Adapun tiga Ranperda tersebut yakni, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Perubahan atas Perda no.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Datar.

Bupati menjelaskan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu pembangunan di daerah, diantaranya pajak dan retribusi daerah.

“Salah satu sumber Pendapatan Keuangan Daerah yang di pergunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah, berupa pajak dan retribusi daerah,” sampainya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk seluruh pajak dan retribusi daerah wajib disusun dalam satu Peraturan Daerah yang di tetapkan paling lambat 1 Januari 2024, sehingga Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah guna mendukung kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Bupati menjelaskan tentang Ranperda Perubahan atas Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan lagi dengan pertimbangan Dinas PMPTSP yang masih merumpun dengan urusan pemerintahan lainnya. Untuk itu, wajib dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 25 tahun 2021 yaitu menjadi Dinas PMTSP. Sedangkan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sudah harus dalam bentuk badan, tujuan penyesuaian tersebut dengan prinsip yang rasional, proporsional, efektif dan efisien,” jelasnya.

Terkait dengan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Air Minum Kabupaten Tanah Datar, Bupati Eka Putra menyampaikan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal kepada Perumda harus di atur dalam peraturan daerah.

Untuk itu, kata Bupati, dalam rangka pemenuhan modal dasar Perumda agar dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum Perumda kabupaten Tanah Datar yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

Diakhir penjelasannya, Bupati Eka Putra juga menyadari dalam berbagai keterbatasan dalam penyusunan ke tiga Ranperda tersebut diharapkan penyempurnaan baik dari segi bentuk, susunan, bahasa maupun materi yang diatur dan mengharapkan proses pembahasan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat di tetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara itu Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu menyampaikan, setelah nota penjelasan Bupati, pembahasan akan dilanjutkan pada pembicaraan sesi II Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Bupati atas 3 Ranperda tersebut, yang akan diagendakan pada tanggal 27 September 2023 mendatang.

Dikesempatan tersebut, H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Wali Nagari serentak di 54 Nagari yang akan digelar pada tanggal 26 september 2023 besok. (eym)

The post Pemkab Tanah Datar Sampaikan Tiga Ranperda appeared first on Prokabar.

Kabupaten Tanah Datar merupakan satu-satunya Kabupaten/kota yang mewakili Sumatera Barat menjadi Peringkat 1 mengungguli Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Belitung Timur.

Selepas penyerahan penghargaan, Bupati Eka Putra didampingi Kabag Perekonomian yang juga Sekretaris TPID Tanah Datar Masni Yuletri menyampaikan terima kasih atas kerja keras TPID Tanah Datar dan dukungan BUMN/D, OPD dan pihak terkait lainnya.

“Penghargaan ini merupakan buah dan hasil kerja keras, kerjasama serta dukungan semua pihak. Ini tentunya juga untuk masyarakat Tanah Datar,” sampainya.

Dikatakannya lagi, saat penyerahan Presiden RI juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Tanah Datar yang telah meraih 4 kali penghargaan, 3 kali diantaranya menjadi juara 1 di wilayah Sumatra secara berturut-turut.

“Penghargaan hari ini dengan mengangkat program inovasi dinamakan Kasih Sidinda, Ini merupakan penghargaan ketiga kalinya sebagai Peringkat 1 Wilayah Sumatra secara berturut-turut, dimana sebelumnya tahun 2021, 2019 dan tahun 2018 meraih peringkat 2,” terangnya.

Terlepas dari itu semua, tambah Bupati Eka, penghargaaan yang diraih bukan hanya seremonial saja, namun memang memberikan dampak kepada masyarakat Tanah Datar.

“Ketersediaan bahan pokok, seperti beras, telur, cabai, tomat, bawang dan beberapa bahan pokok lainnya dengan kondisi aman dan terkendali, sehingga kenaikan harga di Tanah Datar yang memicu inflasi bisa terkendali,” ujarnya.

Terakhir ke depan, Bupati berharap TPID terus berupaya menciptakan inovasi dalam menangani inflasi di daerah, khususnya Tanah Datar.

Sementara Presiden Joko Widodo meminta Kepala Daerah menjaga inflasi dan harus sigap dalam meningkatkan cadangan pangan.

“Karena pentingnya pengendalian inflasi, setiap daerah harus memiliki cadangan pangan sendiri, seperti memastikan pasokan beras dari petani. Optimalkan fiskal daerah untuk inflasi. Inflasi ini kunci. Pertumbuhan ekonomi kunci. Dua hal itu penting sekali. Semua negara konsentrasi di dua hal ini,” pungkasnya. (Eym)

The post Tanah Datar Peringkat 1 TPID Award, 3 Kali Berturut-turut Kategori Wilayah Sumatera appeared first on Prokabar.

acapaian dan realisasi yang masih rendah harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan OPD terkait.

“Capaian dan realisasi rendah ini tentu memiliki alasan dan penyebabnya tersendiri, karena itu ke depan ini menjadi tugas berat kita semua agar capaiannya akan terealisasi 100 persen sampai masa akhir yang telah ditetapkan,” sampai Bupati Tanah Datar
Eka Putra saat rapat Monitor dan Evaluasi (Monev) terhadap program dan kegiatan Pemerintah Daerah Triwulan II.

“Kegiatan Monev bukan untuk mencari kesalahan pihak atau Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, namun merupakan langkah strategis untuk meningkatkan capaian realisasi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan,” ujar Bupati Eka Putra.

Bupati meminta, hal itu bisa menjadi perhatian, karena akan mempengaruhi realisasi serapan anggaran secara umum.
” Saya minta kepada OPD memahami dan mencermati Perpres Nomor 7 tahun 2022 tentang Juknis DAK Fisik,” pesannya.

Bupati kemudian juga menegaskan Perangkat Daerah untuk menyiapkan segala persyaratan pencairan dan DAK Fisik sesuai tahapan yang telah ditentukan.

“Persiapkan dengan baik, jangan sampai terjadi kesalahan dan keterlambatan penyampaian dokumen, karena itu stakeholder terkait harus saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai hasil sesuai target dengan maksimal,” sampai Bupati.

Hal senada juga disampaikan Wabup Richi Aprian. Dia meminta agar OPD dan instansi terkait menyingkirkan ego sektoral antar OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.

“Saya harap, ego sektoral antar instansi dan dinas disingkirkan. Kita satu, yakni Pemerintah Daerah Tanah Datar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo,” ujarnya.

Wabup juga berharap, OPD terkait saling bersinergi dan bekerjasama dalam menekan dan menuntaskan angka stunting di Tanah Datar.

“Sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting tentu diharapkan OPD terkait bersama-sama menuntaskan penurunan angka stunting agar memenuhi target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,” ujarnya. (eym)

The post Realisasi Program dan Kegiatan Di Tanah Datar Masih Rendah appeared first on Prokabar.

Dengan pelaksanaan Pagaruyung Islamic art Festival, Kabupaten Tanah Datar tidak hanya akan dikenal hanya sebagai destinasi budaya, akan tetapi juga akan dikenal sebagai destinasi religi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat membuka Pagaruyung Islamic art festival, Kamis (4/5/2023) di halaman Istano Basa Pagaruyung.

Bupati juga sampaikan apresiasi kepada Tigo Tali Sapilin yaitu Ninik Mamak (LKAAM), Alim Ulama (MUI) dan Cadiak Pandai (Pemerintah) yang telah mengangkat event tersebut. Ia berharap ini bisa menjadi Kalender Event Unggulan Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya.

Selain itu, kata Bupati, pelaksanaan Pagaruyung Islamic art Festival di Istano Basa Pagaruyung merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan filosofi ABS-SBK, apalagi Kabupaten Tanah Datar banyak memiliki sejarah tentang perkembangan Islam ini dibuktikan dengan banyaknya masjid yang sudah berusia ratusan tahun.

Eka Putra juga tegaskan, Pemerintah Tanah Datar komit untuk peningkatan pengamalan agama melalui program unggulan diantaranya Satu Rumah Satu Hafizh dan sampai saat ini sudah ada 13.470 hafizh/hafizah dibawah naungan 297 rumah tahfizh, diantaranya 14 rumah tahfiz binaan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah se Tanah Datar.

Di kesempatan itu, Bupati Eka juga mengajak masyarakat untuk mengukseskan tahun kunjungan wisata 2023 dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dengan menghelat 50 event yang tersebar di seluruh kecamatan di Tanah Datar.

Dilain pihak, Kadis Pariwisata Sumbar diwakili Kabid Pemasaran Asril sampaikan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata akan selalu mendukung event yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tanah Datar.

“Pemerintah Provinsi sangat apresiasi Pemkab Tanah Datar yang selalu gencar melaksanakan event dalam rangka melestarikan adat, budaya dan religi. Semua itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami juga apresiasi atas telah di launchingnya kalender event Kabupaten Tanah Datar tahun 2023, apalagi itu dilakukan di luar daerah yaitu di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketua LKAAM Aresno Dt. Indomo sampaikan berkat kerjasama dari tigo tali sapilin dapat mengangkat kegiatan ivent untuk mendukung program daerah khususnya melestarikan,adat, budaya dan religi yang berdasarkan ABS-SBK dengan harapan kegiatan ini berkelanjutan setiap tahun.

“Terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mendukung kegiatan Pagaruyung islamic art festival yang diangkat dari kesepakatan dari tigo tali sapilin untuk melestarikan adat,budaya dan religi di Tanah Datar menuju kabupaten Tanah Datar madani dengan harapan berkelanjutan setiap tahun,” sampainya.

Di kesempatan tersebut juga di serahkan sebanyak 10 lembar sertifikat halal kepada pengusaha UMKM. (eym)

The post Pagaruyung Islamic Art Festival, Diklaim Sebagai Event Religi Terbesar di Sumbar appeared first on Prokabar.

Bebeda dengan tahun sebelumnya Shalat Idul fitri kali ini dilaksanakan di lapangan Cindua Mato. Terpantau, Shalat berlangsung aman dan lancar yang dimulai pukul 08.15 WIB.

Selama khotbahnya, Ismail Novel, dosen IAIN Bukitinggi menyampaikan tentang makna iman bagi masyarakat muslim.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar dalam sambutannya menyampaikan berbagai program yang telah dicapai selama kepemimpinannya bersama Richi Aprian sebagai Wakil Bupati.

Adapun program yang dimaksud seperti bajak gratis untuk petani, asuransi ternak dan pengembangan pariwisata di Tanah Datar.

” Kami mengajak masyarakat untuk bersama mensukseskan program satu nagari satu event. Adapun ivent yang akan diselenggakaran  selama libur lebaran idul fitri 1444 hijriah wisata budaya di nagari Andaleh Baruah Bukik, Sungayang, festival selaju sampan dan pacuan kuda tradisional,” kata Bupati

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyatakat ranah dan rantau untuk mendukung program pemerintah yang seyogyanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

” kami juga mengharapkan dukungan, peran serra dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat baik di ranah maupun di rantau untuk mensukseskan kegiatan pembangunan yang telah dirancang dan tujuannya sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Eka Putra.

Terkait perbedaan waktu Shalat, ketua PBHI menegaskan bahwa perbedaan waktu pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 H yang terjadi tidak menjadi perselisihan atau persoalan.

“Meski ada perbedaan waktu shalat, akan tetap disini PBHI tetap memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan Shalat Idul Fitri ,” ujarnya. (eym)

The post Ribuan Masyarakat Shalat Idul Fitri di Lapangan Cindua Mato appeared first on Prokabar.

Bertempat di Masjid Baitul Makmur Tiga Batur Sungai Tarab, dana insentif tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah daerah kepada guru LPA dan Petugas Masjid.

” pemerintah daerah membantu dana insentif yang diserahkan hari ini untuk guru TPA/LPA dan petugas masjid kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Sungayang masing-masing untuk guru TPA/LPA sertifikasi sebesar Rp2.400.000 serta untuk guru TPA/LPA non sertifikasi dan petugas masjid non sertifikasi sebesar Rp1.600.000,” kata Eka.

Bupati juga menyampaikan, total bantuan insentif yang telah dianggarkan sebesar Rp4.247.400.000 untuk 1.980 orang Guru LPA dan 332 orang petugas masjid se Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu diminta kepada Dinas terkait untuk berhati-hati dan teliti dalam menyalurkannya.

“Saya ingatkan kepada dinas terkait, Saya tidak ingin mendengar ada guru LPA atau petugas masjid yang seharusnya mendapatkan insentif tetapi malah tidak dapat, begitu juga sebaliknya yang seharusnya tidak dapat malah mendapatkannya. Untuk itu tolong ini betul-betul dilihat dan diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PPPA kabupaten Tanah Datar Afrizon selaku penanggung jawab anggaran kegiatan ini dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan dana insentif yang diberikan kepada para guru LPA dan petugas masjid tahun ini merupakan yang terakhir dengan sistem sertifikasi. Sementara untuk tahun 2024 nanti sudah menggunakan sistem akreditasi.

“Ini adalah bantuan terakhir menggunakan sistem sertifikasi karena tahun depan kita sudah harus menggunakan sistem akreditasi. Untuk ini kami mendorong agar para guru LPA untuk berbenah dan mulai memperbaiki sistem pada masing-masing LPA, sehingga bisa mendapatkan akreditasi A saat dilakukan penilaian nantinya,” pungkasnya. (eym)

The post Guru LPA dan Petugas Mesjid Terima Insentif appeared first on Prokabar.

Kedatangan tim yang tetdiri dari tim penilai independen Prof. Dr. Hermanto Siregar dan tim penilai utama Drs. Sri Bagus Guritno, Ak, M.Sc bersama tim teknis dari Bapenas RI untuk melakukan penilaian tahap akhir setelah lolos 12 besar nasional.

Kehadiran tim penilai PPD tahun 2023 itu disambut langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM bersama Ketua DPRD H. Ronny Mulyadi Dt. Bungsu, dan juga Wakil Ketua Anton Yondra.

Turut menyambut rombongan tim penilai Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten Ekobang Abdul Hakim, Kepala Bappeda Litbang Alfian Zamra beserta jajaran, Kadis Pertanian Sri Mulyani beserta jajaran, beberapa kepala OPD dilingkup Pemda Tanah Datar.

Dalam sambutannya, Eka Putra sekilas latar belakang lahirnya inovasi Biaya Operasional Membajak Sawah Secara Gratis (Bombastis) di Tanah Datar.

“Dulu sekitar tahun 2018 sebelum Saya sebelum terpilih menjadi Bupati Saya sering keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dan berdiskusi dengan masyarakat yang sebagian besar petani. Sehingga keluhan dan aspirasi yang mereka sampaikan pun sekitar masalah pertanian,” kata Eka Putra.

Dari beberapa pertemuan dan diskusi bersama petani lanjutnya, ada beberapa poin yang menjadi catatan waktu itu.

” Cerita ini menjadi beban pikiran Saya. Sehingga mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati, ada 4 program unggulan kami yang berkaitan dengan petani,” terang Bupati.

Dijelaskannya, 4 program yang berkaitan langsung dengan petani tersebut antara lain Program Bajak Sawah Gratis atau sekarang disebut Bombastis, Asuransi Tani, Perbaikan Irigasi dan peningkatan kuota pupuk bersubsidi.

Disampaikannya lagi, selain 4 program yang dijanjikan kepada masyarakat, dalam menjabat bersama steak holder lainnya Pemda Tanah Datar juga mengaktifkan UPPO. Ini dilakukan dengan harapan, ke depan para petani Tanah Datar tidak lagi tergantung kepada pupuk kimia.

“Alhamdulillah apa yang kami cita-citakan tercapai sesuai target yang tercantum pada roadmap program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Inovasi bombastis pada tahun 2022 berhasil melampaui target yang kami rencanakan semula, dari target 4.200 hektare terealisasi seluas 4.204,49 hektare atau 100,11% yang meliputi 7.900 orang petani penerima manfaat,” ulasnya.

Diakhir penyampaiannya, Bupati berharap agar penilaian ini dapat berjalan dengan lancar dan kepada seluruh steak holder yang terkait juga diminta untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim penilai.

Sementara Ketua Tim penilai Prof. Dr. Hermanto Siregar mengatakan bahwa verifikasi lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan apa yang telah dipresentasikan oleh Bupati pada eksposnya saat penilaian tahap II beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Sejauh yang kami lihat semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan, namun kita akan lihat besok saat Focus Grup Discussion (FGD) karena tentu jangkauannya akan lebih luas,” ujar Hermanto.

Selain itu tambah Hermanto, tujuan lain dari verifikasi lapangan ini adalah untuk melihat langsung apa kelebihan inovasi bombastis dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sementara terkait dengan keberadaan bengkel alsintan yang menunjang inovasi bombastis, Hermanto mengatakan akan sangat membantu dan menguntungkan bagi petani karena biaya perbaikan alsintan sudah ditanggung oleh pemerintah.

“Kalau dihitung-hitung dengan adanya inovasi bombastis petani akan hemat biaya sekitar 1 juta rupiah per hektare, sehingga ini tentunya akan menambah semangat para petani,” sampainya.

Hermanto juga mengatakan bahwa program ini juga harus didukung oleh pemerintah pusat dan juga provinsi karena APBD jumlahnya sangat terbatas.

“Harapan kita, kalau program ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan juga provinsi tentu akan lebih banyak lagi masyarakat yang akan mendapatkan manfaat,” katanya.

Lebih jauh, Hermanto juga menyebutkan bahwa pilihan inovasi bombastis ini juga sudah sesuai dengan kondisi daerah yang merupakan daerah pertanian, tinggal bagaimana ke depannya untuk mengembangkannya. (eym)

The post PPD Tanah Datar Lolos 12 Besar Nasional appeared first on Prokabar.

Bupati Eka Putra menyampaikan, PNS yang diambil sumpah dan janji telah memutuskan menjadi pelayan bagi masyarakat.

“Karena sudah memutuskan menjadi PNS, maka sebagai pelayan masyarakat bekerja ikhlas, cerdas dan tuntas serta biasakan untuk melakukan cross ceck atau pemeriksaan ulang atas kerja yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan,” sampainya.

Kemudian Bupati Eka berpesan juga agar PNS yang diambil sumpah dan janjinya harus mengingat dan melaksanakan janji, sehingga mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dilingkungan masing-masing.

“Karena sudah menjadi pegawai Pemkab Tanah Datar, tentu PNS ini harus mampu dan menguasai Program Unggulan Tanah Datar, sehingga sekira ada masyarakat yang bertanya, PNS ini mampu menjelaskannya,” ujarnya.

Bupati juga berharap, para PNS juga harus mampu menguasai Teknologi Informasi atau TI, karena saat ini sudah ada di zaman digital.

“Kemajuan teknologi informasi sekiranya dimanfaatkan secara maksimal tentu akan mampu memberikan bantuan dan kemudahan bagi penggunanya, karena itu manfaatkan untuk membantu pekerjaan ananda semua, terutama untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan,” katanya.

Terakhir Bupati Eka Putra berharap semua PNS untuk tidak bersikap diskriminatif dan terlibat dalam politik, karena PNS harus netral.

“Jangan diskriminatif, harus menerima kritikan dan masukan dari pihak manapun untuk membantu mengevaluasi diri untuk menjadi PNS yang lebih baik ke depan,” tukasnya.

Sementara itu Kepala BKPSDM Dessy Trikorina menyampaikan, sebanyak 48 CPNS formasi 2021 yang diambil sumpah dan janjinya ada juga diambil sumpah sebagai pejabat fungsional.

“Dari 48 CPNS ada 13 yang diambil sumpah dan janji sebagai pejabat fungsional. Dan janji ini memenuhi aturan yang berlaku dan turut menciptakan pegawai yang jujur, bersih dan mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat,” tukasnya. (eym)

The post 48 PNS di Tanah Datar Diambil Sumpah dan Janjinya appeared first on Prokabar.

Berdasarkan survey Liberte Institute 78,3% masyarakat merasa puas dengan kinerja pasangan yang mengusung jargon Era Baru ini.

”71,5 persen responden menjawab kalau mereka puas dengan kinerja pemerintahan Eka-Richi, 6,8 persen sangat puas. Sedangkan yang tidak puas ada 14,5 persen responden. Lalu, 6,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab,” ujar Direktur Eksekutif Liberte Institute, Indrayadi, Rabu (1/3/23)

Indrayadi memaparkan, sebanyak 58,6 persen responden mengaku puas dan sangat puas karena pelayanan pemerintah pada masyarakat, sebanyak 14,8 persen karena bantuan di bidang pertanian, sebanyak 6,9 persen karena biaya pendidikan atau sekolah, 6,8 persen karena pengentasan kemiskinan, dan 4,8 persen karena biaya kesehatan dan obat-obatan.

Sedangkan 14,5 persen responden mengaku tidak puas, karena pelayanan pemerintahan pada masyarakat sebanyak 32,6 persen, pengentasan kemiskinan 22,8 persen, infrastruktur jalan/jembatan 15,8 persen dan persoalan pertanian 13,0 persen.
Di sisi lain, sebanyak 90,6 persen responden menilai pelayanan administrasi kependudukan, yaitu kepengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan akta kematian baik dan sangat baik.

“Hanya 3,4 persen yang mengaku tidak baik, sisanya tidak menjawab,” ujar Indrayadi.

Lebih lanjut dikatakan, Liberte Institute juga bertanya kepada responden masalah apa yang paling mendesak diselesaikan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Eka Putra-Richi Aprian selama masa sisa jabatan.

Sebanyak 18 persen berharap pengentasan kemiskinan, sebanyak 16,8 persen berharap pemerintah menyelesaikan persoalan alat tani/pupuk pertanian/bibit/ dan mengatasi penyakit tanaman.

“Sebanyak 16,1 persen meminta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, lalu 12,9 persen terkait lapangan pekerjaan, beasiswa 10,9 persen, jaminan kesehatan 6,8 persen, UMKM 6,6 persen, dan air bersih 2,8 persen,” ujar Indrayadi.

Kata Indrayadi, survey dilaksanakan periode 16-22 Februari 2023 di seluruh nagari di Tanah Datar dengan metode multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden dengan menggunakan kuisioner.

“Jumlah responden 1.200 responden dengan margin of error 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara yang dilakukan oleh surveyor dikontrol secara sistematis oleh tim Liberte Institute dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 30 persen dari total responden yang masuk,” jelas Indrayadi.

Sementara, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, semua capaian diatas merupakan kerja keras seluruh ASN Tanah Datar, seluruh pendukung, seluruh masyarakat Tanah Datar.

“Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Dan saya tidak bisa jalan sendiri. Semuanya adalah kerjasama dengan berbagai pihak. Mulai dari ASN, pendukung, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, kaum adat, bundo kanduang. Dan tak lupa juga karena dukungan DPRD Tanah Datar dan Forkopimda,” ujarnya. (*/eym)

The post Dua Tahun Kepemimpinan Eka Richi Datar, 78,3 Persen Masyarakat Mengaku Puas appeared first on Prokabar.

Penghargaan Kategori Kota Kecil itu diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat,
Selasa (28/2).

Piala Adipura yang menjadi supremasi atas keberhasilan kota di Indonesia dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup itu, diraih Kota Batusangkar untuk tahun 2022 melengkapi penghargaan yang diperoleh pada tahun 1993, 2008, 2009, 2010 dan tahun 2018 lalu.

Bupati Eka Putra didampingi Asisten II Abdul Hakim, Kadis LH Nofi Hendri selepas prosesi penyerahan penghargaan menyampaikan kebanggaan atas penghargaan yang diperoleh.

Eka juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama sehingga penghargaan bisa diraih dan berterima kasih kepada pasukan orange serta masyarakat Tanah Datar.

“Alhamdulillah, penghargaan ini buah kerja keras dan dukungan semua pihak, baik itu dinas terkait dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan terutama di Kota Batusangkar. Ini juga menjadi kado dua tahun kepemimpinan kami Bupati Eka Putra dan Wabup Richi Aprian,” sampainya.

Bupati berharap, masyarakat terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan lingkungan, khususnya di Kota Batusangkar dan Tanah Datar umumnya.

“Saya menghimbau, masyarakat terus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan, sehingga kebersihan tetap terjaga. Karena kebersihan adalah bagian dari iman,” sampainya.

Penghargaan Adipura 2022 diberikan kepada 258 Kabupaten/Kota se-Indonesia, atau 50,2% dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. (eym)

The post Tanah Datar kembali Terima Penghargaan Adipura appeared first on Prokabar.

“Harus ada prinsip yang dipegang Perumda tentang tata kelola yang baik. Harus transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran,” kata Richi.

Menurutnya, Perumda harus mengacu pada aturan undang-undang dalam menjalankan perusahaan agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah.

Sampai saat ini kata Wabup, undang-undang tindak pidana korupsi agak sedikit rancu terkait harta kekayaan pemerintah yang dipisah pada Badan Usaha Milik Negara atau Desa (BUMN/D). Apakah harta yang dipisahkan itu masih dianggap oleh keuangan negara atau sudah dipisahkan diluar itu.

“Bahkan kalau harta itu dianggap oleh keuangan negara, maka segala kerugian yang terjadi pada Perumda, itu akan menjadi korupsi bagi seluruh direksi dan pengurus Perumda, tapi kalau harta itu dipisahkan tentu luar dari itu,” kata Wabup.

Ia juga berharap, kepada Dewan Pengawas untuk selalu mengingatkan dan pembinaan terhadap Perumda disamping meningkatkan kinerja.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Masni Yuletri mengatakan, dalam memberikan terciptanya tata kelola yang baik dan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban pihaknya telah melakukan pembinaan dan pelatihan pagi jajaran Perumda. (eym)

The post Richi Aprian Ingatkan Perumda Harus Transparan Mengelola Perusahaan appeared first on Prokabar.

“Keberhasilan Saudara untuk menjadi P3K bergantung dari usaha yang dilakukan dalam memahami materi ujian pada saat seleksi dan juga izin dari Allah SWT, Bupati selaku kepada daerah saja tidak bisa intervensi dalam meluluskan Saudara, karena pelaksanaan seleksi berjalan transparan dan akuntabel,” sampai Bupati Eka Putra pada kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi P3K, Kamis (9/ di aula kantor Bupati di Pagaruyung.

Dikatakan Bupati lagi, restu orang tua, suami dan orang terdekat lainnya juga menjadi penting dilakukan sebelum berjuang untuk menjadi P3K.

“Mintalah restu dan do’a orang tua, suami ataupun keluarga terdekat lainnya untuk dimudahkan dalam mengikuti seleksi ini,” tambah Eka.

Para peserta seleksi hendak juga memiliki niat ikhlas, semangat juang pantang menyerah dan bertekad menjadi terbaik yang nantinya akan bergabung menjadi bagian sebagai pelayan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

“Dengan formasi penerimaan yang hanya untuk 49 orang, tentu saja tingkat persaingan dan kompetisi sangat ketat. Jadi berusaha sekuat tenaga, sekiranya di kesempatan ini gagal, terus semangat dan berjuang lagi di kesempatan lain,” sampainya.

Perlu diketahui, adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan P3K Tahun 2022 dari tenaga Non ASN bagi fungsional guru, kesehatan dan teknis, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengambil peluang itu dan mengusulkan formasi dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Salah satu persyaratan P3K adalah memiliki masa kerja 2 tahun yang relevan dengan jabatan yang dilamar, ini menunjukkan P3K nantinya akan bekerja profesional terutama dalam mendukung program dan kegiatan yang telah dicanangkan Pemerintah Daerah,” katanya.

Sebelumnya Kepala BKPSDM Jasrinaldi menyampaikan, pelaksanaan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon peserta P3K terkait proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan tahun 2023 ini.

“Pengadaan P3K tahun 2023 bersifat terbuka yang dapat diikuti pelamar umum dengan kriteria memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan uraian tugas jabatan yang dilamar, minimal 2 tahun. Dan dalam sosialisasi ini sekaligus untuk memberikan dukungan moril,” sampainya.

Diungkapkan Jasrinaldi lagi, formasi yang ditetapkan Menpan RB untuk Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 3 jenis, yakni P3K Jabatan Fungsional Guru sebanyak 887 Formasi, Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 90 Formasi dan Jabatan Fungsional Teknis sebanyak 49 Formasi.

“Untuk formasi teknis ini yang melamar sebanyak 422 orang, namun yang memenuhi syarat ada 147 orang berasal tidak hanya dari Tanah Datar, bahkan ada dari Jakarta, Bogor, Lampung, Pekanbaru dan Pelalawan,” ujarnya.

Sebanyak 274 orang yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, disebabkan karena tidak memenuhi syarat yaitu karena pengalaman kerja kurang 2 tahun dan tidak relevan dengan bidang yang dilamar serta kualifikasi pendidikan tidak sesuai yang dipersyaratkan.

“Sesuai surat BKN seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 10 Maret sampai 3 April 2023 dengan sistem CAT BKN. Untuk lokasi pelaksanaan kita masih menunggu informasi dari BKN,” pungkas Jasrinaldi. (eym)

The post Bupati Minta Seleksi P3K Transparan dan Akuntabel appeared first on Prokabar.

Pembukaan tersebut diatandai dengan pembukaan pagar seng oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra SE, MM didampingi pimpinan DPRD Saidani, Forkopimda, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat dan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tanah Datar.

Bupati mengatakan, pembukaan pagar seng tidak hanya sekedar membuka secara seremonial saja, melainkan melanjutkan penyelesaian bangunan yang terbengkalai di sekitaran lapangan.

Seperti bangunan diarea panggung yang meliputi tempat sholat, WC, tempat sampah dan beberapa bagian lainnya, sehingga lapangan Cindua Mato Batusangkar nantinya benar-benar dinikmati oleh masyarakat.

Bupati juga berharap dukungan Forkopimda dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di lokasi lapangan Cindua Mato.

“Alhamdulillah Forkopimda dan instansi terkait telah berkoordinasi dan telah melakukan rapat secara maraton, terimakasih atas dukungannya,” ucap Bupati.

Bupati juga ucapkan apresiasi atas dukungan masyarakat akan dibukanya Lapangan Cindua Mato dengan telah bersedia pindah ke tempat yang disediakan.

“Untuk warga kita yang telah bersedia direlokasi disebelah lapangan Gumarang kami ucapkan terimakasih Kalau ada letupan sedikit itu hal biasa, apa pun itu apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikan kita bersama,” katanya.

“Niat kami hanya ikhlas melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pemimpin sebelum kami. Kalau sebelumnya saya hanya membuka gembok tapi sekarang sudah dibuka untuk umum,” kata Bupati.

Bupati mengajak, mari bersama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan serta kebersihan di lapangan.

“Ayo kita bersama memanfaatkan lapangan Batusangkar, jaga kebersihan dan kenyamanan, mari kita sambut tamu yang datang dengan hati yang lapang. Semoga lapangan ini juga menjadi lapangan kereatifitas bagi kalangan muda mudi,” kata Bupati.

Sementara itu Kepala Balai BPPW Sumatera Barat, yang diwakili Bayu Novanto menyampaikan, dibukanya kembali Lapangan Cindua Mato Batusangkar diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan mejadi daya tarik di sektor pariwisata sehingga berujung pada peningkatan PAD Kabupaten Tanah Datar.

Hadirnya Lapangan Cindua Mato Batusangkar juga diharapkan menjadi pendukung atau penopang bagi destinasi lainnya di Tanah Datar.

Ia berharap, Lapangan Cindua Mato sebagai aset kementerian PUPR bisa dipelihara, tidak hanya Pemerintah Daerah saja tapi juga masyarakat.

“Saya ucapan terimakasih pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan forkopimda nya karena tanpa bantuan sekalian mungkin pelaksanaannya belum selesai. Alhamdulillah pada hari kita telah melakukan pembukaan pagar dan segera bisa dinikmati Masyarakat” kata Bayu.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Tanah Datar Saidani mengapresiasi Pemerintah Daerah yang dengan cepat merespon aspirasi masyarakat, karena memang pengerjaan Lapangan Cindua Mato berjalan cukup lama.

Ia berharap kedepannya Lapangan Cindua Mato Batusangkar bisa menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat Tanah Datar, sehingga menjadi tempat yang aman dan nyaman.

“Kita juga berharap UMKM bisa berkembang dengan baik, terutama disekitaran lapangan. Juga apresiasi kami dipindahkan lokasi berjualan tapi tidak ada gejolak” ujarnya. (eym)

The post Lapangan Cindua Mato Batusangkar Resmi Dibuka Untuk Umum appeared first on Prokabar.

Pelantikan sejumlah pejabat tersebut juga sekaitan dengan adanya Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru dan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur jabatan, mengisi kekosongan jabatan serta mutasi dan rotasi serta promosi jabatan karena kebutuhan organisasi.

“Tahun 2023 ini ada beberapa OPD yang berubah yakni Badan Keuangan Daerah dipecah menjadi dua yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, perubahan nomenklatur OPD dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan,” ucap Bupati Eka Putra.

Bupati Eka Putra mengatakan usai melantik sejumlah pejabat lingkup pemkab setempat ada beberapa mekanisme pengisian Jabatan Tinggi Pratama sebanyak 8 orang yaitu pengukuhan jabatan DR Drs Alfian Jamrah, M.Si sebagai kepala Bappeda dan Litbang dan Saudara Darfizal, SE, M.Si sebagai Kepala Bappenda.

Melalui uji kompetensi yakni mutasi jabatan tinggi pratama Ir. Helfy Rahmy Harun sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dr. Ermon Reflin, MPH sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Zarratul Khairi, SE, MT menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Melalui seleksi terbuka yakni Sri Mulyani, SP, M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian, dan Drs. Erizanur, M.Si sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik serta Abdurrahman Hadi, S.STP, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

“Restruktur organisasi ini bertujuan agar organisasi dapat meningkatkan kinerjanya secara maksimal dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta pelaksanaan Program Unggulan (Progul) daerah dalam melayani masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah,” ujarnya.

Bupati berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk bekerja sungguh-sungguh dan memberikan kinerja yang terbaik bagi pemerintah dan bekerja keras sepenuh hati sehingga juga dapat mewujudkan visi dan misi yang disampaikan pada saat uji kompetensi dan seleksi beberapa waktu yang lalu.

Bupati Eka Putra sebut diantara 8 Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik ada juga 57 Pejabat Administrasi diantaranya 35 Pejabat Administrator dan 22 Pejabat Pengawas di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

“Mutasi, rotasi dan promosi adalah merupakan metode dalam pembinaan karir bagi ASN terkait prestasi kerja, daerah membutuhkan pejabat yang memiliki tingkat kompetensi, loyalitas dan profesionalisme yang tinggi dalam mengemban jabatan karena itu juga sangat mempengaruhi Progul daerah,” tegasnya.

Bupati berpesan untuk menggali potensi daerah sebagai PAD, berjuang maksimal meningkatkan PAD karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah dan sudah tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Baca dan pelajari visi misi dan progul daerah, jalin sinergi antar bidang, OPD, jangan bekerja sendiri dan jangan ada ego sektoral,” pesannya.

Sementara 35 Pejabat Administrator yang dilantik diantaranya adalah Kabag Pemerintahan Setda diisi Reni Susanti yang sebelumnya Camat Sungayang, Alinadius Kabag Kesra Setda, Adriyanti Rustam dilantik dengan jabatan baru Sekretaris Bappeda dan Litbang, Irwan, S.Sos sebelumnya Camat Lima Kaum dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan.

Wina Martayeni Sekretaris Sekretaris BPKD, Elno Pembri Sekretaris Bappenda, Ronal Satria Sekretaris Dinas PMDPPKB, Varia Warvis Sekretaris Dinas Pertanian, Ikrar Fahlevi Camat Lima Kaum, Roza Malfita Camat Rambatan, Yatriwel Camat Padang Ganting, Mulkhairi Camat Pariangan dan Narti Camat Sungayang.

Selain itu juga sejumlah pejabat lain yang dilantik baik promosi, mutasi dan rotasi di awal tahun 2023 ini. (eym)

The post Awal Tahun, Eka Putra Lantik 65 Pejabat Dilingkup Pemkab Tanah Datar appeared first on Prokabar.

Hal itu telah ditegaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 110 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar.

“ini (jalur pendakian proklamator di TWA) berada di wilayah administrasi Tanah Datar, tidak di wilayah Kabupaten Agam, ada permendagri nomor 110 tahun 2019,” ujar Bupati Eka Putra saat meninjau ke lapangan jalur pendakian Proklamator,  Pasangrahan (Gaduang) di TWA Gunung Marapi, Kecamatan X Koto, Minngu (20/11).

Terkait adanya klaim sepihak terkait jalur Proklamator oleh Bupati Agam, Eka mngingatkan Bupati Agam hendaknya terlebih dahulu mempelajari batas wilayah antara dua Kabupaten ini.

Jika masih diklaim Bupati Agam sebagai daerahnya, maka ia tidak segan-segan mempertahankan walaupun dengan berbagai cara.

“Sejengkal tanah  pun, kita tidak akan menyerahkan wilayah Tanah Datar untuk diambil daerah lain, dan siap dengan segala apapun termasuk jika harus di PTUN kan,” ujar Bupati.

Bupati Eka menambahkan, pemerintah akan terus berupaya secara maksimal menjaga daerah dari berbagai pihak yang mengaku sebagai daerahnya.

“Kita tutup kaca spion, lihat ke depan. Kita berjalan pada ketentuan yang ada. InshaAllah, niat kita baik, bagaimana jalur pendakian Proklamator,  Pasangrahan di TWA Gunung Marapi bisa dimanfaatkan masyarakat kita,” ujar Bupati Eka.

Kepala BKSDA Wilayah II Sumatera Barat melalui Kasi Konservasi Wilayah II Sumatera Barat Eka Damayanti mengatakan tidak tahu pasti kejadiannya pada saat peresmian jalur pendakian  Proklamator  kaki Gunung  Marapi Nagari Koto Baru.

Menurutnya, pada saat itu pihaknya mempunyai waktu yang cukup pendek untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga roundown nya berubah pada saat dibacakan.

“Rencananya kami memang mengundang kedua kabupaten yaitu Tanah Datar dan Agam, kami tidak bermaksud untuk mengesampingkan pimpinan daerah dari salah satu kabupaten. Namun sebetulnya semangatnya adalah bagaimana merangkul dua kabupaten ini supaya bisa ikut serta bersama-sama mengelola TWA Marapi,” ujar Eka Damayanti.

Dikatakan lebih lanjut, pihaknya tidak ada maksud ini dan itu karena sudah disepakati pada saat rapat di Padang dan hasil rapatnya pun sudah disampaikan ke Gubernur dan juga bupati Agam langsung.

“Sepengetahuan kami ini juga sudah disampaikan pada saat rapat internal mereka, sehingga menurut kami kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan,” tambahnya. (eym)

The post Jalur Pendakian Proklamator  Pasangrahan Marapi Diklaim Milik Agam. Eka Putra : Sejengkal Tanah Tak Akan Kami Berikan appeared first on Prokabar.