Saat dikonfirmasi awak media, Selasa (7/4) kemarin, Ketua DPRD Nelfri Asfandi mengatakan, akan konfirmasi langsung kepada Sekwan, Dedi.

“Kita akan konfirmasi langsung kepada sekwan bagaimana kronologis ceritanya. Sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antara Sekwan dan insan pers Pasaman,” katanya.

Terkait hal media, Nelfri Asfandi menilai bahwa media massa memiliki peran krusial sebagai mitra strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjembatani komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat.

“Melalui kerja sama dengan Humas DPRD, media membantu membangun citra positif lembaga melalui pemberitaan yang konstruktif,” kata Ketua DPRD dari Fraksi PKS Pasaman tersebut.

Ia mengatakan, di era digitalisasi saat ini, media sangat memungkinkan informasi perihal kegiatan DPRD menjangkau masyarakat dalam hitungan detik.

Hal yang diungkapkan Ketua DPRD tersebut justru berbanding terbalik dengan pernyataan Sekwan yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai hak untuk tidak bekerjasama dengan media khususnya media yang memberitakan DPRD.

Selain itu, ia juga menyatakan kalau dirinya siap dengan permasalahan tersebut, baik itu secara pribadi maupun atas nama sekwan.

“Saya siap bng, baik itu secara pribadi maupun atas nama Sekwan,” ungkap Dedi saat dihubungi via gawai oleh salah seorang Wartawan Senior Pasaman, Husnul Wasufi. Hingga kisruh ini pun melebar. (RH)

The post Ketua DPRD Pasaman Angkat Bicara Polemik Sekwan Dengan Kuli Tinta appeared first on Prokabar.

Seperti yang dikatakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pasaman, Hendra Saputra. Menurutnya, ucapan Sekwan yang disampaikan kepada salah seorang wartawan senior Pasaman tersebut seakan akan menantang media yang ada di Pasaman.

“Saya akui memang ada kewenangan sekwan untuk menentukan kerjasama publikasi antara media dan DPRD, tentu itu melalui administrasi yang telah ditentukan. Tapi, tidak sewajarnya seorang pejabat publik melontarkan kata-kata yang seakan-akan menantang wartawan seperti dirinya mengatakan siap secara pribadi dengan masalah itu. Siap untuk melanjutkan kerjasama atau tidak melakukan kerjasama dan ini perlu perlu penjelasan lebih lanjut,” kata Hendra.

Hal senada juga dikatakan Ketua Persatuan Jurnalis Demokrasi Indonesia (PJID) Kabupaten Pasaman, Ewin. Ia juga kesal melihat tutur bahasa pejabat seperti Sekwan yang tidak patut itu.

“Dia itu sekarang adalah salah seorang pejabat publik di Pemkab Pasaman. Setau saya, selaku ASN dan pejabat harus mampu melayani dan mencarikan jalan keluar kepada masyarakatnya. Bukan menantang seperti itu. Apalagi terhadap kawan-kawan media yang notabene nya adalah mitra Pemda Pasaman juga,” tutur Ewin.

Menurutnya, jika tidak terima dikritik masyarakat, tidak usah menjadi pejabat di Kabupaten Pasaman ini.

Ia berharap kepada Bupati atau pihak terkait agar dapat mengevaluasi kinerja para pejabatnya, khususnya Sekwan ini.

“Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka yang rugi nantinya adalah Pemkab Pasaman sendiri. Karena jabatan Sekwan tersebut adalah perpanjangan tangan Pemkab Pasaman di DPRD. Apapun yang terjadi, ia harus bisa mempertangungjawabkan kinerjanya kepada Bupati Pasaman,” terang Ewin.

Sebelumnya, salah seorang wartawan senior di Kabupaten Pasaman menghubungi Sekwan melalui telephone selluler menanyakan tentang kerjasama publikasi dengan DPRD Pasaman.

Bukannya mencarikan solusi, malah mengeluarkan kata-kata bahwa dirinya berhak tidak melakukan kontrak kerjasama dengan media, khususnya media yang pernah memberitakan DPRD.

Selain itu, dia juga mengatakan, dirinya atas nama probadi siap menghadapi permasalahan itu. Pernyataan yang dilontarkan mantan Kadis Sosial ini sontak membuat puluhan wartawan di Kabupaten Pasaman geram. (RH)

The post Kisruh Sekwan DPRD Pasaman Kian Meruncing Organisasi Jurnalis Angkat Bicara appeared first on Prokabar.

Pertemuan yang sengaja diagendakan Ketua DPRD, Nelfri Asfandi bersama sejumlah anggota DPRD, serta sekretariat DPRD pada 13 Februari 2026 lalu di hadapan puluhan media menegaskan jika pihaknya bakal melakukan kerjasama sebelum lebaran Idul Fitri 1447 H.

Kenyataannya hingga memasuki bulan April 2026 kerjasama tersebut tak terwujud dan keterangan resmi dari pihak terkait juga tidak ada.

Namun di balik semua itu, di tengah negara Indonesia tengah dilanda krisis keuangan yang berdampak hingga ke daerah, DPRD Pasaman malah terkesan seperti tidak terjadi apa-apa.

Buktinya di tahun 2026 ini saja, sudah tidak terhitung jumlahnya wakil rakyat tersebut melakukan kegiatan seperti kunjungan kerja, Bimtek, reses dan lain sebagainya ke luar daerah.

Minimal dalam satu bulan mereka melakukan kunjungan sebanyak dua kali, bahkan lebih. Jika dikaji, sekali melakukan kegiatan ke luar daerah menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah.

Belum lagi berbagai kegiatan yang diusulkan anggota DPRD melalui Pokok pikiran (Pokir) yang juga bersumber dari APBD Pasaman. Jika dikalkulasikan juga menelan anggaran hingga miliaran rupiah.

Secara aturan memang tidak ada yang dilanggar para wakil rakyat tersebut karena itu merupakan hak mereka. Tetapi dimana hati nurani mereka disaat ratusan ribu masyarakat Pasaman mulai berkeluh kesah tentang tuntutan ekonomi yang semakin hari semakin sulit, tidak terkecuali para insan pers di Pasaman ini.

Seperti yang diutarakan salah seorang wartawan senior di Pasaman. Menurutnya, tidak ada keinginan DPRD Pasaman untuk kerjasama dengan insan pers di daerah itu.

“Jika mereka berniat kerjasama tentu bisa mereka mencarikan salusinya, termasuk anggarannya. Jika kita hitung, anggaran kerjasama media untuk satu tahun tidak mencapai satu kali anggaran kegiatan wakil rakyat ke luar daerah,” kesalnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi baik dari Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi maupum dari Sekretaris Dewan, Dedi. Mereka bungkam. (RH)

The post Janji Manis DPRD Pasaman Berujung Kekecewaan Insan Pers appeared first on Prokabar.

Kegiatan sosial ini disambut antusias masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Pengurus DPD dan anggota Fraksi Partai Golkar Pasaman tampak langsung turun ke jalan membagikan paket takjil kepada pengendara dan warga yang melintas menjelang waktu berbuka.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman, Tommy Irawan Sandra, menyebutkan, kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan Ramadhan.

“Kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian kami kepada masyarakat. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat memberikan manfaat dan menambah keberkahan di bulan suci Ramadhan,” ungkapnya.

Tommy menjelaskan anggaran kegiatan ini tidak memakai anggaran partai, murni partisipasi dari pengurus.

Ia juga berharap momentum Ramadhan dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Pasaman, Hamdan, menyampaikan, kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan Partai Golkar dengan masyarakat, khususnya di momentum bulan suci Ramadhan.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi wujud komitmen Fraksi Partai Golkar untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam kegiatan politik, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. (RH)

The post Eratkan Silaturahmi DPD Golkar Pasaman Berbagi Takjil appeared first on Prokabar.

Nelfri tampak didampingi sejumlah pejabat daerah.

Ia menyampaikan, kegiatan Safari Ramadan bukan sekadar agenda rutin tahunan. Namun menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat.

Menurutnya, Safari Ramadan juga menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.

“Melalui kegiatan ini kita dapat membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan pembangunan yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di nagari,” ujar Nelfri.

Ia menambahkan, dengan turun langsung ke tengah masyarakat, pemerintah dan DPRD dapat memahami berbagai persoalan sekaligus harapan masyarakat di tingkat nagari.

Sementara itu, Camat Lubuk Sikaping, Lotfriedo Rama memyampaikan komitmen untuk terus menjaga hubungan harmonis antara pemerintah kecamatan, masyarakat, serta pemerintah daerah demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. (RH)

The post Ketua DPRD Pasaman Buka Ruang Dialog Dalam Safari Ramadhan appeared first on Prokabar.

Dalam pidatonya, Sabar mengharapkan pokok pikiran yang disampaikan para anggota dewan untuk tahun anggaran 2025 hendaknya bisa selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman.

“Pokir dewan ini sangat penting. Sebagai perwakilan rakyat tentunya aspirasi yang disampaikan sangat mewakili yang dibutuhkan warga di Dapil masing-masing. Meski begitu, kami berharap, Pokir yang disampiakan ini dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat serta bidang sosial,” jelas Sabar usai paripurna pada awak media.

Diakuinya, Pokir yang disampaikan nantinya, akan diproses sesuai tahapan, mulai dari entry data kedalam aplikasi SIPD, penelaahan, hingga finalisasi akhir, atau satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang kabupaten serta tidak terlepas dari sifat skala prioritas. (Ola)

The post DPRD Sampaikan Pokir, Bupati Pasaman Harapkan Hal Ini appeared first on Prokabar.

Menurut anggota fraksi dari PKS ini, temuan tersebut bukanlah fiktif melainkan realisasi anggaran yang kelebihan bayar. Dimana, ada beberapa realisasi anggaran terlebih membayarkannya pada pihak ketiga dalam setiap kali perjalanan dinas.

“Tidak benar adanya Spj fiktif itu, lebih tepatnya itu kelebihan bayar yang tertuang dalam temuan BPK Sumbar. Inilah yang harus kami kembalikan,” kata Danny Ismaya melalui telponnya pada Prokabar.com.

Kelebihan bayar dimaksud Danny ini, terjadi saat anggota dewan melakukan perjalanan dinas dan menginap di hotel. Akan tetapi, karena ada kesalahan teknis dalam harga penyewaan kamar, makanya terjadi kelebihan bayar.

“Misal, kami menginap dalam kunjungan kerja. Taunya, biaya per malam ini saat dibayarkan tidak sesuai dengan real harga inap di hotel tersebut. Ada kelebihan. Itu akibat, si pihak hotel tidak membayarkan pajak ke daerah. Sementara ke kami dimintanya pajak,” jelas Danny.

Ironisnya, saat ditanyakan, adanya anggota dewan sewaktu-waktu tidak melakukan perjalanan dinas, namun dibuatkan Spj perjalanan dinas, Danny terbata-bata menjawabnya dan berdalih tetap kelebihan bayar. “Bagi kami tepatnya kelebihan bayar. Tidak fiktif,” jelas Danny.

Disinggung masalah informasi yang beredar PKS menjadi salah satu dari tiga fraksi penyumbang terbesar temuan, Danny membantahnya. Bahkan, ia sendiri membantah kalau dirinya disebut-sebut menjadi anggota dewan paling terbanyak dalam temuan tersebut.

“Tidak benar. Mana mungkin PKS. Saya pun tidak benar kalau dikatakan menjadi temuan terbesar,” jelas Danny.

Ironisnya, ketika ditanya, kapan dan besaran temuan atas dirinya dan fraksinya, Danny langsung lupa ingatan. “Aduh, tidak ingat lagi abang berapa besaran temuan abang. Begitu juga dengan fraksi PKS. Abang lupa pula, kapan abang menyetor temuan tersebut. Yang pasti, PKS sudah melunasi temuan tersebut,” kata Danny.

“Coba tanya Kepala Sekretariat, ia tau pasti itu. PKS mengembalikan temuan itu jauh sebelum LHP keluar,” kata Danny.

Sebelumnya, Kepala Inspetorat Pasaman, Amdarisman mengatakan, dalam Rp4,8 miliar secara personal, temuan terbesar, Rp270 juta dan terkecil Rp43 juta dari partai PKB.

Menyikapi hal ini, Kepala Sekretariat Dewan Pasaman, Yusrizal mengatakan, dalam dokumen pemeriksaan itu, memang dikatakan kelebihan bayar. Hanya saja, karena kelatahan masyarakat dikatakan Spj fiktif.

Diakui Yusrizal, sebagai Sekwan, sepanjang anggota dewan ini melakukan perjalanan dinas dan ada adminitrasi pertanggungjawabannya, Sekwan tidak bisa menolak untuk mencairkan anggaran. Adanya kelebihan bayar, itu merupakan urusan anggota-anggota dewan ini dalam menyiapkan adminitrasi mereka. Terutama dengan pihak hotel. Apalagi menyewa melalui pihak marketing hotel bukan manajemen hotelnya langsung.

“Kalau untuk informasi lain, anggota DPRD itu diperiksa BPK satu per satu. Sudah pasti secara pribadi dan fraksi tau berapa besaran temuannya. Untuk siapa yang paling besar, bisa jadi pak wakil tidak tau dengan hasil temuan fraksi lain, sebab LHP ini hanya ada di ketua dan bupati. Pas hari ke 61 nantik lah, jelas semuanya itu,” pungkas Sekwan. (Ola)

The post Temuan Rp4,8 Miliar di DPRD Pasaman, PKS Bantah Penyumbang Temuan Terbesar appeared first on Prokabar.

Pasaman, Prokabar – Temuan Spj Fiktif anggota DPRD Pasaman ternyata berulang. Tahun 2021, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar diketahui, temuan serupa juga terjadi. Jumlahnya mencapai Rp1 miliar.

Temuan naik berkali-kali lipat untuk hasil audit 2022. Jumlahnya mencapai Rp4.8 miliar. Ini dinyatakan Kepala Inspektorat Pasaman, Amdarisman di ruangannya baru ini.

The post Temuan Spj Fiktif Anggota DPRD Pasaman Rp4,8 Miliar, Ini Fakta Terbarunya appeared first on Prokabar.

Dalam waktu dekat, pihak DPRD Pasaman bakal melakukan dengar pendapat atau hearing Bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Ketua Komisi I DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi mengatakan, hearing ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat akibat berhentinya layanan KIR tersebut. “Kami bersama teman-teman di DPRD sesegera mungkin menyusun agenda ini, biar terang permasalahan ini,” ungkap Nelfri Asfandi.

Nelfri mengatakan, terkait berhentinya layanan KIR ini jelas akan berdampak serius terhadap hajat hidup masyarakat banyak didaerah setempat. “Kami juga nanti akan mempertanyakan sejauh mana selama ini keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga potensi PAD kita ini. Tentu kita harapkan persoalan ini jangan terus berlarut-larut. Kasihan masyarakat kita,” tambahnya.

Sebelumnya, Layanan uji kelayakan kendaraan bermotor khususnya angkutan barang dan orang (KIR) dinonaktifkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 ini. Lantaran kekurangan alat smart card sesuai perintah Kemenhub. Sesuai edaran Kemenhub bagi uji KIR yang tidak memiliki alat smart card untuk penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) tidak dibolehkan memberikan layanan per 1 Januari 2021. (Ola)

The post DPRD Pasaman Bakal Hearing Masalah Berhentinya Layanan KIR appeared first on Prokabar.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Bustomi langsung menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Pasaman terhadap KUA/PPAS perubahan tahun anggaran 2020 sekaligus penandatanganan nota kesepakatan antar bupati dan limpinan DPRD Pasaman terhadap KUA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020.

“Dengan diparipurnakannya APBD perubahan ini, tentunya kita sama-sama berharap, Pemda Pasaman dapat mempercepat realisasi rencana perubahan baik itu dari segi belanja aparatur maupun belanja publik yang telah duparipurnakan,” harap Bustomi.

Bupati Yusuf melanjutkan, tahun 2020 ini, semua daerah dihadapkan kondisi bencana non alam pandemi covid-19 yang telah mengakibatkan perubahan yang sangat besar baik dari sisi ekonomi, tantanan kehidupan sosial dan lain sebagainya dan pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan baik dalam pelayanan, penganggaran dan bahkan dalam pola kerja dalam lingkungan pemerintahan maupun dalam dunia usaha.

Meski begitu, kondisi saat ini tidak akan menciutkan semangat kerja Pemkab Pasaman dalam merealisasikan APBD perubahan. (Ola)

The post Diparipurnakan, APBD Perubahan Pasaman Anggaran 2020 Disepakati appeared first on Prokabar.

Di Pasaman contohnya. Proses pembangunan paling terasa dampaknya ialah pembangunan kantor DPRD Pasaman. Gedung lama yang sudah dirobohkan pada bulan Februari lalu dan direncanakan bakal dibangun dengan anggaran sekitar Rp20 miliar tidak terealisasi. Akibatnya, sekretariat kini berkantor sementara di GOR Tuanku Rao Lubuk Sikaping.

“Iya, proses pembangunan kantor jadi terhalang. Lantaran anggarannya terpakai sekitar Rp10 miliar untuk penanganan corona,” kata anggota DPRD Pasaman, Yulisman dari fraksi PAN, Jumat (19/6).

Tidak saja itu, akhir bulan Mei kemarin polemik juga terjadi pada jaminan kesehatan (BPJS) masyarakat Pasaman yang biayanya ditanggung dari APBD daerah setempat. Sekitar 80 ribu tidak lagi disubsidi oleh pemerintah daerah Pasaman.

“Maka dari itu kita meminta pada Bupati Pasaman, Yusuf Lubis agar menganggarkan kembali. Dan kita juga meminta agar pembangunan gedung DPRD Pasaman dengan anggaran Rp10 Miliar dialihkan untuk mensubsidi masyarakat dalam hal jaminan BPJS Kesehatan,” tegas Yulisman.
Hal ini diutarakan dalam rapat banggar dengan TAPD Pemkab Pasaman yang digelar di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping, Jumat, (19/6). “Tadi juga telah disepakati bahwa pembangunan gedung DPRD Pasaman ditunda dan dialihkan untuk BPJS Kesehatan Pasaman. Rencananya, 80 ribu yang sudah non aktif itu diaktifkan kembali,” pungkas Yulisman. (Ola)

The post Dampak Corona, Pembangunan Kantor DPRD Pasaman Tertunda appeared first on Prokabar.

Menoleh keadaan saat ini, NasDem sudah membuka pintunya lebar-lebar untuk penjaringan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Banyak yang mendaftar, Atos Pratama yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati, Saleh Lubis, kakaknya Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, Buya Syafrizal, Kepala Baznas Pasaman. Kemudian ada lagi, Pardomuan Tanjung, TNI aktif, hingga Sabar AS dan Benny Utama yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar. Semua Bacalon bupati yang sudah mendaftar, dan masih ada lagi yang maju, namun belum mendaftarkan diri ke partai yang membuka penjaringan.

Dari nama-nama tersebut, Pantauan Prokabar.com, Benny Utama dan Sabar AS paling banyak menjadi buah bibir masyarakat.

“Kalau sempat dua orang ini beradu, galau kita pilih yang mana. Mereka orang hebat semua,” kata Ujang Puluik, salah satu warga Lubuk Sikaping.

Ujang Puluik beralasan, galaunya masyarakat pilih yang mana antara kedua tokoh ini, lantaran keduanya sama-sama terbukti membangun Pasaman. Benny Utama senior dalam pembangunan Pasaman sejak duduk di bangku DPRD Pasaman hingga jadi bupati dan kini di DPRD provinsi, sementara Sabar juga begitu, sejak ia duduk DPRD di provinsi hingga dua periode saat ini.

“Caliak wakianyo la kito suak, baru jaleh,” sela Mak Roy di tengah-tengah ngobrol santai Prokabar.com dengan pemerhati peta politik di Pasaman.

Perihal wakil, Benny Utama tampak sudah duduk semeja dengan beberapa tokoh. Paling viral dengan Rahmat Saleh Nasution, anggota DPRD Provinsi Sumbar juga, tokoh senior pula di PKS.

“Kalau sempat iko baduet (BU dan Rahmat), awak piliah urang tu,” lanjut Mak Roy penuh semangat.

Rahmat Saleh saat ini memang dielukan masyarakat. Namanya baru mengambang di Pasaman, tapi sudah dikenal sampai ke Utara Pasaman. Urusan politik, tokoh dan kepribadian dinilai warga juga mantap. Buktinya, ia juga berhasil duduk dua periode sebagai anggota DPRD Pasaman.

Berbeda dengan Sabar, ia tampak bergerak santai namun pasti. Ia tidak terang-terangan siapa nanti yang bakal mendampingi dirinya maju untuk merebut BA 1 D.
Di sisi lain, untuk poaisi wakil, Bacalon yang mendaftar juga sudah banyak di NasDem. Ada Raimon Andesta, Walinagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Hasbullah Nasution, pengusaha kondang asal Pasaman, Sarjan Lubis dan Salamat Simamora. (Ola)

The post Pilkada Pasaman 2020, Pertarungan Tokoh Besar Bakal Terjadi appeared first on Prokabar.

Terpilih, Erianto, sebagai Ketua sementara DPRD Pasbar periode 2019-2024. “Kami berharap kiranya kebersamaan yang telah ditunjukkan selama ini mampu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah dengan seluruh anggota DPRD Pasaman Barat masa jabatan 2019-2024,”harap Wakil Bupati Pasaman, Yulianto.

Selain itu, Yulianto berharap agar amanah yang diberikan oleh rakyat supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjutkan program- program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, serta ciptakan inovasi -inovasi baru untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.

Di sisi lain, Anggota DPRD yang baru saja dilantik yakni dari Dapil I, Adriwilza, Baharuddin R, Sifrowati, Serly Indah Puspita Sari, Ronal Dodya Restu, Supriyono, Syafril Dt Batuah, Jafrizal, Syahrizal, Rosdi dan Yulhendri Dt Putiah. Dapil II, Erianto, Subandrio, Endra Yama Putra, Dody Wahyudi, Daliyus K dan Syafridal, Damlis, Andri Jaya, Dominikus, Masri, Wasman, Firdaus dan Dedy Lesmana serta Ali Nasir.

Untuk Dapil III, Pahrizal Hafni, Hafiz, Nazwar, Juniwar, Yubdi, Budi Nasko, Endang Jaya Putra, Aswar, Muhammad Umar dan Sunadi. Dapil IV, Heri Meheldi, Dt. Lizar, Muhammad Guntara, Ifdal, Efa Susanti, Dirwansyah, Demokrat, Hanafi. (Ola)

The post Sah, Ini 40 Anggota DPRD Pasaman Barat Periode 2019-2024 appeared first on Prokabar.

35 orang anggota DPRD Pasaman terpilih yang dilantik adalah, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman 1, lima kursi yaitu, Welly Suhery PKB, Rahmi Wahidah, Gerindra, Eka Hariani Sandra Golkar, Danny Ismaya PKS, dan Ristawadi, Demokrat.

Dapil 2, delapan kursi yakni, Karman Gerindra, Mhd Maradongan Nst PDI Perjuangan, Sodikin Golkar, Yusrizal Nasdem, Aprial PKS, Yulius Erita PPP, Arivatana PAN dan Leon Fitra Irfan Hanura.

Dapil3, enam kursi yaitu, Muhammad Ansyari Lubis PKB, Asraf Gerindra, Nelfri Asfandi PKS, Bona Lubis PPP, Yulisman PAN dan Rudi Apriasi, Demokrat.

Dapil 4, delapan kursi adalah, Aminullah PKB, Bustomi Gerindra, Yasri Golkar, Salamat Nasdem, Syamri PKS, Erizal PPP, Haniful Khairi PAN dan Mulyadi, Demokrat. Terakhir, Daerah Pemilihan (Dapil)5, 8 kursi yakni, Jusran PKB, Martias Gerindra, Syofyan Golkar, Ahmad Kadafi Nasdem, Farizal PKS, Emitrapil PPP, Hendri PAN, dan Nelo Primardi Demokrat.

Bustomi dari Partai Gerindra dan Dani Ismaya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD Pasaman Berdasarkan perolehan kursi terbanyak I dan II. (Ola)

The post Sah, ini 35 Anggota DPRD Pasaman 2019-2024 appeared first on Prokabar.

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Rodi Andermi mengatakan, pleno terbuka penetapan ini berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 162/PL.01.9-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2019. Serta sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 163/PL.01.9-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang menetapkan 35 orang anggota DPRD Pasaman Periode 2019-2024.

Dirinci Rodi, Dari Daerah Pemilihan Pasaman 1 yang terdiri 5 kursi ditetapkan yang terpilih adalah Welly Suhery, PKB, Rahmi Wahidah, Gerindra, Eka Hariani Sandra Golkar, Danny Ismaya, PKS, dan Ristawadi, Demokrat. Untuk Dapil 2 terdiri 8 kursi yakni Karman, Gerindra, Mhd Maradongan Nst, PDI Perjuangan, Sodikin, Golkar, Yusrizal, Nasdem, Aprial, PKS, Yulius Erita, PPP, Arivatana, PAN dan Leon Fitra Irfan, Hanura.
Untuk Dapil Pasaman 3 sebanyak 6 kursi ditetapkan Muhammad Ansyari Lubis, PKB, Asraf, Gerindra, Nelfri Asfandi, PKS, Bona Lubis, PPP, Yulisman, PAN, Rudi Apriasi, Demokrat. Pada Dapil Pasaman 4 sebanyak 8 Kursi menetapkan Aminullah, PKB, Bustomi, Gerindra, Yasri Golkar, Salamat, Nasdem, Syamri PKS, Erizal PPP, Haniful Khairi, PAN dan Mulyadi, Demokrat. Terakhir, Dapil Pasaman 5 sebanyak 8 kursi ditetapkan Jusran, PKB, Martias, Gerindra, Syofyan, Golkar, Ahmad Kadafi, Nasdem, Farizal, PKS, Emitrapil, PPP, Hendri, PAN, dan Nelo Primardi. (Ola)

The post Pleno Terbuka Usai, Ini Nama Anggota DPRD Pasaman Periode 2019-2014 appeared first on Prokabar.