juni 2021.

Pengumuman kepastian yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi pada 2 Juni melalui website dan papan pengumuman BKD.

Imbauan Pendaftaran Seleksi Sekda Provinsi

Hamdani sebagai Pansel dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pegawai negeri sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan agar dapat mendaftarkan diri.

Seluruh peserta seleksi yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama.

“Penilaian ada pembobotannya. Bobot tertinggi seleksi adalah presentasi dan wawancara 35 persen, ujian kompetensi 25 persen dan penulisan naskah 20 persen dan jejak rekam calon 20 persen,” ujar Handani

Tim Pansel nantinya menyiapkan tiga nama calon untuk diserahkan kepada gubernur sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk diteruskan ke KASN.

“Setelah adanya rekomendasi dari KASN. Selanjutnya penyerahan berkas kepada Presiden melalui Mendagri,” ungkap Hamdani yang juga Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Tujuan lamaran peserta seleksi kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Ketua Panitia Seleksi JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

“Lamaran dikirimkan melalui email dengan alamat panseljpt@sumbarprov.go.id dan berkas diantarkan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi JPT Madya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan alamat Jln. Batang Antokan Nomor 4 Padang paling lambat 31 Mei 2021 pada jam kerja,” ujarnya. (*/mbb)

The post Nofal Wiska Salut pada Kertebukaan Pansel Sekdaprov appeared first on Prokabar.

Pantauan Prokabar.com di lokasi, dari 43 jamaah laki-laki yang melaksanakan Shalat Dzuhur, sebanyak 80 persen mematuhi protokol kesehatan.

Sebanyak 80 persen tersebut memakai masker selama menjalankan ibadah Shalat Dzuhur.

Baca Juga: 

• Penularan Covid-19 Kian Mengkhawatirkan, Sekolah di Tanah Datar Berpotensi Belajar dari Rumah
• Kasus Covid-19 di Tanah Datar Meroket, Masyarakat Diminta Patuh Prokes
• Seorang Staf Positif Covid-19, KI Sumbar ‘Lockdown’

Ketaatan pada protokol kesehatan ini juga tampak membuat nyaman jamaah dari luar lokasi Masjid tersebut.

Situasi seperti ini patut menjadi teladan bagi jamaah di Masjid lain dalam memutus rantai pandemi Covid-19.

Jamaah Masjid As Sakinah, Nanda (32), mengatakan di RW 10 terdapat tujuh rukun tetangga.

Sebagian besar warga memang menjadi jamaah di Masjid As Sakinah.

Baca Juga Milenialisme.com

• Evaluasi, Humas Pemerintahan Belum Bekerja Maksimal
• Cyber PR Kota Solok Efektif selama Pandemi Covid-19
• Media Sosial Era Baru untuk Public Relations

“Pengurus Msajid As Sakinah tidak pernah bosan menyerukan di setiap kesempatan agar jamaah mematuhi protokol kesehatan.”

“Akirnya memakai masker bagi masyarakat sekitar selama pandemi menjadi kebiasaan sehari-hari,” kata Nanda.

Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19 di Masjid

Lurah Kuranji Effendi Garda mengaku sudah mengimbau 43 pengurus Masjid dan Mushala di kelurahannya untuk mematuhi protokol kesehatan.

Bahkan, kelurahan Kuranji juga bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa supaya gencar mensosialisasikan protokol kesehatan kepada warga di zona merah.

Kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 masuk dalam instruksi gubernur Sumatera Barat nomor 360/223/Covid-19-SBR/X-2020.

Tidak hanya di lingkungan Masjid, protokol kesehatan juga berlaku di tempat umum lainnya seperti cafe, restoran dan lainnya.

Terbaru, Senin (17/5), data Covid-19 di Sumatera Barat mencapai 40.379 kasus.

Untuk kasus aktif mencapai 2.725 dengan rincian 500 dalam perawatan, 2.143 isolasi mandiri, 82 isolasi Kabupaten dan Kota.

Catatan yang meninggal dengan status positif Covid-19 mencapai 894 orang.

Sementara orang yang sembuh mencapai 36.760.  (adh)

The post Mengintip Kepatuhan Prokes di Masjid As Sakinah Perumnas Balimbiang appeared first on Prokabar.

Ketua Kamar Dagang Sumatera Barat (Sumbar) Ramal Saleh mengatakan Kadin akan mengambil peran sesuai bidang keahlian dan potensi yang ada.

Ramal Saleh mengatakan hal ini saat Rapar Koordinasi (Rakor) Kadin Sumbar dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Angso Duo Room, Pangeran Beach Hotel, Kamis (22/4).

Baca Juga:

• Audy Joinaldy Minta Masyarakat Patuh Jalani Prokes Covid-19
• Audy Joinaldy Angkat Bicara soal Pengawalnya yang Banyak
• Kepala BKPSDM Padang: Belum Ada Perubahan Terkait Pelantikan

Dia berharap, hasil Rakor Kadin dengan Pemprov bisa berlanjut pada hal teknis dan dengan Memorandum of Understanding (MoU).

Tujuannya, kata Ramal Saleh, agar hasil Rakor bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Sumbar.

“Kami berharap hasil Rakor Kadin dengan Pemprov ke depan berlanjut secara teknis dan MoU,” kata Ramal Saleh.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut baik hasil Rakor dengan Kadin tersebut.

Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar punya semangat yang sama dengan kadin, yakni semangat berkolaborasi.

Baca Juga Milenialisme.com

• Menjaga Komitmen Moral Selama Ramadhan
• Soeharto Bangun 999 Masjid dari Sedekah Umat Islam
• Lantunan Indah Para Gadis di Malam Pertama Ramadhan

“Pemerintah tidak mungkin berjalan baik tanpa sinergi dengan semua pihak termasuk pengusaha,” ungkap Mahyeldi.

Menurut Buya, sapaan akrab Mahyeldi, jika pengusaha peduli, maka sudah ada tanda bangsa akan maju.

Rakor antara Kamar Dagang dengan Pemrpov Sumbar merupakan tindaklanjut dari pertemuan dengan Gubernur pada akhir Maret 2021.

Rapat tersebut berlangsung selama tiga jam sejak pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB. (gas)

The post Kadin Sumbar dan Pemprov Bersinergi untuk Pertumbuhan Ekonomi appeared first on Prokabar.

Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy langsung memberikan penjelasan terkait kehebohan itu.

“Pertama sekali Saya jelaskan, proses pengawalan melekat telah mulai dari masa kampanye Pilkada kemarin.”

“Setelah penetapan pasangan, kami (gubernur dan wagub terpilih.red) sowan ke komandan masing-masing yaitu Danrem, Danlantamal, Danlanud dan Polda.”

“Dari kunjungan itu, Kita dapat tawaran pengawalan lanjutan oleh keempat institusi tersebut,” sebut Audy.

Baca Juga;

• Lonjakan Kasus di Sumbar, Wagub Audy Joinaldy Tekankan Kepatuhan Prokes Covid
• Gubernur Sumbar Resmikan Surau Papan Palinggam
• ​Inilah Gubernur Sumbar dari Masa ke Masa

Lebih lanjut ia menjelaskan, pengawalan ini sebagai bentuk harmonisasi antara Pemprov Sumbar dengan TNI Polri.

Dengan adanya koneksi ini, hubungan Pemprov Sumbar dan TNI lebih terjaga.

“Kita komitmen menjaga keselarasan Pemprov dengan Forkopimda, termasuk TNI Polri.”

“Dengan pengawalan ini harapannya sinkronisasi yang selama ini kurang berjalan dapat maksimal,” ujar Wagub Audy.

Dia menyebutkan, prosedur pengawalan juga telah sampai ke Gubernur Mahyeldi.

“Gubernur tahu tentang hal ini. Saya telah berkoordinasi sebelumnya.”

“Buya pun sebenarnya juga mendapat tawaran, hanya beliau menugaskan Saya menggunakannya,” ungkapnya.

Baca Juga Milenialisme.com

• Menjaga Komitmen Moral Selama Ramadhan
• Soeharto Bangun 999 Masjid dari Sedekah Umat Islam
• Lantunan Indah Para Gadis di Malam Pertama Ramadhan

Audy menjelaskan, pengawalan bukan bermaksud arogansi atau gagah-gagahan.

Karenanya, Wagub Audy meminta situasi ini jangan dibesar-besarkan apalagi ada politisasi.

Di samping itu, tidak semua pengawal ikut kemana dirinya pergi.

Jadwal pengawalan menggunakan sistim shift dan bergantian.

“Tak usah mebesar-besarkan. Lagian pengawalan bukan Saya yang menentukan.”

“Pimpinan mereka yang menentukan, Bagi yang tak suka, Saya tetap hargai, karena semua bebas berpendapat,” terangnya. (*)

The post Audy Joinaldy Angkat Bicara soal Pengawalnya yang Banyak appeared first on Prokabar.

Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul sampaikan kepastian pelantikan Walikota Padang tersebut, Senin (5/4/2021).

Baca Juga: 

• Dua Personel Polres Pasaman ‘Dikembalikan’ ke Tengah Masyarakat
• Sekda Sijunjung : Jangan Ada Lagi Miskomunikasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik
• Menkominfo Tinjau Sentra Vaksin Indonesia Bangkit

“Ya, insyaallah Bapak Gubernur Mahyeldi akan melantik Walikota Padang Rabu besok sesuai informasi yang sampai kepada kami siang ini,” ujar Sekda bersama Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis.

“Untuk proses pelantikan Pemerintah Kota Padang tentunya akan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelantikan Walikota tersebut,” tambah Amasrul.

Baca Juga Milenialisme.com

• Harga Sembako Merangkak Naik Jelang Ramadan
• Prediksi Tiga Calon Pelatih Semen Padang FC
• Kenali Manfaat Kulit Ayam untuk Kesehatan dan Diet

Kemendagri RI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menjadi Wali Kota Padang defenitif pada 28 Maret 2021.

Pemerintah Provinsi sudah mendapatkan SK tersebut dan baru sampai di Biro pada 1 April 2021.

Pada saat yang sama, SK pemberhentian Mahyeldi sebagai Walikota Padang  juga sudah keluar.

Mahyeldi dan Hendri Septa sebelumnya berpasangan untuk periode 2019-2024.

Namun, Mahyeldi yang mendapatkan mandat baru sebagai Gubernur Sumatra Barat meninggalkan Hendri Septa sendiri di Pemerintahan Kota Padang.

Mahyeldi kini berpasangan dengan Audy Joinaldy di tatanan gubernur Sumatra Barat. (*)

The post Gubernur Sumbar Lantik Walikota Padang Definitif Rabu Besok appeared first on Prokabar.

Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi bersama Bupati dan Walikota se-Sumatra Barat menerima aspirasi tersebut dari Richi Aprian.

Wakil Bupati Tanah Datar tersebut menyampaikan ada tiga poin aspirasi masyarakatnya di Kecamatan Tanjung Baru.

Ketiga poin itu adalah perbaikan jalan di Kecamatan Tanjung Baru, dukungan pengembangan Pariwisata dan usulan pompa irigasi tenaga surya untuk bidang pertanian.

Baca Juga:

• Tiga Mahasiswa Tenggelam di Lubuk Hitam, Rektor dan Sivitas Akademika UNP Berduka
• Alex Indra Lukman : Kader PDI Perjuangan se Indonesia Minta Ibu Mega Kembali Jadi Ketum
• Bupati : Pariwisata Mentawai Bukan Cuma Surfing

Mendengar tiga poin aspirasi tersebut, Richi mengatakan Kecamatan Tanjung Baru merupakan salah satu kecamatan terdepan di Tanah Datar.

Kecamatan tersebut juga menjadi pintu masuk menuju halamannya Tanah Datar.

“Ini menjadi tekad kita, pemerintah daerah bersama-sama memajukan kecamatan terdepan di Tanah Datar,” kata Richi.

Untuk perbaikan jalan, kata Richi, masyarakat Tanjung Baru ingin memperbaiki dan memperlebar akses jalan.

“Ini tandanya daerah ini semakin maju, perlu peningkatan kualitas akses jalan sehingga minat orang datang ke Tanjung Baru dan Tanah Datar umumnya semakin meningkat,” sambungnya.

Baca Juga Milenialisme.com

• Komposer Keturunan Minang Ciptakan Musik Unik dari Bunyi
• PPFI: Insan Film Harus Ikut Tekan Angka Covid-19
• PPFI Dukung Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi Insan Film

Richi mengharapkan pemerintah Provinsi mendengar usulan tersebut dan berpartisipasi untuk pembebasan lahan.

“Info yang saya terima dari pak camat, masyarakat dan ninik mamak sudah mendukung ini,” ucapnya.

Respons Gubernur Sumbar

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah yang mendengar aspirasi ini menyambut positif.

Mahyeldi mengatakan pemerintah provinsi memandang penting peningkatan akses jalan di Kabupaten Tanah Dartar yang kini sempit dan masih banyak lobang.

“Saat rakor gubernur dengan bupati dan walikota beberapa waktu lalu, sudah saya sampaikan Tanah Datar kaya potensi pariwisata dan pertanian tetapi jalan masuk ke Tanah Datar cenderung kecil dan banyak yang berlobang. Insya Allah pemerintah provinsi akan perhatikan ini,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi lansung menyampaikan kepada Richi untuk kesiapan masyarakat dalam pembebasan lahan.

“Jika sudah sepakat tentang pembebasan lahan, segera lapor kepada saya, besok langsung saya kirimkan tim ke lapangan,” ungkap Mahyeldi. (eym)

The post Jalan Rusak Parah, Gubernur Turun Tangan appeared first on Prokabar.

Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan meminta pencopotan Rusma Yul Anwar saat berdemo di Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Senin (15/3/2021).

Ini kali kedua, Gubernur Sumbar kena demo, pasca dia pelantikan dua pekan lalu. Demo pertama terkait dugaan korupsi di BPBD Sumbar.

Baca Juga:

• Kapolda Sumbar Pastikan Penerimaan Polri Bersih dan Transparan
• Damkar Padang Evakuasi Ular Piton Sepanjang Tujuh Meter
• Daerah Pertama di Sumbar, Plt Wako Padang Sampaikan LKPJ Tahun 2020

Pendemo minta Gubernur Sumbar mencopot Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar dari jabatannya.

Mereka menilai Rusma merupakan bupati yang juga menyandang status sebagai terpidana.

Dalam aksinya, masyarakat Pesisir Selatan tersebut membawa sejumlah spanduk menyatakan protes.

Mereka membawa spanduk dengan tulisan, “Rakyat bergerak, haruskah hukum rimba bertindak, perusak lingkungan, masihkah undang-undang dipakai? Dan kata protes lainnya.

Koordinator Aksi, Hamzah Jamaris dalam orasinya mengatakan aksi mereka merupakan aksi untuk menyelamatkan demokrasi Pesisir Selatan dan menegakkan keadilan.

“Hari ini kita Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan Bergerak, kita meminta bapak menemui kita, karena beliau kita yang memilihnya,” katanya.

Baca Juga Milenialisme.com

• Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca
• Hindari Berita Hoax dengan Menjadi Produsen Informasi
• Literasi Media Penting bagi 170 Juta Pengguna Internet

Dia mempertanyakan, apakah ada Gubernur Sumbar, sebab masalah di Pesisir Selatan belum terselesaikan.

Pesisir selatan adalah bagian dari NKRI, gubernur harusnya menyurati Kemendagri agar mencopot Bupati Pesisir Selatan.

Dia juga mengeluhkan, kepada kepolisian, kenapa seorang terpidana bisa mendapatkan SKCK.

Dalam aksi tersebut, Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia menerima kedatangan demonstran.

Keterangan Pemprov Sumbar

Devi menjelaskan soal pemberhentian dan pelantikan kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan Pemprov Sumbar.

“Terkait keputusan Mahkamah Agung, kami sudah berkomunikasi dan menugaskan biro hukum berulang kali meminta salinan putusannya,” katanya.

Namun salinan putusan itu hanya untuk terpidana dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk eksekusi. Itu informasi sampai hari ini. (*)

The post Gubernur Sumbar Diminta Copot Bupati Pessel Rusma Yul Anwar appeared first on Prokabar.

Jika para Pemuda (dan orang tua ber JIWA MUDA) di zaman Penjajahan dan perang kemerdekaan, mampu menyatukan negeri ini, untuk mengkonstruksikan kekuatan nasional dalam melawan penjajah, anda dan kita semua juga pasti bisa !

Itu saya yang ditandai, manakah Gubernur Provinsi anda ?

#Harkitnas

#Harkitnas109Tahun

#SalamNKRI

#BhinnekaTunggalIka

The post Harkitnas, Gubernur Berkumpul di Pulau Terluar Indonesia appeared first on Prokabar.