<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#gratifikasi Archives - Prokabar</title>
	<atom:link href="https://prokabar.com/tagar/gratifikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prokabar.com/tagar/gratifikasi/</link>
	<description>Profesional Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2019 12:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://prokabar.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1.-logo-prokabar-P-transparan--32x32.png</url>
	<title>#gratifikasi Archives - Prokabar</title>
	<link>https://prokabar.com/tagar/gratifikasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uang Rampasan Hasil Korupsi, Penyetoran Gratifikasi Masuk PNBP KPK</title>
		<link>https://prokabar.com/uang-rampasan-hasil-korupsi-penyetoran-gratifikasi-masuk-pnbp-kpk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 12:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#gratifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=44503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20I8 tentang Penerimaan Negara...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/uang-rampasan-hasil-korupsi-penyetoran-gratifikasi-masuk-pnbp-kpk/">Uang Rampasan Hasil Korupsi, Penyetoran Gratifikasi Masuk PNBP KPK</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20I8 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada 26 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p>
<p>Dalam PP ini disebutkan, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP) yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi penerimaan dari:</p>
<ol>
<li>uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;</li>
<li>uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;</li>
<li>pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;</li>
<li>pembayaran denda tindak pidana korupsi;</li>
<li>pembayaran denda tindak pidana pencucian uang;</li>
<li>pembayaran biaya perkara;</li>
<li>hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;</li>
<li>hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;</li>
<li>hasil penyetoran uang gratifikasi oleh pelapor; dan</li>
<li>hasil kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi.</li>
</ol>
<p>“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini.</p>
<p>Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j, menurut PP ini, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi milik negara oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>
<p>Sedangkan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, sebesar yang ditetapkan berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>
<p>Untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, menurut PP ini, sebesar hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang.</p>
<p>Sedangkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j, menurut PP ini, sebesar yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>
<p>Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>
<p>Pasal 3 PP ini menegaskan, seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi wajib disetor ke Kas Negara.</p>
<p>“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Juli 2019. <strong>(*/hdp)</strong></p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/uang-rampasan-hasil-korupsi-penyetoran-gratifikasi-masuk-pnbp-kpk/">Uang Rampasan Hasil Korupsi, Penyetoran Gratifikasi Masuk PNBP KPK</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hati-Hati Gratifikasi Moment Lebaran 1440 H</title>
		<link>https://prokabar.com/hati-hati-gratifikasi-moment-lebaran-1440-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 06:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lebaran 2019]]></category>
		<category><![CDATA[#gratifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[#hdp]]></category>
		<category><![CDATA[#KPK]]></category>
		<category><![CDATA[#lebaran2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prokabar.com/?p=39076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta, Prokabar — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi terkait momen perayaan hari raya Idul Fitri 1440...</p>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/hati-hati-gratifikasi-moment-lebaran-1440-h/">Hati-Hati Gratifikasi Moment Lebaran 1440 H</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakarta, Prokabar — </strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi terkait momen perayaan hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah, apalagi jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.</p>
<p dir="ltr">Melalui Juru Bicaranya, Febri Diansyah dalam keterangan resminya yang diterima Jumat (7/6) KPK mengimbau tradisi saling berbagi antara sesama pada hari raya Idul Fitri 1440 H tidak dijadikan alasan melakukan pemberian gratifikasi kepada Penyelenggara Negara.</p>
<p dir="ltr">Menurut Febri, penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka harus melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.</p>
<p dir="ltr">Permintaan dana sebagai THR atau permintaan sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik atas nama individu atau institusi yang ditujukan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Ketua KPK melalui Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan menghimbau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Imbauan tersebut juga menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK apabila menerima gratifikasi dalam Jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi,&#8221; kata Febri.</p>
<p dir="ltr">Sedangkan terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan. Syaratnya pegawai negeri/penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.</p>
<p dir="ltr">Selain menolak gratifikasi, KPK juga mengimbau kepada pimpinan Instansi atau lembaga negara agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik. Penggunaan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapa menurunkan kepercayaan masyarakat.</p>
<p dir="ltr">Jika memang hal ini tidak bisa ditolak, maka kepada ASN, pejabat dan penyelenggara negara dapat mengakses informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi dengan jalur sebagai berikut :</p>
<ol class="list-style-type-none">
<li><a href="http://www.kpk.go.id/gratifikasi">www.kpk.go.id/gratifikasi</a></li>
<li>Call Center KPK 198</li>
<li>Disampaikan secara langsung atau pos kepada KPK secara langsung atau pos</li>
<li>Disampaikan melalui surat elektronik ke alamat :<a href="mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id">pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id</a></li>
<li>Aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <a href="https://gol.kpk.go.id/">https://gol.kpk.go.id</a></li>
<li>Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dan sosialisasi gratifkasi online (Gratis2GO) diunduh melalui play store atau app store dengan kata kunci: GOL KPK dan Gratifikasi KPK. <b>(*/hdp)</b></li>
</ol>
<p>The post <a href="https://prokabar.com/hati-hati-gratifikasi-moment-lebaran-1440-h/">Hati-Hati Gratifikasi Moment Lebaran 1440 H</a> appeared first on <a href="https://prokabar.com">Prokabar</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 30/56 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/11 queries in 0.011 seconds using Redis

Served from: prokabar.com @ 2026-10-07 22:49:20 by W3 Total Cache
-->