Hal ini terungkap dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievment Motivation Person (AMP) tahun 2024 yang digelar KI Sumbar di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (18/12) malam.

Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, Almudazir, menyoroti perlunya dorongan lebih kuat dari kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan walikota, untuk memastikan semua badan publik di wilayah mereka mengikuti Monev yang dilakukan KI.

“Perlu dorongan lebih kuat dari kepala daerah agar badan publik ikut Monev KI, sehingga kinerja pelayanan publik dapat terukur. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan penghargaan bagi badan publik yang meraih predikat Informatif dan sanksi bagi yang tidak ikut Monev,” ujar Almudazir.

Ia mengingatkan bahwa apresiasi kepada badan publik Informatif pernah dilakukan pada 2019 lalu, namun setelah itu tidak ada kelanjutan. Almudazir menilai penghargaan dan sanksi adalah cara efektif untuk memotivasi badan publik dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

“Keterbukaan informasi adalah cara ampuh mencegah korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, penguatan lembaga KI, terutama dari segi penganggaran, sangat penting. Saat ini, komisioner KI harus bekerja keras mempersiapkan Monev dengan anggaran yang terbatas. Ini perlu menjadi perhatian serius,” tegas Almudazir.

PJKIP Sumbar, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan KI dan menyuarakan pentingnya keterbukaan informasi publik. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan pembentukan PJKIP di kabupaten dan kota di Sumbar, yang nantinya akan mendorong terbentuknya Komisi Informasi di tingkat daerah. Kami berharap kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 dapat merealisasikannya,” tambah Almudazir.

Dengan upaya kolektif dari pemerintah, badan publik, dan masyarakat, diharapkan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat dapat terus meningkat dan menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (*)

The post Hanya 29 Badan Publik di Sumbar Raih Predikat Informatif, Ketua PJKIP : Perlu Dorongan Keterbukaan Informasi appeared first on Prokabar.

Kumpulan wartawan di Sumbar yang peduli Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di ranah minang ini, kemudian layangkan surat permohonan audensi dengan Ketua DPRD Sumbar.

Surat permohonan audensi bertanggal 7 Januari 2024 yang ditandatangani Ketua PJKIP Sumbar Almudazir dan Sekretaris Zondra Volta itu juga sudah dikirimkan ke DPRD Sumbar pada Minggu (7/1) ini.

Keputusan untuk minta audensi dengan Ketua DPRD Sumbar itu diambil setelah PJKIP menggelar diskusi bersama para anggotanya di Padang, Jumat malam (5/1) lalu.

Sebelumnya, penasehat PJKIP Sumbar, Novrianto mengatakan, polemik menyangkut kelangsungan KI Sumbar harus segera dituntaskan.

Tidak itu saja, sebut Novrianto, PJKIP juga buat surat permohonan kepada Ketua DPRD Sumbar tentang belum klarnya penetapan komisioner baru KI Sumbar periode 2023 – 2027.

“Dilihat dari lambatnya penetapan komisioner baru itu, diduga ada semacam “bola panas” yang sengaja dilemparkan untuk ketua DPRD itu. Padahal proses fit and proper test untuk komisioner KI Sumbar yang baru itu dihandle Komisi I. Tapi kenapa belum juga dituntaskan hal ini,” tukas Novrianto.

Dia melanjutkan, dari kabar yang didapatnya menyebutkan, kalau DPRD telah dua kali memanggil Dinas Kominfotik Sumbar menyangkut permasalahan KI
Sumbar ini.

“Jadi untuk lebih terangnya persoalan ini, saya minta PJKIP agar audensi dengan Ketua DPRD Sumbar dalam menjelaskan soal polemik KI Sumbar periode ke tiga ini ke publik,” ujar Novrianto.

Bahkan dirinya juga mendesak PJKIP Sumbar mengajukan permohonan informasi publik ke Pemprov Sumbar terkait terbitnya SK Gubernur Sumbar soal pencabutan masa jabatan komisioner ki sumbar. periode 2019-2023 ini.

Sementara, Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir mengaku prihatin atas permasalahan KI Sumbar ini.

“Terbitnya SK Gubernur tentang tidak diperpanjangnya (KI) Sumbar jelas telah membuat sejumlah pihak bertanya, ada apa ini,” tanya Almudazir.

Selain, sebutnya, PJKIP juga akan minta audensi dengan Ketua DPRD Sumbar, Supardi terkait belum adanya kepastian calon komisioner KI Sumbar periode 2023 – 2027 yang di seleksi oleh Komisi I DPRD Sumbar. (*)

The post PJKIP Ajukan Audensi pada Ketua DPRD Provinsi Terkait Polemik KI Sumbar appeared first on Prokabar.

“Ini bagian dari penilaian soal komitmen, konsisten Pak Genius tentang Keterbukaan Informasi selama empat tahun periode tugas KI Sumbar 2019-2023, ” ujar Komisioner 2 Periode Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Tuswandi.

Genius dianugerah Medali BUKA Award 2022,kolaborasi KI Sumbar dengan Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP sebagai mitra strategis KI Sumbar.

“Penyerahan BUKA Award ini diserahkan Senin 12 Desember di Truntum Hotel, tapi karena agenda nasional Pak Genius tidak bisa hadir, penyerahannya simbolis Senin itu, penyerahan resminya hari ini,” ujar Sekretaris PJKIP Sumbar Zondra Volta didampingi Mona Sisca, Ade Suharmanyah dan Gusdi Riko Putra.

Genius Umar saat menerima Kamis pagi ini mengatakan anugerah ini akan menambah daya gedornya untuk membudayakan keterbukaan informasi publik.

“Dan anugerah BUKA Award tidak karena Genius seorang, tapi support dan team work jajaran di Pemko Pariaman yang solid selama ini,” ujar Genius Umar.

Pembina PJKIP Sumbar sekaligus Tim Penilai BUKA Award Novrianto yang menyerahkan Medali BUKA Award kepada Genius Umar berharap Walikota Pariaman selalu menginspirasi dunia.

“Khusus untuk keterbukaan informasi publik, kita berharap Pak Genius Umar bisa menginspirasi dunia, tidak daerah Sumbar saja,” ujar pentolan PJKIP Sumbar Novrianto yang juga wartawan pemegang Kartu Utama dari Dewan Pers. (*)

The post Terima BUKA Award, Pentolan PJKIP Harapkan Genius Umar Menginspirasi Dunia appeared first on Prokabar.

Dalam rapat awal tim Buka Award PJKIP Sumbar, Kamis (15/9/22) di Kantor Bersama Media Online Sumbar, dirumuskan beberapa point dan ketentuan pemberian Buka Award 2022 kepada Badan Publik/Lembaga Publik baik Lokal maupun Nasional.

PJKIP merupakan kelompok yang sudah berbadan hukum yang selama ini menjadi mitra kerja Komisi Informasi Sumbar dalam upaya memasivkan Keterbukaan Informasi Publik di semua badan publik.

“Buka Award 2022 dilaksanakan oleh PJKIP-SB sebagai wujud kerjasama mitra strategis dengan KI Sumbar. Tujuan Buka Award 2022 adalah untuk memperkuat KIP berdasarkan UU 14 tahun 2008,” ujar Zondra Volta, Sekretaris PJKIP Sumbar dalam rapat yang dihadiri Komisioner KISB, Adrian Tuswandi, Tim Ahli Ilham Aldelano Azre, Bendahara PJKIP Almudazir Rasyim, serta sejumlah anggota PJKIP Sumbar.

Tahap awal Buka Award 2022, tambah Almudazir, akan disaring 16 nominator badan publik lokal maupun maupun nasional, untuk selanjutnya ditetapkan 8 badan publik penerima anugerah Buka Award 2022.

“Kenapa 8 badan publik, jumlah ini sesuai dengan 8 tahun kelahiran KISB. Target kita, hingga akhir Oktober ini sudah didapatkan 16 badan publik sebagai nominator, untuk selanjutnya kita lakukan uji publik untuk mencari 8 calon penerima anugerah,” jelas Almudazir, yang juga pemred mimbarsumbar.id.

Sementara itu Adrian menyampaikan, awalnya Buka Award ini merupakan program KI Sumbar, guna memberikan penghargaan khusus di akhir periode jabatannya sebagai komisioner. Karena periode jabatan Komisioner KI selama 4 tahun, maka anugerah Buka Award juga diberikan sekali 4 tahun.

“Seharusnya, Buka Award 2022 ini sudah yang ketiga kalinya, karena sudah tiga periode pula keberadaan KISB. Namun, karena sesuai hal, di akhir periode kedua lalu, program ini tidak bisa dilaksanakan. Jadi, Buka Award 2022 ini baru yang kedua kalinya,” ucap Toad, komisioner KISB dua periode ini biasa disapa rekan-rekannya.

Toad berpesan kepada Tim Buka Award PJKIP Sumbar, untuk mencermati betul semua badan publik calon sebelum ditetapkan penerima anugerah. Kriteria dasarnya adalah Niat, Komitmen dan Konsistensi Badan Publik dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

“Mari bersama kita boomingkan Keterbukaan Informasi Publik menuju pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkas Toad. (rls)

The post PJKIP Gagas Buka Award 2022 Bagi Badan Publik Memaknai Sewindu KISB appeared first on Prokabar.

Ini disampaikan Alfian saat diskusi pengurus FJKIP Padangpanjang ini dalam rangka pematangan kegiatan pelantikan forum tersebut, di salah satu caf di Kota Padangpanjang, Rabu (23/2).

“Bimtek keterbukaan informasi publik yang kami rencanakan bertepatan hari pelantikan dan pengukuhan pengurus FJKIP, dan peserta yang ikut bimtek itu berasal dari pengurus dan anggota forum, termasuk PPID pembantu yang ada di masing-masing OPD di Kota Padangpanjang,” kata Alfian.

Pada bimtek nanti, lanjut Alfian, nantinya akan menghadirkan pihak FJKIP dan Komisi Informasi (KI) Sumbar sebagai narasumber.

Dengan segera dilakukannya pelantikan kepengurusan FJKIP yang berisikan insan insan pers di Kota Padang Panjang, Alfian berharap FJKIP dapat dikenal oleh masyarakat.

“Bagaimana FJKIP dapat bersumbangsih dan bermitra dengan pemerintah daerah dalam hal keterbukaan informasi publik kepada masyarakat,” harap Alfian. (rls)

The post FJKIP Padangpanjang Bakal Hadirkan KI Sumbar di Bimtek Keterbukaan Informasi appeared first on Prokabar.

Buku yang berisi bulir-bulir pikir pria yang akrab disapa Toaik ini, dilengkapi juga tulisan komisioner KI Sumbar lainnya, serta kumpulan salinan vonis atau keputusan KI Sumbar dalam sidang sengketa informasi.

“Salah satu yang perlu dicatat dari buku ini adalah keberanian. Yaitu, keberanian menulis dan mencetak buku di zaman amplifikasi algoritma ini. Dimana saat terasa aneh melihat masih ada orang yang membaca buku, Bang Toaik justru berani menerbitkannya, terlepas akan dibaca atau tidak nantinya,” kata Ketua FJKIP Sumbar, Gusriyono, usai peluncuran buku.

Dari itu, lanjutnya, spirit penerbitan buku ini harus menginspirasi semua orang. Sehingga memantik gairah perbukuan dan literasi di Sumbar.

“Hendaknya ini menjadi bagian dari impian kita bersama. Supaya muncul buku-buku berikutnya yang menjadi bacaan bergizi di rumah kita,” ujarnya.

Kedepan, imbuhnya, FJKIP Sumbar sedang mempersiapkan buku kumpulan tulisan anggotanya untuk dibukukan pula. Tulisan tersebut berupa feature dan opini terkait Keterbukaan Informasi Publik di Sumbar.

“Mudah-mudahan buku ini bisa terbit secepatnya. Sehingga buku Vonis ini punya pendamping di rak buku kita. Pada akhirnya, sejauh apa pun kita pergi, aroma kertas tetap lebih menggairahkan ketimbang usapan jari di layar smartphone. Tabik om Toaik!,” pungkasnya. (mbb)

The post Ketua FJKIP Sumbar: Buku Vonis Adrian Tuswandi Sebuah Upaya Berani appeared first on Prokabar.

Pelantikan dihadiri Sekda Pessel dan Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi dan Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi di Hannah Hotel, Selasa (25/1).

SK JKIP Pessel dibacakan Sekretaris JKIP Sumbar Zondra Volta dan pelantikan penyerahan pataka dilakukan Ketua JKIP Sumbar Gusriyono.

Mario Rossy SJ dibantu Sekretaris JKIP Pessel, Canang Bagus Prahara Umpu, Bendahara Rega Desfinal, Bidang Monitoring dan Sosialisasi Bambang Putra Niko dengan anggota Aldasman.

Bidang Media Massa Diki Sepriandi dengan anggota Roki Yanto dan Januar Aziz. Bidang Litbang Ruswandi Rinaldo dengan Anggota Prisman Brama Putra.

“Saya Ketua JKIP Sumbar dengan ini resmi melantik JKIP Pessel masa bakti 2022-2024, semoga saudara menjadi pejuang hak publik atas informasi,” ujar Gusriyono membacakan ikrar pelantikan.

Gusriyono meyakini pengurus JKIP Pessel adalah jurnalis berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalis dan menjadi pejuang keterbukaan informasi publik.

Sumpah dan janji pun ditandatangni penguru JKIP Pessel dengan Ketua JKIP Sumbar dan menjadi saksi atas sumpah itu Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Arif Yumardi. (mbb)

The post Lantik JKIP Pessel, Gusriyono : Semoga Menjadi Pejuang Hak Publik Atas Informasi appeared first on Prokabar.

Keberadaan FKJIP Kabupaten Pesisir Selatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Provinsi Sumatera Barat No : 03/FKJIP-SB/B/II/2021, ditandatangani Ketua FKJIP Provinsi Sumbar Gusriyono dan Sekretaris Zondra Volta.

Arif Yumardi Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ketika dikonfirmasi, memberikan apresiasi terbentuknya FJKIP di Pesisir Selatan diketuai Mario Rosy (Wartawan Posmetro Padang).

Ini merupakan kepedulian wartawan untuk mengawal keterbukaan badan publik di Pessel.

“Setiap yang di kerjakan OPD/Nagari adalah informasi Publik, untuk itu kita berharap setiap kegiatan dapat di bekerjasama dengan FJKIP,” tegas Arif, Senin (19/4).

Dirinya berharap, dengan adanya Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, kita berharap Pemerintah Kabupaten Pessel mensuport forum ini, apalagi Pemkab Pessel peraih tiga kali Informatif di tingkat Sumbar.

“Dan terakhir, Kita mengharapkan Penggurus FKJIP Pessel bisa bekerja seprofesional dan seobjektif mungkin,” katanya.

Untuk Dewan Penasehat FKJIP Pessel Dinas Kominfo Pessel, Humas dan Protokoler Pemkab Pessel dan Tusrisep. Ketua Mario Rosy, Wakil Ketua Fahmi Yuhendra, Sekretaris Canang Bagus Prahara Umpu, Bendahara Rega Desfinal, Bidang Publikasi Bambang Niko Putra dan Bidang Media Masa Ronal Dodot.

Ketua FKJIP Pessel Mario Rosy mengucapkan terima kasih pada penggurus FKJIP Provinsi Sumbar telah mengamanahkan Ketua FKJIP Pessel tahun 2021 padanya.

Menurutnya, keberadaan FKJIP Pessel sebagai bentuk dukungan jurnalis atau wartawan dalam mengawal keterbukaan informasi publik.

Dan, FKJIP Pessel memiliki peran strategis untuk berkolaborasi dengan Pemerintah dan badan publik, dalam memberikan informasi pada masyarakat terkait haknya terhadap informasi.

“Pemerintah yang menggunakan dana rakyat, maka rakyat harus tahu kemana dan untuk apa dananya digunakan,” ujar Mario.

Dengan Pelaksanaan keterbukaan informasi dan transparansi anggaran, ini otomatis akan mengurangi korupsi di OPD/Nagari, karena tidak ada lagi yang di sembunyikan.

“Kedepan bersama penggurus FKJIP Pessel, sesuai arahan dari Wakil Ketua KI Provinsi Sumatera Barat Arif Yumardi, kami siap bekerja seprofesional dan seobjektif mungkin,” pungkasnya. (mbb)

The post FJKIP Pessel Siap Kawal Keterbukaan Badan Publik appeared first on Prokabar.

“Bukan karena panitia tidak siap, tapi untuk memaksimalkan kehadiran peserta dan narasumber, apalagi informasinya peserta terkendala belum cairnya anggaran mereka kalau workshop tetap awal Maret,” ujar Ketua Panitia Workshop KIP Isa Kurniawan didampingi Sekreatris dan Bendahara Panitia, Mona Sisca dan Ade Suharmansyah, Rabu (24/2) di Padang.

Sslain itu, kata Isa Kurniawan diundur jadwal workshop karena panitia tidak ingin kegiatan ini berlangsung tidak maksimal.

“Kegiatan ini kita undur pelaksanaannya yang rencananya awal 5-7 Maret diundur ke 2-4 April 2021. Kenapa diundur, ya karena kami panitia tidak ingin kegiatan ini tidak maksimal. Artinya kami tidak ingin asal-asalan, karena kami ingin ilmu yang diberikan ini benar-benar bermanfaat bagi peserta, untuk penguatan keterbukaan informasi publik,” ujar Isa.

Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi mendukung penundaan Worshop KIP dan berharap semakin membludaknya peserta.

“Dengan diundur tentu kita berharap peserta antusias dan lebih membkudak. Apalagi workshop menerbitkan sertifikat yang menjadikan peserta berkompeten mengelola keterbukaan informasi publik,” ujar Adrian yang dikalangan pers dipanggil dengan sebutan Toaik.

Isa Kurniawan juga memastikan pengunduran jadwal Workshop KIP dan menghindari simpang-siur informasi pihaknya menyampaikan secara tertulis.

“Sudah kita sampaikan ke para narasumber dan peserta yang diundang lewat surat resmi panitia,” ujar Isa. (mbb)

The post FJKIP Undur Workshop KIP Untuk Nagari dan Desa ke Awal April appeared first on Prokabar.

Salah satu output WKIP itu adalah satu integrasi platfrom website keterbukaan informasi nagari bernama Sistem Informasi Nagari (SINar).

Untuk mempertajam tool dari WKIP, panitia melakukan pra workshop, terutaam soal Aplikasi SINar. Selasa (16/2) pengide SINar yang Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas berkolaborasi dengan Ahli Teknologi Informatika Politeknik Negeri Padang Yuhefizar atau Efi Lintau.

“UU 6 tentang Desa itu tujuannya sangat mulia yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan prinsip keterbukaan sehingga itu sejak 2015 sudah ratusan triliunan rupiah uang negara digelontorkan, baik untuk infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat di seluruh desa atau nagari namanya di Sumbar,” ujar HM Nurnas, Selasa sore.di ruang pertemua Komisi Informasi Sumbar.

Memurut HM Nurnas prinsip keterbukaan informasi publik adalah bermula dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi semua program dan kegiatan dibiayai oleh APBD atau APBN.

“Adanya aplikasi SINar melegacy pengelolaan dana desa bisa dipelototin masyarakat, tujuannya jangan jadikan dana desa sebagai pembelajaran korupsi dari desa,” ujar HM Nurnas.

Selain itu HM Nurnas.menegaskan Sistem Informasi Nagari tidak sekedar transparansi pengelolaan dana desa tok.

“Tapi memadupadankan semua hal, mulai pelayanan masyarakat desa hingga pengelolaan informasi publik di pemerintahan nagari juga menjadi bank data kependudukan yang terintegrasi menuju Satu Data Sumbar. Data menjadi basis pengambilan keputusan di nagari,” ujar Nurnas.

Sementara itu Efi Lintau mengatakan pembuatan sistem harus ada satu pemahaman mulai pemerintahan nagari hingga stakeholder se Sumbar.

“Saya merasa terbantu kalau ada back-up dari Pak HM Nurnas, karena selama ini saat merintis Nagari Cyber dulu, saya selalu terkendala SDM yang mengelolanya. Tapi adanya SINar ini tentu akan memberi solusi terhadap kendala tersebut,” ujar Efi Lintau.

Ketua Panitia Workshop Keterbukaan Informasi Publik Isa Kurniawan mengatakan pelaksanaan workshop tidak workshop asalan.

“Karena saat workshop ada interaksi dan peserta tidak mencawan. karena ada penilaian dari pemateri sehingga sertifikat punya bobot kompetensi sebagai pengelola informasi publik,” ujar Isa. (*)

The post Melalui Workshop KIP, FJKIP Sumbar Bakal Lahirkan SINar appeared first on Prokabar.

Dua kelompok wartawan bertemu dan bertukar pikirian dengan Adib Alfikri didampingi Kabid Dikbud Sumbar Suindra yakni, Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) dari Jaringan Pemred Sumbar (JPS).

“Pendidikan adalah isu seksi yang memang dicari newsnya oleh jurnalis,” ujar Adib memulai dialog santai siang itu.

Kata Adib, dinas dipimpinnya sangat memahami kerja wartawan, bagi Dinas Pendidikan jurnalis adalah mitra strategis.

“Silahkan kita bersama dalam keprofesionalistasan dan silahkan kritik kami dengan cara profesional seorang jurnalis,” ujar Adib Alfikri.

Ketua FJKIP Sumbar Yonovski mengapresiasi pertemuan santai tapi membahas hal yang urgent termasuk rencana memasifkan keterbukaan informasi publik.

“FJKIP koornya adalah bagaimana menyebarkan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh badan publik. Dan bertemu Kepala Dinas Pendidikan Pak Adib Alfikri semakin menguatkan kerja ini,” ujar Yonivski.

Sementara Ketua Workshop FJKIP Sumbar Saribulih berharap kegiatan ini menjadi triger mewujudkan SMA/SMK keterbukaan informasi publik di Sumbar.

“Ini bentuk kolaborasi yang mencerdaskan dalam rangka memasifkan dan aplikasi keterbukaan informasi publik,” ujar Saribulih.

Adib menyatakan pola program seperti ini cukup baik. “Jika ini bagian dari pembentukan kerja baik bagi jajaran saya, tentu menjadi kewajjban saya mensupornya,” ujar Adib yang dipertemuan ini didampingi Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari dan Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi. (*/mbb)

The post Kadisdik Sumbar : Silahkan Kritik dan Berkolaborasi dalam Ikatan Profesional appeared first on Prokabar.

Ketua Panitia Workshop Keterbukaan Informasi Publik Isa kurniawan dalam rapat kerja dengan anggota FJKIP Rabu sore (3/2) menyebutkan, workhsop bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat nagari tentang intisari dari keterbukaan informasi publik.

“Bagaimana nagari/desa itu mampu membuka diri melalui digital.Karena era sekarang ya, era digitalisasi” ungkap Isa.

Dalam workshop ini dijelaskan Isa, perangkat nagari serta siswa sekolah yang nantinya menjadi peserta juga akan diberikan pelatihan bagaimana mengelola sebuah website yang akan di era digitalisasi ini memang sangat diperlukan.

Sementara itu dari segi konten berita yang ada di website itu, peserta akan diberikan pembekalan oleh para jurnalis senior yang sudah dikenal secara nasional seperti Pemimpin Redaksi Singgalang, Khairul Jasmi serta Wakil Ketua PWI Sumbar Eko Yance.

“Agar spirit keterbukaan tadi itu bisa masif karena sekarang orang sudah punya smartphone, melihat di hp.Kalau dulu perangkat nagari/desa memampang dalam bentuk baliho di depan kantor, sekarang kita arahkan ke digitalisasi” jelas Isa.

Pada pelaksanaannya nanti, workshop yang diselenggarakan oleh FJKIP akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Para peserta sebelum memasuki ruangan, terlebih dahulu mencuci tangan di wastafel yang telah disiapkan, dicek suhu tubuhnya serta harus tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama acara.

Dalam persiapan workshop ini, FJKIP juga telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). (mbb)

The post Dorong Perangkat Nagari dan Desa Menuju Era Digitalisasi, FJKIP Sumbar Gelar Workshop KIP appeared first on Prokabar.

“Kita fokus dan secara persiapan terus dimatangkan, tujuan memasifkan keterbukaan informasi publik. Karena keterbukaan menjadi penangkal dini prilaku korupsi,” ujar Ketua Panitia Workshop Keterbukaan Informasi Publik Isa Kurniawan, Selasa (26/1) di ruang petermuan KI Sumbar.

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengapresiasi output dari workshop yang digagas FJKIP Sumbar.

“KI siap mendukung setiap ikhtiar dalam memasifkan keterbukaan informasi publik di Sumbar, target KI 2021 semakin banyak badan publik informatif dan Pemprov Sumbar kembali memperoleh prediket informatif,” ujar Nofal Wiska.

Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono menekankan pelaksanaan dan tujuan baik workshop harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Melihat rancangan jadwal panitia, suasana masih pandemi covid-19 tentu panitia tetap menerapkan protokol kesehataan,” ujar Gusrriyono.

Untuk persiapan workshop ini FJKIP telah melakukan koordinasi dengan Sekreatris Komisi I DPRD Sumbar dan Kadis Pemberdyaaan Masyarakat Desa (PMD). (mbb)

The post KI Sumbar Dukung Workshop Keterbukaan Informasi Publik FJKIP appeared first on Prokabar.

Hari ini pentolan FJKIP garap Kadis PMD Sumbar Syafrizal dan jajaran terkait koordinasi tentang workshop keterbukaan informasi pemerintahan nagari se Sumbar.

“Saya mendukung sesuatu kegiatan yang positif apalagi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan melahirkan conten creator pengelola website di setiap pemerintahan nagari,” ujar Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok, Senin (25/1).

Kadis PMD memberikan green light terhadap kegiatan tersebut dan siap memberikan rekomended dan menghimbau pemerintahan nagari untuk ikut berpartisipasi oada kegiatan digelar FJKIP.

Ketua Panitia Workshop Isa Kurniawan didampingi tim dan Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi merasa lega setelah ada lampu hijau terhadap kegiatan.

“Saya sangat berterimakasih atas satu visinya Pak Kadis PMD terhadap maksud kegiatan direncanakan FJKIP Sumbar,” ujar Isa Kurniawan.

Adrian Tuswandi mengacungkan jempol atas respon Kadis PMD Syafrizal dan jajaran.

“Ini sejarah baru adanya keinginan bersama untuk memberdayakan keterbukaan dan pengelolaan digitalisasi berbasis keterbukaan informasi publik, saya apresisis pak Kadis PMD Sumbar,” ujar Adrian. (rls)

The post Masifkan Keterbukaan Informasi Publik, FJKIP ‘Garap’ Kadis PMD appeared first on Prokabar.

FJKIP akan mengadakan beberapa angkatan, dengan jumlah peserta sekitar 100 orang disetiap angkatan, dengan target menciptakan tenaga keterbukaan atau tenaga tehnis sampai kepemerintahan terendah, sehingga publik dapat mengetahui.

Rapat persiapan dalam menyiapkan worshop, langsung dipimpin penanggung jawab Isa Kurniawan, didampingi wakil ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi, Sabtu (23/1), diruangan rapat Komisi Informasi Sumatera Barat, Jalan Singa Mangaraja, kota Padang.

Dalam workshop nantinya, FJKIP juga akan memberikan bagaimana menciptakan jurnalisme keterbukaan di setiap nagari, termasuk juga dalam pembuatan wibside dan pengelolaannya.

Isa Kurnia menegaskan, dalam era digitalisasi, semua pengelola keuangan negara harus mampu mengelola laporan melalui jaringan internet, selain itu juga bisa mengelola berita dari kalangan pemerintahan terendah tersebut.

“Kita ingin dalam workshop ini semua pengelola website mampu menjabarkan semua aplikasi yang diembankan pada mereka, sehingga transparansi tercipta dengan baik,” ulas Isa Kurniawan.

Hal senada juga disampaikan Wakil ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi, dimana semua pihak termasuk pemerintahan nagari, memahami bagaimana keterbukaan secara digital bisa dilaksanakan dan diakses dengan baik.

“Kita berharap, kabupaten dan kota se-Sumbar bisa membantu rencana kegiatan ini, karena amat bermanfaat untuk kepentingan bersama, dalam menciptakan transparansi publik,” punya Adrian Tuswandi yang kerap dipanggil Toaix.

Selain Toaix dan Isa, tampak anggota FJKIP lainnya juga memberikan berbagai masukan, sehingga rencana ini dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa membantu KI dalam melakukan berbagai penilaian keterbukaan pada berbagai instansi sampai ke nagari dan desa.

“Kita harus memulai ini dengan baik dan serius, sehingga workshop tersebut memang terasa manfaatnya bagi para peserta, juga pada lembaga,” tambah Almudazir yang merupakan bendahara FJKIP Sumbar.

Rapat perdana rencana workshop berlangsung rileks dan saling mengisi serta mengoreksi rancangan kegitan, gunanya untuk suksesi acara tersebut.

Workshop keterbukaan tersebut rencananya akan diadakan Maret 2021 mendatang, dengan melibatkan berbagai Nagari dan desa se-Sumatera Barat. (*)

The post Dukung Keterbukaan Informasi, FJKIP Sumbar Akan Gelar Workshop Bagi Pemerintahan Nagari appeared first on Prokabar.