Tapi, Allah lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) Selasa 20/8-2024 ini, Buya Feri melenggang maju dengan Partai Hanura.

“Allhamdulillah terima kasih ya Allah,”ujar Buya Feri saat tahu MK RI ketok palu Selasa sore ini.

Menurut Buya Feri Partai Hanura di Pileg ditambah Parpol lain dari putusan MK bisa mengusung Paslon ke Pilkada Limapuluh Kota, kalau skema bergabung dengan.

Adanya putusan MK hari ini menurut Buya Feri bisa lima Paslon maju di Pilkada Limapuluh Kota.

“Ada berkah dari Putusan MK bagi kami saya dan Pak Dedi diusung Hanura dan PPP, bisa, putusan MK berpihak kepada calon pemimpin yang berakar kepada rakyat,”ujar Buya Feri.

Menurut Buya Feri putusan MK menyamakan syarat perolehan suara Parpol atay gabungan Parpol dengan syarat calon perseorangan yaitu 8,5 persen.

“Itu sama dengan 24829 suara, Allhamdulillah Hanura dan PPP melebih batas itu dan bisa usung kami (Buya Feri- Dedi Hanidal,”ujar Buya Feri. (***)

The post Gagal Perseorangan Cabup 50 Kota, Buya Feri Diselamatkan Oleh Putusan MK appeared first on Prokabar.

Terkait dengan mutasi tersebut, berikut sikap Gubernur Sumbar, yang disampaikan oleh Kabiro Humas Pemprov Sumbar 

Sekaitan dengan adanya mutasi pejabat tinggi pratama di Kab 50 Kota yang diberbagai media mengatakan bahwa Wakil Bupati 50 Kota telah berkonsultasi dan mendapat izin Gubernur Sumbar, perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Wakil Bupati 50 Kota memang pernah menghadap ke Gubernur untuk meminta izin melantik beberapa pejabat, namun Gubernur tegas mengatakan, bhw Wakil Bupati yang saat itu diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tugasnya, telah ada tugas dan kewenangannya sesuai yg tertulis di SK pelimpahan kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati 50 Kota.  Bahwa Wakil Bupati dilarang melakukan mutasi.

2. Wakil Bupati bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga dalam hal ini tidak berwenang menerbitkan SK mutasi pegawai. Dengan demikian SK yang diterbitkan oleh Wakil Bupati adalah tidak sah. 

3. Semua batasan kewenangan sudah diatur dengan tegas dalam SK tersebut.  Sesuai poin dalam SK pelimpahan kewenangan Bupati 50 Kota kepada Wakil Bupati 50 Kota, bahwa Kedudukan Wakil bupati adalah melaksanakan tugas tugas bupati selama beliau cuti naik haji. Jadi, kedudukan Wakil bupati tidak berubah, walaupun telah ada SK pelimpahan kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati. 

4. Wakil bupati bukanlah pejabat pembina kepegawaian di daerah. Dalam hal ini Wakil bupati telah melampaui kewenangannya dan apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

5. Artinya secara hukum,  pengangkatan pejabat tersebut dan segala akibatnya, dianggap tidak pernah ada.

6. Semua batasan kewenangan, prosedur dan keabsahan Administarasi dan tindakan pejabat pemerintahan semuanya sudah diatur dengan jelas dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (hyu)

The post ​Gubernur Sumbar : Pelantikan Pejabat di 50 Kota Tidak Sah appeared first on Prokabar.