Dalam sidang tersebut, Firdaus memaparkan penelitian mendalam berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional”. Ia tercatat sebagai alumni ke-121 dari program doktor di fakultas hukum tertua di Sumatera tersebut.

Firdaus menyoroti implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengadopsi prinsip gotong royong sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Menurutnya, tanggung jawab negara dalam JKN merupakan model campuran yang menggabungkan sistem berbasis pajak seperti National Health Service (NHS) di Inggris dan model asuransi sosial Bismarckian di Jerman.

Meskipun prinsip gotong royong dinilai konstitusional untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Firdaus memberikan catatan kritis. Ia memetakan sejumlah tantangan yang mengancam keadilan substantif, seperti belum optimalnya cakupan kepesertaan, tingginya tunggakan iuran, hingga praktik diskriminatif berupa masa tunggu 14 hari bagi peserta mandiri.

Firdaus juga mendesak percepatan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih adil.

Sidang dipimpin oleh Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL., dengan Promotor Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA., serta Co-Promotor Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H., dan Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.

Ketajaman disertasi Firdaus diuji oleh dewan penguji yang terdiri dari pakar hukum ternama, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., sebagai penguji eksternal. Penguji lainnya meliputi Prof. Dr. Yuliandri, Dr. Khairul Fahmi, Dr. Syofiarti, dan Dr. Siska Elvandari.

The post Doktor Hukum Baru Lahir di FH Unand: Firdaus Diezo Bedah Tanggung Jawab Negara dalam Jaminan Kesehatan Nasional appeared first on Prokabar.

Prim Haryadi Ketua Umum IKA FH Unand mengungkapkan , hasil rakernas yang dibahas lima bidang akan menjadi acuan dalam melaksanakan kepengurusan DPP IKA FH Unand periode 2022-2026. “Ada beberapa program yang akan dibahas kembali agar lebih matang,” katanya.

Saat menutup acara, Prim membacakan lima poin kesepakatan rakernas. Pertama, perlunya sinkronisasi sejumlah program yang beririsan antar bidang. Kedua, pelaksanaan program nasional prioritas, yakni pembangunan platform digital untuk database alumni dan turnamen golf.

Ketiga, pelaksanaan program reguler seperti menghadiri wisuda dan menggelar halal bi halal. Selanjutnya, keempat, pelaksanaan program yang telah disusun masing-masing bidang. Kelima, pembentukan tim kecil untuk menyempurnakan AD ART IKA FH Unand.

Selain pembangunan platform digital ekosistem alumni, bidang pertama dalam kepengurusan memancang sejumlah rencana. Antara lain, mengembangkan beasiswa dan program magang untuk mahasiswa.

Bidang kedua dalam kepengurusan antara lain merencanakan kelas pelatihan oleh alumni, workshop tematik, diskusi dan publikasi karya. Sementara, bidang ketiga membuat program di bidang kemitraan, kewirausahaan, seni-budaya dan olahraga.

Sementara pada bidang keempat, merencanakan program publikasi kegiatan organisasi dengan memanfaatkan media multiplatform dan media sosial, kerja sama dengan media massa dan pers kampus, menerbitkan buku dan mendukung penyiaran informasi event dari berbagai bidang.

Untuk di bidang kelima, antara lain merencanakan kolaborasi dalam mempercepat proses terwujudnya kerjasama dengan universitas dan lembaga di luar negeri, menggelar education fair oleh provider beasiswa luar negeri, serta kerja sama riset dan publikasi alumni dengan dosen.

Acara rakernas kali ini dibuka Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Rembrandt, dihadiri Rektor Unand Yuliandri dan puluhan alumni. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan diskusi bidang dan kemudian dibawa ke pleno. (rls)

The post Hasilkan 5 Kesepakatan, Platform Digital Jadi Prioritas pada Rakernas IKA FH Unand appeared first on Prokabar.