Ketua KAN Nagari Gurun, Dr. H. Febby Datuak Bangso Kayo S.H., S.St.Par., M.Par., QRGP, CFA, kini secara sah menyandang gelar Datuak Bangso Kayo yang menjadi soko kaum Suku Koto. Pelurusan ini disaksikan oleh kaum, ninik mamak, dan pemangku adat, sekaligus menutup polemik panjang yang sempat memicu konflik internal.

“Nan bana indak bisa dianjak. Lah baliak pinang ka tampuaknyo, siriah lah baliak ka gagangnyo, karih masuak ka saruangnyo, soko baliak ka nan punyo,” ujar Febby usai pengukuhan, mengutip pepatah adat yang menjadi dasar penyelesaian.

Gelar Datuak Bangso Kayo merupakan gelar asli kaum Suku Koto yang terakhir dipakai oleh Bodojali Datuak Bangso Kayo pada masa Angku Lareh Nagari Gurun tahun 1933. Ia merupakan anak Puti Doyen dari soroh induak yang berasal dari Subarang Tabek bersama Datuak Intan Panghulu dan Datuak Mantiko Radjo.

Pada 8 Februari 1901, sebagian keturunan pindah ke Tepi Batang Air Sigarungguang, sementara Datuak Intan Panghulu tetap di Kayu Marunduak. Abdul Hamid, salah satu tokoh keturunan, meninggal di Padang tahun 1958 dan baru dimakamkan di Gurun pada 1995 di tanah milik Datuak Mantiko Radjo.

Pada 1966, muncul upaya meminjam dan melewatkan gelar tersebut, yang berujung pada peristiwa Kula Gadang. Rusyid, kamanakan Abdul Hamid, kehilangan telinga akibat konflik yang melibatkan Atuk Febby Datuak Bangso Kayo, Udin Tenok, dan Nakhodo Bahar.

Tahun 2011, Firman Datuak Marah Bangso sempat menyatakan kesediaan mengembalikan gelar setelah diminta oleh anak keturunan soroh di Surau Koto Sigarungguang. Namun, ia kemudian mengingkari janji dengan alasan pasumpahan adat.

Gelar malah diusulkan untuk kamanakannya hingga akhirnya dicabut oleh sekitar 500 anak kamanakan keturunan Bodojali Datuak Bangso Kayo karena tidak sesuai ranji dan tambo.

Sementara itu, Febby Sutan Mudo sempat diberi gelar sementara “Datuak Bangso Nan Putiah” yang tidak tercatat dalam adat Nagari Gurun. Atuk Nakhodo Bahar sendiri berpesan agar gelar itu tidak dipakai permanen karena soko asli kaum adalah Datuak Bangso Kayo.

Ketua Bakor KAN Sumbar, Drs. Basrizal Datuak Panghulu Basa, menyatakan bahwa kasus seperti ini kerap terjadi di nagari-nagari yang memiliki Angku Lareh, di mana masalah soko dan pusako sering disimpan dalam “gelap-gelap atau remang-remang”.

Senada dengan itu, Datuak Rajo Manso, Sekretaris LKAAM Tanah Datar, menegaskan bahwa pelurusan gelar ini sudah seharusnya dilakukan sesuai barih balabeh, ranji, dan tambo adat Nagari Gurun.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan tidak ada lagi politisasi soko dan pusako di tingkat lokal. Jelas sosok jarami, pandam pakuburan, ranji tasurek, tasirek, tasuruak, serta ranji alam telah menjadi bukti sejarah yang tak terbantahkan

The post Setelah 93 Tahun, Gelar Datuak Bangso Kayo Resmi Kembali ke Keturunan yang Berhak di Nagari Gurun appeared first on Prokabar.

Ketua KAN Nagari Gurun menyerahkan langsung Perkan Nomor 13, 15, 17, dan 19 kepada Ketua BPRN Irwan Dt Paduko Boso. Penyerahan dilakukan pada Kamis, 23 April 2026, di Gurun, bertepatan dengan acara Halal Bihalal KAN, Bundo Kanduang, Parik Paga Nagari, serta lembaga-lembaga unsur bersama BPRN. Acara itu disaksikan Sekretaris dan Bendahara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Tanah Datar, R Dt Rajo Manso dan B Dt Tan Gadang.

Perkan Nomor 13 mengatur tentang perbuatan cilako, cemoh ilaik laku, serta berbagai kejahatan masyarakat seperti LGBT, narkoba, dan pengrusakan lingkungan alam.

Perkan Nomor 15 mengatur tata cara kematian, mulai dari penggalian kuburan, takziah, tahlilan, hingga nujuh hari dan 40 hari sesuai tradisi dan kebiasaan setempat.
Sementara Perkan Nomor 17 mengatur berbagai alek (upacara adat), antara lain tuka tando, alek kawin, manjalang tanggo, manjalang kaduduakan, lompek paga, turun mandi, dijapuik bako, sunat rasul, alek panghulu, serta alek-alek tradisional lainnya, termasuk samba alek dan tata cara penyajian yang telah diatur.

Perkan Nomor 19 membahas pagang gadai, jual beli, malakok, serta biaya administrasi yang terkait dengan KAN Nagari.
Menurut Ketua KAN, peraturan-peraturan ini dibuat karena hingga saat ini Nagari Gurun belum memiliki Adat Salingka Nagari yang lengkap. Tujuannya adalah menata kehidupan sosial masyarakat, sesuai prinsip “nagari bapaga undang, kampuang bapaga buek”.

“Kami berharap, setelah penyerahan ini, BPRN bersama Pemerintahan Nagari dapat menyusunnya menjadi Peraturan Nagari tentang Adat Salingka Nagari yang kemudian diundangkan,” ujar Ketua KAN.

Proses penyusunan diharapkan melibatkan perguruan tinggi, lembaga-lembaga unsur, jorong, tokoh masyarakat, serta dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum diundangkan. KAN dan lembaga unsur menyatakan siap membantu BPRN dalam seluruh tahapan hingga Peraturan Nagari tersebut resmi diundangkan.

Sekretaris LKAAM Tanah Datar mengapresiasi langkah proaktif KAN Gurun dalam mengisi kekosongan aturan Adat Salingka Nagari melalui Perkan tersebut. Ia berharap BPRN dan Pemerintahan Nagari segera menindaklanjuti penyerahan ini.

“Hal ini sangat penting, mengingat sudah berulang kali ada surat himbauan dari Sekda kepada pemerintahan nagari agar Adat Salingka Nagari segera diselesaikan dan diundangkan,” tegasnya.

Langkah KAN Nagari Gurun ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola adat dan kehidupan sosial di tengah masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

The post KAN Nagari Gurun Serahkan Empat Peraturan Adat ke BPRN, Salah satunya Tentang Narkoba dan LGBT appeared first on Prokabar.

Menurut Febby Dt. Bangso, yang juga berprestasi sebagai Doktor Pariwisata, inisiatif ini ibarat “sumur mata air di tengah gurun pasir” di tengah rendahnya animo investasi di Sumatera Barat.

“Langkah Pak OSO ini menjadi harapan bagi perantau dan tokoh Minang sukses lainnya untuk turut berinvestasi di Sumatera Barat, sehingga pergerakan ekonomi dapat berjalan optimal sesuai visi bersama,” ujarnya.

Investasi di sektor pariwisata ini diproyeksikan membuka peluang kerja baru, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong sinergi industri pendukung.

“Terima kasih kepada Datuk OSO atas ikhtiar mulianya. Semoga sahabat, mitra kerja, serta pengusaha nasional terinspirasi untuk berinvestasi di berbagai sektor di Sumatera Barat,” tambah Febby.

Proyek ini diharapkan menjadi pintu pembuka bagi gelombang investasi lebih luas, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis budaya dan alam Minangkabau.(*)

The post Revitalisasi Hotel Bumi Minang: Bukti Komitmen Datuk Oesman Sapta terhadap Ranah Minang appeared first on Prokabar.

Di Minangkabau, sawah bukan hanya hamparan hijau tempat padi bertumbuh. Sawah adalah napas kehidupan nagari. Dari butir padinya lahir daya tahan keluarga, dari limpahan hasilnya berdiri wibawa kaum, dan dari sistem pengelolaannya tegaklah marwah adat.

Di balik itu semua, ada satu sosok yang menjadi pengawal keseimbangan: panghulu. Ia bukan sekadar pemimpin kaum, melainkan penjaga kearifan yang menata air, tanah, dan hasil panen agar tidak sekadar memberi makan hari ini, tetapi juga menjamin esok.

Air yang Adil, Sawah yang Subur

Dalam adat Minangkabau, air bukan hanya urusan teknis, tetapi juga moral. Melalui kapalo banda, air sawah dialirkan dengan prinsip keadilan. Ada pepatah adat yang menyindir keras keserakahan:

“Nan di hulu indak basilek, nan di hilia indak bakisah.”
(Orang di hulu tak boleh rakus, orang di hilir tak boleh menderita.)

Kalimat ini menjadi pagar tak kasat mata yang membentengi nagari dari pertikaian. Karena ketika air mengalir adil, sawah pun subur, panen pun tiba, dan masyarakat hidup dalam rukun.

Lumbuang Padi: Cadangan Kolektif Nagari

Namun kehidupan tidak selamanya terang. Ada musim kemarau, ada paceklik, ada bencana. Untuk itulah nenek moyang mendirikan lumbuang padi nagari. Di sanalah sebagian hasil panen disimpan—bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mengamankan bersama.

Tambo adat mengajarkan:

“Sawah bapandam, banda bapaga, lumbuang bapintu, adat bamamak, panghulu bamarwah.”

Artinya, sawah ada batasnya, banda ada pagar airnya, lumbuang ada pintunya, adat ada aturannya, dan panghulu berwibawa menjaga semua itu. Lumbuang menjadi simbol kesetiakawanan nagari: simpanan padi sebagai cadangan pangan kolektif, penyangga hidup ketika masa sulit datang.

Pelajaran untuk Hari Ini

Kini, ketika dunia dilanda krisis pangan, ketika beras lebih sering dihitung dalam grafik impor ketimbang hasil sawah sendiri, warisan ini seolah memanggil kita kembali. Bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal kearifan. Bukan hanya soal pasar, melainkan juga solidaritas.

Panghulu dengan adatnya, kapalo banda dengan pengelolaan airnya, lumbuang dengan cadangan pangannya—semua itu membentuk satu ekosistem yang membuat nagari bertahan melewati zaman.

Esensi dari sistem ini sederhana, tapi dalam: makan hari ini cukup, esok pun terjamin. Minangkabau telah membuktikan bahwa adat bisa menjadi fondasi ekonomi, bahwa budaya bisa menjadi dasar ketahanan pangan.

Maka, ketika dunia resah mencari solusi, nagari justru telah lama menyimpan jawabannya—di dalam sawah, di aliran banda, di pintu lumbuang, dan di hati panghulu yang tetap setia menjaga kearifan lokal demi ketahanan pangan nagari.

The post Panghulu, Irigasi, dan Lumbuang Padi: Kearifan Lokal untuk Ketahanan Pangan Nagari appeared first on Prokabar.

Dalam visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satu fondasi pembangunan nasional adalah penguatan ketahanan budaya, kedaulatan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Visi ini selaras dengan falsafah adat Minangkabau yang hidup dalam Limbago Karapatan Adat Nagari, sebuah sistem sosial-budaya yang sejak berabad-abad telah membuktikan kemampuannya menjaga tatanan masyarakat, mengelola sumber daya, dan menyelesaikan sengketa secara damai.

Karapatan Adat Nagari bukan hanya simbol adat, tetapi juga lembaga yang memiliki fungsi strategis. Dalam limbago karapatan, terdapat mekanisme Pengadilan Adat yang mampu menuntaskan perselisihan dengan prinsip bajanjang naiak, batanggo turun — sebuah tatanan hukum yang berakar pada musyawarah mufakat, menjunjung martabat, dan menghindari perpecahan. Prinsip ini selaras dengan nilai demokrasi Pancasila, di mana hukum tidak sekadar menjadi instrumen pemidanaan, tetapi sarana memulihkan keharmonisan sosial.

Pengelolaan sumber daya di nagari adalah pilar penting dari ketahanan nasional. Hutan adat dijaga sebagai paru-paru nagari dan penyangga ekologi, ikan larangan menjadi contoh nyata konservasi berbasis adat yang efektif, kapalo banda mengatur pembagian air secara adil untuk sawah dan kebun, dan lumbuang padi disiapkan sebagai buffer stock menghadapi krisis pangan. Lumbuang padi ini bukan sekadar gudang beras, melainkan simbol kesadaran kolektif bahwa kedaulatan pangan dimulai dari nagari, dari sawah milik bersama, dan dari semangat gotong royong.

Ketahanan pangan menjadi isu krusial dalam menghadapi ketidakpastian global, baik akibat perubahan iklim, krisis energi, maupun geopolitik dunia. Nagari yang memiliki sistem pengairan mandiri, stok pangan cadangan, dan pengelolaan alam berkelanjutan akan lebih siap menghadapi guncangan. Di sinilah Asta Cita dan Karapatan Adat Nagari bertemu: membangun Indonesia yang berdaulat dari akar rumput, dari nagari-nagari yang kokoh adatnya, mandiri pangannya, dan harmonis kehidupannya.

Sebagai alumni PPRA LXIII Lemhannas RI, saya meyakini bahwa penguatan Karapatan Adat Nagari bukan hanya kepentingan lokal, tetapi bagian dari strategi besar ketahanan nasional. Negara yang kuat berdiri di atas masyarakat yang berdaulat atas tanah, air, dan budayanya sendiri. Nagari adalah benteng terakhir dan sekaligus sumber kekuatan pertama bagi Republik ini.

Dengan menghidupkan kembali peran limbago karapatan, memelihara hutan adat, melestarikan ikan larangan, mengatur air melalui kapalo banda, dan menjaga lumbuang padi, kita bukan hanya menjaga warisan leluhur — kita sedang menyiapkan masa depan bangsa.

The post Asta Cita dan Karapatan Adat Nagari : Menjaga Lumbung Peradaban untuk Indonesia Maju appeared first on Prokabar.

Agenda tersebut salah satu yang paling akbar adalah prosesi batagak panghulu pada Juli 2026. Setiap suku diminta memberikan informasi mengenai gelar datuk yang akan dikembangkan atau ditetapkan. Pengumuman akan disampaikan di masjid-masjid di empat jorong sebelum salat Jumat.

Selain itu juga akan dilakukan Pembentukan Lembaga Unsur Adat.
KAN Gurun akan membentuk lembaga unsur seperti Bundo Kanduang, Parik Paga Nagari (Pemuda), Cadiak Pandai, Alim Ulama, Angku Limo, dan Angku Ampek. Pelantikan direncanakan pada 22 September 2025. Untuk Angku Limo, masing-masing suku diminta bermusyawarah menentukan perwakilan yang akan diutus.

Selanjutnya juga akan dilakukan Penyelesaian Peraturan Adat Nagari.
Peraturan Kerapatan Adat Nagari dan Pernag Adat Salingka Nagari ditargetkan selesai pada Maret 2026 dengan pendampingan perguruan tinggi. Prosesnya meliputi pembahasan, sosialisasi, dan pengundangan.

KAN Gurun juga berencana melakukan  Digitalisasi Ranji. Ketua KAN DR H Febby Dt Bangso Sst.Par M.Par QRGP, CFA meminta seluruh panghulu di kampung dan perantauan mengirimkan salinan ranji untuk didigitalisasi. Langkah ini bertujuan mendokumentasikan ranji secara baik dan teratur.

Terakhir akan dibuat program Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pemuda. KAN Gurun akan mengadakan pelatihan rutin setiap bulan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan pemuda yang ingin mempelajari adat. KAN juga mengundang BPRN Gurun untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari, termasuk mengawasi transparansi penggunaan dana desa demi menjaga akuntabilitas.

KAN Gurun menegaskan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menjaga tata kelola nagari yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip “sawah bapamatang, ladang babintalak, bajanjang naik, batanggo turun”.

The post Nagari Gurun Sungai Tarab Bakal Gelar Batagak Panghulu Akbar appeared first on Prokabar.

Bagi banyak budaya, layang-layang melambangkan harapan, kebebasan, dan impian. Ketika layang-layang terbang tinggi di langit, mereka dianggap sebagai doa atau harapan yang dikirimkan ke langit

Layang-layang, selain sebagai permainan, juga dipandang sebagai suatu karya seni yang dapat diterbangkan, indah untuk dipandang dan juga merupakan salah satu tradisi bangsa yang patut untuk dilestarikan.

Filosofi yang terkait dengan mainan ini meliputi berbagai aspek dari kehidupan dan pemikiran manusia, misalnya kesabaran dan ketahanan. Layang-layang yang terbang tinggi di langit sering dianggap sebagai simbol kebebasan dan kemandirian

Sore itu ada 40 an anak yang serius mengikuti arahan Isil Ateng yang mengajari anak anak mulai dari meraut bambu, menimbang agar sama berat agar layang layang yang akan dimainkan bisa stabil di udara tidak senget

Febby Dt Bangso, pendiri Medan Bapaneh Maha Karya menjelaskan bahwa di medan bapaneh kita tidak hanya memberikan materi dari FDB Institute, pelatihan silek tuo, pasambahan dan pelatihan musik dan tari tapi juga ada lapau akademi dan sekolah alam.

“Materinya seperti pitaruah ayah, pasan Mandeh, pituah mamak, baraja ka alam yang tentu saja ini menghadirkan narasumber baik dari IKAL lemhanas untuk nilai nilai pancasila dan kebangsaan, Bundo Kandung dan LKAAM,” jelas Febby Dt Bangso.

lebih lanjut Febby Dt Bangso yang akrab disapa FDB ini menjelaskan bahwa anak anak perlu di motivasi sehingga memiliki hope dan dream dengan cara membagikan portofolio atau tokoh tokoh besar minang.

“Tentu saja kita berharap kehadiran tokoh tokoh daerah atau nasional hari ini yang bisa menjadi role model bagi anak anak dikampung sehingga menimbulkan motivasi anak anak bisa juga seperti tokoh tersebut dan anak anak jadi punya hope dan dream,” jelasnya.

Doktor pariwisata itu terus membenahi materi di medan bapaneh jadi bukan hanya sekedar tempat anak berlatih tapi juga tempat anak bermain dengan menghadirkan permainan tradisional. Dengan itu, anak diharapkan akan memiliki motivasi, harapan dan impian.(rls)

The post Filosofi Layang Layang di Medan nan Bapaneh appeared first on Prokabar.

Menurut inisiator sasaran ini, Febby Dt Bangso belajar silek tuo ada tradisi penyerahan syarat baraja ka guru yang harus dilakukan agar ilmu yang didapat bermanfaat dan berkah

Adapun syarat yang akan diserahkan kepada guru adalah siriah laongko, kain putih, pisau , bareh untuk 4 syarat ini diminta kepada murid menyediakan nya.

Sedangkan uang, ayam jantan biriang dan limau kuku harimau disediakan oleh medan bapaneh maha karya dengan syarat mamak dari murid harus hadir saat penyerahan syarat karena tradisi dahulu ini merupakan tanggung jawab mamak mencarikan guru untuk kamanakan baraja silek atau baraja mengaji.

“Kita berharap kegiatan ini tidak hanya sebagai prosesi tradisi belaka tetapi ada pesan moral yang mungkin belakangan ini terabaikan,” harap Febby Dt Bangso.

Orang tua murid juga akan masak bersama sama untuk makan guru bersama para mamak dan undangan .

Febby Dt Bangso lebih lanjut menjelaskan kegiiatan yang dilakukan secara rutin ini adalah setiap hari Minggu belajar musik dan tari, Senin belajar silat tuo dan Rabu belajar panitahan atau pasambahan.

“Kegiatan kelas 2025 ini diberikan secara gratis kepada anak anak yang ingin belajar, kita siapkan fasilitasnya karena kita memahami luhak nan tuo, tanah datar sebagai kota budaya memiliki tanggung jawab moral yang lebih,” kata Febby.

“Melalui Gerakan #jagoluhaknantuo, sato sakaki kita harapkan menjadi gerakan partisipasi masyarakat bersama tokoh masyarakat baik di ranah dan di rantau, dan kita juga ingin menguatkan posisi luhak nan tuo sebagai jantung minangkabau dan pusat pengembangan Budaya Melayu di Asia,” lanjutnya.

Kegiatan ini akan dihadiri langsung oleh guru gadang silek harimau Edwel Dt Rajo Gampo Alam dan dimeriahkan dengan gelaran saluang klasik yang syarat pesan dan makna.

The post Jelang Belajar Silek Tuo, Murid Sasaran Medan Bapaneh Maha Karya Lakukan Prosesi Penyerahan Syarat appeared first on Prokabar.

Berikut beberapa alasan mengapa pariwisata menjadi pilar penting:

Ekonomi: Sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Pendapatan dari wisatawan asing dan domestik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor lain.

Diplomasi: Pariwisata juga berperan dalam diplomasi luar negeri. Melalui pertukaran budaya, kerjasama pariwisata dapat memperkuat hubungan antarnegara.

Geo-Politik: Daya tarik pariwisata suatu negara memengaruhi citra dan posisi geopolitiknya. Destinasi populer sering menjadi pusat perhatian dunia.

Febby Dt Bangso menyoroti pentingnya ketahanan pariwisata dalam menghadapi berbagai krisis. Dalam disertasinya yang berjudul “Strategi Ketahanan Pariwisata pada Masa Krisis, Studi Adaptasi dan Berkelanjutan di Provinsi Bali,” Febby membahas lima jenis krisis yang pernah terjadi di Bali: krisis politik, ekonomi, keamanan, bencana, dan kesehatan

Namun, Febby juga menekankan bahwa ketahanan pariwisata tidak hanya tentang aspek politik dan keamanan. Ia mengingatkan agar intelijen Indonesia tidak hanya difokuskan pada kepentingan politik, tetapi juga harus membangun issue dan memperkuat brand destinasi pariwisata di Indonesia.

Contoh positif adalah bagaimana intelijen Korea bekerja untuk kepentingan pariwisata mereka, termasuk riset pasar dan penyesuaian kuliner dengan lidah orang Indonesia. Selain itu, industri musik K-pop dan drama Korea juga menjadi daya tarik bagi wisatawan Indonesia.

Hari ini dari Aceh sampai Papua sudah ada gerai makanan korea dan setiap tahun warga negara indonesia makin meningkat jumlahnya yang berwisata ke Korea tidak hanya mengunjungi destinasi yang dilhat dari film korea dan drakor tetapi juga untuk perawatan kecantikan yang mengalahkan tanaman herbal serta obat tradisional untuk perawatan dan kecantikan yang semeatinya menjadi bahagian daya tarik wellness tourism indonesia apakah packaging dan research potensial market kita yang belum tergarap dengan optimal.

Dengan demikian, peran intelijen harus lebih holistik, mencakup kepentingan pariwisata dan bukan hanya politik semata. Antisipasi terhadap kebijakan visa on arrival dan profilisasi wisatawan mancanegara juga menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan destinasi pariwisata

Jika dari lima krisis tersebut tidak dapat kita antisipasi maka akan timbul krisis baru yakni krisis reputasi jangan sampai destinasi pariwisata Bali menjadi citra negatif sehingga akan menimbulkan kecemasan akan keselamatan para wisatawan karena kita sangat memahami bahwa pentingnya keamanan dan keselamatan dalam aktivitas pariwisata

Penelitian Febby Dt Baangso menggali interaksi antara sistem sosial, ekonomi, kelembagaan, dan variabel ekologi. Namun dalam noveltynya , dia juga menambahkan elemen budaya sebagai pembeda daya tarik wisata, geo-politik, dan issue global sebab paca pendemi covid 19, perang rusia ukraina dan anomali cuaca , extrem weather yang terjadi saat ini menjadi faktor penting yang harus dipahami lebih dalam untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan pariwisata.

Apa yang disampaikan oleh ketua umum persatuan dosen pariwisata indonesia (Perdosoarin) yang juga CEO PT Ketahanan Pariwisata Indonesia (KPI) Perusahaan Konsultan yang bergerak pada research , pengembangan sdm , sertifikasi dan investasi sektor pariwisata Ini juga menyempurnakan novelty yang disampaikan sebelumnya dalam penelitian holaday (2018)

Lebih lanjut Febby Dt Bangso yang juga Ketua Umum Hipparin (Himpunan Pengusaha dan Profesional Pariwisata Indonesia) mengingatkan kondisi ganguan keamanan yang dilakukan oleh wisatawan asing di Bali harus segera diselesaikan jangan abai karena akan mempengaruhi brand kenyamanan dan keamanan pariwisata indonesia karena dimata dunia destinasi pariwisata indonesia itu masih bali

Alumni PPRA LXIII Lemhanas RI ini lebih lanjut menyampaikan urgensi keamanan bali juga termasuk budaya mulai dari subak sistem pengairan di sawah yang hari ini sawah sawah tersebut sudah beralih fungsi dan tentu saja aktivitas ritual hindu bali yang menjadi daya tarik bagi wisatawan asing dan nusantara.(rls)

The post Ketahanan Pariwisata Pilar Penting Ketahanan Nasional appeared first on Prokabar.

Ketua Umum Perdosparin, Febby Dt Bangso mengingatkan percepatan penting dilakulan karena empat tahun Kota Sawahlunto ditetapkan sebagai Kota Warisan Dunia UNESCO. Namun masih belum memiliki badan pengelola.

“Badan pengelola mestinya sudah rampung pada 2020 lalu, namun sampai saat ini belum juga terbentuk, jangan sampai nanti menjadi evaluasi Unesco karena kita dianggap tidak serius,” tegas Febby Dt Bangso.

“Dirjen Kebudayaan harus memastikan Surat Keputusan Presiden harus segera terbit sebelum sibuk dengan tahun politik, Jika Pemerintah Pusat tidak segera membentuk Badan Pengelola (BP) WTBOS. WTBOS belum dapat maksimal dikelola, sebab jika hanya Pemko saja secara kewenangan, anggaran dan kebijakan tentu sangat terbatas,” lanjutnya.

Lebih lanjut , FDB yang biasa disapa awak media sekaligus presedium ketahanan budaya dan masyarakat adat, menyebut penetapan status Warisan Dunia atas Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto dilakukan dengan pertimbangan kandungan Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value), khususnya kriteria II dan IV.

Kriteria dua adalah tentang adanya pertukaran penting dalam nilai-nilai kemanusiaan sepanjang masa atau dalam lingkup kawasan budaya, dalam perkembangan arsitektur dan teknologi, seni monumental, perencanaan kota dan desain lanskap.

Dalam keterkaitannya dengan kriteria dua, keunikan tambang Ombilin itu menunjukkan adanya pertukaran informasi dan teknologi lokal dengan teknologi Eropa terkait dengan eksploitasi batubara di masa akhir abad ke-19 sampai dengan masa awal abad ke-20 di dunia, khususnya di Asia Tenggara.

“Lewat Rakernas Jaringan Kota Pusaka Ke X yang akan dilaksanakan di Semarang tanggal 22 sd 25 Agustus 2023 mendatang kita berharap 73 Kab Kota Yang tergabung bisa memberikan rekomendasi dan mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan Surat Keputusan Presiden agar jangan terbengkalai berlarut – larut,” ungkap Febby

Sebelumnya Dari hasil penilaian Unesco, Sawahlunto dan Jakarta yang gagal mendapatkan prediket warisan dunia

The post Perdosparin Minta Jaringan Kota Pusaka Indonesia Bantu Percepatan Pembentukan Badan Pengelola WT BOS appeared first on Prokabar.

Lebih lanjut FDB yang juga Korda Sumatera Barat Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) menyampaikan apa yang dilakukan oleh TM Tuangku Bandaro sebagai bentuk ketauladanan dalam menjunjung tinggi nilai seni dan nilai sejarah.

“Master pieces yang telah dikembalikan ke istana Pagaruyung harus dijaga dan dirawat dengan baik, bila perlu ada naskah atau literasi tentang benda benda bersejarah yang maha karya tersebut sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi orang yang berkunjung ke sumatera barat khususnya ke Pagaruyung,” kata Febby.

“Bilq perlu dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dan edukasi senjata tradisional dan pusaka , istana pagaruyung bisa gelar pameran keris dan senjata traditional raja raja se nusantara,” sambungnya.

FDB Candidate Doktor Pariwisata , Yang juga sedang mengikuti tahap akhir PPRA LXIII LEMHANAS RI menyampaikan Perlu kecerdasan Pemda Tanah Datar melihat ini suatu peluang untuk pengembangan pariwisata budaya di sumatera barat kalau ingin menjadikan Luhak nan tuo sebagai pusat budaya minangkabau.

Selain itu, FDB berharap apa yang dilakukan Kapolda Sumbar ini  menjadi contoh bagi yang menyimpan benda benda pusaka bernilai sejarah dan masih mengoleksi secara pribadi dari pada dikembalikan pada tempat yang sepantasnya keris atau benda pusaka itu berasal

“Kita juga merasa miris sebab masih banyak benda benda pusaka asli kita yang berpindah tangan dan kini ada di museum singapore” kata Febby.

“Kedepan Kita berharap ada edukasi dan upaya pelestarian menjaga benda benda pusaka tersebut sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya dan nilai nilai luhur yang ada di dalamnya,” lanjutnya.

FDB juga meyakini 7 buah senjata pusaka raja raja yang dikembalikan pak kapolda memiliki pesan yang sangat dalam , yakni 7 lapis bumi dan 7 lapis langit , adat dan budaya tidak boleh terkikis sebab pergeseran budaya bisa saja membuat kita kehilangan ideologi , bahkan pak kapolda beberapa waktu lalu membaiat kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila pada 1715 orang NII beberapa waktu lalu dan beliau menyatakan padang sebagai kota kilafah , jelas itu bertentangan dengan nilai nilai persatuan dan kesatuan , maka melalui seni dan budaya , kita dapat mencintai budaya dengan benar sebagai bentuk ketahanan budaya yang menjaga ideologi kita

“Terimakasih pak kapolda , terimakasih Tuangku Bandaro Alam,” tutupnya. (rls)

The post FDB Apresiasi , Irjen TM, Tuangku Bandaro Alam Kembalikan Senjata Pusaka Raja Pagaruyung appeared first on Prokabar.

Menurut Ketua DPW PKB Sumbar,Febby Dt Bangso, selama ini APBD Sumbar lebih dari Rp 7.3 T. Namun untuk tahun 2021 turun menjadi 6.5 T . Ini semua terjadi karena Covid 19, sehingga realisasi penerimaan PAD Sumbar menurun.

“Dukungan politik yang kuat akan mempengaruhi kebijakan politik yang berpihak untuk masyarakat banyak. Sehingga apa yg diharapkan Sumatera Barat agar bisa lebih maju mengejar ketertinggalan akan lebih mudah dan rasional,” kata Febby.

Febby mengatakan, Paslon yang diusung oleh parpol merupakan indikator penting yang harus diketahui masyarakat. Jangan sampai gubernur terpilih tidak bisa kerja maksimal untuk membuat lompatan lompatan kerja besar karena kurang nya dukungan partai koalisi pemerintah.

“Jendral Fakhrizal dan Genius Umar dinilai mampu mengangkat Sumbar dari berbagai bidang. Di tempat kedua ada NA-IC yang juga bisa membawa Sumbar lebih sejahtera,” terang tokoh muda Sumbar ini.

Sebagai tolok ukur sebut Febby, FAGE didukung tiga parpol koalisi pemerintah, Golkar, Nasdem, PKB dengan total anggota DPR RI sebanyak 203 Orang. FAGE juga didukung sejumlah menteri di Kabinet saat ini.

“Kalau kita mengandalkan APBD tak akan mungkin bawa perubahan untuk Sumbar. Itu mustahil sekali. Satu satunya jalan ya kita harus boyong dana pusat sebanyak banyak nya kesini. FAGE punya fasilitas itu untuk Ranah Minang,”ungkap Febby.

Sementara itu tolok ukur NA – IC lanjut dikatakan Febby, didukung oleh Partai Gerindra dengan jumlah anggota DPR RI 78 orang dan dua menteri.

“Sementara Mulyadi dan Mahyeldi partainya berada di luar pemerintahan dan tidak ada mentri di kabinet hari ini. Jadi agak susah jika melakukan lompatan besar untuk Sumbar. percayalah,” ucapnya meyakini.

Febby mengira, pemilih Sumatera Barat adalah pemilih yang realistis. Dengan sulitnya kondisi ekonomi hari ini dan akibat covid 19 ini,tak ada jalan lain kalau daerah berjuluk Tuah Sakato bergantung kepada APBN

“Pilihan ada di masyarakat, butuh Gubernur yang bisa melaksanakan percepatan pembangunan atau terpilih gubernur yang menjalankan roda pemerintahan secara normatif , begini begini saja,” lanjutnya.

FDB juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar datang ke TPS Tanggal 9 Desember 2020. Pastikan Pilhan Gubernur yang mampu menjalankan roda pemerintahan yang cepat untuk maju mengejar ketertinggalan selama ini.

“Kita lihat sekarang Riau putaran ekonominya maju pesat, begitupun Sumut, dan Jambi. Bengkulu juga sudah mulai bergerak maju. Apakah masyarakat mau Sumbar begitu begitu saja. Mari semua lihat potensi dari masing masing calon,”tutupnya.(rls)

The post Ingin Sumbar Maju Pesat ? Pilihannya Antara FAGE atau NA-IC, Ini Keunggulannya appeared first on Prokabar.

“Saya kira ini bisa menjadi awal yang baik utnuk membangun demokrasi yang baik di Sumatra Barat. Dengan begitu, koalisi kami mengapresiasi langkah ini semakin baik untuk memenangkan Pemilu,” kata Febby saat ditemui wartawan.

Dalam kunjungan tersebut, Febby mengakui Partai Nasdem adalah salah satu partai yang memiliki mesin politik yang kuat hingga ke tingkat bawah.

“Ini penting sekali sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Kami percaya bahwa pihak Nasdem mampu bekerja sama dengan baik. Tentu sudah tak diragukan lagi itu,” imbuhnya.

Ke depannya, Feby meyakini tindakan ini bisa semakin mempererat solidaritas koalisi agar turut serta berpartisipasi memenangkan Pemilu.

“Saya positif saja. Karena, perjalanan untuk mencari dukungan masih panjang. Yang terpenting, Bersama koalisi jalan pikiran, kita punya niat baik untuk memajukan rakyat Sumatra Barat. Demi demokrasi, demi Indonesia,” pungkasnya.(rls)

The post Febby Datuak Bangso Sambangi DPW Nasdem Sumbar appeared first on Prokabar.

Hal ini menurut Ketua DPW PKB Sumbar Febby Dt Bangso, menjadi momentum untuk memunculkan calon calon alternatif. Salah satunya adalah akademisi yang sudah memiliki “nama”.

“Dari calon yang ada tidak satupun yang berasal dari akademisi, padahal Sumatera Barat katanya punya potensi industri otak, salah satu rumahnya adalah kampus,” terang Febby Dt Bangso.

Peluang tersebut menurut direktur eksekutif FDB institute ini, sangat terbuka lebar. Apalagi masa sebelumnya sejumlah nama akademisi sudah memberi warna untuk Sumatera Barat, seperti alm Prof. Marlis Rahman dan Fahri Ahmad.

“Sumbar saat ini tidak kekurangan intelektual yang mumpuni untuk memimpin Sumatera Barat, seperti nama Musliar Kasim, Fasli Jalal, dan Andrinof Chaniago, nama nama itu sudah punya reputasi yang tidak diragukan lagi,” papar Febby.

Jika sulit untuk menjadi gubernur, para calon gubernur yang namanya kini mengapung sudah seharusnya melirik tokoh tersebut sebagai wakil gubernur.

“Tokoh nasional itu punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, saya yakin pilihan ini bisa memajukan Sumatera Barat” lanjutnya.

Para akademisi tersebut sebelumnya sudah menyatakan tidak akan maju sebagai calon kepala daerah. ” Itu belum harga mati, jika tujuannya untuk memajukan Sumbar, saya yakin mereka siap turun gunung,” tutup Febby.(rls)

The post Febby Dt Bangso : Saatnya Akademisi Pimpin Sumatera Barat appeared first on Prokabar.