Hadir dalam rapat pleno anggota DPRD Pessel terpilih ini para Komisioner KPU Pessel, Anggota Bawaslu, pengurus Partai Politik, Pejabat OPD, serta para Caleg terpilih di Pessel

Ketua KPU Pessel Aswandi, mengatakan, hari ini melaksanakan kegiatan penetapan perolehan kursi dan penetapan Anggota DPRD terpilih Periode 2024-2029 di tingkat Pemilu Kabupaten Pessel.

“Adapun pemilihan kursi tahun 2024 ada 45 kursi perolehannya, di tingkat Kabupaten Pessel,” katanya.

Ia menambahkan, selama berjalannya proses pemilu tersebut sampai dengan selesai ini berjalan aman dan lancar.

“Selama ini tidak ada yang protes dari partai politik semua partai politik menerima dengan baik, sampai dengan ini tahapan terakhir di tahun 2024 berjalan dengan lancar, aman dan Sukses,” ujarnya.

Di Kabupaten Pesisir Selatan ada 45 Kursi, dan ini Nama-nama anggota DPRD Pessel

Dapil I Sebanyak 8 Kursi,
1. Gusmen, S.Sos. (PKB).
2. Aprinal Tanjung, SH (Gerindra).
3. Syafril Saputra, SH, MH (Golkar).
4. Teguh Dahesa, SH. M.kn (Nasdem).
5. Efrianto, (PKS).
6. Baslianti Ilyas, SE (PAN).
7. Hanafi Herman (Demokrat).
8. IT Arman (PPP).

Dapil II Sebanyak 9 Kursi .
1. Mukyadi. Amd (PKB).
2. Andra Respati (Gerindra).
3. Ali Asman,SE (GOLKAR).
4. Petmadarni, S.AP (PDI P).
5. Yuli Alber Rozi, S.IP (Nasdem).
6. Arfidal (PKS).
7. Ermizen, S.Pd (PAN).
8. Robi Binur (Demokrat).
9. Zulpian Apriyanto, S.Sos, M.Si. (PPP).

DAPIL III Sebanyak 11 Kursi
1. Erwil, S.iP, 2.
2. Nasrul, SH PKS
3. Fajri Sanjaya, SH (Golkar)
4. Muhammad Darda (PBB)
5. Syafriyon, S.IP (PPP)
6. Jetrizako, SH, MM (PKB)
7. Asril.S.IP
8. Nasrianto, SH
9. Iel Fauzi Anwar PDI P
10. Ardiul (PAN)
11. Ikal Jonedi (Demokrat)

Dapil IV sebanyak 7 Kursi
1. Novermal Yuska, SH, MH (PAN)
2. Zainal Arifin (Nasdem)
3. Jamalus Yatim (Demokrat)
4. Arwinson (Golkar)
5. Roni Ade Putra (PKB)
6. Pardis , Amd (PKS)
7. Hariyanto, SH (Gerindra)

Dapil V ada 10 Kursi,
1. Mus Mulyadi, SH (Demokrat)
2. Roni Ricardo (PAN)
3. Hakimin,SH (Gerindra)
4. Darmansyah (PKB)
5. Dani Sofian, SH, (Nasdem)
6. Armadi, SE, (PPP)
7. Ronaldi ,S.IP, (PDI P)
8. Pendi Yulianto (Perindo)
9. Anang Bintoro, ST, (Golkar)
10. Jumi Sadri, S.Pd. MM (PKS).

Lanjut Aswandi mengatakan, untuk perolehan Kursi Anggota DPRD Pessel, diperoleh Kursi terbanyak adalah Partai PKB, dengan jumlah 6 Kursi. (min)

The post Sebanyak 45 Anggota DPRD Pesisir Selatan Ditetapkan appeared first on Prokabar.

Dalam rapat dengar pendapat itu rencananya, DPRD meminta penjelasan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, soal besaran penggunaan dana dan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim didampingi Ketua Komisi II Alkisman mengatakan, Hendrajoni pada panggilan pertama tidak hadir. Dia hanya mengutus Sekda untuk menghadiri rapat tersebut. Namun, DPRD tetap menolak kehadiran Sekda di gedung wakil rakyat itu.

“Kita memanggil bupati bukan sekda,” tegasnya.

Kendati demikian, DPRD Pesisir Selatan akan melakukan pemanggilan kali kedua kepada Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, pada Kamis (14/5) pagi.

“Kita langsung melayangkan panggilan kedua kepada bupati untuk datang pada hari Kamis 14 Mai 2020 besok. Kita tidak ingin ada orang lain yang diutus Hendrajoni,” ujarnya pada Prokabar.com di Painan.

Diberitakan sebelumnya, pemanggilan tersebut, dinilai orang nomor satu di ‘Negeri Berjuluk Sejuta Pesona’ itu lamban dalam menangani Covid-19 utamanya tidak transparansi soal anggaran.

“Hendrajoni hanya mengutus Sekda, kami secara prinsip menolak, yang kami inginkan itu bupati langsung yang hadir, biar jelas semuanya,” ujarnya.

Dalam rapat sebelumnya, sembilan Fraksi di DPRD, telah menyepakati untuk memanggil Bupati Hendrajoni.

Padahal sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah daerah diberikan keleluasaan kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggaran tanpa melibatkan DPRD.

Jamalus menilai, dengan tidak hadirnya Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, sudah menunjukan sikap tidak baik. Ini bukan sikap seorang pemimpin darah. “Ini menunjukkan bahwa dia tidak punya niat baik. Ini bukan sikap seorang kepala daerah,” tutupnya,(min)

The post Hendrajoni Mangkir dari Panggilan DPRD Pesisir Selatan, Kok Bisa? appeared first on Prokabar.

Ketua DPC PPP Pessel, Marwan Anas mengatakan, adapun kader PPP yang lolos pada pileg 17 April 2019 lalu berjumlah tiga orang, ketiganya gajinya dipotong selama dua bulan berturut-turut, terhitung pada bulan April dan Mei 2020, tujuannya adalah untuk penanganan covid-19.

Menurut, Marwan, penyebaran covid-19 yang mankin meluas di Pessel, membuka keprihatinan dan kepedulian semua pihak. Salah satunya PPP, yang mana tiga orang anggota dewan tersebut dilakukan pemotongan gaji untuk keperluan penanganan covid-19, baik bagi masyarakat maupun tenaga medis yang menangani.

Bantuan ini merujuk kepada data kemiskinan dari Pemerintah daerah, bantuan tersebut tersebar diseluruh kecamatan yang ada di ‘Negeri Berjuluk Sejuta Pesona,’ ini.

Ia menambahkan, wabah covid-19 yang saat ini tengah melanda dunia, bahkan Pessel telah menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat. Bahkan sudah ada dua orang warga yang positif.

Sebagai langkah nyata PPP, kebijakan pemotongan gaji bagi kader PPP ini sesuai rapat dengan DPP pada bulan lalu. Dalam membantu pemerintah, khususnya masyarakat terdampak covid-19.

“Dampak dari wabah corona sangat dirasakan oleh masyatakat, itu diantaranya dalam persediaan logistik. Dan sesuai hasil rapat, maka gaji seluruh Anggota DPRD Fraksi PPP di Pessel dipotong, dan ini berlaku seluruh Indonesia,” ujarnya pada Prokabar.com Senin (6/4) di Painan.

“Dana dari gaji yang dipotong tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu penanganan covid-19, terutama berkaitan degan logistik masyarakat seperti sembako yang terdampak dan juga keperluan lainnya, ” tutupnya,(min)

The post Penanganan Covid-19, Gaji Anggota Dewan PPP Pessel Dipotong appeared first on Prokabar.

Berdasarkan data perusahaan, Prokabar.com berhasil menghimpun, luas lahan perkebunan yang dikelolanya mencapai 26 ribu Hektare. Sementara, hingga kini jumlah perkebunan hanya sekitar 1.136 Hektare. Artinya belum mencapai 20 persen dari total luas lahan yang dimaksud.

Wakil Ketua Komisi II, Jamalus Yatim, mengatakan, hingga kini luas kebun plasma Incasi Raya masih jauh dari harapan. Padahal, pembentukan dan luasan kebun plasma sudah diatur dalam peraturan menteri.

“Ini dapat diduga manajemen tidak peduli dengan masyarakat sekitar,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Incasi Raya di Painan, Kamis (6/2).

Rapat dengar pendapat dihadiri unsur pimpinan dewan lainnya, Hakimin. Ketua Komisi II, Alikisman, Wakil Ketua Komisi Aljufri dan Anggota Komisi, Rinaldi

Sehingga dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menegaskan perusahaan Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Besar Negara wajib membangun kebun plasma 20 persen dari total konsesinya.

Namun kenyataannya, lanjut Jamalus, hingga perkebunan plasma yang disediakan Incasi Raya di Pessel tidak sampai 20 persen dari luasan konsesi yang dimilikinya.

“Jangan mentok dengan satu masalah saja. Harus ada solusi lain dari Incasi Raya,” ujarnya dengan nada lantang, sembari menunjuk data yang dimiliki politisi Demokrat itu.

Selaras dikatakan Wakil Ketua Komisi II, Aljufri berkata, Incasi Raya harus transparan. Data yang disampaikan soal plasma harus detail.

Sebab, tahun pengembangan perkebunan perusahaan tidak sama. Masing-masing Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantongi berbeda.

“Berapa kebun inti dan berapa plasma. Tolong secara rinci. Jangan secara umum. Karena setiap kebun beda tahunnya,” pungkasnya.

Sementara, Humas Incasi Raya, Syahrial mengakui, target pembangunan plasma belum terealisasi. Menurutnya, ada beberapa permasalahan, sehingga target belum tercapai.

Kendati demikian, upaya pengembangan plasma telah dilakukan dengan cara lain. Salah satunya dengan pemberian kredit bibit pada petani.

“Sebenarnya dulu kami targetkan 2.900 Hekatare, tapi kendala yang kami hadapi adalah masalah ketersediaan lahan yang mau kami bangun,” tuturnya.(min)

The post Lahan Plasma PT Incasi Raya Belum Penuhi 20 Persen, Dewan Pessel Mendesak appeared first on Prokabar.

Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim menegaskan, pihaknya akan menyeret anggota dewan jika terbukti menerima uang ke BKD.

“Akan kami seret ke BKD apabali anggota Dewan yang menerima uang di PT Dempo, kami tidak segan-segan, karena itu sudah mencoreng lembaga legislatif,” ujarnya pada Prokabar.com Rabu (15/1) di Painan.

Ia menambahkan, anggota dewan yang menerima uang di PT Dempo itu sudah banyak terdengar kabar di tengah masyarakat.

“Sudah kami dengar kabarnya, kami masih melakukan investigasi dan mengusulkan bukti di proses di BKD,” ujar politisi Demokrat itu.

Selaras dikatakan Hakimin, Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra mengatakan, anggota dewan yang menerima uang dari PT Dempo untuk memuluskan suatu perusahaan yang beroperasi dengan izin belum lengkap itu sudah menyalahi dan mencorang lembaga legislatif.

“Kami tidak suka yang dilakukan oleh anggota dewan yang menerima uang untuk memuluskan sebuah perusahaan yang beroperasi dengan izin yang belum lengkap, “tegasnya.

Sebeb, uangkap Hakimin, pekerjaan hal itu sudah mencorang lembaga legislatif jadi bagi anggota Pessel yang melanggar kode etik akan dibawa ke sidang etik di BKD. Dalam sidang jika terbukti melanggar kode etik akan diberikan peringatan.

Jika ada anggota dewan yang menerima uang dari PT Dempo kalau itu dianggap ada pidananya maka diteruskan ke pihak berwajib.

“Tapi bila tidak ditemukan unsur yang melengkapi untuk pidana, ya tidak bisa pidana. Cukup teguran saja, “tutupnya.(min)

The post Pimpinan DPRD Pessel, Akan Seret Anggota Terima Uang di PT Dempo appeared first on Prokabar.

Informasi dihimpun Prokabar.com batalnya alat pengganti tersebut yang diberikan oleh Pemkab Pessel karena, alasan nelayan menolak.

Selanjutnya, anggaran tersebut mengruk APBD Pessel tahun 2019 Rp2,4 miliar dan APBD Pemprov Sumbar tahun 2019 Rp2,5 miliar.

Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim mengatakan, pihaknya mempertanyakan kepada Dinas Perikanan kenapa alat pengganti itu tidak diberikan kepada nelayan.

“Kami mempertanayan uangnya, kemana lari uang itu, kalau Dinas Perikanan beralasan adanya penolakan dari nelayan itu tidak alasan mendasar, kami akan panggil itu Dinas Perikanan, “ujarnya pada Prokabar.com Selasa (14/1) di Painan.

Ia menambahkan, apapun kebijakan pemerintah pihaknya tidak pernah diajak sama sekali apalagi soal kebijakan menyalurkan bantuan.

“Kami tidak pernah tau soal itu, apuan kebijakan pemerintah kami tidak pernah diajak, jadi kami mempertanyakan kemana uang itu mengalirnya, “ujarnya lagi.

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perikanan Pessel, Andi Syafinal mengaku, anggran APBD tahun 2019 Rp2,5 miliar itu tidak jadi diberikan alat penggantinya kepada nelayan, karena nelayan saat itu menolak. Sedangkan, anggran Rp2,4 miliar bersumber dari APBD Sumbar juga ditarik.

“Jadi anggran Rp2,5 miliar itu sudah kami kembalikan ke Kas daerah, karena nelayan menolak, setelah uang itu dikembalikan, kami pun tidak tau anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan apa, “tutupnya. (min)

The post DPRD Pessel, Pertanyakan Kemana Uang Pengganti Pukat Harimau Mengalir appeared first on Prokabar.

Painan, Prokabar – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Pesisir Selatan mengkritisi rencana Pemkab Pessel membangun masjid terapung di Pantai Carocok Painan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PAN Novermal Yuska dalam pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pesisir Selatan 2020.

The post Fraksi PAN DPRD Pessel Kritisi Pembangunan Masjid Terapung di Pantai Carocok appeared first on Prokabar.

Rapat di hotel memang sudah dibolehkan sejak larangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dicabut. Artinya, rapat di hotel sah menurut aturan yang ada saat ini.

Meski begitu, ada pertimbangan lain yang tidak kalah penting bagi para wakil rakyat. “Yaitu aspek kemanusiaan. Secara etik, secara moralitas publik apakah pas (menggelar rapat di hotel saat daerah defisit, red)?” tanya Muhammad Taufik.

Menurutnya, aspek kemanusiaan harus menjadi pertimbangan serius sebelum mengambil keputusan walaupun aturan tidak melarang.

Bila korupsi dimaknai lebih progresif, kebijakan dewan yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, dapat dikatakan tindakan korup.

Berbeda jika korupsi dimaknai sebatas pengambilan uang atau kekayaan negara secara ilegal. Maknanya tentu terpaku pada pengambilan uang, merugikan negara, atau secara administratif salah.

Pejabat daerah sudah waktunya menyadari kebijakan tanpa pertimbangan kemanusiaan sebagai tindakan korupsi kekuasaan. Halal secara hukum saja tidak cukup menjadi alasan.

Apalagi dewan adalah representasi moralitas publik. Jangan sampai pertimbangan dewan sebelum mengambil kebijakan hanya sebatas kepastian hukum.

Pertimbangan dewan mesti kesejahteraan, situasi dan kondisi daerah. “Kalau anggaran defisit kenapa harus di Padang, kenapa tidak di Pesisir saja. Apalagi gedung dewan bagus dan representatif,” tutupnya. (min)

The post DPRD Rapat di Hotel, Pengamat: Bagian dari Korupsi appeared first on Prokabar.

Ketua Komisi I, Daskom mengatakan, jika Bupati Pessel, Hendrajoni berhalangan hadir dalam paripurna, harus mendelegasikannya pada wakil bupati, bukan Sekda. Hal itu sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah.

“Wakil bupati ada, tapi kenapa yang diutus Sekda. Ini sama saja merendahkan marwah DPRD sebagai lembaga legislatif,” ujarnya politisi Partai PDIP itu di Painan.

Paripurna Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Pengantar APBD 2020 sempat tertunda. Dewan menolak melakukan pembahasan karena hanya dihadiri Sekda.

Selain UU Pemerintah Daerah, hal tersebut juga diatur di tata tertib DPRD. Menurutnya, penugasan Sekda saat itu tidak benar, selagi masih ada wakil bupati.

Jika bupati ada persoalan dengan wakilnya, itu adalah persoalan pribadi. Sementara sidang paripurna adalah urusan masyarakat Pesisir Selatan.

Saat ini, lanjutanya, dewan masih menunggu informasi lanjutan dari DPRD. Penolakkan, kata dia, hanya untuk meluruskan pada pemerintah daerah terkait aturan yang berlaku.

“Ini harus kita patuhi bersama. Aturan harus kita laksanakan sebaik-baiknya. DPRD dan pemerintah daerah adalag mitra,” tutupnya.(min)

The post DPRD Pesisir Selatan Tolak Sidang Paripurna, Ini Alasannya appeared first on Prokabar.

“Dimulai dari stuktur komisi-komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan, “ujarnya.

Kader PAN itu juga akan segera melakukan upaya komunikasi dan konsultasi dengan para pimpinan fraksi yang ada di DPRD Pessel mewakili tiap parpol.

“Saya aka mencoba secepatnya (bentuk AKD) karena agenda kedepan sangat padat. Kalau tidak ada halangan ya secepatnya lah, “ungkapnya.

Selain agenda formal yang memang perlu dituntaskan, lanjut Ermizen, sebagai pucuk pimpinan legislator dirinya juga punya dituntut ikut meningkatkan kinerja para wakil rakyat sesuai arahan Kemendagri.

“Makanya hal itu harus bisa terwujud dengan menjaga kualitas legislator selain fungsi legislasi, budgeting anggaran, pengawasan atau kontroling kepada eksekutif, “tutupnya. (min)

The post DPRD Pessel Secepatnya Bentuk AKD, Ini Penjelasan Ermizen appeared first on Prokabar.

Kepastian itu disampaikan oleh ketua DPD PAN Pessel, Yul Afnedi didampingi oleh Sekretaris, Aqri Febri Handra, Bendahara, Yohannes Alamsyah, Ketua BPOK DPD PAN Pessel dan Direktur Eksekutif DPD PAN, Tomi Estrada, di rumah PAN di Painan Jumat (30/8).

“Jadi DPP PAN telah memutuskan saudara Armizen sebagi Ketua DPRD Pessel definitip masa jabatan 2019-2024, “katanya.

Selain menetapkan Armizen sebagai Ketua DPRD Pessel, surat keputusan dari partai PAN ini juga telah menetapkan Armizen sebagai Ketua DPRD Pessel melalui keputusan surat berdasarkan surat DPP Nomor: PAN/A/KPTS/KU-SJ/120/VIII/2019.

“Ya, surat keputasan itu juga telah menetapkan Armizen sebagai ketua DPRD Pessel. Dalam waktu dekat ini, kami akan segera menyerahkan surat keputusan itu kepada Sekretaris DPRD, “ujarnya.

Yul Afnedi sapaan akrabnya Paul menjelaskan, sebelum adanya keputusan penetapan ketua DPRD Pessel, DPD Partai PAN terlebih dahulu menyeleksi lima orang nama kader yang lolos pada pileg kemaren.

“Sebelumnya kita seleksi lima nama diinternal partai, kelimanya kami ajukan ke DPP, dan DPP memutuskan Armizen menjadi ketua DPRD Pessel, “ungkapnya.

Kapan di paripurnakan, ungkap Yul, itu tergantung Sekretaris Dewan yang menjadwalkan yang jelas pihaknya secepatnya akan menyarankan berkasnya, tutupnya. (min)

The post Surat Keputasan DPP PAN, Ini Ketua DPRD Pessel Periode 2019-2024 appeared first on Prokabar.

Pelantikan itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pessel, yang berlangsung di Gedung PCC Painan dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD periode 2014-2019, Dedi Rahmanto Putra.

Pada kesempatan itu, Dedi Rahmanto Putra mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, yang telah mendorong terwujudnya suasana kondusif dan demokratis.

Selama ini, 45 anggota DPRD Pessel mencoba membangun kinerja dan sinergi bersama Pemkab Pessel. Tujuan utamanya menyelenggarakan pembangunan yang baik dan berpihak kepada masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku, ungkapnya.

“Sesuai dengan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran, kami sepakat untuk membawa Pessel untuk maju dengan memaksimalkan potensi yang ada,” ujarnya.

Dalam perjalanan lima tahun itu, kami cukup bangga, karena dengan sinergi bersama Pemkab Pessel, dalam beberapa tahun terakhir,  dengan memperhatikan berbagai peluang, Pessel memiliki banyak kemajuan.

“Kedepan, dengan meningkatkan potensi dan memaksimalkan seluruh kontribusi didukung dengan manajeman pemerintahan yang baik, kami yakin Pessel akan terus menjadi Kabupeten yang lebih baik,” ujarnya lagi.

SK yang telah ditandatangani Gubernur Sumatera Barat, 45 calon terpilih anggota DPRD Pessel periode 2019-2024, yakni. Dapil 1, Afrinal Tanjung (Gerindra jumlah suara 1.451), Daskom, (PDI P jumlah suara 1.002), Syafril Saputra (Golkar jumlah suara 1.857), Al Ermon (Nasdem jumlah suara 1.085), Feby Rifli (PKS jumlah suara 1.649), Julianavia, MSi (PPP jumlah suara 1.066), Marzan (PAN jumlah suara 954) dan Hanafi Herman,l (Demokrat jumlah suara 1.837).

Dapil 2 yakni, Indra Wijaya (PKB jumlah suara 1.379), Pardinal (Gerindra jumlah suara 1.028), Petmadarni (PDI P Jumlah suara 1.396) Mahmud Yosrizal (Golkar jumlah suara 1.419), Aprial Abas Buya Piai, (Nasdem jumlah suara 1.897) Irjal, (PKS jumlah suara 894), Ermizen, (PAN jumlah suara 1.790), Robi Binur (Demokrat jumlah suara 1.832) dan Alkisman,l (PBB jumlah suara 1.480).

Dapil 3 yakni, Afrizal, (PKB jumlah suara 1.190), Herpi Damson (Gerindra jumlah suara 2.320), Sri Kumala Dewi (PDI P jumlah suara 1.245), Ermiwati, (Golkar jumlah suara 1.700), Almasri (Nasdem jumlah suara 1.615), Jamalus, (PKS jumlah suara 1.090), Erman Sawar (PPP jumlah suara 1.937), Darwiadi, SH (PAN Jumlah suara 2.132), Abdul Muis, (Hanura jumlah suara 1.430), Ikal Jonedi (Demokrat jumlah suara 2.088), Yuslimardan, (PBB Jumlah suara 1.062).

Dapil 4 yakni, Rahman, (PKB jumlah suara 1.196), Harianto (Gerindra jumlah suara 2.008), Zainal Arifin (Nasdem jumlah suara 2.098), Pardis, (PKS jumlah suara 2.231), Novermal, (PAN jumlah suara (1.421), Nasrul Hartono (Hanura jumlah suara 1.531), Jamalus Yatim (Demokrat Jumlah suara 1.918).

Dapil 5 yakni, Hakimin (Gerindra jumlah suara 2.682), Ronaldi, (PDIP jumlah suara 2.413), Dedi Rahmanto Putra, (Golkar jumlah suara 2.773), Aljufri, (Nasdem jumlah suara 2.206), Hardianto (Berkarya jumlah suara 1.134), Yusman (PKS jumlah suara 918), Irwan, (Perindo jumlah suara 1.212), Armadi (PPP jumlah suara1.969), Kusmanto, (PAN Jumlah suara 2.298), Awarisman (Demokrat jumlah suara 854).

Sedangkan untuk jumlah kursi masing partai yakni, PAN 5 kursi, Gerindra 5 kursi, Nasdem 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PKS 5 kursi, Golkar dan 4 kursi.

Selanjutnya, PDIP 4 kursi, PPP 3 kursi, PKB 3 kursi, Hanura 2 kursi, PBB 2 kursi, Berkarya 1 kursi dan terakhir Perindo 1 kursi.(min)

The post 45 Anggota Dewan Pessel Resmi Diambil Sumpah, Ini Jumlah Kursi Masing-masing Partai appeared first on Prokabar.

Rendahnya realisasi pajak tambang galian C ini disebabkan kurangnya perhatian pihak terkait. “Ya mestinya pemerintah daerah harus serius mengelola soal pajak galian C,” ujarnya.

Ironisnya, dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan ini tidak sebanding dengan pemasukannya.

“Sangat tidak seimbang. Lebih baik tambang galian C itu ditutup, kan sudah banyak yang buka kenapa itu terjadi” tandasnya.

Lanjut politisi Golkar itu mengatakan, PAD yang masuk tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, baik kerusakan jalan maupun kerusakan lingkungan.

“Aktivitas tambang merusak jalan. Namun kurang seimbang antara pemasukan dengan dampak yang ditimbulkan,” tutupnya. (min)

The post PAD Galian C tak Sebanding Dengan Kerusakan Lingkungan appeared first on Prokabar.

Untuk tahun 2018 ini, kata Dedi, realisasi laporan anggaran BOK yang diterima DPRD masih rendah. Bahkan, penggunaan anggaran tersebut hanya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan perjalanan dinas saja, tanpa ada kegiatan pro masyarakat (sosialisasi kesehatan).

“Masih rendah (Realisasi BOK Puskesmas), dari laporan yang kita terima hanya mencapai 30 sampai 35 persen sampai masa akhir tahun ini. Dan itu, kebanyakan digunakan untuk biaya bolak-balik dari Puskesmas (pejabat) ke Kantor Dinas Kesehatan setiap kegiatan,” jelas Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra kepada Prokabar.com.

Menyikapi persoalan ini, Dedi Rahmanto Putra meminta Dinas Kesehatan untuk lebih proaktif dalam mengawasi kinerja Puskesmas. Diantaranya, dengan melakukan monitoring kegiatan pro masyarakat, seperti halnya sosialisasi serta pembinaan kesehatan ke bawah.

“Sejauh ini, kita lihat realitanya memang itu, lebih banyak untuk perjalanan dinas. Padahal, anggaran bisa digunakan untuk kepentingan sosialisasi serta kegiatan edukasi kesehatan yang berguna untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait realisasi untuk penggunaan BOK Puskesmas pertahun rata-rata setiap Puskesmas menerima BOK mencapai Rp500 juta, dan dikalkulasikan pertahun anggaran untuk semua Puskesmas mencapai miliar rupiah pertahun.

“Itu dianggarkan setiap tahun, rata-rata air ada sekitar Rp500 juta masing-masing Puskesmas. Dan ini, kita minta penggunaan agar lebih maksimal,” terangnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Pessel, Satria Wibawa sendiri saat dikonfirmasi, dirinya tidak tahu berapa jumlah peruntukan BOK masing-masing Puskesmas di daerah itu. Namun, sesuai peruntukan, BOK masing-masing Puskesmas sudah direalisasikan sesuai kebutuhan.

“BOK itu sudah ada peruntukan, itu digunakan sesuai RKA yang dibuat masing-masing Puskesmas. Namun, secara rinci saya tidak hafal berapa jumlahnya, karena memang nominalnya beda-beda, dan perlu ditanyakan bagian keuangan,” jelasnya.

Satria Wibawa menyebutkan, setiap tahun ada sebanyak 18 unit Puksesmas yang menerima BOK. Dari 18 unit Pukesmas memiliki kebutuhan berbeda kebutuhan dalam merealisasikan anggaran tersebut, tutupnya,(min)

The post Dana BOK Puskesmas Dapat Jatah Rp500 Juta, Ini Kata Ketua DPRD Pessel appeared first on Prokabar.