Adapun jumlah pengembalian uang sampai saat ini telah mencapai Rp. 78 juta dari total kerugian negara yang dididuga mencapai Rp. 2,4 Miliar dari total penyertaan modal Rp. 4 Miliar rupiah.

” Sampai sekarang kita sudah menerima pengembalian uang dari pemeriksaan total sebanyak 66 orang saksi diantaranya dari sejumlah anggota DPRD Tanah Datar peruode 2019-2024, Direksi dan pihak pihak lainnya,” ucap Kajari Anggiat AP Pardede saat jumpa pers di kantor Kejaksaan setempat, Selasa (9/12/25).

Pengembalian uang oleh sejumlah anggota dewan yang terhormat itu cukup bervariasi dengan nominal yang beragam.

Namun sayang, pihak kejaksaan belum mau mengungkap siapa siapa saja wakil rakyat yang menerima uang transferan dari perumda tuah sepakat itu.

Uang yang diterima sejumlah anggota DPRD Tanah Datar diketahui dari bukti transfer dan rekening koran Perumda.

Modus permintaan uang itu pun cukup menggelitik dengan mengacu pada catatan bukti transfer, ada untuk kredit motor dan ada yang menjual atas nama untuk media dan lain sebagainya.

” Selain anggota DPRD aktif yang telah mengembalikan ada juga anggota DPRD yang tidak terpilih pada pemilihan 2024 kemarin,” jelasnya.

” Nanti silahkan teman teman ikuti persidangan terkait kasus ini, akan tahu siapa oknum oknum yang mengembalikan itu dan modusnya” sebut Kajari.

Anggiat melanjutkan, selain pengembalian uang, Kejaksaan juga telah menyita beberapa aset sebagai barang bukti, dimana aset tersebut sebelumnya telah dijual tanpa prosedur resmi.

” penyidik telah menyita aset Perumda Tuah Sepakat yang secara sepihak telah dijual oleh Perumda Tuah Sepakat berinisial FR berupa 14 unit scooter listrik, mesin kopi, dan grinder serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan perumda tuah sepakat,” lanjutnya.

Terkait kasus ini, pihak kejaksaan juga telah melakukan pencekalan terhadap direktur perumda.

” Penyekalan ini selama enam bulan dengan tujuan agar yang bersangkutan untuk tidak bepergian keluar negeri dan kami telah meneruskan permintaan pencekalan hingga ke dirjen imigrasi,” tambahnya. (eym)

The post Sejumlah Anggota DPRD Tanah Datar Periode 2019-2024 Ramai Ramai Kembalikan Uang ke Kejaksaan appeared first on Prokabar.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Anton Yondra, Dandim 0307 Tanah Datar dan Ketua Fraksi Demokrat Wel Ahmad, di gedung Indojolito Batusangkar, Kamis (4/12/2025).

Bupati memerintahkan kepada seluruh ASN untuk tidak ada yang dinas luar dan semuanya standby.

“Kita terus berusaha membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kita tetap melayani masyarakat yang tidak terdampak oleh bencana semaksimal mungkin. Kami akan berusaha menyelesaikan bagaimana dalam mengelola pemerintahan Kabupaten Tanah Datar,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Forkopimda Tanah Datar yang selama masa tanggap darurat bencana selalu bersama-sama dengan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah Forkopimda selalu bersama kami selama masa tanggal darurat sampai tanggal 10 Desember 2025. Kami sudah bekerja bersama-sama dibantu oleh seluruh elemen masyarakat, perantau, Dandim 0307 Tanah Datar, Kajari, Kapolres Padang Panjang dan Tanah Datar, Ketua Pengadilan Batusangkar, Basarnas, Brimob Padang Panjang, Batalyon 131 dan tentunya juga relawan-relawan yang sudah masuk ke kabupaten Tanah Datar. Untuk itu Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga dan mari terus semangat karena masyarakat masih membutuhkan kehadiran kita,” sampai Eka Putra.

Sementara itu, Ketua DPRD Anton Yondra juga tegaskan bahwa anggota DPRD kabupaten Tanah Datar terhitung sejak tanggal tanggap darurat, juga bersepakat untuk tidak melakukan dinas luar.

“Kami sepakat bahwa seluruh anggota DPRD sampai recovery dilaksanakan berada di daerah yang terdampak bencana. Berdasarkan kesepakatan seluruh fraksi, kami seluruhnya berada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Anton

Anton Yondra juga mengajak seluruh elemen masyarakat menyatukan persepsi untuk bersama-sama menangani masalah bencana ini dengan menghindari perpecahanperpecahan dan adu domba antar sesama penyelenggara pemerintahan daerah.

Anton Yondra juga sampaikan seluruh rencana perjalanan DPRD yang dijadwalkan pada minggu ini sudah dibatalkan dan tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan di luar daerah. “Kami akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (eym)

The post Bupati Tanah Datar Larang ASN Dinas Luar Daerah selama Masa Tanggap Darurat appeared first on Prokabar.

Ketua Bapemperda DPRD Tanah Datar Adrijinil Simabura menyampaikan dalam pembahasan antara Bapemperda DPRD dengan Tim Propemperda diiusulkan tambahan 3 Ranperda untuk dimasukan pada tahun 2026, tambahan 3 Ranperda tersebut 2 Ranperda berasal dari Inisiatif DPRD dan 1 Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang belum sempat dibahas pada Tahun 2025.

“Sehingga Ranperda yang diusulkan menjadi 10 (sepuluh) Judul Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026,” terangnya.

Sementara, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyebut penyusunan Propemperda merupakan tahapan penting dalam penyusunan dan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Propemperda tahun 2026 menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Perda pada APBD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018,” tukasnya.

Adapun 10 Ranperda yang diusulkan untuk tahun 2026 adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengelolaan Masjid. Dengan Pemprakarsa Inisiatif DPRD.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dengan pemprakarsa inisiatif DPRD. (Eym).

The post DPRD Tanah Datar Tetapkan 10 Propemperda tahun 2026 appeared first on Prokabar.

Hal ini disampaikan bupati Tanah Datar, Eka Putra dalam sidang paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/11/2025).

Bupati menyebut nota keuangan APBD 2026 secara substansi memuat penjelasan atau gambaran tentang kondisi dan proyeksi serta kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta perkembangan dan tantangan perekonomian daerah yang sudah didasarkan kepada KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah disepakati bersama Bupati dan DPRD pada tanggal 2 September 2025 yang lalu.

KUA-PPAS yang telah disepakati yaitu meliputi Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp 1.011.069.021.391,00, Belanja Daerah sebesar Rp 1.050.919.724.983,00, defisit diperkirakan sebesar Rp 39.850.703.592,00, dimana nilai defisit tersebut ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Terkait kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 dengan estimasi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sebesar Rp 189.816.748.079,00, pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp 821.252.273.312,00, Belanja daerah meliputi belanja operasi direncanakan sebesar Rp 843.650.766.601,00, belanja modal diperkirakan sebesar Rp 32.931.071.240,00, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp 164.337.887.142,00.

Sementara, pembiayaan daerah pada Ranperda APBD 2026, untuk kelompok penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 39.850.703.592,00.

Lebih lanjut Bupati Eka Putra katakan, kebijakan umum belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah pada dasarnya mengakomodir, kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat. (eym)

The post Tanah Datar Targetkan Pendapatan Daerah tahun 2026 sebesar Rp. 1,01 T appeared first on Prokabar.

Adapun 3 Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Fasilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredarab Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sebagian besar Fraksi memberikan apresiasi terhadap ketiga Ranperda yang disampaikan itu.

“Permasalahan narkoba telah merambah sampai ke berbagai sektor, dan Pemerintah Daerah bersama jajaran telah berusaha sebaik mungkin dalam mengatasinya, namun kami menilai menangkap pemakai dan pengedar kemudian dimasukkan ke penjara bukanlah sebuah prestasi, namun bagaimana memutus jaringan dan peredaran sehingga Tanah Datar bebas narkoba, itu baru prestasi yang bisa kita wujudkan bersama,” sampai Syafril.

Kemudian Syafril yang menyampaikan pandangan fraksinya mengungkapkan, Ranperda Design Kependudukan merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola kependudukan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

“Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pengelola data dan dinamika kependudukan yang akurat, kami harap Ranperda ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi Pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis data yang akurat,” ujarnya.

Sementara untuk KLA hampir semua fraksi juga mendukung, namun dengan berbagai masukan dan pertanyaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah.

“Anak adalah masa depan bangsa, sehingga pemenuhan hak yang menjamin tumbuh kembang secara optimal, aman dan bahagia. Untuk mendukung itu segera bentuk gugus tugas KLA dan susun rencana aksi daerah yang realistis, wujudkan sekolah, puskesmas yang ramah anak, sampai dengan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pernikahan dini,” sampai Jubir Zaipul Imra.

Sidang ditutup dengan penyerahan nota pandangan Fraksi DPRD dari Ketua DPRD Tanah Datar kepada Bupati Tanah Datar. (*/Eym)

The post DPRD Tanah Datar Mendukung 3 Ranperda, tapi dengan Catatan appeared first on Prokabar.

Adapun tiga ranperda itu diantaranya Ranperda pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Menurut Bupati Eka Putra, memprihatinkannya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda menjadi latar belakang pengajuan Ranperda tersebut..

“Penyalahgunaan narkotika telah sangat memprihatinkan dan sangat merugikan bangsa dan negara, baik dari segi moril maupun materil bahkan hingga merenggut banyak korban jiwa, terutama kalangan generasi muda penerus bangsa, jika dibiarkan akan sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara ini,” ucap Bupati Eka Putra.

Terkait Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045, Eka Putra menyampaikan 5 aspek pembangunan kependudukan yang menjadi perhatian yaitu pengendalian kuantitas kependudukan, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan.

“Tujuan disusun Ranperda ini adalah sebagai pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan agar efektif, efisien, terukur dan bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Datar,” sampainya.

Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dikatakan Eka Putra hal ini berhubungan dengan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Konsep kabupaten layak anak adalah sebagai upaya strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis hak anak, mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,”tutupnya. (eym)

The post Pemda Tanah Datar Sampaikan Tiga Ranperda Ke DPRD appeared first on Prokabar.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta Wabup Ahmad Fadly, Pj. Sekda, staf Ahli Bupati, kepala OPD dan undangan lainnya, Bupati Eka Putra menyampaikan nota tersebut yang tertuang dalam 12 halaman.

“LKPj ini merupakan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikannya, dimana dalam LKPj merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran, dimana disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Eka Putra.

Bupati Eka Putra kemudian menyampaikan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

“Target PAD Tahun 2024 sebesar Rp165.107.447.750, 00 dan terealisasi sebesar Rp163.268.531.406,86 atau 98,89%. Sementara pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.199.762.905.978,00, realisasinya sebesar Rp1.166.508.813.774,00 atau 97,23%. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp750.000.000,- realisasi sebesar Rp675.484.000 atau 90,06%,” sampainya.

Ditambahkan Bupati lagi, untuk realisasi belanja menurut jenis belanja realisasi mencapai 94,53% yang terdiri dari Belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

“Anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp1.444.187.319 890,00. dengan realisasi sebesar Rp1.365.213.503.621,58 atau sebesar 94,53%. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.123.934.130.068,00 dengan realisasi Rp1.056.186.174.985,58. Belanja modal dianggarkan sebesar Rp151.591.515.821,00 dengan realisasi sebesar Rp143.408.477.344,00. Sementara belanja tidak terduga dianggarkan Rp8.066.118.722,00 realisasi sebesar Rp6.149.873.219,00 dan belanja transfer dianggarkan Rp160.595.555.279,00 realisasinya sebesar Rp159.468.978.073,00,” terang Eka Putra.

Sementara itu untuk realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan, diungkapkan Bupati Eka Putra, pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp78.566.966.162,00 dengan realisasi sebesar Rp78.566.966.162,78 atau 100%.

“Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya penerimaan dianggarkan sebesar Rp78.566.966.162,00 dan realisasinya 100%,” ungkapnya.

Sementara itu untuk perubahan penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah, dikatakan Bupati, dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan pencapaian target pendapatan asli daerah, perubahan penerimaan dana perimbangan, kebijakan pengalokasian kembali dana silpa tahun anggaran 2023.

“Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan bertambah sebesar Rp60.542.984.979,00 atau 4,64% dari APBD Tahun 2024 menjadi Rp1.365.620.353.728,00,” tambahnya.

Untuk perubahan belanja daerah, Eka Putra menyampaikan alokaso anggaran belanja daerah pada perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.444.187.319.890,00. Angka ini bertambah sebesar 3,24% dimana awalnya sebesar Rp1.398.919.280.321,00.

Terakhir Bupati Eka Putra menyampaikan, ada 19 penghargaan tingkat Nasional ataupun Provinsi yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2024.

“Beberapa penghargaan yang berhasil diraih tahun 2024 diantaranya sebagai Kepala Daerah pendukung pengelolaan zakat terbaik dari Baznas RI, piala adipura dua kali berturut-turut, penghargaan dari Kementerian ATR/BPN kepada Bupati Tanah Datar atas peran dan kontribusi BPHTB dan sertipikat tanah ulayat dan beberapa penghargaan bergengsi lainnya. Karena itu di kesempatan ini izinkan Saya menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada kekurangan dan kekhilafan dan terima kasih atas dukungan semua pihak, semoga apa yang telah diperbuat dinilai ibadah di sisi Allah SWT,” pungkasnya. (eym)

The post Bupati Sampaikan Nota Pengantar LKPj Tahun 2024 appeared first on Prokabar.

Persetujuan bersama ditandai dengan penandatangan oleh bupati Tanah Datar dan ketua DPRD setempat, Jumat (29/11/24).

“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025. Dimana, masing-masing fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya,” sampai bupati Eka Putra.

“Hasil evaluasi Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2025, akan ditindaklanjuti secara bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD Tanah Datar, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan bahwa Ranperda tersebut, memuat pemenuhan anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan, diantaranya untuk pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, belanja pegawai, belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, belanja wajib pendukung standar pelayanan minimal, program percepatan pencegahan dan penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ektrem serta pengendalian inflasi.

“Semua target tersebut, disinergikan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan program unggulan daerah. Semoga disetiap tahapan berikutnya berjalan baik dan lancar,” ujarnya.

Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra , mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tanah Datar sehingga secara quick count unggul Calon Bupati Eka Putra dan Calon Wakil Bupati Ahmad Fadly.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pihak yang melaksanakan Pilkada Tanah Datar lancar dan aman. Dan, kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Calon Bupati Eka Putra dan Calon Wakil Bupati Ahmad Fadly secara quick count telah unggul pada Pilkada tahun ini. Tentunya, hasil resmi kita tunggu ketetapan KPU,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan bahwa Rapat Paripurna itu pun, beragendakan beberapa kegiatan yakni, penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat pertama pembahasan Ranperda Tanah Datar tentang APBD tahun 2025, pengambilan keputusan, pembacaan konsep persetujuan bersama, penandatanganan persetujuan bersama dan pendapat akhir Bupati.

“Di kesempatan ini, kami menyampaikan seluruh rangkaian pembahasan Ranperda APBD Tanah Datar tahun anggaran 2025 telah terlaksana. Hingga sampailah pada hari ini, akhir pembicaraan tingkat kedua dalam rangkaian pembahasan untuk mengambil keputusan DPRD Tanah Datar terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2025,” ujarnya.

Pada Rapat Paripurna itu, Juru Bicara Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Kamrita menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat pertama pembahasan Ranperda Tanah Datar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. (eym)

The post DPRD Tanah Datar Sepakati Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 appeared first on Prokabar.

Dikesempatan itu, Pjs. Bupati Tanah Datar Arry Yuswandi menanggapi berbagai pertanyaan serta saran dari 8 fraksi- DPRD yang telah dilayangkan pada rapat paripurna sebelumnya.

Seperti halnya, saran yang disampaikan fraksi Ummat Golkar agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap Program Unggulan (Progul) tahfizul quran dan satu nagari satu event.

Terkait hal itu, Pjs. Bupati Arry Yuswandi mengatakan bahwa pemerintah daerah telah mengevaluasi pelaksanaan Progul tahfizul quran dan satu nagari satu event secara berkala dan berkesinambungan.

“Harapan dari evaluasi yang telah pemerintah daerah lakukan terhadap Progul tahfizul quran dan satu nagari satu event menjadi catatan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berikutnya,” ujarnya.

Selanjutnya, pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang berapa persen target capaian RPJMD dan Progul pemerintah daerah pada tahun 2025.

Menanggapi pertanyaan itu, Pjs. Bupati Arry Yuswandi menjelaskan dalam penyusunan RAPBD tahun 2025 mempedomani target pada RPJMD serta target Progul pemerintah daerah tertuang di perbup nomor 22 tahun 2022.

“Proyeksi target indikator makro dalam RAPBD tahun 2025, diantaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,09 persen, tingkat kemiskinan sebesar 3,3 persen, indeks pembagunan manusia sebesar 79,97 persen, PDRB perkapita Rp. 46. 690.000 dan indeks gini rasio sebesar 0,252,” ujarnya.

Pjs. Bupati Arry Yuswandi tidak hanya menangapi pertanyaan dan saran dari 8 fraksi, Ia pun mengucapkan rasa terima kasih atas apresiasi yang disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap konsistensi pemerintah daerah meningkatkan target PAD.

“Pemerintah daerah akan tetap konsisten dan bekerja keras serta profesional dalam menggali berbagai sumber pendapatan asli daerah,” ujarnya. (eym)

The post Jawab Pemandangan Fraksi, Progul telah Dievaluasi dan akan Disempurnakan appeared first on Prokabar.

Dalam pandangannya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi kepada bupati yang secara konsisten meningkatkan target PAD. Meski demikian, pemerintah daerah perlu bekerja keras cerdas dan iklas serta menata ulang sumber pendapatan sehingga target dapat tercapai dengan semestinya.

Berbeda dengan PKS, Fraksi Nasdem melihat pendapatan daerah pada APBD belum terlihat peningkatan signifikan, bahkan lebih cendrung stagnan. Fraksi Nasdem pun meminta pemerintah daerah bisa melakukaan langkah kongkrit untuk meningkatkan PAD serta melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD itu sendiri.

Fraksi Ummat Golkar menyampaikan
Tanah Datar masih mengalami permasalahan utama dan berkelanjutan
dalam pendapatan daerah yang masih bergantung terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, ummat golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk mengatasi dan memiliki langkah yang kongkrit guna peningkatan pendapatan daerah terutama dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada.

fraksi partai PKB memandang perlu pengawasan terhadap peningkatan PAD agar pengelolaan berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Pada tahun anggaran 2025, masing-masing SKPD dapat menggunakan anggaran yang telah dialokasikan secara optimal, mengurangi silpa dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menutupi silpa sebesar Rp. 108 Miliar lebih. Selain itu Fraksi PAN juga mempertanyakan peruntukan belanja hibah sebesar 11 Miliar lebih.

Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait belanja modal pada sub belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 12 Miliar. Selain itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan Intensifikasi PAD dengan optimalisasi Pembangunan pariwisata daerah dalam rangka peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PAD yang sejak ejak tiga tahun terakhir selalu disampaikan oleh pemerintah daerah.

Fraksi perjuangan nurani demokrat mengapresiasi semangat pemerintah daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2025. semangat tersebut tercermin dari tema pembangunan kabupaten Tanah Datar dalam RKPD tahun 2025.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan berapa persen target capaian RPJMD dan progul pemerintah daerah pada tahun 2025. Selain itu, Fraksi PPP juga mempertanyakan lokasi dana yang dipersiapkan untuk recovery pasca bencana galodo Mei 2024 kemarin. (eym)

The post Pengawasan Hingga Peningkatan PAD jadi Sorotan DPRD untuk APBD Tanah Datar 2025 appeared first on Prokabar.

9 Ranperda itu diantaranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya ada Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar, Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Pjs Bupati Arry Yuswandi dalam sambutannya menyampaikan dengan telah di sepakati 9 Propemperda tersebut, akan menjadi dasar penganggaran dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah pada APBD Tanah Datar.

“Propemperda merupakan dasar untuk penganggaran dalam upaya Pemerintah Tanah Datar untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Arry Yuswandi mengatakan penyusunan Propemperda bertujuan untuk melahirkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Arry Yuswandy juga sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk ditetapkan kesepakatan bersama Propemperda tahun 2025.

Diakhir sambutannya, Pjs Arry Yuswandi juga harapkan kepada perangkat daerah sebagai Pemrakarsa Ranperda yang telah di tetapkan untuk segera melakukan upaya-upaya percepatan penyusunan Ranperda tersebut sehingga dapat disampaikan ke DPRD sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan, tegasnya

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari, didampingi Ketua DPRD Anton Yondra bersama Wakil Ketua Kamrita dihadiri 22 anggota, Pjs. Bupati Arry Yuswandi, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (eym)

The post DPRD dan Pemkab Tanah Datar Sepakati 9 Propemperda Tahun 2025 appeared first on Prokabar.

Pjs. Bupati Tanah Datar Arry Yuswandi mengatakan, penyusunan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dan DPRD telah melaksanakan proses dan tahapan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kesepakatan atas KUA PPAS APBD Tahun 2025 tertuang dalam nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2025, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan penyusunan dan penyampaian Ranperda kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan,” sampainya.

Dikatakan Arry lagi, tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026, dimana tentunya kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2025 harus tetap menjaga sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan. Dimana tema pembangunan Tanah Datar yang diusung dalam RKPD Tahun 2025 adalah Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan Perekonomian dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Datar Maju dan Keberlanjutan.

Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS yang telah disepakati, rancangan APBD tahun Anggaran 2025 secara umum meliputi, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp1.037 Triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1.146 Triliun.

Sementara, defisit diperkirakan sebesar Rp108 Miliar lebih dimana nilai defisit tersebut ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2025 dijelaskan, estimasi pendapatan daerah pada rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.037 Triliun dimana pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar Rp184 Miliar lebih
Pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp. 852 Miliar dan pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp750 juta.

Belanja daerah,proyeksi belanja daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.146 Triliun dimana total belanja dirinci menurut kelompok belanja diantaranya, belanja operasi direncanakan sebesar Rp.931 Miliar yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp650 Miliar dan selebihnya merupakan belanja barang dan jasa, subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan untuk sumber penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak dialokasikan.

“Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2025 pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak melakukan kebijakan yang terkait dengan masing-masing sumber penerimaan pembiayaan tersebut,” terangnya.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Tanahdatar, penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025 diharapkan dapat mengharmonisasikan sumber-sumber pendapatan daerah dengan belanja prioritas sesuai pemenuhan kebutuhan pembangunan dan regulasi yang ada.

“Penyampaian pengantar nota keuangan APBD tahun anggaran 2025 ini kami sampaikan untuk selanjutnya dapat dibahas secara bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dengan harapan kita bersama, semoga pembahasan apbd tahun anggaran 2025 dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tukas Arry Yuswandi. (Eym)

The post Ranperda APBD Tanah Datar TA 2025 Mulai Dibahas di Tingkat DPRD appeared first on Prokabar.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, tercatat sebanyak 17 orang  dari 34 orang petahana yang ikut bertarung kembali pada pemilihan 14 Februari lalu gagal mempertahankan kursinya. Sementara, satu orang “naik kelas” ke kontestasi DPRD provinsi Sumatera Barat dan diprediksi kuat bakal meraih kursi.

Partai Golkar dinyatakan sebagai partai pemenang Pileg 2024 di Tanah Datar, dengan perolehan 5 kursi dari sebelumnya 4 kursi. Sementara, Partai Gerindra yang merupakan partai pemenang pileg 2019 harus gigit jari dengan kehilangan dua kursi.

Begitu juga dengan partai Hanura yang juga kehilangan dua kursi. Selain itu, PKS dan PPP masing masing kehilangan satu kursi.

Partai Golkar yang meraih lima kursi, diantaranya diisi oleh Donal Martin (Dapil 1), Herman Sugiarto (Dapil 2), Dedi Irawan dan Adrison Dt Parpatih (Dapil 3), dan Anton Yondra (Dapil 4).

Selanjutnya PKS meraih 4 kursi, diantaranya, Nurzal Chan (Dapil 1), Jamal Ismail (Dapil 2), Saidani (Dapil 3) dan Adib Fadil (Dapil 4).

Begitu juga Partai Gerindra meraih 4 kursi, diantaranya Jonnedi (Dapil 1), Kamrita (Dapil 2), Mulyani (Dapil 3), dan surva hutri (Dapil 4).

Sama halnya, Partai Demokrat meraih 4 kursi, diantaranya Darius (Dapil 1), Wel Ahmad (Dapil 2), Syafril (Dapil 3), dan Nurhamdi Zahari (Dapil 4).

Diikuti oleh Partai Nasdem meraih 4 kursi, Novriandi (Dapil 1), Adriljinil Simabura (Dapil 2), Junaidi (Dapil 3), dan Khairul Abdi (Dapil 4).

Sementara PAN yang juga meraih 4 kursi, diantaranya Nofrizal Eri (Dapil 1), Hj Felly Endra (Dapil 2), Beni Remon (Dapil 3), dan Iswandi Putra (Dapil 4).

Sedangkan PPP meriah tiga kursi, diantaranya Agus Tofik (Dapil 2), Zulhadi (Dapil 3), dan Yalvema Jurin (Dapil 4).

PKB meraih tiga kursi, diantaranya Indra Gunalan (Dapil 1), Yonnarlis (Dapil 3), dan Zaiful Imra (Dapil 4).

Diikuti Partai Ummat meraih dua kursi, Masnefi (Dapil 4) dan H. Herri Wildani (Dapil 2).

Sementara, partai Hanura dan PDIP masing- masing meraih satu kursi. Yakni Asrul Jusan (Dapil 1), dan Wendri Aswil (Dapil 1).

Ketua KPU Tanah Datar, Dicky Andrika mengatakan jika partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 kemarin tergolong tinggi. Terlebih, pemilu di kabupaten Tanah Datar berlansung ditengah buruknya cuaca dan ancaman erupsi gunung marapi.

” Alhamdulillah cukup tinggi (partisipasi), meski saat pencoblosan kemarin hari juga hujan dan adanya ancaman erupsi marapi. Meski demikian, kita masih menghitung berapa angka pasti partisipasi pemilih kita,” ucap Ketua KPU. (eym)

The post 17 Petahana di DPRD Tanah Datar Tumbang pada Pileg 2024 appeared first on Prokabar.

Eka Putra menjelaskan, Ranperda tentang APBD TA 2024 disusun dengan mempedomani dokumen Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) APBD TA 2024 dan mempedomani RPJMD 2021 – 2026 serta nota kesepakatan tanggal 4 Agustus 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

“Adapun tujuan penyusunan nota keuangan APBD 2024, adalah sebagai bahan pembahasan Ranperda tentang APBD TA 2024,” ujar Bupati.

Bupati menerangkan, estimasi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar, dengan asumsi penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalianinflasi pembangunan infrastruktur dan beberapa kebijakan pendapatan daerah.

Pemkab Tanah Datar menargetkan pendapatan daerah pada APBD 2024 sebesar Rp.968.491.223.850.00, dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah Rp.152.635.540.000,00
, yang terdiri dari : Pajak Daerah
Rp. 31.808.477.000,00 Retribusi Daerah
Rp.10.689.708.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp.25.000.000.000,00 dan Lain-lain PAD yang Sah Rp.85.137.355.000,00

Selanjutnya, Pendapatan Transfer Rp.812.203.683.850,00 , yang terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Rp.756.809.112.000,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp.55.394.571.850,00.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp.3.652.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat.

Sedangkan, anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang APBD 2024 adalah Rp.1.245.439.489.539,00 yang terdiri dari Belanja operasi Rp.1.004.467.876.985,00, Belanja Modal sebesar Rp.59.975.109.316,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,00
Belanja Transfer sebesar Rp.170.996.503.238,00.

Eka Putra tambahkan, sesuai kesepakatan KUA-PPAS, untuk kelompok penerimaan pembiayaan dialokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp.276.948.265.689,00.

“Defisit sepenuhnya ditutupi dengan pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” kata bupati.

Bupati melanjutkan, kebijakan umum belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah daerah, sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah pada dasarnya mengakomodir, kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat.

“Maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2024 adalah mengutamakan belanja, untuk pemulihan ekonomi daerah, program prioritas dan program unggulan daerah. Untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan penyediaan pelayanan publik, dengan mengusung tema dalam RKPD 2024 yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Program Unggulan Daerah,” pungkas Bupati.

Sementara itu, pimpinan sidang Rony Mulyadi di kesempatan tersebut sampaikan Rapat paripurna akan dilanjutkan, Rabu (8/11), dengan agenda pokok penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2024 dan di akhir sidang juga di laksanakan doa bersama untuk saudara se agama di Palestina yang sedang berjuang yang juga dihadiri guru dan siswa SMP N 3 kecamatan Sungai Tarab. (eym)

The post Bupati Tanah Datar Sampaikan Nota Penjelasan terhadap Ranperda APBD 2024 appeared first on Prokabar.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Selasa (17/10/23).

Hasil pembicaraan Pansus III DPRD atas hasil pembahasan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di bacakan oleh Ketua Pansus III Benny Apero menyebutkan, Pansus III bersama tim Ranperda Pemkab Tanah Datar telah melakukan rapat untuk merumuskan secara sistematis ranperda tersebut pada tanggal 2 sampai 14 Oktober 2023.

” Pada 16 Oktober 2023 juga dilaksanakan penyampaian Pendapat Akhir fraksi DPRD terhadap Ranperda PDRB dan 8 fraksi trlah menyetujui untuk dijadikan Perda,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Benny Apero menyebutkan, jika dari hasil rumusan tersebut disepakati Ranperda terdiri dari XXI BAB dan 164 pasal.

Sementara itu, Bupati Eka Putra dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan terkhusus kepada Pansus dan tim Ranperda Tanah Datar.

“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRB dan masing-masing Fraksi telah menyampaikan pendapat akhir. Hari ini kita tandatangani bersama berita acara kesepakatan tersebut, terima kasih kepada Pansus dan tim Ranperda Tanah Datar,” katanya.

Eka Putra menambahkan, dengan ditetapkannya Ranperda PDRB menjadi Perda diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan dalam pemungutan PDRB ke depannya.

Kemudian, Bupati Eka Putra juga meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN untuk meningkatkan profesionalisme berlandaskan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Bekerjalah secara profesional, hindari perbuatan melawan hukum, ciptakan kerjasama yang baik, suasana kondusif dan inovatif untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tanah Datar 2021 – 2026, melalui pelaksanaan program unggulan daerah,” pesannya.

Diakhir pendapat, Bupati mengharapkan apa yang telah disepakati bersama dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses selanjutnya.

“Semoga Allah SWT meridhoi upaya yang kita lakukan bersama hari ini, sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. (eym)

The post DPRD Tanah Datar Setujui Ranperda PDRB Menjadi Perda appeared first on Prokabar.