Herry menyebut justru PLTP berkepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar lokasi eksplorasi energi panas bumi untuk menjaga kestabilan curah hujan

“Karena dia (geothermal) punya kepentingan menjaga hutan wilayah setempat untuk tetap terjaga sehingga curah hujan di sana bisa maksimal, sebagaimana kondisi sekarang. Karena dia berkepentingan menjaga penyerapan air,” kata Herry.

Herry mencontohkan seandainya sebuah perusahaan penggarap geothermal mendapatkan izin lahan seluas 5 ribu hektare, yang akan dibangun untuk tempat pembangkit hanya sekitar 50 hektare, atau hanya 1% nya saja.

Namun, perusahaan akan berusaha menjaga keseluruhan 5 ribu hektare lahan tersebut agar tetap lestari. Tujuannya supaya kelembaban tanah dan curah hujan di wilayah tersebut tetap maksimal.

“Luasan izin yang diberikan itu umumnya memang sangat luas karena meliputi sebuah kesatuan sistem panas bumi, tapi bukan berarti semuanya akan dipakai untuk pembangunan pembangkit listrik,” jelas Herry.

Herry menginginkan pemahaman seperti ini harus disampaikan kepada masyarakat. Karena kata dia masih ada sebagian kecil masyarakat yang terprovokasi isu-isu negatif yang menyebutkan geothermal akan memakan banyak lahan serta merusak lingkungan serta mengakibatkan bencana kekeringan.

“Justru geothermal akan berusaha mencegah kekeringan,” ujar Herry.

Secara keseluruhan di Sumbar terdapat potensi energi panas bumi sebanyak 1.700 megawatt (MW).

Potensi ini tersebar di 18 titik yang berada di sepanjang Bukit Barisan, yakni di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Agam.

Namun, energi panas bumi yang sudah berjalan baru ada di Solok Selatan, yang dikelola oleh PT. Supreme Energy Muara Laboh sejak 2019 lalu. Di Solsel, kapasitas yang dihasilkan 110 MW.

Selain itu, ada 5 titik lagi yang sudah mendapatkan izin Wilayah Kerja Penambangan (WKP) yaitu di Gunung Talang, Solok, WKP Sumani, Solok, wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (WPSPE) Bonjol, Pasaman.

Kemudian WSPE Tandikek di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Padang Pariaman. Satu lagi adalah pengembangan tahap dua PLTP di Solok Selatan.

Herry mengatakan pemerintah daerah sudah berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai banyaknya manfaat yang dirasakan bila di daerah mereka geothermal berdiri.

Terutama masyarakat di hulu yang sebagian warganya masih menolak kehadiran geothermal.

Pemda sudah pernah mengajak perwakilan masyarakat dan juga tokoh-tokoh melakukan studi banding melihat keberhasilan geothermal di daerah lain seperti di Solok Selatan.

Setelah itu, sudah banyak masyarakat yang mulai menerima kehadiran geothermal.

Sekarang, Herry berharap tokoh-tokoh masyarakat turut membantu sosialisasi bahwa geothermal tidak merusak lingkungan dan justru memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan, terutama di bidang ekonomi.

“Secara PAD, ada beberapa. Pertama daerah bagi hasil untuk pusat provinsi dan daerah penghasil. Kemudian daerah penghasil itu dia juga mendapatkan CSR. Kemudian ada ada namanya bonus produksi. Bonus produksi itu besar,” terangnya.

“Kemudian ada keuntungan lain dalam tahap pembangunan seperti penyerapan tenaga kerja. Akan banyak multiplier effect yang dirasakan masyarakat. Terutama daerah setempat. Jadi saya pikir ini sudah merupakan suatu keniscayaan. Di samping program pemerintah untuk pengembangan energi bersih,” pungkasnya. (*/rel)

The post ESDM Sumbar: PLTP Tidak Merusak Lingkungan, Justru Jaga Kelestarian appeared first on Prokabar.

Ahli Geologi yang juga Kasi Pengurusan Air Tanah Dinas ESDM Sumbar Dian Hadiansyah di Padang, Sabtu mengatakan pihaknya telah melakukan penelitian bersam BPBD Kota Padang dan biro PLN, hasilnya disimpulkan bahwa sistem kelistrikan di rumah ini bermasalah dan menyebabkan tanah yang berada di depan pintu masuk panas.

Ia mengatakan terjadi kesalahan dalam pemasangan kabel listrik di rumah tersebut dan masuk ke “grounding” dan menyebabkan listik tersalur ke bawah rumah dan menyebabkan panas.

Selain itu lokasi rumah yang dekat dengan bibir pantai membuat lokasi itu tidak mungkin terjadi panas bumi karena panas bumi hanya ada di wilayah patahan Sumatera seperti Solok Selatan, Pasaman dan lainnya.

Ia mengatakan sejak awal pihaknya sudah menduga persoalan tersebut diakibatkan masalah kelistrikan yang menyebabkan titik tersebut panas.

“Kita melibatkan pihak PLN dan BPBD Padang dalam melakukan penelitian terkait kasus ini,” kata dia.

Selain itu teknisi CV Mahesa Ujang mengatakan pemasangan instalasi listrik dari meteran ke “gounding” rumah terbalik sehingga meneyebabkan panas.

“Listrik itu masuk ke tanah dan membuat tanah panas. Ini murni soal kelistrikan,” kata dia.

Sebelumnya masyarakat Kota Padang dihebohkan dengan lantai di sebuah rumah di Pasir Jambak Koto Tangah Kota Padang panas dan dapat mematangkan telur apabila di letakkan di atas titik tanah tersebut.

Dari seluruh bagian rumah tersebut hanya satu titik yang memiliki temperatur tinggi dan titiknya tepat di depan pintu rumah dan di bawah instalasi listrik yang terpasang di dinding rumah tersebut.(*)

The post Dinas ESDM : Tanah Panas di Padang Akibat Kabel Listrik Bermasalah appeared first on Prokabar.

Kegiatan tersebut merupakan bukti komitmen PLN untuk mewujudkan rasio elektrikasi desa 100 persen untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pada peresmian yang dilakukan Wamen ESDM Archandra Tahar itu turut hadir Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggaleg, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Korta Sabeleike bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Wiluyo Kusdwiharto, GM PLN UIW Sumbar Bambang Dwiyanto beserta jajaran manajemen PLN UIW Sumbar lain.

Archandra mengatakan program Listrik Desa ini diadakan untuk mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kementrian ESDM, sangat mendukung program tersebut karena hal itu merupakan wujud dari energi yang berkeadilan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pembangunan termasuk dalam hal ini penyediaan listrik kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Archandra Tahar mengapresiasi langkah PLN UIW Sumbar dalam upaya melistriki 100 persen daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) yang merupakan kebutuhan utama untuk kehidupan masyarakat.

“Patut kita syukuri bahwa program listrik desa di Kepulauan Mentawai suda terlaksana dengan baik oleh PLN,” ujar Archandra Tahar dalam kegiatan tersebut.

Sementara Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, saat ini pasokan listrik di Provinsi Sumatera Barat aman dan andal dengan kapasitas Pembangkit 703 MW dengan  beban puncak sebesar 593 MW. Selain dipasok dari pembangkit sendiri, Provinsi Sumatera Barat juga dipasok dari Sistem interkoneksi 150 kV.

Ia mengungkapkan, program Listrik Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini merupakan bagian dari Pogram Listrik Desa di seluruh Regional Sumatera dimana pada tahun 2018 telah membangun 1.954 kms Jaringan Tegangan Menengah, 1.710 kms Jaringan Tegangan Rendah  dan 647 gardu dengan kapasitas 50.000 kVA.

Dengan kondisi kelistrikan tersebut, PLN tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Sumatera Barat melainkan juga siap mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui ketersediaan pasokan listrik.

“Dengan moto PLN ‘listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik’, kami berharap dengan terlistrikinya desa ini program pemerintah dapat berjalan dengan cepat sehingga terdapat peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan hidup masyarakat Desa Bosua dan Beriulou,” ujarnya.(mbb)

The post Wamen ESDM Resmikan Listrik Pedesaan di Kepulauan Mentawai appeared first on Prokabar.

Setelah beberapa waktu lalu Kementerian yang dipimpin dwi tunggal Ignasius Jonan serta Archandra Tahar itu mengirim tim badan geology ke Palu, maka Kamis (11/10), Kemen ESDM memastikan akan mengerahkan kembali tim pemetaan (maping) bencana tersebut.

Tidak hanya untuk Palu, tapi juga daerah lain yang dilanda bencana. Termasuk Sumbar. “Ke seluruh daerah di Tanah Air. Tapi, khusus Sulteng, itu lebuh detail,” sebut Archandra Tahar, saat dihubungi Prokabar, di sela sela kunjungannya ke Palu, Sulteng.

Badan Geologi Kementerian ESDM kata Archandra, sudah mengirim tim untuk maping kegempaan. Maping untuk dampak, terus juga maping di mana saja yang terjadi likuifaksi dan dampak lainnya karena gempa di sana. “Juga terjadinya longsor di wilayah lainnya karena di Palu itu kiri kanannya adalah tebing tinggi,” kata Wamen ESDM.

Archandra memerintahkan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendra, untuk menyampaikan hasil analisis tersebut. Nantinya akan terdapat rekomendasi wilayah mana saja yang bisa kembali dibangun rumah atau bangunan lainnya.

“Analisis tersebut diperlukan agar Kementerian PUPR bisa menyesuaikan teknologi bangunan dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi rumah warga yang terdampak gempa maupun tsunami. Hal itu untuk mengurangi dampak bencana di kemudian hari,” jelas Archandra Tahar.

Archandra juga turut berduka, atas musibah longsor dan air bah di sejumlah daerah di Sumbar kemarin yang menewaskan beberapa warga. (vbm)

The post Sejumlah Daerah Dilanda Bencana, Ini Langkah Wamen ESDM appeared first on Prokabar.

Dead stock crude oil ini terdapat pada tangki-tangki fasilitas produksi migas milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dead stock atau dengan sebutan lainnya, unpumpable stock adalah volume produk crude oil (minyak mentah) hasil pengeboran yang mengendap di dalam tangki dan tidak dapat dipompakan untuk penyaluran, sehingga tidak dapat termanfaatkan.

Arcandra menginginkan agar volume stok crude oil yang selama ini mengendap (dead stock) dapat dimanfaatkan untuk dijual dan menambah penerimaan negara di sektor migas.

“Pemerintah menginginkan stok-stok yang selama ini tidak bisa dipompa, diam di tangki, itu bisa kita bersihkan dan bisa kita jual. Sehingga yang dinamakan dead stock yang selama ini diam, menjadi bermanfaat,” ujarnya.

“Angka dead stock kita sekarang sekitar 3,6 juta barel di seluruh Indonesia. Nah, ini mampu enggak kita kurangi pada level yang reasonable,” kata Arcandra.

Selama ini, untuk wilayah kerja migas dengan kontrak bagi hasil skema cost recovery, dead stock berpotensi dibebankan pada biaya yang harus dibayarkan oleh negara. Hal ini tentu tidak efisien dan berpotensi mengurangi PNBP migas dari kelebihan pembebanan cost recovery.

Arcandra optimis dari sisi teknologi, KKKS di Indonesia mampu untuk mengonversi dead stock ini menjadi produk yang bermanfaat dan bisa dijual.

“Karena isunya bukan masalah teknologi dan isu technical engineering. Hasil dari dead stock yang sudah diambil bisa dibawa ke kilang-kilang di dalam negeri untuk diolah kembali,” ungkapnya.

“Teknologinya ada, dari beberapa opsi nanti kita evaluasi mana yang secara teknologi feasible (layak) dan secara keekonomian masuk,” pungkas Arcandra. (*/hdp)

The post Ada Potensi 3,6 Juta Barel ‘Dead Stock’ di Fasilitas Produksi Migas yang Tidak Termanfaatkan appeared first on Prokabar.

Melansir dari Website KESDM, Senin (3/9) istilah whistleblower adalah sebagai “peniup peluit” ada yang menyebutkan “saksi pelapor” atau bahkan “pengungkap fakta”.

Peran whistleblower sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Ada sejumlah kriteria dalam melakukan pengaduan diantaranya apabila yakni, ada penyimpangan kasus yang dilaporkan, menjelaskan dimana, kapan kasus tersebut dilakukan, siapa pejabat / pegawai yang melakukan atau terlibat, bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan dan dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian pengaduan akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Kementerian ESDM akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena Kementerian ESDM hanya fokus pada informasi yang di laporkan.

Supaya Kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama Anda, atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.
2. Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda.
3. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (username), kata sandi (password) serta nomor registrasi Anda.
Agar pelapor tidak ragu melakukan pengaduan pada whistleblowing system, Kementerian ESDM memberikan hak perlindungan sebagai whistleblower sebagai berikut

1. Kerahasiaan identitas
2. Memberikan keterangan tanpa tekanan
3. Mendapat perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan dan jaminan hak kepegawaian.
4. Mendapat nasihat hukum.
5. Perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengembangkan pelaksanaan dari WBS ini, Kementerian ESDM juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertujuan untuk mengatasi kendala dan hambatan serta mengoptimalkan upaya perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan KESDM. (*/hdp)

The post Kementerian ESDM Sediakan Layanan Aplikasi Pengaduan Korupsi appeared first on Prokabar.