Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan penyaluran ini merupakan wujud konsistensi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Forum Nagari menjadi wadah kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat untuk merancang serta mengimplementasikan program yang benar-benar dibutuhkan warga,” ujarnya.

Win menambahkan, program Forum Nagari sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden. “Melalui program ini, kami mendukung upaya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, kontribusi PT Semen Padang tidak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar, tetapi juga mendukung agenda besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan,” katanya.

Bantuan yang disalurkan meliputi beasiswa pendidikan hingga perbaikan pipanisasi air bersih. “Program beasiswa diharapkan menjadi penyemangat generasi muda untuk terus berprestasi. Sementara perbaikan pipanisasi Pamsimas diharapkan mengatasi persoalan air bersih yang mendesak bagi warga,” lanjut Win.

Ia menambahkan, hubungan PT Semen Padang dengan masyarakat Indarung sudah terjalin erat sejak lama. “Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar perusahaan tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan industri semen, sehingga bisa terus memberi manfaat yang lebih luas,” ujarnya.

Perwakilan KAN Lubuk Kilangan, Mulyadi Malin M, berharap dana tersebut tepat sasaran. “Semoga Forum Nagari membawa manfaat nyata bagi warga dan menjadi bukti sinergi perusahaan dengan masyarakat,” katanya.

Ketua Forum Kecamatan Lubuk Kilangan, Ivan Arizal, juga mengapresiasi dukungan PT Semen Padang. Menurutnya, program-program yang dijalankan langsung menyentuh kebutuhan warga. “Mulai dari beasiswa anak sekolah hingga pipanisasi air bersih, semua memberikan dampak nyata. Forum hanya menjadi jembatan, sementara PT Semen Padang yang mewujudkannya,” ujarnya.

Ketua Forum Nagari Kelurahan Indarung, Edwar, menambahkan total dukungan PT Semen Padang melalui Program BMN tahun ini mencapai Rp180 juta untuk sembilan kegiatan. Di antaranya beasiswa bagi 50 pelajar SD hingga SMA di jalur belt conveyor, serta perbaikan pipanisasi Pamsimas yang bermanfaat bagi sekitar 500 rumah.

Adapun rincian program Forum Nagari tahap I, antara lain:
1. Banda Buek: Pengadaan APD petugas sampah (Rp11,25 juta), PMT Posyandu (Rp14,17 juta), peningkatan kapasitas kelompok usaha bed cover (Rp33,75 juta).
2. Batu Gadang: Dukungan untuk MIS Nurul Hidayah (Rp40 juta) dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (Rp16,87 juta).
3. Limau Manis: Budidaya itik petelur untuk rumah tangga miskin (Rp11,25 juta).
4. Koto Lua: Pelatihan magang ke Jepang (Rp36,56 juta) dan rumah belajar gratis (Rp14,06 juta).
5. Limau Manis Selatan: Magang ke Jepang (Rp21,93 juta) dan perbaikan kantor forum (Rp15,75 juta).
6. Lambung Bukit: Pelatihan satpam (Rp70,87 juta) dan pengembangan wisata Lubuk Mande Rubiah (Rp19,68 juta).
7. Pampangan Nan XX: Pengadaan mobiler LKK (Rp7,87 juta), perlengkapan sekolah bagi RTM (Rp27 juta), bantuan usaha batik tulis (Rp15,75 juta).
8. Baringin: Budidaya jamur tiram (Rp16,87 juta), pelatihan tilawah Al-Qur’an (Rp10,12 juta), penambahan modal KUKM (Rp10 juta).
9. Indarung: Beasiswa warga jalur conveyor (Rp14,06 juta) dan perbaikan pipanisasi Pamsimas (Rp30,93 juta).
10. Tarantang: Budidaya sapi (Rp16,87 juta), perlengkapan kongsi kematian (Rp5,62 juta), budidaya jamur tiram (Rp21,37 juta).
11. Lubuk Kilangan: Program MTSS (Rp161,20 juta) dan biaya operasional Forum Nagari (Rp65,79 juta).

Diketahui, pada tahun 2025 ini PT Semen Padang mengalokasikan lebih dari Rp2,2 miliar untuk mendukung 98 program pemberdayaan yang menjangkau lebih dari 4.400 penerima manfaat dalam Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat (RKPM) Program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) 2025, yang dijalankan oleh masing-masing Forum Nagari. (*/Eym)

The post PT Semen Padang Salurkan Dana Forum Nagari Tahap I Rp740 Juta appeared first on Prokabar.

Sebuah batu kecil yang mengenai kaca depan, genangan air yang tampak sepele namun mematikan mesin, hingga risiko pencurian yang kian canggih, semuanya bisa terjadi dalam hitungan detik. Di sinilah pentingnya asuransi mobil sebagai perlindungan strategis yang sering kali terabaikan.

Lebih dari Sekadar Polis: Asuransi sebagai Tameng Finansial Anda

Masih banyak pemilik kendaraan yang enggan membeli asuransi, umumnya karena anggapan bahwa premi asuransi mahal atau proses klaimnya rumit. Padahal, ketika risiko benar-benar terjadi (kecelakaan, kerusakan atau kehilangan kendaraan), biaya yang harus ditanggung bisa mencapai puluhan juta rupiah. Jumlah ini jelas jauh lebih besar dibandingkan premi asuransi yang dibayarkan setiap tahunnya.

Dengan kata lain, asuransi kendaraan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan finansial yang esensial. Namun, untuk mendapatkan manfaat perlindungan yang tepat, penting bagi Anda untuk memahami terlebih dahulu jenis-jenis asuransi kendaraan yang tersedia di pasaran. Pasalnya, tidak semua polis menawarkan jangkauan perlindungan yang sama. Pemilihan jenis asuransi harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi kendaraan, serta nilai ekonomisnya.

Secara umum, terdapat dua jenis asuransi kendaraan yang tersedia saat ini, diantaranya:

• Asuransi All Risk (Komprehensif): Menyediakan perlindungan menyeluruh mulai dari kerusakan ringan seperti lecet atau penyok kecil, hingga kerusakan berat akibat tabrakan, bahkan kehilangan kendaraan. Jenis ini ideal bagi pemilik mobil baru atau kendaraan dengan nilai jual tinggi yang ingin perlindungan maksimal.
• Asuransi TLO (Total Loss Only): Hanya menanggung kerugian total, yaitu jika kerusakan kendaraan mencapai lebih dari 75% atau kendaraan hilang karena pencurian. Karena perlindungannyalebih terbatas, premi asuransi TLO cenderung lebih rendah. Ini menjadi pilihan ekonomis yang cocok untuk mobil dengan usia lebih dari lima tahun.

Memahami perbedaan ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai kebutuhan, sehingga kendaraan Anda tetap terlindungi tanpa membebani keuangan.

5 Tips Memilih Asuransi Mobil yang Tepat

1. Jangan terpaku pada premi murah

Premi rendah bisa berarti perlindungan minimal. Bandingkan manfaat dan reputasi penyedia asuransi secara menyeluruh.

2. Pahami isi polis dengan cermat

Teliti kembali apakah asuransi yang ditawarkan menjamin kerusakan akibat banjir, bencana alam, atau kerusuhan. Jangan sampai Anda kecewa saat klaim ditolak karena hal-hal yang tidak tercakup.

3. Periksa jaringan bengkel rekanan

Beberapa polis membatasi pilihan bengkel. Jika Anda memiliki bengkel langganan, pastikan mereka termasuk dalam jaringan rekanan asuransi.

4. Temukan manfaat tambahan yang berharga

Pertimbangkan untuk memilih provider yang menyediakan fasilitas seperti mobil pengganti, uang transportasi jika mobil diperbaiki dalam jangka waktu yang lama, atau layanan darurat 24 jam yang bisa sangat membantu saat kendaraan Anda sedang diperbaiki.

5. Manfaatkan platform perbandingan

Kini tersedia solusi praktis untuk menemukan proteksi ideal bagi kendaraan Anda. Beberapa marketplace asuransi hadir dengan fitur canggih, membantu Anda menghemat waktu sekaligus memastikan Anda memperoleh perlindungan optimal tanpa harus repot melakukan riset manual.

Lifepal: Membeli Asuransi Mobil Tanpa Ribet di Ujung Jari Anda

Kini, mencari asuransi mobil tidak lagi sesulit dulu. Platform perbandingan asuransi digital seperti Lifepal hadir sebagai solusi cerdas untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik tanpa proses yang berbelit.

Dengan membeli asuransi mobil di Lifepal Anda bisa:

• Membandingkan beragam produk dari perusahaan asuransi terkemuka dalam hitungan detik.
• Melakukan konsultasi gratis dengan tim profesional dan berpengalaman di bidang asuransi. Sehingga, Anda akan dibantu dan dipandu dalam menemukan polis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
• Berkesempatan mendapatkan promo eksklusif untuk hemat premi hingga jutaan rupiah.
• Melakukan seluruh proses secara online: mudah cepat dan bebas kerumitan.

Jangan Tunggu Risiko Menghampiri

Kecelakaan dan kerugian tidak datang dengan peringatan. Satu momen tanpa perlindungan bisa berdampak besar pada kondisi keuangan Anda. Melindungi kendaraan hari ini adalah investasi untuk ketenangan dan keamanan di masa depan.

Sudahkah mobil Anda diasuransikan dengan optimal? Jika belum, sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak. Jelajahi opsi terbaik di Lifepal, dapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup Anda, dan pastikan setiap perjalanan terlindungi dari risiko yang tak terduga.

The post Lindungi Aset Terpenting Anda: Panduan Memilih Asuransi Mobil Terbaik di Era Digital appeared first on Prokabar.

“Dengan berbagai kombinasi kebijakan dan peluang yang kita manfaatkan secara optimal, maka diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di sekitaran atau kisaran 4,5 hingga 5,5 persen di tahun 2021,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/1).

Menperin menegaskan, tekad pemerintah mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2021, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memproyeksi ekonomi global pada 2021 tumbuh sebesar 4,0 persen. Sedangkan, Bank Pembangunan Asia atau ADB memperkirakan di angka 5,3 persen dan Dana Moneter Internasional atau IMF membidik 5,2 persen.

Selain itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun depan bakal berada di kisaran 4,4 persen, dan Bloomberg Median memasang target sekitar 5,6 persen.

“Sementara untuk outlook APBN, yang sudah ditetapkan pertumbuhannya sebesar 5,0 persen,” jelas Agus.

Menperin menyebutkan, beberapa langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan, antara lain melakukan pengadaan dan pemberian vaksin kepada masyarakat.

“Game changer pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi adalah pelaksanaan vaksinasi itu sendiri,” ujarnya.

Selain vaksinasi, kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di 2021 juga meliputi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, penerapan program PEN yang sudah digencarkan pada 2020.

“Selain itu, sejumlah strategi lainnya selalu kami siapkan, salah satunya dengan melanjutkan program-program yang ada di Komite PEN atau penanganan COVID-19,” terangnya.

Sebagai langkah mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah juga akan melanjutkan dukungan kebijakan untuk pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Tak hanya itu, pemerintah akan melakukan penyusunan daftar prioritas investasi (DPI) serta pembentukan lembaga pengelola investasi atau LPI,” tutur Menperin.

Sedangkan untuk pengungkit pertumbuhan ekonomi lainnya, adalah program ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, mandatori B30, dan program padat Karya. “Tentu yang tidak kalah penting adalah program pengembangan ekonomi digital,” tandasnya.

Agus menyatakan, optimisme dalam memanfaatkan peluang-peluang pemulihan ekonomi tersebut, didasari dengan strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan dan program yang telah disusun oleh pemerintah.

“Tentunya bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan adalah mutlak, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat kembali bangkit pada tahun 2021 ini,” tegasnya.

Menperin menambahkan, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memacu pemulihan ekonomi di tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan di tengah ancaman gelombang kedua COVID-19.

“Modal yang cukup kuat yang dimiliki oleh Indonesia adalah terkait dengan upaya pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Pemulihan ekonomi sudah dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur di negara-negara maju dan berkembang, yang menunjukkan pada fase ekspansif. Geliat manufaktur juga terjadi di Indonesia yang terdorong dari peningkatan diferensiasi industri.

“Hal ini mengindikasikan adanya optimisme pelaku sektor bisnis terhadap kondisi perekonomian ke depan,” paparnya. (*)

The post Pemerintah ‘Pede’, Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Capai Lima Persen appeared first on Prokabar.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami berharap bahwa sisa anggaran PEN bisa kita serap semua.  Minimal Rp100 Triliun bisa kita salurkan di Kuartal IV 2020,” jelas Ketua Satgas PEN  KPCPEN Budi Gunadi Sadikin, pada Konferensi Pers yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (4/11).

Penyaluran program PEN terbesar berasal dari Klaster Perlindungan Sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp203,9 Triliun dan telah terealisasi Rp176,38 Triliun atau tersalurkan 86,51 persen dari total anggaran. Program-program perlindungan sosial dari bulan ke bulan terus terpenetrasi dengan semakin baik. Program-program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/ Pangan/ Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, dan Diskon Listrik.

“Untuk Klaster Perlindungan Sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 Triliun. Anggaran ini sudah terserap Rp112,7 Triliun (87,44 persen). Sisanya sudah dijadwalkan untuk pencairan di bulan November-Desember,” jelas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.

Program perlindungan sosial yang telah dimulai sejak Maret 2020 merupakan program-program regular yang sifatnya diperluas seperti PKH dan BPNT.  “Sedangkan program-program baru yang sifatnya khusus untuk menghadapi COVID-19 juga telah terselenggara dengan baik berkat kerjasama yang baik antar lembaga dan pemerintah daerah,” tambah Juliari P Batubara.

Penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.

Adapun program khusus untuk menghadapi Covid-19 berupa Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek dengan target penerima 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KPM sudah mencapai target. Dua tambahan program lainnya yang bekerjasama dengan BULOG, yakni Bansos Beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton. Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada bulan September lalu.

“Untuk PKH dari anggaran Rp36,71 Triliun sudah terserap 100 persen. Untuk BPNT dari anggaran Rp43,12 Triliun, sudah terserap Rp37,31 Triliun, dan sisanya ini akan dicairkan di bulan November dan Desember. Jadi Insya Allah pencapaiannya akan 100 persen. Dari sisi anggaran program-program khusus yaitu yang pertama Bansos Sembako Jabodetabek, ini akan selesai di bulan Desember yang saat ini realisasinya Rp5,65 Triliun dari anggaran Rp6,84 Triliun. Kemudian Bansos Tunai masih berjalan sampai bulan Desember dengan realisasi Rp25,86 Triliun dari anggaran Rp32,4 Triliun. Insya Allah ini juga tidak akan menemui kendala untuk realisasi 100 persen. Yang terakhir adalah Bansos Tunai Bagi KPM Sembako non PKH yang sudah dieksekusi sepenuhnya di bulan September lalu dengan anggaran mencapai Rp4,5 Triliun,” papar Juliari P. Batubara.

Beberapa program juga akan langsung dijalankan pada Januari 2021 mendatang, baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarkan Januari – Juni 2021.

Klaster perlindungan sosial dalam program PEN memang diinstruksikan oleh Presiden untuk langsung disusun kembali rencana program penyalurannya pada Kuartal I 2021. Hal ini untuk menjaga konsumsi nasional dan diharapkan berkontribusi untuk pemulihan ekonomi.

“Semua rakyat yang mendapat dampak terbesar dan berada pada strata terbawah harus dibantu. Baik penyerapan sampai Desember 2020 hingga tahun depan, kita akan tetap fokus agar program-program perlindungan sosial baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun Kementerian dan Lembaga lainnya akan kita dorong karena berdampak terbesar bagi masyarakat terbawah,” imbuh Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut lagi, fokus kedua program PEN adalah mengejar penyerapan bantuan untuk UMKM, karena lebih dari 90 persen UMKM menyerap tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 50% PDB Nasional.

“Kita masih ada sisa 2 bulan di Kuartal IV 2020 ini. Sisa anggaran PEN secara keseluruhan Rp170-180 Triliun. Minimal kita mengejar penyerapan Rp100 Triliun sampai Desember, dan jika bisa menyerap semuanya,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

“Semoga program-program yang diluncurkan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19,” tutup Juliari P. Batubara. (*)

The post Realisasi PEN Capai Hampir 53 Persen appeared first on Prokabar.

“Jadi kuartal III mungkin (pertumbuhan ekonomi) minus 3 lebih sedikit dan itu adalah trennya membaik, trennya positif. Mungkin sehari-dua hari, tiga hari ini akan diumumkan oleh BPS,” ujar Presiden dilansir Selasa (3/11).

Diungkapkan Presiden, kuartal IV sangat penting sekali untuk bisa terus memperbaiki tren pertumbuhan ekonomi tersebut. Untuk itu, ia meminta agar realisasi belanja pemerintah pada kuartal IV ini dilakukan dengan maksimal.

“Kuartal IV ini sangat penting sekali agar bisa memperbaiki lagi, syukur bisa masuk ke positif. Sehingga belanja/spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal,” ujar Kepala Negara.

Sementara itu untuk indikator angka pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal III, masih berada pada kisaran minus 4. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat tersebut. “Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik,” tegasnya.

Tidak hanya di kuartal IV, Presiden juga mengingatkan agar kementerian/lembaga terus mempertahankan realisasi belanja pada kuartal I tahun 2021 mendatang. Diharapkan daya ungkit di kuartal I tersebut juga terus naik.

”Di kuartal yang pertama 2021 juga harus mulai di-start dari sekarang. Begitu Bapak-Ibu menerima yang namanya DIPA itu sudah bisa langsung ada lelang sehingga nantinya kita harapkan bulan Januari, Februari, Maret tidak stuck, setelah kuartal IV langsung drop,” ujar Presiden mengingatkan.

Secara khusus Presiden menyebutkan realisasi bantuan sosial maupun  belanja modal terutama infrastruktur, baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan kementerian yang lain bisa digiring untuk segera dimulai. (*)

The post Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Kuartal III Minus Tiga Persen appeared first on Prokabar.

“Pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal kedua dan ketiga ini tekanannya akan sangat berat. Pada skenario kita yang berat itu ada di titik mendekati 0. Dan kalau untuk kuartal keduanya itu akan mendekati 0 atau bahkan mungkin bisa negatif. Namun di kuartal ketiga kita harapkan sudah mulai recovery,” ujar Menkeu.

Kalau agak lama, Menkeu sampaikan skenarionya memang kuartal kedua dan tiga kemungkinan tekanannya sangat besar, yaitu pertumbuhan bisa mendekati 0 dan 1,5 atau negatif di minus 2 persen dan diharapkan recovery sudah mulai pada kuartal terakhir tahun ini serta momentum ini akan terus diakselerasi di tahun 2021.

Untuk 2021 range-nya, menurut Menkeu, pemulihan adalah antara 5,5 hingga 4,5 sehingga masih akan dilihat karena hari ini masih harus melihat situasi di kuartal kedua ini dan kecepatan untuk penanganan Covid-19.

“Jadi hari-hari ini pun kalau kita membuat proyeksi, kita masih banyak sekali catatan. Namun tadi path-nya kita berharap kuartal ketiga dan kemudian akselerasinya di kuartal keempat, terutama pemulihan sudah bisa terlihat lebih indikasinya,” kata Menkeu.

Dengan implikasi naiknya jumlah kemiskinan dan pengangguran, Menkeu sampaikan langkah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang tidak bisa dilepaskan.

“Jangka pendek seperti yang disampaikan oleh berbagai menteri, instruksi Bapak Presiden, pertama Kartu Prakerja kita naikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, itu bisa 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK ini bisa diabsorb,” urai Menkeu.

Hal ini, sambung Menkeu, belum termasuk BPJS Tenaga Kerja yang masih memiliki juga uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk memberikan benefit kepada para masyarakat yang terkena PHK, jadi dalam hal ini safety net-nya untuk para pekerja ada di situ.

Untuk dana desa, menurut Menkeu, Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga yang memiliki anggaran diminta untuk melakukan apa yang disebut cash for work atau proyek-proyek padat karya (tunai), utamanya tadi dari Menteri PUPR.

“Menteri PUPR dalam hal ini melakukan peningkatan bagi alokasinya dari sisi untuk menciptakan apa yang disebut proyek-proyek padat karya. Untuk sektor perumahan, kita sudah naiknya fasilitas pertama,” ujarnya.

Kemudian untuk realokasi anggaran, Menkeu jelaskan bahwa dalam hal ini di dalam menciptakan beberapa proyek padat karya di 1.000 lokasi.

Artinya dalam jangka pendek, Menkeu sampaikan bahwa Dana Desa yang juga kemarin selain untuk bansos juga untuk padat karya akan digunakan semua instrumen yang ada untuk bisa membuat dampak negatif akibat PHK atau pengurangan kesempatan kerja bisa di-absorb dengan mekanisme yang sekarang dilakukan.

“Dalam jangka menengah (dan) panjang kita tetap fokus bagaimana memperbaiki daya tahan dari dunia usaha dan bahkan meningkatkan daya tarik dari ekonomi Indonesia,” tandas Menkeu.

Ia juga mengingatkan agar jangan lupa kalau terus fokus pada reform dan menjaga dampak Covid-19 ini seminimal mungkin karena Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu negara yang punya potensi untuk menarik investasi atau capital untuk meningkatkan dunia usaha.

“Beberapa langkah seperti Jepang akan melakukan relokasi perusahaannya dari RRT ke luar atau dari negara lain, itu juga memberikan opportunity,” ujarnya.

Jadi, Menkeu sampaikan akan melakukan langkah-langkah untuk membuat kondisi perekonomian tetap baik dan bisa menarik investasi atau membuat perusahaan-perusahaan tetap bertahan dalam situasi yang memang sangat berat.

“Tidak ada yang tidak terkena, namun dalam hal ini yang terkena bisa bertahan dalam situasi yang sulit, itu yang kita akan terus fokuskan. Maka insentif-insentif pajak seperti yang sudah kita sampaikan akan dilakukan,” urainya.

Untuk saat ini, Menkeu sampaikan masih fokus di industri manufaktur, tapi kemarin Menko Perekonomian bersama Kemenkeu sudah memutuskan untuk melakukan tambahan apa yang disebut insentif pajak ke 11 sektor lain di luar sektor manufaktur.

“Ini termasuk sektor transportasi, sektor perhotelan, sektor perdagangan, sektor-sektor lain yang mendapatkan dampak. Ini yang nanti akan disampaikan,” tandasnya.

Dengan insentif pajak ini, Menkeu jelaskan seperti Pasal 21 yaitu pajak karyawan, PPN yang dipercepat, pajak korporasi yang dikurangkan untuk pembayaran berkalanya 30 persen, semuanya diharapkan bisa memberikan daya tahan bagi perusahaan-perusahaan di seluruh 11 sektor yang kita anggap mendapatkan dampak yang sangat negatif dari adanya Covid-19 ini.

“Dengan pemberian stimulus ini, kita harapkan kemampuan dari sektor-sektor usaha untuk bertahan bisa ditingkatkan,” katanya.

Langkah lainnya dalam jangka panjang, menurut Menkeu, adalah dengan omnibus law dan berbagai reform yang dilakukan yang bertujuan supaya sektor-sektor ini bisa mampu bertahan, namun juga mampu menarik modal baru.

“Ini yang nanti akan terus kita perbaiki sehingga Indonesia mampu untuk menarik kembali kegiatan ekonomi. Dan oleh karena itu kemudian kemiskinan dan pengangguran bisa terus dikembalikan pada track penurunan,” urainya.

TKDD tahun 2020 mengalami penurunan, menurut Menkeu, karena memang dilakukan apa yang disebut adjustment akibat adanya penurunan penerimaan pajak.

Jadi dalam hal ini, Menkeu sebutkan tadi untuk TKDD-nya tahun 2020 ini diproyeksikan terjadi penurunan karena adanya pendapatan negara yang tadi diproyeksikan akan menurun sekitar 10 persen.

Di dalam Surat Edaran bersama dengan Kemendagri, Menkeu menyampaikan kepada daerah situasi pemotongan TKDD-nya itu sekitar Rp94 triliun.

“Kita akan melakukan secara hati-hati berdasarkan situasi juga dari keuangan negara/APBN dan kondisi masing-masing daerah yang tadi disebutkan ada yang memiliki kapasitas fiskal bagus dan ada yang sangat kecil,” tambahnya seraya menyebut tentu dengan meng-adjustment pemotongan itu berdasarkan kapasitas masing-masing.

Diakui Menkeu, Pemerintah pusat paham bahwa pemerintah daerah akan menghadapi tekanan PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya mungkin akan turun.

Untuk Pulau Jawa, sambung Menkeu, jauh lebih tajam, yaitu PAD-nya bisa drop sampai 40 persen, kalau di luar Jawa barangkali lebih sedikit karena memang pusat dari Covid-19 itu menghantam sangat besar di DKI terutama, yang bahkan PAD-nya mungkin bisa turun sampai 50 persen dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sehingga memang dilihat PAD-nya akan berbeda-beda.

“Oleh karena itu tadi disampaikan untuk belanja-belanja harus disesuaikan. Tadi disampaikan untuk belanja tukin, belanja pegawai, memang ada daerah-daerah yang dalam situasi normal kemarin mereka punya pendapatan besar (dibandingkan pemerintah pusat),” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyebutkan anggaran tersebut didapat dari transfer, dari PAD, kondisi baik sehingga daerah bisa membayar ASN-ASN dengan tukin yang luar biasa tinggi, namun, sekarang dalam situasi ini diharapkan untuk bisa menurunkan paling tidak sama dengan pusat.

“Karena itu memang merupakan salah satu pos yang bisa dihemat tanpa menyebabkan ASN daerah itu mengalami dampak yang sangat negatif, karena tukin pusat pun sudah cukup baik,” tandas Menku.

Soal realokasi dana daerah, Menkeu sampaikan untuk tetap dilakukan dari belanja barang dan belanja modal yang bahkan dalam Surat Edaran memberikan arahan (agar) dihemat sampai 50 persen untuk belanja barang dan modal.

“Tentu ini akan kemudian di masing-masing APBD yang tergantung dari situasi kapasitas fiskalnya nanti kita akan lihat. Namun ini terutama untuk memberikan instruksi kepada daerah karena kita melihat kemarin sampai dengan hari ini, masih ada daerah-daerah yang masih ragu-ragu melakukan penyesuaian. Ini instruksi Bapak Presiden agar betul-betul sangat spesifik,” tandasnya.

Dengan penghematan ini, Menkeu sebutkan untuk mengurangi belanja tapi belanjanya dialihkan untuk masalah kesehatan, bansos dan bantuan dunia usaha.

“Dengan demikian kegotongroyongan antara pusat yang sudah menambahkan belanja untuk kesehatan, untuk bansos dan untuk membantu dunia usaha bisa ditambah lagi dengan pemerintah daerah,” .

Untuk daerah-daerah tentu, Menkeu jelaskan akan melihat kembali dan dipari disebut bagaimana cara memonitornya, Pemerintah pusat memonitor, Mendagri dan Kemenkeu bersama-sama memonitor.

“Apa konsekuensinya bagi yang tidak melakukan? Kita bisa melakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi artinya kita sekarang betul-betul sangat serius,” tandasnya.

Alasan Menkeu karena Presiden hingga hari ini pun tadi menyampaikan bahwa beliau masih melihat beberapa daerah itu yang masih business as usual.

“Belanja sosialnya tidak naik, belanja barangnya masih belum berubah sehingga ini semuanya seolah-olah belum sampai kepada ke daerah bahwa mereka perlu melakukan perubahan dari APBD-nya,” ujarnya.

Untuk implikasi dari penyampaian bencana nasional pandemi Covid-19, Menkeu sampaikan masih bersama-sama dengan K/L lainnya dan dengan OJK akan melihat konsekuensi dari status bencana nasional ini.

“Mengenai bantuan luar negeri, seluruh negara ini sekarang saling bantu membantu. Ada yang memberikan bantuan dalam bentuk in–kind dan juga Indonesia membantu dalam artian karena Indonesia itu salah satu negara penghasil APD terbesar di dunia,” tandasnya.

Jadi kontrak-kontrak dengan negara-negara itu, menurut Menkru, tetap akan dicoba penuhi tanpa harus mengorbankan kebutuhan APD kita di dalam negeri.

Beberapa pembicaraan dengan Korea Selatan, sekarang dengan Jepang, menurut Menkeu, semuanya tujuannya adalah untuk bisa di satu sisi memenuhi APD di dalam negeri, namun juga di sisi lain juga bisa memenuhi kebutuhan dari negara-negara lain yang memang tidak memiliki industri untuk membangun atau membuat APD tersebut.

“Juga untuk ventilator, yang kemarin diumumkan di dunia bahwa property right-nya bisa di-wave, ini berarti membuka kesempatan bagi industri-industri untuk membuat ventilator sesuai dengan spesifikasi kesehatan,” pungkas Menkeu akhiri jawaban. (*)

The post Akhir Tahun, Recovery Ekonomi Diprediksi Dimulai appeared first on Prokabar.

Program quick wins Kemenko Perekonomian ini bertujuan menekan defisit neraca perdagangan nasional. Pemerintah pun terus mendorong pengembangan produk-produk yang memiliki daya saing dan potensi ekspor yang tinggi, seperti produk sektor pertanian yang berkontribusi terbesar ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB), setelah sektor industri dan perdagangan.

Sektor pertanian juga merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit neraca perdagangan. Pada bulan Agustus 2019, sektor pertanian tercatat mengalami surplus sebesar US$ 0,34 atau tumbuh sebesar 12% dari tahun sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, dalam konteks ekonomi yang paling utama adalah mendorong ekspor dan investasi untuk menyelesaikan defisit tersebut.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Pemerintah melakukan 2 (dua) upaya untuk memitigasi defisit Neraca Perdagangan. Pertama, mendorong agar neraca pembayaran surplus melalui peningkatan investasi dengan mendorong Foreign Direct Investment (FDI) dan mengurangi investasi asing jangka pendek (portfolio).

“Selain itu, upaya mengurangi defisit transaksi berjalan ditempuh dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produk ekspor dan mengembangkan substitusi impor”, ujar Sesmenko dalam acara penanaman perdana di Blitar, Selasa (21/1).

Ia menambahkan, beberapa kebijakan jangka pendek yang telah diterapkan oleh pemerintah antara lain perbaikan iklim usaha melalui pelayanan dan perizinan terintegrasi, yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS).

Selain itu juga melalui pemberian insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor, dan pengembangan produk-produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor. Bukan hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk-produk yang berasal dari sektor lainnya, seperti sektor pertanian.

Pisang Cavendish merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas.

Saat ini ekspor pisang Cavendish sudah dilakukan ke beberapa negara yaitu ke Cina, Jepang, Korea, dan Timur Tengah, namun demikian permintaan dari negara tersebut masih belum dapat tercukupi karena keterbatasan lahan produksi pisang Cavendish.

Pengembangan komoditas hortikultura berorientasi ekspor akan terus dilakukan di berbagai daerah dengan tujuan peningkatan ekspor dan investasi serta pemerataan ekonomi melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta dan petani.

“Kita mulai terlebih dahulu dengan demplot di beberapa lokasi dengan luasan sekitar 4 Ha agar para petani dapat melihat secara langsung proses dan keberhasilan dari budidaya tanaman ini. Baru kemudian petani dapat bergabung dalam program ini. Petani akan mendapatkan pendampingan mulai dari proses produksi hingga pemasaran, sehingga petani betul-betul mendapatkan manfaat dan keuntungan yang lebih baik,” imbuh Sesmenko.

Program pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor tersebut merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk mendorong produk lokal yang berdaya saing global.

Sesuai dengan target, pemerintah akan terus mengembangkan Kawasan hortikultura berorientasi ekspor di kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bondowoso dan kabupaten lainnya yang telah berkomitmen.

“Untuk ke depan, saya berharap pola seperti ini dapat terus digulirkan di level nasional, sehingga nantinya akan sangat besar kontribusinya terutama untuk menyelesaikan permasalahan utama ekonomi kita terkait defisit neraca perdagangan. Tentunya diawal pengembangan adalah untuk pasar lokal dulu, dan kemudian secara bertahap disiapkan logistiknya agar lebih efisien untuk tujuan utamanya yaitu mendorong ekspor,” pungkas Sesmenko. (beb)

The post Tingkatkan Ekonomi Daerah, Pemerintah Sasar Blitar Jadi Sentra Pengembangan Holtikultura Berorientasi Ekspor appeared first on Prokabar.

Gubernur Sumbar pengganti Irwan Prayitno harus bisa membuat pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar 7 persen, yang sekarang 5, 02 persen. Berbagai pihak melihat hal ini tidak mungkin, sedang pihak lain, justru memandang sebaliknya. Prof Elfindri ekonom dari Unand menyebut, bisa saja asal mau, sebab banyak hal yang bisa digarap. Kemudian pengamat ekonomi Ronni P Sasmita menyebut, memang agak berat tapi bisa.

Politikus senior Epyardi Asda kepada anggota Jaringan Pemred dua hari lalu di Padang, menyebut PE 7 persen bukan khayalan. “Bisa,” katanya. Sejauh itu Epyardi belum menyatakan akan maju menjadi cagub.
Sejauh itu belum ada cagub Sumbar yang sanggup untuk PE 7 persen.

Sumbar memerlukan gubernur yang tak hanya sebagai calon menteri, tapi bisa membuat PE provisi ini melesat maju. Ini gunanya agar ekonomi rakyat membaik. (nrs)

The post Gubernur PE 7 Persen Terus Bergulir appeared first on Prokabar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, hal-hal yang penting dalam RPJMN ini di antaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi di tengah situasi dunia saat ini.

“Kita mengambil angka kira-kira diantara 5,6% – 6,2%, rata-rata ini ya. Rata-rata selama 5 tahun ke depan, mulai tahun 2020 kita berharap bisa 5,3 %. Kemudian meningkat secara bertahap sampai nanti kita harapkan diatas 6% pada tahun 2024,” kata Suharso dilansir Selasa (7/1).

Seiring dengan target pertumbuhan tersebut, Suharso mengatakan, bahwa pemerintah berharap tingkat kemiskinan bisa diturunkan dari yang sekarang ini 9,41 mudah-mudahan bisa turun ke 7%.

Kemudian tingkat pengangguran terbuka, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, diharapkan juga bisa diturunkan sampai dengan 4,3% dari sekarang itu 5,28. Kemudian Gini Ratio dari 0,382 ke 0,374. Lalu penurunan emisi gas rumah kaca iadalah 27,3% dari tahun 2018 yang tadinya 22,5%. Kemudian indeks pembangunan manusia (human depelopment index) itu diharapkan naik dari 71,39 menjadi 75,54. (*/hdp)

The post Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,6% – 6,2% Dalam Lima Tahun Kedepan appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama mengungkapkan, hal itu terkonfirmasi dari perkembangan investasi pariwisata dan kinerja sektor penunjangnya.

“Ini termasuk target tingkat kunjungan yang tidak tercapai. Di 2018 itu target kunjungan 75.000 orang. Realisasi hanya 72,5 persen,” ujarnya pada Prokabar di Padang, Minggu (8/12).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pariwisata terhadap investasi Sumbar di 2018 hanya 4,53 persen, atau Rp104,6 miliar.

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) USD27,6 juta, atau menyumbang 15,27 persen dari total investasi. Sementara, pertumbuhan sektor transportasi.

Penyediaan jasa akomodasi makanan dan minuman sebagai sektor penunjang juga belum menggembirakan.

Pada 2018, lanjut Wahyu, tumbuh melambat menjadi 7,35 persen, dari 7,96 pada tahun sebelumnya.

“Dia sangat berkaitan erat dengan kegiatan pariwisata. Nah, itu beberapa indikatornya,” sebut Wahyu.

Menurutnya, semua pihak perlu secara pro aktif menarik investor dalam, maupun luar negeri. Sebab, membangun pariwisata tak lepas dari campur tangan swasta.

Keuangan daerah sangat terbatas dalam pengembangannya. “Songket dan Kota Sawahlunto, misalnya. Itu merupakan modal dasar bagi pengembangan wisata Sumbar,” tutupnya. (tds)

The post Potensi Pariwisata Sumbar Belum Terlalu Berdampak Pada Ekonomi appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama menyampaikan tingginya kredit macet itu sejalan dengan melesunya perekokomian daerah sepanjang triwulan tersebut.

“Pada triwulan II 2019, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen atau turun triwulan I yang 5,07 persen,” ungkapnya dikutip Prokabar, Rabu (27/11) dalam Laporan Keuangan dan Ekonomi Bank Indonesia Perwakilan Padang periode Agustus 2019.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, Rasio kredit macet (non performing loans/NPL) kredit UMKM pada triwulan II 2019 secara agregat mengalami peningkatan dari 5,29.

Angka tersebut mengalami peningkatan 0,3 persen dibabdingkan dengan triwulan sebelumnya, sehingga menjadi 5,32 persen di triwulan I.

Selain faktor kelesuan ekonomi daerah, lanjutnya, tingginya rasio kredit macet juga sejalan dengan adanya pertumbuhan penyaluran.

Pada periode tersebut, realisasi kredit UMKM
tumbuh sebesar 12,80 persen atai senilai Rp19,13 triliun, lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan triwulan I 2019 yang sebesar 12,01 persen.

“Menurut golongan kreditnya, peningkatan
pertumbuhan didorong kredit usaha golongan mikro dan kecil yang masing-masing tumbuh 13,04 persen dan 15,66 persen,” terangnya.

Peningkatan itu seiring tingginya aktivitas ekonomi selama Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara di lain sisi, ulasnya, kredit
golongan menengah turun menjadi 8,07 persen dari triwulan sebelumnya sebesar 8,50 persen. (tds)

The post Kelesuan Ekonomi Picu Kredit Macet UMKM di Sumbar appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama menyampaikan, pengaruh itu sejalan dengan perkiraan anjloknya produksi industri pengolahan, utamnya crude palm oil (CPO).

“Ya, karena panen raya sawit telah berakhir. Puncaknya triwulan III,” ungkapnya pada Prokabar dalam Laporan Keuangan dan Ekonomi Daerah di Padang, Sabtu (24/11).

Bank Indonesia mempredksi pertumbuhan ekonomi Sumbar 5,0 persen-5,4 persen. Angka itu lebih rendah dari triwulan IV 2018 yang mencapai 5,50 persen.

Secara tahunan, pertumbuhan diprakirakan berada pada kisaran 4,8 persen-5,2 persen. Prediksi itu sedikit turun dari realisasi 2018 yang mencapai 5,14 persen.

Akibatnya, lanjut dia, pasokan bahan baku ke pabrik menjadi berkurang. Anjloknya produksi tak dapat terelakkan. Kondisi itu berdampak serta pada industri makanan dan minuman.

Sebagian besar atau sekitar 80 persen bahan bakunya berasal dari CPO. “Makanya, sektor industri penghalang utama laju pertumbuhan 3 bulan ke-4 tahun ini,” jelasnya.

Kendati demikian, konsumsi rumah tangga dan investasi pemerintah menjadi penyokong ekonomi triwulan IV. Daya beli masyarakat masih tetap terjaga.

Pertumbuhan tahunan konsumsi swasta diprakirakan 5 persen atau pertama sejak 2018. Investasi pemerintah berlanjut, seiring realisasi belanja modal pemerintah.

“Serta makin giatnya pengerjaan beberapa proyek infrastruktur strategis yang targetnya rampung akhir 2019,” tutupnya. (tds)

The post Ini Dampak Kelesuan Sektor Perkebunan pada Ekonomi Sumbar Triwulan IV 2019 appeared first on Prokabar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama mengungkapkan, setelah melewati musim panen raya pada triwulan sebelumnya, produksi kelapa sawit Sumbar diperkirakan bakal mengalami penurunan.

“Puncaknya mulai triwulan III 2018 sampai triwulan III 2019. Setelah itu diprediksi akan turun,” ungkapnya dalam Kanjian Ekonomi Eegional yang diterima Prokabar di Padang, Senin (4/11).

Penurunan panen itu secara otomatis bakal berdampak serius pada kinerja ekspo Sumbar. Sebab, selama ini CPO dan karet merupakan komoditi penyumbang nilai ekspor terbesar di daerah itu.

Bank Indonesia, mencatat CPO dan karet merupakan komoditas ekspor utama Sumbar. Sepanjang, triwulan III, kontribusi keduanya dalam kinerja ekspor mencapai 66.85 persen.

Kemudian disusul kopi dan teh, 15.30 persen.

Selain itu, lanjutnya, harga CPO yang belum kunjung membaik menjadi penghambat bagi petani meningkatkan produksinya.

Kondisi itu diperparah dengan perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama.

“Perang dagang AS dan Tiongkok yang kian panas dan hambatan dagang internasional membuat kinerja ekspor makin sulit,” jelasnya.

Berdasarkan data Bursa Komoditas Malaysia, rerata harga CPO di triwulan IV 2019 yang menggunakan skema kontrak futures diperdagangkan pada MYR 2200/metric ton.

Di lain sisi, lemahnya permintaan dunia juga berdampak pada permintaan karet alam. Apalagi ditambah dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan kualitas karet jadi rendah.

“Ini tentu berdampak pada harga getah karet yang cenderung rendah di tingkat petani. Ujungnya petani jadi enggan menyadap karet,” tutupnya (tds)

The post BI Prediksi Ekspor Sumbar Triwulan IV Bakal Tertekan, Ada Apa ? appeared first on Prokabar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,45 persen.

“Kemudian kelompok kesehatan sebesar 0,30 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,10 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,41 persen,” kata Suhariyanto melalui siaran pers yang dilansir Sabtu (2/10).

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Oktober) 2019 sebesar 2,22 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2019 terhadap Oktober 2018) sebesar 3,13 persen.

Komponen inti pada Oktober 2019 mengalami inflasi sebesar 0,17 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Oktober) 2019 sebesar 2,80 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Oktober 2019 terhadap Oktober 2018) sebesar 3,20 persen. (*/hdp)

The post Inflasi Bulan Oktober 0,02 Persen appeared first on Prokabar.

Kepala BPS Suhariyanto melalui keterangan tertulis mengatakan satu kota terjadi deflasi di Merauke. Inflasi Mei 2019 terkendali dan bersamaan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga kelompok pengeluaran.

“Pada kelompok bahan makanan sebesar 2,02 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,56 persen, kelompok transpor, komunikasi, jasa keuangan sebesar 0,54 persen,” kata Suhariyanto, Selasa (11/6).

Selanjutnya kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,06 persen, kelompok sandang sebesar 0,45 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,03 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2019 sebesar 1,48 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2019 terhadap Mei 2018) sebesar 3,32 persen. Komponen inti pada Mei 2019 mengalami inflasi sebesar 0,27 persen.

Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Mei) 2019 sebesar 1,17 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Mei 2019 terhadap Mei 2018) sebesar 3,12 persen. (*/hdp)

The post Inflasi Bulan Mei 2019 Hanya Sebesar 0,68 Persen appeared first on Prokabar.