Padang, Prokabar – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memastikan drg. Romi mendapatkan haknya diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada 2019.

The post Drg. Romi Diangkat Jadi PNS, Kasusnya Dianggap Selesai appeared first on Prokabar.

“Sesuai dengan hasil rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan solusi yang disarankan, sesuai dengan formasi CPNS 2018 di Kabupaten Solok Selatan masih terdapat satu formasi disabilitas yang tidak terisi sehingga kami berharap Kemenpan-RB bisa menyetujui untuk mengisi kekosongan tersebut sebagai salah satu solusi dengan pengangkatan formasi dokter gigi,” Kata Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Firdaus Firman, Jumat (2/8).

Kemenpan RB, katanya, dapat mempertimbangkan tambahan formasi drg ahli pratama, untuk melakukan tinjau ulang kompetensi bidang yang bersangkutan dengan meminta rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI) yang menyatakan bahwa drg Romi laik kerja, tidak ada kondisi ektremitas atau gangguan gerak anggota tubuh yang digunakan untuk mencengkeram atau memegang pada kedua belah tangan, jari tangan hingga menghalangi pelaksanaan tugas.

Pemkab Solok Selatan berharap Kemenpan-RB bisa mempercepat penyelesaian masalah ini karena sangat mempengaruhi citra penyelenggara pemerintahan di daerah dan citra Kabupaten Solok Selatan di mata masyarakat secara nasional.

Sebagai solusi polemik drg Romi pemerintah Solok Selatan sudah menyurati Kementerian PANRB dengan Nomor 800/135/VII/BKPSDM-2019 tertanggal 31 Juli 2019.

Dalam surat Bupati tersebut berisikan formasi Dokter Gigi Ahli Pertama dengan melakukan tinjau ulang terhadap kompetensi bidang yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dari PDGI.

Dia mengatakan, Drg Romi lulus dengan Status PZIL karena pada formasi tersebut tidak ada yang memenuhi ambang batas kelulusan seperti yang diatur oleh PERMENPAN no 37 Tahun 2018, dari dua orang peserta yang melamar pada formasi tersebut.

Drg Romi Syofpa Ismael mendapat nilai 63,600 dan peserta kedua atas nama Drg Lili Suryani dengan nilai 59,720.

Dia menyebutkan, pada Senin (29/7) dilaksanakan rapat yang diikuti oleh berbagai instansi teknis terkait termasuk Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Pada rapat tersebut disimpulkan beberapa hal dan yang pertama melalui pendekatan regulasi dengan mencermati Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabititas dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sejauh ini Panselnas maupun Panselda sudah mengikuti rambu-rambu atau aturan atau regulasi yang berlaku temasuk proses sebelum memutuskan pembatalan ketulusan CPNS 2018.

Kedua dengan pendekatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabititas dengan memanfaatkan potensi dan kompetensi yang bersangkutan berdasarkan rekmndaai berbagai pihak termasuk diantaranya Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan laik kerja tidak ada kondisi ekstremitas yang menghalangi pelaksanaan tugas.

Dari hasil kesepakatan rapat tersebut direkomendasikan alternatif solusi untuk menjawab pengaduan dan isu yang berkembang.

Kesepakatan tersebut yaitu rangkaian pelaksanaan CPNS tahun 2018 Kabupaten Solok Selatan baik yang menjadi kewenangan Panselnas maupun Panselda telah sesuai dengan Permenpan 36 Tahun 2018 tentang kriteria Penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri dan Pelakasanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 sehingga harus dihormati dan dilaksanakan.(*/mbb)

The post Pemkab Solok Selatan Siap Terima Drg. Romi Sebagai PNS appeared first on Prokabar.

“Kita mencoba mencari alternatif solusi, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Pasti ada solusi. Yang pertama dari sisi regulasi dan yang kedua dari sisi kepatutan,” kata Moeldoko ketika menerima drg. Romi, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (1/8).

Ia menegaskan, kasus yang menimpa Drg. Romi di Solok Selatan ini bukanlah pandangan pemerintah secara luas. Ini adalah kasus yang lebih personal. Pandangan pemerintah, soal kaum difabel juga jelas dan tidak membeda-bedakan.

“Kita di KSP sangat aktif memperjuangkan hak-hak kaum difabel. Ini bukan retorika, tetapi betul-betul kita perjuangkan. Hampir setiap kegiatan difabel kami datang, presiden juga datang,” ungkap Moeldoko.

Secara pribadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Romi patut bersyukur karena ada banyak empati dan rasa peduli yang ditujukan kepadanya dalam menghadapi permasalahan ini.

“Secara pribadi nggak bisa menerima, tetapi secara sosial mendapatkan tempat. Semuanya simpati dan empati, ini adalah anugerah. Itu perlu disyukuri,” ucap Moeldoko.

Seperti diketahui kasus yang menimpa Drg. Romi bermula dari pembatalan kelulusan sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Padahal sejak tahun 2015 yang bersangkutan sudah berkerja sebagai dokter PTT Kemenkes di tempat ini.

Pada Juli 2016 Juli, usai melahirkan anak ke-2, ia mengalami kelemahan pada saraf kaki yang mengharuskannya menggunakan kursi roda. Tapi ia sanggup menuntaskan kontrak PTT nya pada 2017. Dengan menggunakan korsi roda, tak menghalangi pengabdiannya di Puskesmas Talunan.

“Bahkan, setelah selesai PTT, saya diusulkan Dinkes untuk tetap bekerja menggunakan kursi roda dengan status, tenaga harian lepas atau kontrak daerah, sampai sekarang,” terang Romi.

Ketika ada pembukaan CPNS pada Oktober 2018, Romi, mengikuti seleksi dengan jalur umum. Semua seleksi sudah ia jalani. Mulai dari seleksi administrasi, kompetensi dasar dan bidang. Ia dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi. Ia juga lulus tes kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba di RSUD Muara Labuh.

Mata, jantung, paru, dan gigi, normal. Sementara ditemukan kelemahan pada tungkai kaki.  “Saya dinyatakan sehat dengan catatan kelemahan pada kaki. Dari dokter okupasi dan rehabilitasi medik, saya layak bertugas sebagai seorang dokter gigi,” jelas Romi.

Namun, setelah berkas lengkap, justru kelulusanya pembatalan sebagai CPNS dibatalkan oleh panitia seleksi Kabupaten Solok Selatan.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) yang mendampingi kasus ini sejak awal melihat ada tindak ketidakadilan. “Kami ingin, agar haknya kembali pulih dan bisa bekerja kembali sebagai PNS di Kabupaten Solok Selatan,” ucap Drg. Ahmad Syaukani dari PDGI pusat. (*/hdp)

The post Terkait Kasus drg. Romi, Kepala Staf Kepresidenan Janji Carikan Solusi appeared first on Prokabar.

“Oleh karena itu yang bermasalah, yang sudah merasa lolos dan sebagainya, artinya nilainya memenuhi target kemudian tidak diajukan, kita akan warning pemerintah (daerah) mengajukan untuk SK-nya,” ungkap Syafruddin ketika ditemui di sela rapat koordinasi pengadaan ASN dan perencanaan ASN tahun 2020-2024 di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa.

Sebelumnya Romi dianulir kelulusannya sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan alasan mengalami kendala kesehatan karena usai melahirkan pada 2016.

Dia mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda.

Lewat pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan nomor 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019, disebutkan dua orang peserta seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan, dibatalkan hasil seleksi dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018.

Senada dengan Syafruddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga telah berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengenai Romi.

Menurut Tjahjo setelah berdiskusi dengan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Bupati Solok Selatan untuk menerima dokter tersebut dikarenakan kebutuhan tenaga medis yang tinggi di daerah.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak diterima, karena memang kebutuhan. Dan gubernur Sumbar dan Wagub Sumbar sudah membuat surat kepada Bupati Solok Selatan untuk bisa dipertimbangkan diterima,” ujarnya.(*/mbb)

The post Ini Kata Menpan RB dan Mendagri Terkait Pembatalan CPNS Drg. Romi appeared first on Prokabar.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta, Pemkab Solok Selatan segera menyelesaikan masalah tersebut. “Ini sudah viral, Pemkab segera selesaikan. Bupati bisa mengambil kebijakan untuk masalah ini,” tegasnya, Senin (29/7).

Dikatakannya, apa yang menjadi kendala dari pengangkatan drg Romi segera diselesaikan, seperti formasi CPNS yang seharusnya diisi drg Romi sudah ada yang mengisi, usulkan formasi baru.

“Yang penting drg Romi jadi PNS dan mendapatkan memang haknya. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut dan seperti berbalas di pantun di media,” ujar Nasrul.

Menurutnya, Bupati Solok Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa meminta formasi khusus kepada MenpanRB untuk drg Romi, kemudian tinggal diangkat dan selesai persoalan.

Nasrul Abit melanjutkan, pemerintah harus memperhatikan hak Disabilitas sebab hal itu merupakan perintah undang-undang.

“Kami sudah memulai dengan memperhatikan bangun seperti rumah ibadah, kantor pemerintah dan fasilitas umum lainnya ramah disabilitas. Ini bentuk komitmen kita memberikan hak mereka,” tukasnya. (*/mbb)

The post Persoalan Drg. Romi Harus Selesai, Wagub Sumbar : Ajukan Formasi Baru appeared first on Prokabar.

“Kami ingin mengingatkan bahwa perempuan disabilitas perlu dilindungi dan tidak mentolerir sekecil apapun kekerasan terhadap perempuan termasuk perlakukan diskriminasi,” kata Asisten Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nyimas Alia, kemarin.

Setelah mendengar kasus tersebut akhirnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili Asisten Deputi Perlindungan Perempuan menemui drg Romi untuk mencari tahu secara detail persoalan yang menimpa dan melakukan pendampingan

Menurut dia, pemerintah telah banyak melahirkan kebijakan untuk perlindungan hak-hak perempuan disabilitas. Dalam Undang-Undang no 8 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada bab khusus tentang perlindungan khusus dan perlakukan lebih kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Ia menyampaikan para penyandang disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama menurut undang-undang. “Jadi mereka tidak lagi orang yang harus dibelaskasihani,” ujarnya.

Nyimas meyakini drg Romi bisa menjalankan aktivitas sebagai dokter gigi sehingga ia berhak mendapatkan haknya yang telah lulus sebagai CPNS.

Sebelumnya drg Romi dianulir kelulusannya sebagai CPNS di Solok Selatan dengan alasan mengalami kendala kesehatan karena usai melahirkan pada 2016 mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda.

Lewat pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan nomor 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019, disebutkan sebanyak dua orang peserta seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan, dibatalkan hasil seleksi dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018.

Sementara Ketua Ketua Panitia Seleksi Daerah Solok Selatan 2018 Yulian Efi menyampaikan proses pembatalan kelulusan drg Romi sudah melalui berbagai tahapan dan mekanisme sesuai peraturan dan perundang-undangan, serta konsultasi kepada pihak-pihak terkait.

“Yang bersangkutan diputuskan batal kelulusannya karena tidak memenuhi persyaratan umum pada formasi umum penerimaan CPNS 2018, yaitu sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar,” kata dia.

Yulian menyampaikan pembatalan ini juga sesuai dengan Surat Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan Nomor : KP-01-02/I/0658/2019 tanggal 25 Februari 2019.

Ia juga membantah pandangan yang menyatakan pembatalan kelulusan Drg Romi dikarenakan kekeliruan Pemkab Solsel dalam memahami Formasi Umum dan Formasi Khusus.

Siapa saja bisa untuk mengikuti tes CPNS melalui formasi umum, namun tentu setelah melalui tahapan-tahapan tes dan persyaratan yang harus dipenuhi, katanya.

Pada sisi lain Pemkab Solok Selatan sangat mendukung keberadaan disabilitas, sekaligus membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa Pemkab Solok Selatan Anti Disabilitas.

Bahkan untuk formasi CPNS 2018, Pemkab Solok Selatan membuka tiga formasi untuk penyandang disabilitas, melebihi batas minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, katanya.(*/mbb)

The post Kementerian PPPA Advokasi Langsung Kasus Drg. Romi appeared first on Prokabar.

Padang, Prokabar – Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumatera Barat mengecam penggagalan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

The post PDGI Sumbar Kecam Pemkab Solsel Terkait Kasus Drg. Romi appeared first on Prokabar.